PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dihadang dilema, pilihan sulit, dalam mengatasi konflik KPK-Polri. Kesulitan utamanya, antara mengikuti partai pendukung agar melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri atau mengikuti kehendak rakyat membatalkan pelantikan Budi Gunawan. 

 Pada awal konflik yang terpicu oleh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, rakyat langsung menyatu mendukung KPK dan mendesak Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Oleh berbagai serangan partai pendukung ke arah KPK dan pendukung KPK, posisi Jokowi terkesan dibuat jadi bertentangan dengan kehendak rakyat.

Jokowi pun bertindak cepat memperbaiki posisinya agar tak dipisahkan dari rakyat, yakni membentuk tim independen yang anggotanya mudah dikenali pro-KPK. Tim independen pun segera menunjukkan warna bulunya, memberi rekomendasi ke Jokowi agar membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Ini membuat partai pendukung berang. 

Tak kepalang, politikus senior PDIP Pramono Anung yang menyerang tim independen itu tak punya dasar hukum. Artinya, meski posisi Jokowi prorakyat sudah bisa kembali dicerminkan lewat tim independen bentukannya, dilema utama tentang Budi Gunawan belum selesai. 

Untuk mendapatkan solusi pamungkas, Jokowi pun merangkul Prabowo, ketua umum Partai Gerindra sekaligus panutan Koalisi Merah Putih (KMP). Dengan begitu, menurut pengamat politik UGM Arie Sudjito (Kompas.com, 30/1), Jokowi telah menyatukan dukungan rakyat dan dukungan Prabowo untuk mengimbangi tekanan partai pendukung. 

Kini, Jokowi punya kekuatan cukup untuk menjalankan hak prerogatifnya. Realisasi dukungan KMP itu cepat sekali. DPR yang sebelumnya mendesak Jokowi segera melantik Budi Gunawan dengan menekankan Plt. Kapolri waktunya harus dibatasi karena tak bisa membuat kebijakan strategis, pada hari yang sama dengan pertemuan Jokowi-Prabowo itu Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dari KMP, menegaskan soal Budi Gunawan terserah Presiden Jokowi. 

 Azis Syamsuddin menegaskan tugas DPR sudah selesai dengan menyetujui penunjukan Budi, tapi ternyata kemudian menjadi tersangka gratifikasi. Padahal, sebelumnya kalangan DPR ada yang mengatakan pembatalan pelantikan Budi Gunawan tindakan merendahkan DPR. Akibatnya, Jokowi bisa dimakzulkan. Tampak dengan merangkul Prabowo, Jokowi bisa kembali ke orbit dukungan rakyat dalam mengatasi kekisruhan yang sempat tak kepalang ruwetnya! ***

Selanjutnya.....

PARA pejuang Kurdi berhasil mengusir pasukan Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) dari Kobani, kota timur laut Suriah dekat perbatasan Turki, Minggu (25/1). Pertempuran memperebutkan kota itu berlangsung empat bulan, menewaskan 1.200 orang pasukan ISIS dari total 1.800 yang tewas. (Kompas.com/AFP, 26/1) 

 Rami Abdel Rahman, direktur Lembaga Pemantau HAM Suriah, Senin (26/1), mengatakan pejuang Unit Perlidungan Rakyat Kurdi (YPG) kini mengendalikan sepenuhnya Kota Kobani. "Pasukan Kurdi kini mengejar sisa-sisa pasukan ISIS di pinggiran timur Kota Kobani, dalam kota tak ada lagi pertempuran," ujar Rami.

Kegagalan merebut Kobani atau Ain Al-Arab itu dengan kehilangan lebih 1.000 orang pasukannya sejak 16 September merupakan pukulan berat bagi ISIS. Para pengamat mengatakan kekalahan di Kobani itu bisa mengakibatkan kegagalan rencana ISIS menguasai seluruh Suriah. Pada awalnya ISIS terlihat dengan mudah masuk Kobani. 

Namun, para pejuang Kurdi Suriah didukung pejuang Peshmerga (Kurdi Irak) dan serangan udara koalisi dipimpin AS perlahan-lahan berhasil menahan dan memukul mundur ISIS. Rombongan wartawan AFP yang sampai kota itu, Rabu (28/1), disambut pasukan Kurdi dengan tembakan kalashnikov ke udara diiringi salam dua jari “V”, isyarat victory—kemenangan! 

Kejatuhan Kobani bisa menjadi titik balik bagi ISIS, setelah koalisi 22 negara terdiri dari sekutu AS dan negara-negara Arab bersatu melawan ISIS lewat pertemuan London, Kamis pekan lalu (22/1). Sesuai arahan pertemuan itu, tweeter menutup 16 ribu akun terkait ISIS. 

Selain memutus jaringan komunikasinya, juga jaringan sumber dana, sumber senjata/amunisi, dan sumber rekrutmen baru dari milisi asing dibatasi oleh koalisi. Atas situasi terbaru ini, ISIS mengubah strategi. Gagal mendapat tebusan 200 juta dolar AS (Rp2,5 triliun) dari pemerintah Jepang atas dua warga yang mereka culik, wartawan Kenji Goto Jogo dan temannya Haruna Yukawa, ISIS memenggal Yukawa dan tak lagi main tebusan. 

 Strategi baru ISIS, melalui rekaman suara wartawan Jepang Kenji Goto menuntut penukaran seorang aktivis ISIS yang ditahan di Amman, Sajida al-Rishawi, dengan pilot Yordania yang mereka tawan, Mia'dh al-Jasaben (Maaz al-Kassabeh). Kalau Yordania tak memenuhi tuntutan itu sampai Kamis (29/1) sore, wartawam Goto dan pilot Kassabeh dianggap sudah mati. Aneka cara ditempuh ISIS untuk menutupi kekalahannya di front pertempuran. ***

Selanjutnya.....

POLITIKUS senior PDIP, Pramoni Anung, mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) beserta kabinetnya. Menurut dia, langkah Jokowi-JK dan menterinya yang menerapkan kerja blusukan sangat baik untuk dilakukan. 

Namun, harus ada hasil yang konkret dari kegiatan blusukan itu. (Kompas.com, 28/1) "Saya lihat, kan kita lihat bahwa Presiden sudah bekerja luar biasa, blusukan ke sana kemari, tetapi rakyat itu ingin menunggu hasil konkret, terutama (dari) para menterinya," ujar Pramono.

Pramono mengatakan seharusnya memang kinerja suatu pemerintahan tidak bisa diukur hanya dari 100 hari awal. Namun, karena masyarakat Indonesia sudah telanjur memiliki tradisi soal 100 hari itu, mau tidak mau Jokowi harus memuaskan masyarakat yang memilihnya dalam waktu relatif singkat. 

Pramono menilai kinerja Jokowi-JK atau menterinya saat ini belum bisa memuaskan masyarakat. Belum banyak hasil konkret yang bisa diraih dari blusukan yang dilakukan. "Memang sudah ada beberapa, tetapi saya lihat belum terlalu maksimal," ujarnya. 

 Pengamat politik UGM, Arie Sudjito, juga melihat adanya keberhasilan dan hal-hal yang kontroversial dan kontraproduktif dalam 100 hari kinerja kabinet Jokowi-JK. Menurut Arie, beberapa menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah menunjukkan semangat revolusi mental dengan melakukan sejumlah gebrakan. 

 Namun, seperti Pramono Anung tegaskan, blusukan dan gebrakan itu belum bisa memuaskan masyarakat. Bahkan, Menteri Susi yang berhasil menenggelamkan kapal pencuri ikan, kini mengecewakan nelayan sepanjang pantai Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan melarang perahu tradisional cantrang melaut. 

 Ribuan perahu dengan puluhan ribu nelayan di dua provinsi itu tidak melaut sepekan terakhir akibat Permen Susi itu! Tentu, mereka bukan hanya kecewa pada Jokowi-JK, adalah keluarga mereka jadi sengsara tanpa penghasilan dari melaut! 

 Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK belum punya kebijakan jelas dalam pemberantasan korupsi. Justru empat pimpinan KPK dalam kriminalisasi dan Jokowi membentuk Tim 9 untuk menyelamatkan KPK. Itu realitas 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. ***

Selanjutnya.....

SETIAP awal tahun, Lampung disentakkan oleh munculnya tiga penyakit warisan yang hingga kini belum teratasi tuntas, yakni gizi buruk, demam berdarah dengue (DBD), dan diare. Awal Januari 2015 sampai tanggal 9 saja, dua penderita DBD di Lampung meninggal, Chelsea Olivia (7), warga Gunungsulah, Bandar Lampung, dan Yusuf (8), warga Iringmulto, Metro Timur. 

 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat, pada pekan awal Januari 2015 itu terdapat 10 penderita DBD dengan satu korban tewas. Di Pesawaran, enam warga Desa Padangcermin, Kecamatan Way Khilau, terserang DBD, tiga dirujuk ke RSUD Pringsewu. DBD penyakit mematikan yang sering merebak di Lampung.

Awal 2015, Lampung jadi sorotan media nasional karena gizi buruknya masuk peringkat atas nasional. Angka penderita justru bersumber dari Dinas Kesehatan Lampung, yang menyebut pada 2014 terdapat 132 kasus gizi buruk tersebar di semua kabupaten-kota! 

 Lampung Timur teratas dengan 25 kasus gizi buruk. Disusul Lampung Tengah (21), Lampung Selatan (16), Tulangbawang (15), Tanggamus, Tulangbawang Barat, dan Pesisir Barat (7), Bandar Lampung (6), Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Barat (5), Metro, Lampung Utara, dan Way Kanan (4), dan terakhir Mesuji (2). (duajurai.com, 15/1) 

 Lalu diare, penyakit mematikan yang saat hadir cenderung mewabah karena bakteri penyebabnya merebak lewat air kotor, terutama saat banjir. Satu rumah sakit saja, RSUD Abdul Moeloek, pada 2014 merawat sebanyak 770 pasien diare! 

 Petunjuk para petugas kesehatan untuk mencegah penyakit warisan itu penting diikuti karena bisa mengurangi gejalanya. Tapi, kalaupun tiga penyakit itu masih selalu menyimpan kejutan, pasalnya karena penyakit itu justru pertanda masih adanya kendala dalam mewujudkan kesejahteraan. 

Jadi, penyakit itu hadir mengingatkan politikus agar memenuhi janjinya menyejahterakan rakyat! Setiap tahap peningkatan kesejahteraan rakyat akan mereduksi gejala gizi buruk. Pembangunan sanitasi, gorong-gorong, dan saluran air yang baik mengurangi gejala diare. 

Kebersihan lingkungan hingga tak ada lagi tempat nyamuk Aedes aegypti berbiak, mengurangi DBD. Semua itu tak terlepas dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas politikus! Jadi, kalau ada korban DBD, diare, atau gizi buruk, meski itu takdir, “jalarannya” tak lepas akibat politikus tak optimal memenuhi kewajibannya! Jadi, sebagai warisan, penyakit itu bisa jadi warisan politikus! ***

Selanjutnya.....

BEGAL di Lampung kini telah menjelma jadi kelompok pembunuh bersenjata api yang bebas berkeliaran! Sudah banyak korban jatuh, terutama di pelosok yang jauh dari keramaian kota. Tapi, belakangan, tanpa kecuali lagi komplotan pembunuh itu masuk kota besar, Bandar Lampung, malah beraksi di perumahan padat penduduk seperti Perumnas Way Kandis! 

Lebih menantang lagi, mereka beraksi pada Minggu, pukul 20.00, belum larut malam dan saat mayoritas warga berada di rumah. Saat itulah rumah Benny Faizal, wartawan di Perum Way Kandis, disatroni. Ketika tuan rumah keluar dengan gelagat melakukan perlawanan, pakai kelewang dan tombak, langsung ditembak di dadanya tembus ke punggung. Korban akhirnya tewas!

Menghadapi komplotan begal yang unjuk kekuatan dengan mudah dan seenaknya membunuh korban begitu, warga tak cukup sekadar waspada. Beni Faizal pakai kamera CCTV di rumahnya, mencerminkan kewaspadaan yang tinggi, tapi justru ia jadi korban terbunuh! 

Pada jam Benny tertembak itu, kalaupun ada portal di pintu masuk kompleks seperti di lokasi cluster, gerbang portalnya belum ditutup! Juga andai ada ronda malam, peronda lazim baru kumpul di gardu menjelang tengah malam. Apalagi, dewasa ini keamanan rakyat (kamra) sebagai bagian dari hansip-linmas (pertahanan sipil-perlindungan masyarakat) oleh Pemerintah Pusat sudah dibubarkan, diganti dengan Satpol PP. Sehingga, yang diharapkan aktif 24 jam melindungi warga tinggal polisi. 

Tapi, jumlah polisi banding penduduk masih timpang, jauh dari memenuhi kebutuhan! Akibatnya, bukan polisi yang membaca peta aksi begal untuk dicegah, malah begal yang membaca peta kawasan minus polisi untuk menetukan sasaran dan waktu operasi mereka! 

 Jadi, secara keseluruhan warga dan polisi yang sebatas menjalankan tugas rutinnya sudah kewalahan menghadapi begal yang kian bebas merajalela sebagai kelompok pembunuh terorganisasi di tengah masyarakat! Untuk itu, sudah saatnya kepolisian menurunkan kekuatan cadangan hadir ke tengah masyarakat! 

Sekaligus dengan tajuk operasi membasmi begal, dilengkapi sniper seperti dilakukan di Lampung Utara beberapa tahun lalu. Operasi itu bukan cuma untuk mencegati sepeda motor di tikungan gelap, apalagi cuma kriminalisasi seolah polisi kurang kerja, tapi serius, sungguh-sungguh, dan benar-benar untuk membasmi begal yang telah menjadi komplotan pembunuh liar yang amat meresahkan masyarakat! ***

Selanjutnya.....

SEKRETARIS Kabinet Andi Widjajanto, Sabtu (24/1), mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempelajari opsi untuk meminta kepolisian memberikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus yang disangkakan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) (Kompas.com, 24/1). 

 "Itu sedang dipelajari, yang pasti seperti yang saya katakan, Presiden ingin supaya semua upaya hukum yang berkaitan dengan kasus ini, kasusnya BG (Budi Gunawan) dan BW itu patokannya aturan undang-undang yang ada," kata Andi.

Saran SP3 untuk penyelesaian kasus BW datang dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menkumham (2009—2014). Jalan keluar itu seperti dilakukan Presiden SBY dalam kasus Cicak vs Buaya jilid I, setelah Presiden membentuk Tim 8 dipimpin Adnan Buyung Nasution untuk melakukan investigasi. Menurut Denny, Jokowi harus segera mengambil langkah itu. 

Kalau tidak, ia juga harus segera mengeluarkan keputusan presiden (keppres) memberhentikan BW dari jabatan wakil ketua KPK. Jika ini yang dilakukan, bisa menuai protes luas di masyarakat dengan tuduhan Jokowi sengaja melemahkan KPK lewat kasus kriminalisasi terhadap BW. 

"Karena ini jelas kriminalisasi, dengan cara hukum tak bisa dipertanggungjawabkan. Kita minta Presiden jangan keluarkan keppres dulu," ujar Denny, Sabtu. (24-1) Kembali ke Andi Widjajanto, mengatakan, dalam satu dua hari ke depan, langkah hukum nyata dari Presiden akan terlihat. Apa yang akan dipertimbangkan Presiden sebagai opsi terbaik masalah hukum di kepolisian dan KPK, menurut dia, yang sudah diatur dalam undang-undang. 

Opsi yang tengah disiapkan Kepala Negara, lanjut Andi, bagaimana agar KPK bisa tetap menjalankan fungsinya dalam pemberan-tasan korupsi. "Presiden sedang siapkan langkah untuk memastikan KPK tidak lumpuh. KPK akan tetap berperan menjalankan fungsi pemberantasan korupsi," ujar Andi. 

Diharapkan, langkah Jokowi dalam menyelesaikan kasus BW dan BG benar-benar memperkuat fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi, seperti langkah SP3 yang pernah diambil SBY. 

Waktu itu, seiring SP3 Kejaksaan atas kasus Bibit-Chandra dari KPK sebagai pihak 'cicak', terhadap pihak 'buaya' yakni pejabat dari Bareskrim Polri dan pengusaha yang terlibat kasus korupsi penyulut kasus cicak vs buaya itu proses hukumnya dilanjutkan—karena itu bagian dari pemberantasan korupsi. Jadi, jalan keluarnya tidak menghentikan usaha pemberantasan korupsi! ***

Selanjutnya.....

BERDASAR UU KPK, setiap pimpinan KPK yang menjadi tersangka harus diberhentikan dengan keputusan presiden. Sebagai konsekuensinya, setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada kasus sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat di MK tahun 2010, maka agar lebih terhormat ia harus mengundurkan diri dari jabatan di KPK sebelum diberhentikan presiden. 

 Konsekuensi sikap atas status tersangka itu tampaknya sudah disadari Bambang Widjojanto. Saat diwawancara Kompas.com (24/1), ia menyatakan sudah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Ia akan menyampaikan pengunduran dirinya kepada pimpinan KPK, dan pimpinan KPK yang menyampaikan ke presiden.

"Sebagai penegak hukum saya konsisten. Saya harus tunduk di bawah konstitusi, undang-undang, moral hukum, dan etik hukum," kata Bambang Widjojanto. "Alasan untuk mengundurkan diri itu tak lain adalah karena ingin memberikan contoh bahwa seorang pejabat negara yang tengah terlibat dalam masalah hukum memang sudah seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

" Dengan pertimbangan Bambang Widjojanto akan mengundurkan diri itu, pimpinan KPK nantinya akan tinggal tiga orang, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen, karena sejak awal Januari lalu seorang pimpinan lainnya, Busyro Muqoddas, telah habis masa tugasnya di KPK, sedang untuk menyeleksi penggantinya belum dilakukan DPR. Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan dalam sebuah diskusi di Jakarta (Kompas.com, 24/1), tak masalah pimpinan KPK hanya tiga orang, mereka tetap bisa mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Kalau sebelumnya dipimpin empat orang bisa, kenapa tiga orang tak bisa, kata dia. 

 Tapi jika hanya dipimpin tiga orang, jelas KPK akan lebih lemah dibanding dipimpin lima orang. Apalagi seperti dikatakan Chaudry Sitompul di diskusi itu, Ketua KPK Abraham Samad sedang menghadapi polemik dengan Plt. Sekjen PDIP Hasto Kristianto, konsentrasi pada tugasnya tak bisa full. 

Realitasnya, kepemimpinan KPK perlu segera lebih disempurnakan. Untuk itu, karena proses pengunduran diri atau diberhentikan presiden salah satu pimpinan KPK tinggal soal waktu saja, DPR sudah sewajarnya segera melakukan seleksi pengisian pimpinan KPK. Dengan tepatnya waktu seleksi dan pengisian kekosongan pimpinan KPK, diharapkan kinerja pemberantasan korupsi bisa tetap berjalan optimal! ***

Selanjutnya.....

WAKIL Ketua KPK Bambang Widjojanto Jumat pagi (23/1) ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya sekolah. Ia ditangkap untuk sangkaan menyuruh orang memberikan keterangan palsu di sidang MK pada kasus sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalteng, 2010. 

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompie, Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi, dokumen, dan keterangan saksi ahli. 

Kasus ini berasal dari laporan anggota Komisi III DPR 2014—2019 dari PDIP daerah pemilihan Kalteng Sugianto Sabran, diterima Bareskrim 15 Januari 2015. (ROL, 23/1)

Penangkapan Bambang Widjojanto itu bisa diasumsikan sebagai rangkaian dari serangan balik ke KPK setelah menetapkan Komjen Budi Gunawan jadi tersangka korupsi, Selasa (13/1). Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi diajukan ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. 

Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, esoknya keputusan Komisi III itu disetujui paripurna DPR. Serangan balik pertama ke KPK dilakukan lewat media sosial dengan mengunggah sejumlah foto mesra wajah mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan wanita ayu. 

Serangan ini segera tumpul setelah pakar telematika Roy Suryo mengatakan foto-foto yang dilihatnya di media sosial itu gambar kolase, hasil tempel-menempel. Serangan kedua dari Plt. Sekjen PDIP Hasto Kristianto lewat jumpa pers Kamis (22/1) menyebutkan Ketua KPK Abraham Samad memakai topi hitam dan masker hijau lima kali bertemu orang-orang parpol koalisi pendukung Jokowi sebagai calon presiden. 

Kehadiran Abraham untuk dipasangkan jadi calon wakil presiden pasangan Jokowi. Menurut Hasto, Abraham melanggar etika karena menyalahgunakan jabaran ketua KPK untuk berburu kekuasaan! Pernyataan Hasto telah dibantah Abraham Samad, dia sebut sebagai fitnah. 

Menyikapi penangkapan Bambang, sejak pagi aktivis antikorupsi, Denny Indrayana, Butet Kertarejasa, Romo Magnis Suseno, dan puluhan tokoh lainnya datang ke KPK menyampaikan dukungan pada KPK dalam memberantas korupsi. 

Sikap itu berbeda dengan para politikus yang terkesan kurang peduli pada korupsi yang menyengsarakan rakyat sehingga Komjen Budi Gunawan yang telah jadi sebagai tersangka korupsi tetap didukung para politikus DPR menjadi calon Kapolri. 

Bagi masyarakat antikorupsi, semua itu hanya merupakan tayangan ulang kisah “Cicak vs Buaya” yang bisa menghambat usaha pemberantasan korupsi! ***

Selanjutnya.....

BPS—Badan Pusat Statistik—mengingatkan jumlah pengangguran terbuka meningkat dari 7,15 juta orang pada Februari 2014 menjadi 7,24 juta orang Agustus 2014. Peningkatan jumlah pengangguran saat pesta demokrasi, pileg dan pilpres, jelas memprihatinkan! 

Pesta yang menelan biaya besar itu tak bisa memberi kegiatan produktif kepada penganggur agar bebas dari status penganggur terbuka!

Konon lagi saat harga BBM dinaikkan November 2014, ancaman peningkatan jumlah penganggur terbuka kian nyata. Karena itu, usaha konkret untuk menahan laju peningkatan jumlah pengangguran terbuka itu harus dilakukan serius. 

Lebih lagi, setelah peluang untuk itu terbuka dengan dua kali diturunkannya harga BBM mengikuti turunnya harga BBM dunia. 

 Turunnya harga BBM dunia membuka peluang pengurangan signifikan subsidi pada APBN, memperbesar ruang fiskal untuk membuat proyek-proyek padat karya dalam pembangunan yang bukan hanya membuka banyak lapangan kerja, tapi juga multiplier effect-nya mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. 

Presiden Roosevelt saat depresi 1930-an memilih proyek perumahan, selain padat karya multiplier effect-nya jelas. Jika gagal memanfaatkan peluang turunnya harga BBM untuk menahan laju peningkatan pengangguran, dampak penurunan harga BBM dunia itu sendiri yang justru akan memperberat kondisi ekonomi bangsa. 

Setidaknya seperti ditegaskan Direktur Ekonomi Departemen Riset IMF Oliver Blanchard, penurunan harga BBM dunia akan diikuti penurunan harga komoditas. (Kompas, 20/1) Bagi negara yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas (seperti Indonesia), ke depan tak terlalu jauh akan menghadapi masalah turunnya penerimaan ekspor. Ini diikuti melemahnya daya beli, disusul berkurangnya kesempatan kerja. 

Di Lampung, relevansi harga komoditas dengan kesempatan kerja erat sekali. Pada 2010, ketika harga karet dunia mencapai tertinggi sepanjang sejarah (5 dolar AS/kg sheet kering 100%), bukan hanya pekerja dari sektor formal terserap ke subsektor perkebunan rakyat, malahan investasi penanaman karet baru dan tanaman lain (terutama kakao) ramai di daerah, antara lain Way Kanan. 

Tapi gairah itu kini sirna, ketika harga karet slab di lapangan tinggal Rp6.000/kg, padahal harga beras sudah Rp10 ribu/kg. Maka itu, peluang menahan peningkatan pengangguran yang ada di ruang fiskal harus dimanfaatkan efektif. Karena, dampak penurunan harga BBM dunia pada harga komoditas kurang baik. ***

Selanjutnya.....

UTUSAN khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mitsura, mengatakan saat ini (Kamis, 15/1) pasukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) hanya berjarak 30 km dari Kota Aleppo—kota terbesar kedua Suriah. (Kompas.com/Al Arabia, 15/1) De Mitsura, diplomat berdarah Swedia-Italia yang bertugas di Suriah sejak Juli 2014, mengatakan Aleppo adalah simbol mikrokosmos untuk seluruh Suriah. 

Dari Aleppo ia mengusahakan gencatan senjata antara pemberontak dan pemerintah. Wilayah ISIS yang terus meluas menjadi alasan untuk itu.

"Saya harus beberkan fakta bahwa Kota Aleppo tak bisa diabaikan begitu saja!" tegas Mitsura. "Langkah menuju solusi politik harus terjadi tahun ini. Kita harus memastikan kondisi 2014 tidak terulang, kita dengar seruan dari kita semua termasuk PBB, tapi tak terjadi apa-apa." 

PBB bertugas mengupayakan perdamaian di Suriah dan menolong warganya yang jadi korban konflik, melihat penderitaan rakyat Suriah semakin buruk dengan kehadiran ISIS. Tapi ISIS terus meluas, juga di Irak. 

Setelah merebut Mosul, kota terbesar kedua Irak, Agustus lalu, pasukan pemerintah Irak kewalahan melawan ISIS yang telah berada dekat Bagdad! Bahkan, dengan dukungan serangan udara, sekutu AS di semua lini kewalahan melawan ISIS yang meski tertahan untuk maju, tapi tetap bisa bertahan di daerah-daerah yang telah dikuasainya. 

 Untuk bisa mengalahkan ISIS dari daerah-daerah kekuasaannya di Suriah dan Irak itulah, Kamis (22/1) ini, AS-Inggris dan 22 negara sekutunya melawan ISIS, termasuk dari jazirah Arab, mengadakan konferensi di London. Agenda konferensi membahas kemampuan militer, finansial, dan komunikasi ISIS, serta kehadiran anasir asing dalam barisan pejuang ISIS. 

 Berdasar bahasan itu, konferensi akan menyusun strategi perlawanan kolektif menghadapi ISIS. Juga cara menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban serangan kelompok teroris itu. Usaha sekutu kali ini lebih serius, terlihat dari pembahasan kasus ini oleh PM Inggris David Cameron dan Obama di Washington baru-baru ini. Observer menulis, 

“Cameron berpendapat bahwa Inggris saat ini menghadapi ancaman keamanan sangat serius.” Jumlah warga Inggris yang bergabung dengan kelompok teroris di Suriah saat ini mencapai sekitar 600 orang. (IRIB-Indonesia, 18/1) 

 Diperlukan kekuatan all out AS dan sekutunya untuk mampu mengakhiri sejarah ISIS. Kalau cuma seperti selama ini, tinggal soal waktu saja Aleppo—bahkan Bagdad—jatuh dalam kekuasaan ISIS! ***

Selanjutnya.....

MESKI merendah tak ada target-targetan, Jaksa Agung HM Prasetyo melangkah strategis untuk meningkatkan kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi dengan membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) berkekuatan 100 orang jaksa pilihan kompetensi dan integritasnya dari pusat dan daerah. 

Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) itu dilantik 8 Januari 2015, menurut Prasetyo, untuk percepatan penyelesaian kasus korupsi. Ia berharap dengan Satgasus ini kepercayaan masyarakat terhadap korps Adhyaksa akan meningkat. "Oleh karena itu keberadaan Satgasus ini sangat diharapkan dapat menjawab segala tuntutan untuk memenangi perang melawan korupsi," tegasnya. (Kompas.com, 19/1)

Sebagai langkah strategis, Satgasus ini diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Artinya, “Jabang Tetuka” ini dibina secara lugas hingga mampu menjadi ujung tombak lembaga formal yang mumpuni memberantas korupsi! 

 Dengan begitu, bukan saja kekuatan jaksa dalam memberantas korupsi bisa kian seimbang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melainkan juga, dalam jangka panjang diharapkan dengan Satgasus itu kejaksaan mampu menerima penyerahan kembali tugas pemberantasan korupsi dari KPK. 

Pada saat itu, kegiatan pemberantasan korupsi cukup dilakukan lembaga formal, sedang lembaga ad-hoc (darurat) seperti KPK bisa dibubarkan. Usaha ke situ harus dengan memperkuat kerja sama dengan KPK dan polisi! 

Dengan KPK, memperbesar jumlah jaksa yang berpengalaman tugas di KPK. Tugaskan sebanyak mungkin jaksa ke KPK, sampai ketika mereka pulang kandang, kualitas personalia kejaksaan setara dengan KPK. Dengan kerja sama terlembaga KPK, kejaksaan dan kepolisian terus ditambah jumlah tenaga penyelidik, penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi! 

Hingga pada suatu titik nanti, kerja memberantas korupsi terintegrasi, tak satu koruptor pun bisa lolos di negeri ini! Jika waktunya tiba, tugas KPK memberantas korupsi diserahkan kembali oleh KPK ke polisi dan jaksa dengan kualitas setara. 

 Kerja sama ketiga lembaga, KPK, jaksa, dan polisi harus bisa mengintegrasikan tugas pemberantasan korupsi dari perencanaan sampai menyusun time schedule—dalam waktu panjang sekalipun—penyelesaian tugas ad-hoc KPK. 

Tanpa kerja sama lembaga yang intens, apalagi lebih dironai konflik antarlembaga, optimalisasi pemberantasan korupsi justru terkendala faktor kelembagaan! Itu kondisi sekarang! ***

Selanjutnya.....

SENSUS 2011 menghasilkan 22 persen warga Birmingham, Inggris, beragama Islam. Hasil penelitian Hossein Askari, guru besar politik dan bisnis internasional Universitas George Washington, AS, Irlandia, Denmark, dan Luxemburg tiga teratas negara paling islami di dunia! Hasil penelitian Askari dan sejawatnya Profesor Schehetadzade S Rehman itu dipublikasikan Global Economy Journal pada Juni 2014. 

Menurut anggota senior Pusat Kebudayaan Islam Irlandia (ICCI) Ali Selim, di Irlandia diperkirakan 49 ribu warganya memeluk Islam. Umat muslim dan warga Irlandia lainnya hidup rukun berdampingan. Imigran muslim di Irlandia mendapatkan kesempatan sama untuk mengembangkan diri, termasuk dalam bidang ekonomi. (Kompas.com, 10-6-2014)

Sedang terkait Birmingham, stasiun televisi Fox News AS Minggu (18/1) meminta maaf karena narasumbernya saat wawancara terkait serangan teroris di Prancis, Steven Emerson, menyebut Birmingham adalah kota hanya untuk orang Islam, warga non-Islam sebaiknya tidak pergi ke sana. (Kompas.com, 19-1) Fox News minta maaf karena ucapan Birmingham mengerikan bagi nonmuslim itu jelas berlebihan. 

Fenomena cerahnya Islam di Eropa itu juga terkesan kuat di Prancis, dengan 5 juta jiwa, populasi muslim terbesar di Eropa, disusul Jerman. Karena itu, bukan mustahil jika ada kelompok lain yang panik melihat pesatnya perkembangan Islam di Eropa itu sehingga jadi kalap, seperti Charlie Hebdo, atau demo massa antimuslim di Jerman belakangan ini. 

Dengan fenomena sedemikian, jelas amat keliru jika merespons cercaan terhadap Islam itu dengan terorisme serangan bersenjata! Karena sepertti kata para ulama Prancis, akibatnya bisa seburuk teror 11 September 2001, menyulitkan umat Islam, terutama di negara-negara muslim sebagai minoritas! 

Untuk itu, amat tepat langkah berbagai kelompok ulama di Eropa mengecam keras serangan teroris terhadap Charlie Hebdo dan penyanderaan di supermarket Yahudi, keduanya di Paris. Atas segala kebencian itu, mungkin akan lebih kena jika diimbangi dengan gerakan sosialisasi nilai-nilai etika Islam yang toleran. 

Misalnya, kebebasan berekspresi dipersilakan tapi tidak boleh menyakiti atau merugikan orang lain, karena sesuai etika universal, hak-hak orang lain harus selalu dihormati! Eropa sebagai asal pengetahuan tentang etika, jika metode sosialisasinya tepat, kesepahaman bisa tercapai! Dengan itu diharapkan kesulitan yang acap dialami warga muslim Eropa bisa berkurang. ***

Selanjutnya.....

HARGA bahan bakar minyak (BBM) yang telah turun 1 Januari 2015, mulai hari ini (19/1) turun lagi jadi premium Rp6.600/liter dan solar Rp6.400/liter. Harga itu disesuaikan harga minyak mentah dunia Selasa (13/1) West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 45,89 dolar AS per barel. (Kompas.com, 14/1) 

 Harga BBM turun dan turun lagi itu terjadi karena melimpahnya kelebihan pasokan minyak dunia, sementara OPEC tidak mau menurunkan pasokannya dari 30 juta barel per hari. Juga Rusia produksinya lebih 10 juta barel sehari, AS 9,3 juta barel per hari, Irak dan Libya berproduksi lagi, ditambah Iran, Mexico, dan sebagainya, hingga cadangan minyak serpih (shel oil) AS pada pekan berakhir 9 Januari menurut Bloomberg mencapai 384,1 juta barel.

Sejalan prediksi kalangan bank investasi, termasuk Goldman Sach, harga minyak dunia kuartal I 2015 masih bisa turun lagi, Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail al-Mazroui mengakui tak bisa terus menjaga pada harga tertentu. 

"Kami telah melihat kelebihan pasokan, terutama datang dari minyak serpih," kata Suhail. Semua itu menunjukkan penurunan harga BBM dunia bisa jadi momentum. Barack Obama pidato di televisi menegaskan kelebihan minyak bumi ini merupakan kebangkitan energi sebagai power baru bagi Amerika. seperti power militer! 

 Sedang bagi Indonesia, momentum itu dimanfaatkan maksimal, jadi kesempatan untuk mengalihkan subsidi BBM di APBN ke pembangunan infrastruktur dan usaha peningkatan jaminan kesejahteraan rakyat lewat program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Undonesia Pintar (KIP). Namun, dengan itu saja mungkin tidaklah cukup. 

Lepasnya sebuah bangsa dari tekanan global yang dipikul semua elemen masyarakat itu, seperti AS yang dimaknai sebagai kebangkitan sebuah “power” baru bangsanya, jelas di kita perlu juga dibuat berbagai penyesuaian mengekspresikan kelegaan bebas dari tekanan itu! 

Misalnya, tarif listrik yang dari dahulu ditandem dengan harga BBM, diturunkan—tak malah dinaikkan! Juga gas yang padanan BBM, bisa dibuat jauh lebih murah lagi! Kalau momentum kelegaan turunnya harga BBM itu bisa disesuaikan ke semua bidang terkait, harapan Presiden Jokowi agar harga kebutuhan pokok ikut turun bersama turunnya harga BBM, mungkin akan bisa terwujud dengan sendirinya! 

Tapi kalau berbagai tarif yang diatur pemerintah—dari listrik sampai penerbangan—malah naik, yang terjadi bisa sebaliknya! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan harga bahan bakar minyak (premium dan solar) turun lagi mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia di Istana Merdeka, Jumat (16/1) siang. Harga premium dari Rp7.600/liter menjadi Rp6.600/liter dan solar dari Rp7.250 menjadi Rp6.400/liter. 

Sejalan dengan penurunan harga BBM itu, Presiden berharap harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat juga ikut turun. Hal itu dia kemukakan karena penurunan harga BBM sebelumnya, dari Rp8.500/liter menjadi Rp7.600/per liter per 1 Januari 2015, tak diikuti dengan penurunan harga bahan pokok. Padahal, harga barang-barang sempat terdongkrak naik oleh kenaikan harga BBM November 2014.

Harapan Presiden untuk turunnya harga kebutuhan pokok itu tak mudah terpenuhi untuk harga beras. Pasalnya, rapat Kabinet Kerja bidang ekonomi pada Rabu (14/1) telah menyetujui menaikkan 10% harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras petani, dari harga gabah kering giling (GKG) terakhir Rp4.200/kg dan beras Rp6.600/kg. (detikcom, 14/1) Lazimnya, sejak era Presiden Soeharto HPP gabah petani disesuaikan dengan inflasi setiap 1 Februari. 

Tapi HPP terakhir itu berlaku sejak 2012 belum disesuaikan, padahal inflasi 2013 sebesar 8,38% dan 2014 sebesar 8,36%. Tanpa penyesuaian HPP gabah pada 1 Februari 2015 ini, daya beli petani sudah merosot terlalu jauh, hingga beban hidup petani semakin berat. 

Karena itu, kenaikan HPP 10% dari GKG Rp4.200 menjadi Rp4.620/kg dan beras dari Rp6.600 menjadi Rp7.260/kg akan membantu meringankan beban petani yang sempat jadi korban pembiaran dari penyesuaian harga produksi utamanya. 

Namun, dengan itu harapan Presiden agar harga barang-barang kebutuhan pokok turun sejalan dengan turunnya harga BBM tak terjadi dengan serta-merta. Karena, jika harga BBM berpengaruh pada harga barang akibat share-nya dalam ongkos angkut, harga beras justru merupakan standar daya beli rakyat lapisan terbawah yang lebih 50% penghasilannya hanya untuk membeli beras! 

Jadi, naik turunnya harga beras lebih berpengaruh pada rakyat lapisan bawah, termasuk buruk pabrik, hingga bahkan bisa lebih penting dari naik-turunnya harga BBM. Artinya, pemerintah harus membuat beraneka kebijakan lagi yang bisa lebih memudahkan rakyat mendapatkan barang kebutuhan hidupnya dengan harga terjangkau, seperti daging sapi yang jauh terlalu mahal dari harga produksi sesungguhnya! Juga banyak barang lainnya yang dikuasai mafia! ***

Selanjutnya.....

HUKUM harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Berarti, penegakan hukum harus dilakukan kapan saja tanpa menoleh kiri-kanan, karena penegak hukum juga digambarkan mengayun pedang dengan mata tertutup. Hanya dengan begitu, sebuah rechtstaat—negara hukum—bisa diwujudkan! Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia negara hukum." 

Prinsip penting dalam negara hukum adalah berlakunya supremasi hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 saat menegaskan bentuk negara hukum atau rechtstaat diberi negasi bukan machtstaat (negara kekuasaan). Dalam praktiknya, hingga sekarang pun, tantangan dalam mewujudkan negara hukum itu sering adalah laku lajak (over acting) kekuasaan sehingga terjadilah pertarungan antara supremasi hukum dan supremasi kekuasaan politik.

Contoh adu kuat rechtstaat vs machtstaat itu terlihat dalam kasus Komjen Budi Gunawan yang oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka, oleh Komisi III DPR tetap diloloskan sebagai calon Kapolri. Memang DPR bisa berdalih menghormati asas praduga tak bersalah, tapi kalaupun nantinya sebagai tersangka dilantik jadi Kapolri, tentu tugasnya akan terganggu dengan proses hukum dan persidangan. 

Apalagi kalau akhirnya divonis bersalah sehingga harus menjalani hukuman. Semua itu tentu bisa mengganggu tugas seorang Kapolri, yang diharapkan bisa sepenuh waktunya mengatasi segala bentuk kejahatan dan menciptakan ketenteraman masyarakat! Lebih penting lagi, kalau semua itu terjadi, peran pemimpin sebagai teladan bawahan dan rakyat sukar diwujudkan. 

 Sedang alasan Komisi III DPR meloloskan calon Kapolri berstatus tersangka kasus korupsi karena menuduh KPK bermain politik dengan menetapkan status tersangka saat seseorang dicalonkan untuk jabatan Kapolri, oleh pendukung supremasi hukum bisa dimentahkan dengan prinsip-prinsip universal penegakan supremasi hukum di atas. 

 Laku lajak kekuasaan hingga mencuatkan machtstaat karena baik eksekutif maupun legislatif sebagai pembuat hukum (UU) sering merasa berada di atas atau lebih tinggi dari ciptaannya. Bahkan, secara nyata juga mereka bisa membuktikan dengan mudah mengubah hukum seperti dilakukan pada UU Pilkada dan UU MD3. 

Terkait dengan KPK, seleksi pimpinannya juga di tangan mereka! Dengan begitu, gejala machtstaat akan muncul selain lewat menabrak penegakan hukum, juga dengan berselubung kekuasaan membuat UU mempraktikkan kekuasaan demi kekuasaan semata! ***

Selanjutnya.....

DESA atau kampung pada zaman baheula—prakolonial—dilukiskan segala cerita sebagai kehidupan yang tata tentrem kerta raharja, cukup sandang-pangan. Desa, kala itu, justru merupakan sumber pendapatan utama kerajaan. 

Bukan lewat sistem pajak yang mencekik rakyat seperti di zaman kolonial. Tapi, selain bulu bekti dari rakyat, berupa sebagian hasil panen apa saja yang dipersembahkan dengan ikhlas dan rasa bangga, juga setoran hasil aset desa dari tanah bengkok maupun lumbung desa!

Jadi berbeda dengan sekarang, desa justru terkesan memusingkan sehingga harus diurus dua kementerian—Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Menurut Menteri Yuddy Chrisnandi, Selasa (13/1), berdasar peraturan presiden nanti Kemendagri mengurusi yang terkait pemerintahan desa, sedang Kemendes mengurusi perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa! 

 Semua itu terkait kucuran dana desa dari APBN yang dijanjikan lebih dari Rp1 miliar per desa, sesuai UU yang telah disahkan DPR. Pokoknya, semua mengurus desa. Namun, secara prinsip, dari kemandirian dan kemampuannya menyumbang untuk negara, model desa zaman baheula lebih mumpuni! Bahkan layak dipikirkan agar dengan arus dana yang besar ke desa bisa dihidupkan kembali prinsip-prinsip masa lalu itu. 

Yaitu, desa mandiri, punya aset yang menghasilkan, dan lumbung desa yang menjamin desa swasembada, bahkan bisa memproses sendiri pengentasan warganya dari bawah garis kemiskinan. Untuk itu, warga desa bisa bermufakat agar tidak menghabiskan sampai ludes dana Rp1 miliar lebih yang diterima setiap tahun.

 Melainkan, sebagian disimpan sebagai aset, berupa tanah desa. Tanah tersebut digarap warga desanya yang miskin dengan bagi hasil. Bagian hasil untuk desa, dikelola sebagai lumbung desa. Lumbung desa ini selain mengatasi ancaman bahaya kelaparan, juga bisa dijadikan dana bergulir untuk memajukan usaha warga desa! 

 Dengan upaya itu, selain tanah desa bisa terus bertambah luas sebanding tanah bengkok di zaman baheula, lumbung desa dari himpunan dana hasil tanahnya juga terus bertambah, serta semakin banyak pula warga miskin bisa dientaskan, buah permufakatan warga desa itu. Artinya, memadu peluang masa kini dan tata cara leluhur bisa diharap lebih menjamin kesejahteraan warga desa! ***

Selanjutnya.....

IRONIS! Infrastruktur—jalan, pelabuhan, listrik, dan sebagainya—dibangun agar investasi masuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nyatanya, kondisi desa-desa kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi, lokasi 6.000 perusahaan industri beroperasi, kemiskinan rakyatnya justru memprihatinkan! (Kompas.com, 11/1) Itu hasil blusukan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar ke kawasan itu Minggu (11/1). 

Warga desa yang didatanginya mengeluh banjir jadi acap melanda desanya karena lahan serapan air berubah jadi pabrik. Udara juga tercemar asap cerobong sehingga warga sesak napas. Atas semua nasib buruk warga itu, perusahaan di sekitarnya tak pernah mau peduli! Parahnya kemiskinan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara itu tecermin pada data Dinas Sosial Pemkab Bekasi. Sampai 2014 tercatat sedikitnya 450 ribu jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Apa indikator ratusan ribu orang tersebut masuk golongan PMKS? 

Pertama, kepala keluarga berpenghasilan kurang dari Rp600 ribu/bulan. 

Kedua, mereka tidak mendapat asupan protein selama satu minggu. 

Ketiga, tidak mampu membeli satu setel pakaian setiap tahun untuk setiap anggota keluarganya. 

Keempat, mereka tidak memiliki tabungan atau harta tidak bergerak yang laku dijual. 

Dan kelima, tidak tamat sekolah dasar! Salah satu penyebab kemiskinan warga lokal tambah parah di kawasan industri itu, karena tak ada prioritas kesempatan kerja untuk warga lokal, sehingga tersisih oleh pendatang dengan kualifikasi lebih baik untuk pekerjaan industrial. 

Ironi parahnya kemiskinan di kawasan industri yang bertetangga dengan Ibu Kota negara itu layak dijadikan pelajaran para pemimpin daerah. Terutama, tidak berlebihan mengunggulkan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah dengan mengorbankan hal-hal kecil yang sesungguhnya justru efektif manfaatnya bagi rakyat! 

 Misalnya, kepala daerah lebih banyak membawa rombongan pejabat dan legislator untuk mencari investor ke luar negeri. Di sisi lain, enggan menengok langsung penderitaan rakyat daerahnya, setiap kunjungan kerja ke daerah sendiri naik helikopter langsung ke lokasi acara. 

 Celakanya, setelah anggaran habis untuk rombongan menemui investor, investasi yang diharapkan tak jadi masuk pula! Maka itu, lebih baik prioritaskan setiap sen anggaran untuk hal-hal konkret yang benar-benar bermanfaat meningkatkan kesejahteraan rakyat! ***

Selanjutnya.....

JK Rowling, pengarang buku Harry Potter, mengecam tweet dari raja media Rupert Murdoch yang menyatakan bahkan muslim cinta damai pun harus bertanggung jawab atas serangan jihad. Menurut Guardian (11/1), tweet Murdoch itu terkait serangan maut teroris ke Charlie Hebdo, Paris.

 Lewat akun @jk_rowling (11/1) secara sarkas ia tweet, "I was born Christian, if that makes Rupert Murdoch my responsibility, I'll auto-excommunicate." (Rowling: Saya terlahir Kristen, jika itu menjadikan Rupert Murdoch tanggung jawabku, saya dengan sendirinya menolak keterkaitannya.)

Sebelumnya, di akun @rupertmurdoch (10/1), Murdoch ngetweet, "Maybe most Moslems peaceful, but until they recognize and destroy their growing jihadist cancer they must be held responsible.” (Murdoch: Mungkin sebagian besar muslim cinta damai, tapi mereka harus bertanggung jawab sampai diketahui mereka hancurkan pertumbuhan kanker jihad.)

 Dari situ Guardian menulis teras beritanya dengan menyimpulkan muslim cinta damai tak bertanggung jawab lagi terhadap teror, seperti saya terhadap Murdoch, ujar pengarang Harry Potter. Dalam menjawab berbagai komentar atas tweet-nya, Rowling tweet ke @dom209, "The Spanish Inquisition was my fault, as is all Christian fundamentalist violence.” (Maksudnya, kalau mengikuti jalan pikiran Murdoch, Spanish Inquisition menjadi kesalahan Rowling, juga semua kekerasan fundamentalis Kristen. 

Spanish Inquisition adalah pengadilan gereja ortodoks di Spanyol Abad 15 sampai Abad 19.) Serangan ke Charlie Hebdo oleh Cherif dan Said Kouachi (keduanya tewas) beserta Hamyd Mourad yang menyerahkan diri dan membuka tabir Kouachi bersaudara, memang jadi polemik luas. Blog Post-Modern Perspective (PMP) melihat hal itu dari rangkaian peristiwa yang disimpulkan sebagai kebangkitan fundamentalisme. 

 Itu dilihat secara filosofis sehingga PMP mengingatkan sebelum menaklukkan fundamentalisme melalui pencerahan dengan hak-hak asasi manusia, filsafat memainkan peran sentral dalam mempertajam wawasan intelektual yang melahirkan konsep-konsep versi modern, seperti toleransi beragama, kemerdekaan berpikir dan berekspresi. 

 Lewat judul Philosophy the Battle Against Fundamentalism, PMP menawarkan solusi sesuai inovasi konsep filosofis, yakni toleransi dan saling menghomati. Perspektif saling menghormati tecermin dari sikap Rowling. Tapi malangnya, gaya Murdoch yang justru ramai di-retweet! ***

Selanjutnya.....

KARUT-marut manajemen penerbangan di Indonesia diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kesalahan pemerintah. “Kesalahannya memang ada di pemerintah,” ujar Jokowi, di Bandara Juanda, Sabtu (10/1). Lalu, dia menegaskan kecelakaan AirAsia QZ8501 harus menjadi momentum pembenahan manajemen angkutan udara dalam negeri (Kompas.com, 10/1). 

Terkait usaha pembenahan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menindak 11 pejabat di kementeriannya, terdiri dari 3 pejabat eselon I dan 7 eselon II. Namun, Jokowi menukas kesalahan juga dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pemberian izin terbang. Karena itu, semua harus dibenahi.

Dalam pembenahan di luar pemerintahan itu, Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan dengan membekukan izin 61 rute penerbangan, terdiri dari Garuda (4), Lion Air (35), Wings Air (18), Trans Nusa (1), dan Susi Air (3). 

Seiring pembenahan manajemen, untuk jaminan keselamatan penerbangan pemerintah menghentikan terbang murah dengan menetapkan tarif bawah tak boleh lebih rendah dari 40%. Namun, kebijakan menghabisi terbang murah ini mendapat kritikan di media sosial karena menjadikan musibah AirAsia QZ850 sebagai dasarnya. 

Kata para pemprotes, bukan tarif murah penyebab musibah AirAsia, melainkan cuaca. Ada yang memberi contoh, Air France Rio-Paris yang tarifnya mahal malah jatuh, sedang Azul Brazilian Airlines, Morris Air, dan JetBlue Airways yang bertarif murah sejauh ini baik-baik saja. Tokoh terbang murah dunia, David Neleeman kelahiran Sao Paolo (Brasil) 1959, CEO ketiga maskapai itu, dikagumi karena membuat kelas menengah bawah sedunia juga bisa naik pesawat, bukan lagi transportasi kelas eksekutif semata. 

Akibat era terbang murah, maskapai tarif kelas atas sempat mengalami kesulitan, salah satunya JAL. Dari semua itu, tentu amat dihargai usaha menjadikan musibah AirAsia momentum pembenahan birokrasi penerbangan yang memang acak kadut. 

Namun, jangan berlebihan dengan menjadikan musibah itu membunuh tren global terbang murah yang justru memajukan mobilitas sosial dan ekonomi bangsa! Atau, meminjam bahasa protes para pilot, jangan nampang (membuat pencitraan) di atas bangkai korban musibah AirAsia! 

Untuk itu, pemerintah selaku regulator bisa menjamin secara teknis dan ekonomis kepentingan warga negara mendapatkan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman! Jadi kesalahan baru pemerintah, memecudangi hak ekonomis warga! ***

Selanjutnya.....

PARA karyawan di Jepang sangat “malas” untuk mengambil cuti. Menurut Yomiuri Shimbun, sepanjang 2013 mereka hanya mengambil kurang dari separuh jatah cuti. Untuk “memaksa” mereka mau cuti dan berlibur, pemerintah Jepang pada Jumat (9/1) menerbitkan undang-undang (UU) baru. (Kompas.com, 9/1) Dengan UU baru itu pemerintah Jepang berharap bisa meningkatkan angka liburan para karyawan hingga 70 persen pada 2020. 

Kualitas manusia Jepang masuk 10 besar dunia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 91,2 pada 2013. (Bandingkan, target pemerintahan Jokowi IPM Indonesia 76,3 pada 2019). Jepang negara industri maju dengan skala ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Tapi posisi itu dekade terakhir ini mulai digeser oleh Tiongkok, sementara pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri November 2014 lalu minus.

Kecenderungan “enggan cuti” itu ketika pertumbuhan ekonomi melambat justru dimanfaatkan banyak perusahaan Jepang yang meminta karyawannya bekerja lebih keras. Banyak karyawan muda yang kerja lembur lebih 100 jam sebulan. 

Para karyawan itu mengatakan mereka yang mengambil cuti pada masa kesulitan ekonomi seperti saat ini berisiko dianggap tak memiliki komitmen. Akibatnya, kasus karoshi—meninggal karena terlalu keras bekerja—kini menimpa semua lapisan usia karyawan, dari yang tua hingga muda. Hasil studi Institut Pelatihan Kebijakan Tenaga Kerja Jepang menyebutkan lebih dari separuh karyawan di negeri itu mengatakan mereka tak sempat berlibur karena beban kerja yang terlalu banyak. 

Namun, hampir dua pertiga karyawan di Jepang ternyata enggan mengambil jatah cuti karena merasa sungkan pada rekan kerja mereka. Para ahli pada 1970-an saat terjadi krisis energi dunia pertama melihat workaholy (gejala gila kerja) pada orang Jepang merupakan ekspresi dari kultur Bushido, sekaligus sebagai dasar nasionalisme mereka. 

Pada masa krisis energi 1970-an itu, banyak karyawan tak pulang untuk terus bekerja dengan menjadikan kantor atau pabrik “benteng” mereka. Dengan begitu, Jepang selalu berhasil mengatasi imbas setiap krisis relatif cepat. 

Sikap seperti itu bisa terbentuk karena Jepang merupakan negara yang tidak pernah dijajah bangsa asing sehingga setiap tetes cucuran keringat bisa mereka nikmati. Beda bangsa yang pernah dijajah asing, menurut S.H. Alatas dalam The Myth of The Lazy Native, warga ogah banting tulang karena hasil cucuran keringatnya hanya dinikmati penjajah asing! ***

Selanjutnya.....

RPJMN—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional—2015—2019 disetujui dalam rapat Kabinet Kerja, Rabu (7/1). Intinya, peningkatan kualitas manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Sementara pembangunan infrastruktur dan beragam langkah operasional lain adalah alat, bukan tujuan. (Kompas, 8/1) Untuk itu, membangun manusia dan masyarakat menjadi strategi pada poin pertama dari empat poin yang ada. 

Poin kedua strategi peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas dengan mencegah melebarnya ketimpangan. Usaha mencegah itu dilakukan lewat poin ketiga, memberi perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah. Sedang poin keempat, pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dalam mencapai tujuan itu, ditetapkan target-target indikator peningkatan kualitas manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM), dari 73,83 pada 2014 menjadi 76,3 pada 2019. Di tingkat dunia, IPM 76 ke atas itu batasan di atas peringkat 100. Peringkat IPM Indonesia pada 2013 masih 111. 

Namun, target itu cukup realistis karena lima provinsi—Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kaltim, dan Sulut—pada 2013 IPM-nya sudah di atas 77. Lampung yang IPM-nya terendah di Sumatera (72,87 pada 2013) perlu bantuan khusus untuk mendukung IPM nasional. 

Untuk meningkatkan IPM, pendidikan dan kesehatan kuncinya. Karena itu, target peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dari 51,8% pada Oktober 2014, jadi 95% pada 2019. Juga SJSN 

Ketenagakerjaan, untuk pekerja formal dari 29,5 juta pada 2014, menjadi 62,4 juta pada 2019. Sedang pekerja informal, dari 1,3 juta pada 2014 jadi 3,5 juta pada 2019. Namun, dalam pembangunan manusia harus disadari semua itu hanya angka-angka kuantitatif. Diidealkan, di balik angka-angka itu esensinya sesuai. 

Paradoks di balik angka kuantitatif bukan mustahil. Seperti pertumbuhan ekonomi tinggi yang justru memperlebar jarak ketimpangan. Sebab, pertumbuhan hanya dinikmati elite, sedang rakyat tertindas justru tambah sengsara. 

Paradoks dalam IPM bisa terjadi dengan masa belajar panjang, tapi pendidikannya tak berkualitas! Akibatnya, tambah lama belajar malah tambah bodoh! 

Juga jaminan sosial dengan layanan rumah sakit daerah yang buruk, semakin tinggi angka peserta, kian buruk layanannya! 

Artinya, dalam mengejar target angka-angka, peningkatan kualitasnya dalam semua hal tetap harus diprioritaskan! ***

Selanjutnya.....

TIGA pria berpakaian dan penutup kepala hitam dengan senjata Kalashnikov, Rabu (7/1), menyerang kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, menewaskan 12 orang jurnalis dan kartunis, termasuk pemimpin redaksi Stephane Charbonner. 

 Para pemimpin muslim Prancis hari itu juga mengecam keras serangan maut itu, "Aksi barbar ini merupakan serangan terhadap demokrasi dan kebebasan pers," ujar pernyataan resmi Dewan Muslim Prancis (CFCM), organisasi warga muslim Prancis, komunitas muslim terbesar di Eropa antara 3,5 juta—5 juta jiwa. (Kompas.com., AFP, 7/1)

Presiden CFCM Dalil Boubakeur, yang juga pemimpin Masjid Paris, menegaskan, "Dalam situasi internasional yang tegang dipicu kelompok-kelompok teroris yang secara serampangan mengatasnamakan Islam, kami menyerukan kepada semua yang menyepakati nilai-nilai republik dan demokrasi agar menghindari provokasi. 

Komunitas warga muslim harus mempraktikkan kegigihan melawan kemungkinan manipulasi yang dilakukan kelompok-kelompok ekstremis." Sementara organisasi yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin, Persatuan Organisasi Muslim Prancis (UOIF), juga mengecam serangan ke kantor majalah Charlie Hebdo itu dengan menyebut aksi itu sebagai sebuah pembunuhan keji. 

 Lebih lugas lagi Imam Masjid Bordeaix, Thareq Oubrou, mengajak umat muslim turun ke jalan untuk memprotes serangan itu. Oubrou yang menjembatani dialog Islam-Kristen mengatakan serangan ke Charlie Hebdo itu sama seperti serangan terhadap Amerika pada 11 September. Ia mengingatkan peristiwa 11 September telah menyengsarakan banyak orang, terutama dampaknya bagi negara-negara muslim. 

 Stephane Charbonner, pemimpin redaksi Charlie Hebdo, diketahui sudah beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan akibat sejumlah publikasi majalah itu yang kerap dianggap menghina Islam. Selama ini Stephane hidup dalam pengawalan aparat keamanan. 

 Pada 2006, Charlie Hebdo mencetak ulang 12 kartun tentang Nabi Muhammad saw. yang sempat diterbitkan harian Denmark, Jylands Posten. Setiap diprotes karena menghina agama, redaksi Charlie Hebdo berkilah yang mereka lakukan adalah kebebasan berekspresi. 

 Tingkah kelompok yang gemar menghina Islam sering menyulut amarah warga muslim di Eropa. Tapi, tindakan teroris menyerang penghina Islam itu akibatnya lebih menyulitkan warga muslim Eropa dan negara-negara Barat lainnya. ***

Selanjutnya.....

KARENA dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK ada Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akhir 2014 Kementerian Dalam Negeri memutus kontrak 16 ribu tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Langkah itu sekaligus menjadi isyarat, desa kini di persimpangan jalan, belum jelas posisinya di bawah kementerian apa! 

 UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Pasal 112 Ayat (1) berbunyi, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Penjelasan ayat itu menyebutkan pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi justru Kementerian Dalam Negeri yang “keburu” memutus kontrak tenaga fasilitator PNPM-MPd sebelum ada kejelasan penanganan desa setelah ada Kementerian Desa!

Karena terkait honor atas orang sebanyak itu? Kalau soal itu, anggota DPR Komisi II dari PDIP, Budiman Sudjatmiko, berkata di Kemendagri ada DIPA PNPM 2015 yang bisa untuk itu. 

Sedangkan fungsi tenaga fasilitator itu masih sangat dibutuhkan karena ada transfer terakhir dana PNPM 2014 sebesar Rp1 triliun yang harus diselesaikan April 2015. Tanpa adanya pendamping, pertanggungjawaban dana tersebut rawan korupsi. (detikcom, 3/1) 

 Menurut logikanya, memang setelah lahir Kementerian Desa, kalau UU mengatur soal pemerintahan tetap di bawah Menteri Dalam Negeri, setidaknya urusan program pembangunan bisa ditangani Kementerian Desa. Meski demikian, sebagai pemerintahan, selayaknya koordinasi dulu dengan pihak Kementerian Desa soal alih tanggung jawab atas 16 ribu tenaga fasilitator PNPM-MPd itu. 

Tidak lantas begitu saja memutus kontrak belasan ribu tenaga fasilitator tanpa kejelasan masalahnya! Langkah itu tidak mencerminkan cara kerja sebuah pemerintahan yang baik! Untuk mengatasi kurang layakya cara kerja pemerintahan itu, sebaiknya segera dikeluarkan peraturan presiden terkait pembagian kewenangan pemerintahan dan pembangunan desa mengacu UU Desa dan struktur Kabinet Kerja. 

Urusan desa amat penting cepat diselesaikan karena di desa mayoritas rakyat mempertaruhkan nasibnya. Dan pertaruhan itu ditentukan oleh baik buruknya pemerintahan. Kalau cara kerja pemerintahannya buruk, warga desa yang pertama kena imbasnya! 

 Karena itu sering disebutkan, desa itu barometer baik-buruknya pemerintahan! Realitas kehidupan di desa-desa yang baik, buah dari kerja pemerintahan yang baik. Realitas desa yang buruk, banyak begal dan sejenisnya, cerminan pemerintahan yang buruk! ***

Selanjutnya.....

SEBAGAI kompensasi ditundanya pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) sampai waktu yang tak ditentukan, pembangunan jalan tol ruas Bakauheni—Palembang sepanjang 373,4 km dengan anggaran Rp45 triliun di luar pembebasan tanah, diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. (detik.com, 5/1) 

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Ahmad Ghani Gazali, Senin (5/1), prioritas itu untuk mendukung program tol laut Merak—Bakauheni supaya arus kendaraan, barang, dan orang dari pelabuhan ke Palembang dan pusat-pusat ekonomi di antaranya serta sebaliknya bisa dilayani lebih baik.

Jalan tol Bakauheni—Palembang bagian dari Trans-Sumatera sepanjang 2.600 km dari Bakauheni sampai Banda Aceh. Tol Bakauheni—Palembang dibangun enam ruas terdiri dari Bakauheni—Babatan (53,9 km), Babatan—Tegineneng (51,1 km), Tegineneng—Terbanggibesar (35,4 km), Terbanggibesar—Pematangpanggang (100 km), Pematangpanggang—Indralaya (111 km), dan Indralaya—Palembang (22 km). 

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kebutuhan dana untuk itu dipenuhi oleh PT Hutama Karya dan BUMN lain yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan tol tersebut. 

Investasi BUMN akan memenuhi itu dengan pinjaman lunak dari pusat investasi pemerintah. Keputusan pemerintah memprioritaskan pembangunan tol Bakauheni—Palembang semestinya disambut positif dan didukung pemerintah daerah dan warga Lampung serta Sumatera Selatan. 

Dukungan itu, terutama dari pemerintah daerah dengan segera mengeluarkan surat keputusan menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah di semua kawasan yang dilalui proyek jalan tol. Langkah cepat dalam hal ini amat penting agar tidak dimanfaatkan spekulan tanah yang bisa berakibat pengeluaran negara untuk itu jadi bengkak. 

Atau malah proyek terhambat karena spekulan minta harga amat tinggi lalu menghasut rakyat untuk menolak ganti rugi dengan harga sesuai standar. Banyak jalan tol sudah beroperasi diblokade warga dengan modus begitu. 

Di sisi lain, tentunya diharapkan agar warga bersikap positif mendukung pembangunan jalan tol dengan rela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan tol dengan ganti rugi sesuai standar. 

Sekaligus, tidak mudah dihasut provokator yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan tanpa peduli mengorbankan kepentingan masyarakat bangsa yang mendambakan kemajuan lewat pembangunan jalan tol. ***

Selanjutnya.....

TURUNNYA secara telak harga BBM dunia hingga premium Rp7.600/liter tanpa subsidi lagi membawa angin segar pada perekonomian nasional. 

 Tren penurunan harga minyak dunia bisa mengurangi tekanan pada defisit neraca migas, ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara. (Kompas.com, 2/1) Dengan penurunan harga minyak dunia itu, BI memperkirakan perbaikan neraca perdagangan akan didorong oleh perbaikan ekonomi global tahun 2015. Dua hal itulah yang akan membuat aktivitas ekspor Indonesia meningkat.

Turunnya secara signifikan harga BBM dunia, dari 115 dolar AS/barel pada Juni 2014 menjadi 65 dolar AS/barel pada akhir Desember 2014, telah mendorong laju ekonomi AS tumbuh 5% pada kuartal ketiga 2014. 

Hal penting di balik prestasi itu, karena produksi migas AS terakhir ini naik nyaris dua kali lipat dari tahun 2005. Bahkan, AS melempar 4 juta barel per hari ke pasar global kelebihan produksinya! Membaiknya industri AS berkat harga BBM dunia turun itu akan diikuti negara-negara maju lainnya. 

Itu menjadi peluang pasar yang bisa mengatrol naik ekspor Indonesia sebagai pemasok komoditas hasil bumi dan mineral untuk bahan baku industrinya. Tinggal, bagaimana upaya meningkatkan nilai tambah produk ekspor itu jadi tantangan nyata bangsa kita. 

 Di balik angin segar itu, ada peluang lain yang perlu dimanfaatkan: untuk belajar pada AS, yang semula importir minyak bumi terbesar dunia kini menjadi eksportir dalam jumlah signifikan—tiga kali lipat ekspor Indonesia semasa jadi pengekspor, tapi kini malah jadi pengimpor! 

 Di tengah harga minyak tinggi, antara 2000—2013, sebanyak 30% dari investasi AS dikhususkan untuk energi! Itu bagian dari peningkatan investasi tahunan industri minyak dunia untuk eksplorasi dan produksi pada priode itu dari 250 miliar dolar AS menjadi 750 miliar dolar AS. (Cahayahati, Kompasiana, 1/1) 

 Sedang Indonesia, dalam priode sama produksi minyaknya merosot dari 1,5 juta barel/hari menjadi tinggal 800 ribu barel/hari. Itu terjadi karena usaha eksplorasi untuk produksi baru disendat-sendat oleh mafia migas yang dengan menanam mitos sumber minyak Indonesia telah habis, menguasai jaringan pengelolaan minyak nasional yang justru menikmati sebagai pemasok kekurangan kebutuhan BBM nasional 700 ribu barel/hari! 

 Pelajaran dari AS, Indonesia harus fokus investasi ke eksplorasi sumber produksi minyak baru, seperti AS di Teluk Meksiko! Ini angin segar masa depan bangsa! ***

Selanjutnya.....

KEPALA Badan Pusat Statistik Suryamin menyatakan penurunan jumlah penduduk miskin sejak 2009 relatif melandai atau tidak berkurang signifikan meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Agar tidak terus melandai, menurut dia, harus ada penanganan superkhusus mengatasi kemiskinan (Kompas.com, 3/1). 

BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah penduduk, turun dari 28,6 juta orang atau 11,46% September 2013. Jadi, hanya turun 0,5%. Garis kemiskinan September 2014 pada konsumsi Rp312,328/kapita/bulan. Itu peningkatan garis kemiskinan 3,17% dari Rp302,735 pada April 2014, dengan kenaikan harga bahan makanan lebih besar dari bukan makanan.

Sebab itu, selain penanganan superkhusus yang dituntut Suryamin, pemerintah juga dia harapkan berupaya lebih maksimal dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tidak meningkat tinggi karena warga miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga komoditas. 

Tapi, inflasi di Indonesia selalu tinggi, 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan dilakukan pemerintah, dari PNPM, raskin, sampai BLT atau Balsem, dengan total anggaran pernah dihitung Kompas dalam tahun-tahun terakhir lebih Rp100 triliun/tahun! 

Tapi, hasilnya masih seperti yang dikemukakan Suryamin: landai. Hal itu terjadi karena kebanyakan program mengatasi kemiskinan itu bersifat terlalu umum sehingga tidak fokus pada jantung masalah kemiskinan! 

Bahkan, ada yang cuma bunga-bunga, hiasan di tepi piring makan—yang justru sering tak dimakan! Karena itu, Suryamin menuntut upaya atau penanganan yang bersifat superkhusus, mungkin sejenis program yang dijalankan Muhammad Yunus di Bangladesh dengan membagikan kredit Grameen Bank langsung kepada kaum ibu untuk aktif membuka usaha membantu suaminya cari makan! 

Suryamin pasti menghitung dengan cermat, kalau ada penghasilan tambahan untuk keluarga miskin yang disumbangkan para istri, garis kemiskinan yang sekarang hampir terjangkau itu bisa lebih cepat dilampaui! 

 Tentu, berbagai upaya superkhusus yang lain lagi perlu diciptakan sehingga cukup variasinya untuk mengakomodasi aneka bidang kemampuan dan minat para ibu. 

Artinya, segala usaha dari yang bersifat sangat umum hingga yang superkhusus harus dijalankan secara saksama untuk mengarasi kemiskinan. 

Kaum miskin pun harus dapat kesempatan bancakan, bukan elite saja yang bancakan terus! ***

Selanjutnya.....

SETELAH 2014 menyelesaikan perannya sebagai tahun kampanye, pemenangan, dan peralihan menuju hidup sederhana, maka 2015 menjadi awal era mewujudkan pola hidup yang menjauhi pemborosan dengan kesia-siaan (absurd) beresensi ketakadilan itu! 

Pola hidup sederhana bukanlah sekadar makan tiwul setiap 17 Agustus seperti didemonstrasikan penguasa selama beberapa delade, padahal saat bersamaan pemborosan dengan kesia-siaan dilakukan secara gila-gilaan. 

Contohnya subsidi BBM, ratusan triliun rupiah setiap tahun dibakar sia-sia mubazir di jalanan macet oleh para pemilik mobil, yang sangat tak adil karena rakyat miskin hanya tersekap asap kotor buangannya! Artinya, hidup sederhana harus dijalankan dengan prinsip dan tujuan mulia, bahkan sebagai ibadah! Dalam hal ini ibadah menghindarkan bangsa dari bencana ketimpangan akibat ketakadilan distribusi subsidi, maupun distribusi hasil kekayaan alam negeri lainnya.

Ketimpangan itu menajam dramatis dalam satu dekade terakhir, dari Indeks Koefisien Gini 0,300 pada 2003 menjadi 0,413 pada 2013, mendekati titik kritis ancaman bencana, 0,50. Dihentikannya subsidi penyebab ketimpangan dan dijalankannya pola hidup sederhana, 2015 menjadi awal momentum kebangkitan bangsa di jalan ajaran moral yang tepat. 

Ajaran moral itu berbunyi, “Ada tiga perkara yang menyelamatkan dari bencana: 1. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. 2. Sederhana dalam keadaan kaya atau miskin. 3 Adil dalam keadaan senang atau marah.” (H.R. Tabrani, Baihaqi) Salah satu ekspresi takut kepada Allah itu, tidak bertindak boros dan mubazir, karena mubazir sahabat setan. 

Termasuk ekspresi tersebut mengalihkan subsidi dari orang-orang kaya untuk dibakar habis mubazir di jalanan macet kota besar, menjadi dana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan kelompok termiskin! 

Tentu saja tak mudah mewujudkan pola hidup sederhana sebagai ekspresi takut kepada Allah dan demi keadilan substantif, distribusi segala kekayaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat! 

Terutama karena bisa saja kelompok yang sebelumnya diuntungkan dan menikmati subsidi dan aneka maslahat itu berusaha merebut kembali semua itu dengan hak-hak istimewa yang mereka miliki. Karena itu, diperlukan dukungan rakyat secara maksimal untuk mewujudkan pola hidup sederhana sebagai ekspresi takut kepada Allah dan aktualisasi keadilan. ***

Selanjutnya.....