!

Prita, Ketika Hukum Senilai Recehan!

2009-12-10T23:11:00.003+07:00

"VONIS denda Rp204 juta atas keluhan Prita di e-mail pribadinya yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banten direspons masyarakat luas dengan gerakan Koin Buat Prita!" ujar Umar. "Gerakan itu berupa perlawanan terbuka terhadap putusan hukum yang tak adil, lewat pembuktian putusan itu cuma senilai recehan! Dan terbukti, dalam beberapa hari saja gerakan itu berhasil mengumpul recehan lebih Rp500 juta!"

"Paling memprihatinkan, perlawanan terbuka itu mengekspresikan penilaian publik bahwa hukum telah menjadi komoditas yang diperjual-belikan secara murahan, cuma seharga uang recehan!" sambut Amir. "Itu layak menjadi cambuk bagi kita semua untuk introspeksi, karena realitas hukum merupakan aktualisasi dari persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri! Artinya, jika dalam persepsi masyarakat hukum itu cuma recehan, apalagi persepsi itu telah dijadikan tindakan nyata memperlakukan hukum secara terbuka cuma senilai recehan, tak bisa dielakkan hukum memang telah menjadi recehan!"

"Pasti ada sebab-akibat hukum terjerumus serendah itu!" tebak Umar.

"Tentu!" tegas Amir. "Itu kausalitas dari proses penegakan hukum yang telah terjerumus dalam anomali terburuk! Baik itu anomali Solon, hukum dipraktekkan seperti sarang laba-laba, hanya bisa menjerat yang lemah, jika terkait yang kuat berantakan--seperti pada kasus-kasus besar yang dijadikan hak angket DPR! Maupun anomali Hobbes, hukum itu seperti mata pisau, hanya tajam ke bawah, sedang ke atas tumpul!"

"Persepsi publik yang menempatkan hukum pada anomali terburuk bukan lagi semata di tataran nasional!" timpal Umar. "Lewat kasus Prita hal ini diangkat International Herald Tribune (IHT) edisi akhir pekan lalu sebagai artikel halaman pertama! Lawan Prita memang RS berlabel 'internasional'! Hal terpenting yang dikemukakan IHT, kasus itu memperlihatkan betapa rakyat jelata di Indonesia mudah terperangkap dalam sistem hukum paling korup di dunia!"

"Kita memang tidak harus mendaulat setiap yang dikatakan media asing pasti benar!" tegas Amir. "Tapi sebagai tamparan ke wajah kita, wajarkah jika kita tetap bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa di negeri ini? Sikap demikian jelas amat keterlaluan! Lebih-lebih karena judgment asing itu telak menohok martabat kita sebagai bangsa--yang selalu mengklaim punya peradaban luhur! Seluhur apa dengan stigma terkorup di dunia itu?"

"Maka itu, persepsi masyarakat tentang praktek hukum sebagai bisnis recehan maupun judgment sistem hukum kita terkorup di dunia tak layak disepelekan kalangan penegak hukum!" timpal Umar. "Untuk itu tak perlu diajari harus berbuat apa, tapi tahu sendirilah seharusnya bagaimana sebagai pemandu bangsa berperadaban luhur!"

Relasi Antikorupsi-Penegakan HAM!

2009-12-09T23:57:00.002+07:00

"MASSA aksi damai Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta dan kota-kota lain tak sedahsyat yang dicemaskan!" ujar Umar. "Kenapa jadi begitu?"

"Gerakan massa diperkirakan membeludak karena dicemaskan penguasa! Pencemasan bernada antipati pada gerakan massa, menyulut semangat perlawanan rakyat terutama yang kurang dapat perhatian pemerintah!" jawab Amir. "Tapi, setelah Presiden SBY Selasa malam pidato menyambut Hari Antikorupsi Sedunia di Istana, juga merestui gerakan massa itu, massa jadi tak tertantang lagi untuk demo! Apa asyiknya demo yang direstui!"

"Meski begitu, aksi massa antikorupsi kan tetap relevan?" kejar Umar.

"Sangat relevan!" tegas Amir. "Lebih lagi relasinya dengan Hari Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 10 Desember! Oleh PBB, Hari Antikorupsi memang dirangkai dengan Hari HAM. Beda dengan Resolusi PBB lain jatuh pada tanggal dideklarasikan, seperti Deklarasi HAM 10 Desember, Hari Antikorupsi dideklarasi 31 Oktober 2003, hari 'H' ditetapkan 9 Desember, dirangkai dengan Hari HAM!"

"Apa alasannya?" potong Umar.

"Sekjen PBB Kofi Annan, promotor resolusinya, menyebutkan, korupsi merugikan kaum miskin karena mengalihkan dana pembangunan, melemahkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, serta menghambat bantuan ataupun investasi asing!" jelas Amir. "Jadi, korupsi merupakan pelanggaran HAM paling telak, kejahatan tak kenal rasa perikemanusiaan, tanpa peduli pada hak kaum miskin, digolongkan kejahatan luar biasa--extraordinary crime!"

"Lantas, kenapa deklarasi antikorupsi di Monas berbunyi, pemberantasan korupsi harus dimulai dari Istana?" tanya Umar. "Padahal, dalam pidato Selasa malam Presiden SBY menegaskan, selama lima tahun ia telah membuat izin pemeriksaan atas 138 pejabat publik--gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif dalam kasus korupsi!"

"Soal harus dimulai dari Istana, itu teori mata air! Kalau dari mata air teratas jernih, aliran ke bawah bisa ikut bersih! Jika dari atas sudah keruh, aliran ke bawah lebih keruh!" jawab Amir. "Sedang 138 penindakan selama lima tahun, berarti setahun 26, sebulan cuma dua! Itu relatif kecil dibanding eksesifnya korupsi secara nasional, apalagi di daerah! Padahal kita punya 400-an Kejari dan 400-an Polres, kalau setiap Kejari dan Polres setahun satu kasus saja, bisa 800 kasus setiap tahun!"

"Setahun satu kasus, kerja Kejari dan Polres lebih lambat dari keong, dong!" entak Umar.

"Itu pun syukur kalau bisa! Konon lagi mata air di aliran bawah juga banyak berlumpur sejak awal!" timpal Amir. "Sejak melamar jadi pegawai (CPNS), prosesnya keruh! Bisa keruh pula sepanjang arus pengabdian! Jadi, harus dijernihkan dari mata air teratas, mata-mata air bawahnya, serta sepanjang aliran! Untuk itu, tak cukup satu kasus setahun setiap kejari dan polres! Apalagi lebih rendah!" n

Debar Hari Antikorupsi Sedunia!

2009-12-08T22:52:00.001+07:00

"HARI Antikorupsi Sedunia 9 Desember disongsong rakyat Indonesia dengan berdebar-debar cemas, apakah akan jadi seperti kerusuhan Mei 1998, atau people power menjatuhkan Marcos di Filipina!" ujar Umar. "Debar itu justru bertolak dari ucapan Presiden SBY telah mendapat informasi tentang apa, siapa, dan sasaran demo Hari Antikorupsi yang akan jadi gerakan sosial besar bermotif politik menjatuhkan pemerintahannya!"

"Semakin mendebarkan lagi setelah KPK--Komisi Pemberantasan Korupsi--selaku lembaga paling afdal menyelenggarakan acara Hari Antikorupsi, malah memaklumatkan tidak ikut memperingati hari penting itu!" sambut Amir. "Langkah KPK itu membuat suasana menyambut Hari Antikorupsi kian mencekam! Bakal seperti apa jadinya jika KPK yang gagah berani saja, nyalinya jadi ciut?"

"Debar itu diperseru lagi dengan apel siaga aparat keamanan kota-kota besar yang dengan kekuatan penuh siap menghadapi demo Hari Antikorupsi di 400-an kota 33 provinsi!" timpal Umar. "Apakah mungkin, hal-hal yang dicemaskan itu terjadi?"

"Suatu hal dicemaskan karena ada kemungkinan bisa terjadi!" tegas Amir. "Sang bijak menekankan agar memproyeksikan kemungkinan terburuk lalu persiapkan simpul terbaik cara mengatasinya!"

"Kemungkinan terburuknya jadi seperti kerusuhan Mei 98, tergantung dua hal!" sambut Umar. "Ada penembakan terhadap demonstran seperti dialami sejumlah mahasiswa Trisakti 12 Mei 98! Kedua, ada provokator yang menyulut penjarahan dan pembakaran pusat-pusat bisnis seperti 13--15 Mei 98! Simpul antisipasinya, barisan keamanan harus terjaga bersih dari penembak misterius, agar tidak seperti dalam kasus Trisakti! Kedua, membayangi setiap yang dicurigai sebagai provokator dan mencegah setiap geraknya yang menjurus anarkis, bukan hanya yang menyelinap di antara massa, lebih lagi yang muncul di pusat bisnis!"

"Sedang peluang jadi people power ala Filipina, tak didukung prakondisi sama--terbunuhnya tokoh oposisi (Ben Aquino, suami Corry), ada kelompok perwira muda membelot prooposisi, ada radio ¯Veritas yang mengerahkan warga agar

memblokir jalan tank dan panser menuju markas oposan--yang tetap bisa siaran meski studionya direbut militer!" tegas Amir. "Jadi, satu-satunya kemungkinan yang bisa mencemari aksi damai massa antikorupsi adalah pengerahan massa tandingan oleh kalangan prokorupsi, mirip Pam Swakarsa--gabungan preman dan jawara-- pada 1999, sehingga menyulut konflik horizontal!"

"Hal serupa sudah dicoba kelompok massa yang mengaku pro-Polri, berusaha mengacau acara massa antikorupsi di Bundaran HI dua pekan lalu!" timpal Umar. "Jadi, jika kekacauan terjadi akibat munculnya kelompok tandingan, jangan salahkan pihak aksi damai, karena jelas masalahnya pada promotor massa tandingan--bisa ditebak, dari kelompok yang risi pada gerakan antikorupsi!"

Rintangan Tambah, Kebocoran Naik!

2009-12-07T23:02:00.004+07:00

KAKEK main golf pairing dengan cucunya. Di tee ground kakek bernostalgia, "Dulu, di hole par 5 ini kakek selalu birdie min satu, saat mujur pukulan ketiga bisa langsung masuk hole, hasilnya eagle¯--min dua!"

"Sekeras apa pun pukulan kakek, dengan fairway ini berbelok tiga kali dipagari pepohonan tinggi, bisa on di green pada pukulan empat saja sudah hebat!" bantah cucu. "Apalagi dengan rintangan danau pada pukulan kedua dan bunker panjang pada pukulan berikutnya!"

"Lima belas tahun lalu pohon-pohon di pinggir fairway itu masih kecil, belum setinggi sekarang! Bola bisa memintas di atasnya, jadi lebih dekat ke green!" tegas kakek. "Sekarang pohonnya sudah tinggi, tak bisa lagi pukulan melintasi atasnya! Dengan pukulan sesuai alur fairway, rintangan danau dan bunker panjang jadi

efektif! Akibatnya, untuk par saja kakek sukar, sering bogie--plus satu, atau malah double bogie--plus dua!"

"Kalau begitu seperti korupsi! Tambah rintangan membuat harus menambah 'pukulan', akibatnya tingkat korupsi naik!" tukas cucu. "Pada era 1980-an menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo kebocoran anggaran belanja negara 30 persen, lalu era 1990-an Bank Dunia menyebut kebocoran 30 persen, di era 2000-an ditambah rintangan--polisi bisa menindak korupsi dan kehadiran KPK, kata Tumpak Hatorangan Panggabean dari KPK kebocoran anggaran malah naik jadi 35 persen!"

"Masalahnya seperti di lapangan golf, yang dulu belum menyulitkan sekarang jadi rintangan nyata, harus diatasi hingga menambah jumlah pukulan!" timpal kakek. "Teman kakek seorang kontraktor mengeluh, bukan cuma rintangan formal yang sekarang makin ketat, yang dulu bukan masalah pun sekarang tak bisa dielakkan! Contohnya, jika dahulu orang kalah tender biasa, sekarang harus diberi uang mundur oleh pemenang tender! Kalau tidak, bisa menyampaikan sanggahan ke mana-mana dengan alasan dicari-cari--tendernya tidak fair! Akibatnya bukan saja keuntungan menipis, malah menambah pukulan sampai triple bogie--plus tiga pukulan! Kebocoran naik jadi 35 persen!"

"Di lapangan golf, rintangan bisa diatasi dengan skill (kemampuan teknis) dan kematangan mental olahragawan!" tegas cucu. "Tapi terkait korupsi, bagaimana cara mengatasi rintangan-rintangan struktural dan nonstruktural itu?"

"Manusia dan dunianya itu seperti ikan di kolam!" jawab kakek. "Jika air kolam terkontaminasi zat-zat nonorganik, ikan-ikan tak bisa mengelak harus bernapas dalam air tercemar itu! Manusia juga begitu, ketika hidup dalam masyarakat negara-bangsa yang korup! Tak ada cara lain, seperti ikan yang airnya harus dibersihkan dari cemaran, masyarakat negara bangsa juga harus dibersihkan dari korupsi! Tanpa itu, ditambah rintangan cuma akan menambah pukulan yang harus dilakukan, kebocoran anggaran negara juga ikut naik!"

Kedi Golf Lampung tak Pakai Beha!

2009-12-07T10:07:00.000+07:00

"ASYIK main golf di Lampung!" ujar Heri asal Jakarta, peserta Lampung Post Golf Turnamen di Padang Golf Sukarame, menelepon temannya. "Kedi Tangerang kalah seksi dari kedi Lampung!"

"Seseksi apa kedi Lampung?" tanya Heru.

"Kedi Lampung tak pakai beha!" tegas Heri.

"Sama sekali tak pakai kutang?" kejar Heru.

"Serius!" tegas Heri. "Pokoknya nobra, bebas dari yang namanya beha ataupun kutang!"

"Kenapa gak ngajak-ngajak ke Lampung?" timpal Heru. "Kususul, ya?"

"Aku pulang sore ini!" jawab Heri. "Kukirim saja foto kedinya ke e-mail Blackberry-mu!"

"Busyet!" teriak Heru melihat foto kiriman, balik menelepon Heri. "Jelas tak pakai beha, kedinya cowok semua!"

"Maka itu, kalau pakai beha kan malah banci!" sambut Heri. "Tapi begitulah, dalam konteks zaman yang terbalik-balik sekarang, ketika bicara lurus dan logis malah terdengar aneh!"

"Seperti demo Hari Antikorupi Sedunia 9 Desember serentak di seluruh Indonesia, dicemaskan oleh Presiden SBY bisa menjadi gerakan sosial besar yang bermuatan politik!" timpal Heru. "Ucapan Presiden itu lurus dan logis, malah dianggap aneh dan disebut reaktif berlebihan! Padahal, jika demo antikorupsi berlangsung serentak di seluruh Tanah Air, jelas merupakan suatu gerakan sosial yang bukan hanya besar, malah dahsyat! Suatu gerakan yang sedemikian dahsyat, bukan cuma bermuatan politik, bahkan bisa menjadi elektro magnetik goncangan politik!" "Dengan demikian pokok masalahnya, kenapa korupsi bisa menjadi episentrum gerakan sosial besar itu? Karena, korupsi tidak ditempatkan secara tepat dan benar di tee ground untuk dipukul sekeras mungkin dengan tongkat wood agar terpelanting sejauh-jauhnya dari negeri kita!" tegas Heri.

"Jadi, kekuatan besar gerakan sosial itu bisa diorientasikan menjadi tongkat wood yang powerfull memukul sekeras-kerasnya bola korupsi agar terpelanting sejauh-jauhnya!"

"Bukan malah diadang, atau dibelokkan arahnya dari sasaran seperti skenario yang terbaca di balik hak angket Century Gate!" timpal Heru. "Bola golf saja kalau pukulan wood dari tee off diadang bisa kelenger, apalagi gerakan sosial besar di seantero negeri! Sedang jika arus kekuatan besar itu dibelokkan, bisa mengakibatkan kerusakan pada hal-hal yang sesungguhnya tak perlu!"

"Berarti, ucapan Presiden itu tak perlu dibelokkan logikanya dengan polemik yang malah membuat masalah kian tak jelas!" tegas Heri. "Jika informasi dan perkiraan Presiden tentang gerakan sosial besar itu benar, yang harus dilakukan justru antisipasi menanganinya secara bijaksana agar membawa maslahat dalam memberantas korupsi! Bukan menghadang atau membelokkan, bisa lebih besar mudarat dari maslahatnya!"

Hak Angket, Kecelakaan Sejarah!

2009-12-05T22:17:00.001+07:00

"DARI waktu ke waktu, penggunaan hak angket DPR cuma berujung menjadi kecelakaan sejarah! Pansus selalu gagal menembus tembok kekuasaan untuk mendapatkan dan mengurai informasi kepada rakyat, boro-boro menyeret pihak yang harus bertanggung jawab!" ujar Umar. "Padahal, setiap masalah diangkat DPR ke penggunaan hak angket sangat telak menggerogoti kehidupan negara-bangsa! Contohnya, masalah BLBI terkait pengurasan uang negara Rp6,7 triliun lebih! Lalu masalah BBM, dari pengekspor jadi pengimpor dan dengan kekayaan perut bumi yang berlimpah, BBM malah jadi pos terbesar pengeluaran APBN!"

"Bertolak dari 'tradisi' warisan sejarah itu, bukan mustahil jika akhirnya hak angket Century Gate mengalami nasib sama!" sambut Amir. "Siapa bisa melawan arus sejarah?"

"Apa pokok masalahnya hingga sejarah berjalan begitu konstan?" kejar Umar.

"Karena kekuasaan berakar demikian kokoh di legislatif, sehingga meski legislatif pernah terlihat sangar, sebenarnya tetap praktis jadi subordinat eksekutif!" tegas Amir. "Itu penyebab, sekalipun legislatif menggunakan senjata pamungkas yang dimilikinya, akan selalu dengan mudah dijinakkan! Akibatnya, harapan rakyat mendapatkan sekadar informasi terkait kasus yang menyengsarakannya, tak kunjung terpenuhi--apalagi terpuaskan!"

"Begitu rupanya, pantas konsekuensinya langsung menerpa, ketidakpercayaan rakyat kepada DPR terus membesar!" timpal Umar. "Sayang! Padahal, dengan hak angket Century Gate ini kepercayaan rakyat kepada DPR mulai tumbuh kembali! Kalau nasib hak angket Century Gate sampai mengulang kecelakaan sejarah, kepercayaan rakyat pada DPR bisa habis tanpa sisa!"

"Gejala itu langsung terlihat begitu Pansus Hak Angket Century Gate selesai memilih pimpinan!" tegas Amir. "Massa pendukung hak angket--aktivis dan mahasiswa--yang hadir di gedung DPR protes, penumpang gelap dipilih jadi sopir tembak hak angket!
Hak angket mirip angkot, jika dibawa sopir tembak pasti angkot odong-odong! Kalau angkot bagus, sopirnya dipilih yang terpercaya!"

"Kenapa orang dan partai yang berkuasa berganti, tapi sejarah berulang dengan watak keuasaan yang sama pada setiap hak angket?" kejar Umar.
"Ternyata watak kekuasaan yang selalu standar, meski orang dan partai silih-berganti memegang tampuk!" tegas Amir. "Jadi kekuasaan yang selalu berhasil membuat legislatif jadi tirani mayoritas! Dengan itu, fungsi hak angket bukan membuka penyimpangan praktek kekuasaan, melainkan justru menjadi justifikator--harus menghasilkan pembenaran pada penguasa! Maka itu, sedahsyat apa pun gerakan rakyat di jalanan dan dunia maya, di jalur formal publik silakan gigit jari! Penguasa selalu menang dari yang dikuasai--kecelakaan sejarah hak angket pun selalu terjadi! Angkot hak angket diberi sopir tembak, rodanya digembosi pula!"

Prita Dihukum Denda Rp204 Juta!

2009-12-04T23:12:00.000+07:00

"PRITA Mulyasari, yang sebelumnya divonis bebas PN Tangerang, pada tingkat banding divonis PT Banten membayar denda Rp204 juta kepada RS Omni!" ujar Umar. "Kasus Prita pernah mendapat perhatian luas publik, bahkan kasus pertama yang memperoleh dukungan besar lewat jejaring sosial facebooker! Masalahnya, ia menulis keluhan di e-mail pribadinya tentang layanan rumah sakit itu!"

"Publik sudah fasih masalah Prita!" sambut Amir. "Waktu itu, perlakuan hukum dianggap tidak adil, menahan di Rutan wanita Tangerang, tanpa boleh ditemui keluarganya, padahal anak Prita masih kecil! Akibatnya protes publik meluas, sampai Megawati--kala itu calon presiden--menemuinya, juga Wakil Presiden (waktu itu) M. Jusuf Kalla tak mau ketinggalan memberikan perhatian khusus! Tapi kini, pada tingkat banding PT Banten justru membalikkan kembali vonis PN Tangerang itu!"

"Tampaknya hal itu terjadi cuma bawaan musim!" timpal Umar. "Dewasa ini memang sedang musim kejutan hukum buat kaum lemah! Nenek Minah, dengan tiga buah kakao

dihukum satu setengah bulan percobaan oleh PN Purwokerto! Di Batang, Jawa Tengah juga, satu keluarga leles (memungut dari tanah) rontokan kapuk randu sisa penenan perkebunnan besar, ditahan 40 hari! Di Kediri, Jatim, dua orang yang tengah kehausan memetik sebutir semangka ditahan lebih sebulan sejak tertangkap sampai disidang pengadilan! Juga di Banten, mencuri 3 kg karet di tempatnya kerja, seorang kuli deres dihukum tiga bulan penjara!"

"Sedang seorang markus--makelar kasus--terkait korupsi ratusan miliar rupiah, Anggodo Widjojo, meski menghebohkan pembicaraan teleponnya merekayasa hukum diputar di MK, sekarang belum dijadikan tersangka!" tegas Amir. "Belum lagi dibanding skandal Bank Century Rp6,7 triliun yang demikian ruwet! KPK, BPK, dan PPATK harus gandengan untuk menyingkapnya, DPR juga harus membentuk Pansus Hak Angket untuk mengetahui ujung-pangkal masalahnya!"

"Uang Rp6,7 triliun dalam skandal Bank Century itu tidak kecil!" timpal Umar. "Seorang penulis di Kompas (3-12) membandingkan dengan dana tanggap darurat Pemerintah Pusat untuk bencana gempa Sumbar Rp100 miliar! Berarti bencana Bank Century itu--yang digelontori dana darurat Rp6,7 triliun--skala bencananya sama dengan 67 kali bencana Sumbar! Hitung saja, kalau bencana Sumatera Barat menewaskan 200-an orang dan mengubur hidup ratusan orang lainnya, selain kerusakan fisik yang amat luas, betapa besar bencana Bank Century merusak bangsa!"

"Kalau begitu, nasib malang kaum lemah dari Nenek Minah sampai Prita cuma tumbal untuk menyorot kasus-kasus korupsi besar itu agar terlihat lebih kontras!" tegas Amir. "Keadilan model apa yang harus menumbalkan kaum lemah begitu?" ***

Century Gate, Bisa Jadi Pemakzulan!

2009-12-03T23:35:00.001+07:00

"HARI ini DPR kembali menggelar rapat paripurna membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket skandal Bank Century beranggotakan 30 orang!" ujar Umar. "Rapat bisa lebih seru dari paripurna Century Gate pertama, selain karena tekanan aksi mahasiswa di seantero negeri kian membara, isu angket bisa jadi pemakzulan juga santer!"

"Bukan cuma publik ramai bergunjing masalah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan siap menangani kasus pemakzulan!" sambut Amir. "Menurut Wakil Ketua MK Abdul Mukhtar Fadjar, meski tak mudah menangani kasus semacam itu, hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi MK untuk memberikan tafsir terhadap alasan pengajuan pemakzulan atau impeachment, di antaranya pengkhianatan (misalnya Presiden punya dua kewarganegaraan), suap/korupsi, dihukum karena kejahatan berat dengan ancaman lebih dari 5 tahun, serta melakukan perbuatan tercela." (Kompas, [3-12])

"Jadi fungsi Ketua Mahkamah Agung (MA) yang menentukan sah-tidaknya alasan pemakzulan di zaman Gus Dur, kini beralih ke MK!" timpal Umar.
"Begitulah!" tegas Amir. "Tapi menurut Mukhtar, pemakzulan bisa dilakukan hanya pada wakil presiden atau presiden, tidak harus keduanya!"

"Seperti zaman Gus Dur juga, hanya salah satu dari dwitunggal karena masa baktinya harus dicukupkan oleh salah satunya!" sambut Umar. "Tapi kenapa gunjingan publik melangkah cepat sejauh itu, sampai kemungkinan pemakzulan?"

"Namanya juga gunjingan, lazim memilih bagian yang paling seru!" jawab Amir. "Selain itu, publik juga dalam bergunjing ingin mencuatkan hal-hal yang cenderung diselubungi atau ditutup-tutupi, seperti agenda tersembunyi yang mungkin saja ada, agar sejak awal kemungkinan terburuk dari suatu proses bisa diwaspadai bersama! Apalagi ini menyangkut penggunaan hak angket DPR, yang fungsinya membuka hal-hal yang tertutup justru oleh aturan formal terkait pelaksanaan tugas para pembuat kebijakan! Jika bau hal-hal yang tertutup itu sudah tercium amat sengak, seperti Century Gate, publik segera membuat perkiraan sendiri yang bisa terlalu jauh--sebanding pedihnya penciuman mereka!"

"Dibanding bau dana nonbujeter Bulog yang berakibat pemakzulan Gus Dur, bau Century Gate di hidung publik memang jauh lebih sengak!" timpal Umar. "Sehingga, kalau publik berwacana pemakzulan, bisa jadi sebagai kontraindikasi dari lagak para penggagas hak angket yang selalu berkilah tidak ada agenda tersembunyi ke arah pemakzulan! Padahal, kalau proses investigasi angket menemukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan, tak bisa dielakkan dari arah itu!"

"Tapi untuk sementara anggap saja gunjingan publik itu sebagai indahnya taman kebebasan berpendapat!" tegas Amir. "Dengan itu, Century Gate pun menjadi pupuk bagi demokrasi!" ***

Pro-Kontra SKPP Kasus Bibit-Chandra!

2009-12-03T10:35:00.001+07:00

"LANGKAH kejaksaan mengeluarkan SKPP--surat ketetapan penghentian penuntutan--atas kasus Bibit-Chandra menuai pro-kontra!" ujar Umar. "Dua kelompok warga mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan, karena jaksa dinilai tidak tepat melakukan itu memakai dasar Pasal 140 KUHAP dengan menyatakan kasusnya cukup bukti! Karena, pasal itu mengatur SKPP bisa dikeluarkan jika kasusnya bukan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum!"

"Kesalahan dasar yang dipakai jaksa itu sejak awal sudah tercium justru oleh tim pengacara Bibit-Chandra, sehingga meski menandatangani acara pembebasan kliennya, tetap menyatakan akan mempelajari SKPP itu!" sambut Amir. "Kalau kasusnya cukup bukti, dalam merespons saran Presiden untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan, Jaksa Agung harus menggunakan asas oportunitas, mengeluarkan deponeering atau mengesampingkan perkara!"

"Jaksa pasti tahu liku-liku aturan hukum itu!" tukas Umar. "Karena itu, ada yang

mencurigai jaksa tidak ikhlas menyelesaikan kasus tersebut, sehingga sengaja membuat skenario dengan memasang jebakan agar bisa digugat! Terbukti, sehari SKPP keluar jebakan langsung mengena!"

"Kecurigaan seperti itu boleh-boleh saja!" tegas Amir. "Masalahnya terpulang ke Jaksa Agung an sich, sebagai pemegang asas oportunitas untuk mengeluarkan deponeering, tapi sejauh ini masih enggan menggunakannya hingga memerintahkan bawahannya untuk membuat formula hukum buat keputusannya merespons saran Presiden!"

"Maksudmu kalau SKPP itu bermasalah, bisa saja Jaksa Agung bergegas mengeluarkan ketetapan deponeering agar masalahnya tidak merebak luas jadi kasus baru yang ruwet pula?" kejar Umar.

"Itu kalau memang tak ada skenario di balik SKPP agar kasus yang ruwet itu tak kunjung selesai!" tegas Amir. "Sebab, kalau SKPP itu tetap dilepas dengan kelemahannya nyata tadi, lantas di pengadilan kalah, yang malu tentu jaksa sendiri--membuat SKPP saja tak becus! Tapi kalau skenario dibuat memang untuk itu, berarti risiko itu harga yang harus dibayar atas sebuah pilihan!"

"Lalu apa akibat berlarutnya SKPP jadi masalah, apalagi lewat proses pengadilan yang memakan waktu untuk mendapat kekuatan hukum tetap--setelah keluarnya putusan MA?" tanya Umar.

"Sebagai akibatnya, meski Presiden kita bukanlah seorang peragu, tentu wajar kalau dia melihat situasi dulu sampai benar-benar nyaman untuk mengeluarkan Keppres penetapan kembali Bibit-Chandra sebagai pimpinan KPK!" jawab Amir. "Jadi, silakan saja pendukung Bibit-Chandra bergembira ria menyambut SKPP jaksa, tapi untuk menyaksikan kembali kiprahnya memberantas korupsi, tunggu dulu!"

"Kalau begitu, awam pun bisa mengerti kenapa jadi begitu!" timpal Umar. "Kalau tidak mengada-ada, takkan tempua bersarang rendah!" n

Century Gate, Kecewa di Paripurna!

2009-12-01T23:25:00.001+07:00

"RAPAT paripurna pertama terkait Century Gate, di luar dugaan mengecewakan sejumlah fraksi pendukung penggagas hak angket DPR!" ujar Umar. "Interupsi bertubi-tubi meminta pimpinan sidang membacakan uraian masalah Bank Century yang dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) pada paripurna itu, agar para anggota DPR paham dan rakyat tahu apa yang mereka perjuangkan, tapi ditolak oleh Ketua DPR Marzuki Alie dari Demokrat yang memimpin rapat! Sang ketua langsung membentuk Pansus! Sampai rapat ditutup, usul pembacaan uraian itu tak dibacakan, tanpa peduli banyak anggota menuai rasa kecewa!"

"Terkesan ada usaha untuk menutup-nutupi ya?" sambut Amir. "Padahal, penggunaan hak angket yang disetujui pada rapat itu bertujuan membuka Century Gate hingga terang benderang, tak ada lagi yang ditutup-tutupi! Dengan langkah awal seperti itu, selain banyak anggota pendukung hak angket tak jelas apa yang mereka perjuangkan, demikian pula rakyat, langkah awal Pansus malah menumbuhkan rasa curiga pada rakyat!"

"Rasa curiga rakyat pada partai berkuasa yang berusaha menyelubungi proses hak angket itu, dalam komunikasi publik justru menguntungkan penjaja gosip yang sejak awal cenderung lebih laris ketimbang informasi formal yang ada!" tegas Umar. "Lebih lagi dengan sentra informasi formal malah menunjukkan gelagat semakin kurang bisa dipercaya! Hal ini bisa berakibat buruk, karena pada suatu tahap tertentu reaksi keras publik pada proses formal justru cuma berdasar gosip!"

"Itu yang dicemaskan oleh Syafii Ma'arif ketika menerima para penggagas hak angket DPR dan berpesan agar dijalankan secara terbuka! Sebab, salah-salah kilik dengan animo rakyat yang tinggi pada kasus ini, bisa berakibat chaos!" timpal Amir. "Untuk itu, para anggota Pansus sejak awak harus menyadari tidak gegabah dengan bola panas yang mereka mainkan! Karena salah-salah gocek bisa menghanguskan dirinya sendiri--misalnya, dijebak KPK! Pengalaman jebakan KPK pada anggota DPR, perlu dijadikan hikmah!"

"Sebagai bola panas, Century Gate ini bukan hanya berlaku bagi anggota DPR dan pejabat terkait!" tukas Umar. "Seperti halnya banyak anggota DPR kecewa dengan penyelubungan Century Gate pada rapat paripurna, rakyat juga kecewa! Artinya, bola panas itu juga bisa mengorbankan rakyat! Misal, karena sentra informasi formal tertutup justru rakyat mengambil langkah yang menghanguskan dirinya hanya akibat gosip! Seperti chaos 1998, yang lebih banyak hangus--dalam arti sebenarnya--justru rakyat!"

"Maka itu, agar bola panas tidak menghanguskan pihak mana pun, tindak mengecewakan dengan penutupan informasi harus dikurangi!" timpal Amir. "Karena, ketidakjelasan informasi, apalagi didominasi gosip, bisa jadi biang chaos!"

Century Gate, Pacuan KPK dan DPR!

2009-11-30T23:12:00.002+07:00

"GEMURUH dukungan membongkar Century Gate--skandal Bank Century Rp6,762 triliun--dari aksi jalanan sampai pernyataan sikap tokoh-tokoh penting yang menerima roadshow tim penggagas hak angket DPR (Tim 9), mendorong lebih seru pacuan KPK dan DPR untuk lebih cepat mencapai finis!" ujar Umar. "Senin KPK gelar perkara secara internal, Selasa DPR rapat paripurna membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Century Gate--dan akan langsung bekerja meski sejak akhir pekan nanti DPR sebenarnya reses!"

"Kedua lembaga tentu ingin segera membuktikan kesungguhan baktinya kepada rakyat!" sambut Amir. "Yang satu lewat jalur hukum, satu lagi jalur politik! Rakyat nantinya dipersilakan menilai sendiri, jalur mana yang lebih efektif! Untuk itu, kedua lembaga layak didukung dan disemangati agar berusaha keras demi baktinya tidak sia-sia!"

"Apakah tindakan lewat jalur masing-masing itu tidak overlap--tumpang tindih?" tukas Umar.

"Bisa saja! Seperti sekarang, kedua lembaga sama-sama bertolak dari hasil audit investigasi BPK!" tegas Amir. "Tapi, karena jalur dan orientasi tugas masing-masing berbeda, kedua lembaga justru bisa share, saling berbagi informasi bahkan fakta-fakta seperti laporan BPK yang formalnya untuk DPR! Dengan demikian, semua celah Century Gate digerebek secara saksama, hingga diharapkan tidak ada lagi bukti penting yang tersisa dari usaha pengungkapannya! Atau di pihak lain, gerak yang saksama itu bisa saling melapisi, jika angket DPR melempem seperti angket-angket sebelumnya, masih ada KPK yang tak bisa dihentikan!"

"Tetap adanya kemungkinan hak angket kandas itu membuat cukup beralasan jika Teten Masduki, Ketua Transparansi Internasional Indonesia (TII), menekankan agar dalam membongkar Century Gate ini lebih fokus pada KPK!" timpal Umar.

"Tapi gemuruhnya dukungan di belakang DPR untuk kali ini, juga harus diperhitungkan!" tegas Amir. "Mungkin benar, dalam langkah-langkah secara hukum KPK bisa lebih efektif! Tapi langkah KPK juga akan lebih ringan jika dukungan publik pada pembongkaran Century Gate ini semakin kuat! Karena, meski dukungan itu secara verbal ditujukan pada usaha DPR, substansinya sama! Jadi, dukungan itu secara tidak langsung juga mendukung KPK membongkar Century Gate! Apalagi kalau hasil akhir angket DPR yang terkait korupsi oleh DPR diserahkan ke KPK, lebih klop!"

"Cuma, apakah gemuruh itu bisa mengalahkan dalih seperti kata Presiden saat menanggapi hasil verifikasi Tim 8 bahwa kucuran dana itu untuk menyelamatkan perbankan nasional dari dampak sistemik krisis keuangan global?" tanya Umar.

"Justru garis finis pacuan KPK dan angket DPR itu pembuktian, adanya perampokan dana triliunan rupiah dengan topeng dampak sistemik krisis global!" tegas Amir. "Mampukah KPK dan DPR mencapai finis, membuka topeng itu?"

Century Gate, Manuver Demokrat!

2009-11-30T00:23:00.000+07:00

"ELEGAN! Fraksi Demokrat di DPR mendukung 100 persen hak angket skandal Bank Century, setelah BPK menyampaikan laporan audit investigasi bank tersebut--adanya laporan itu syarat dukungan Demokrat!" ujar Umar. "Disebut elegan, karena kasak-kusuk di balik pengusulan hak angket itu mencurigai Partai Demokrat kecipratan dana Century Gate, selain dua tokoh penting dalam pemerintahan Demokrat--Boediono dan Sri Mulyani--jadi sasaran tembak angket!"

"Manuver Demokrat itu sejalan perintah Presiden SBY ke polisi dan jaksa untuk mengungkap tuntas skandal Bank Century, guna membersihkan fitnah atas dirinya dan Partai Demokrat yang dikaitkan dengan skandal itu!" sambut Amir. "Anehnya, dukungan penuh Demokrat dicurigai kalangan penggagas dan pendukung hak angket! Kasak-kusuk berubah jadi gerakan terbuka menyambut rapat paripurna DPR, untuk menangkal agar pimpinan hak angket tak diraih Demokrat!"

"Berarti rapat paripurna DPR besok bakal seru, menjadi ajang perebutan pimpinan hak angket!" timpal Umar. "Karena pihak penggagas curiga jika hak angket dipimpin Demokrat, bisa mati suri--seperti hak angket BLBI 700 triliun, dan BBM!"

"Sebetulnya dukungan penuh Demokrat bertujuan membersihkan partai dari fitnah terkait Century Gate, sekaligus agar hak angket tidak dibelokkan ke arah lebih jauh,

pemakzulan!" tegas Amir. "Untuk itu, tanpa heboh pun--kalau koalisi berkuasa di parlemen memang solid--Demokrat akan dengan mudah meraih mayoritas suara, atau dialihkan ke tokoh partai koalisi yang dijamin setia pada kepentingan demokrat!"

"Kenapa kau dingin sekali, tak peduli pimpinan hak angket jatuh ke kelompok yang membekukan kegiatan hak angket?" tukas Umar. "Padahal, dari gelagat pimpinan PPATK sampai meminta perlindungan DPR untuk mengungkap aliran dana Bank Century yang telah mereka temukan, 50 transaksi mencurigakan ditelusuri sampai tujuh lapis transaksi, sukses hak angket membongkar skandal itu sudah terbayang semakin nyata!"

"Dramatisasi seperti itu justru membuat peluang sukses hak angket lebih terancam oleh usaha pengencundangan!" timpal Amir. "Karena itu, kita lihat dulu seefektif apa hasil kerja para penggagas dan pendukung hak angket itu, karena terkait skandal yang canggih, kegigihan dan semangat heroik saja tidak cukup!"

"Itu kalau prosesnya lepas dari kontrol publik!" tegas Umar. "Kalau kontrol publik kuat dengan tekanan yang besar pula, seperti pada kasus cicak lawan buaya, kecurangan atau manipulasi dalam prosesnya justru menyulut reaksi publik dan massa yang lebih dahsyat lagi!"

"Kalau suara publik, seperti kata Ketua MK Mahfud M.D., memang tak bisa dilawan!" timpal Amir. "Tapi menurut pengalaman, sebesar apa tekanan publik itu harus dibuktikan lebih dahulu!"

UN, Unjuk 'Ngangkangi' Hukum!

2009-11-28T22:12:00.001+07:00

"UN--ujian nasional--akhirnya memojokkan petinggi Departemen Pendidikan Nasional hingga unjuk (kekuasaan me-)ngangkangi putusan kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap!" ujar Umar. "Sesuai vonis PN yang dikukuhkan MA, memerintahkan pemerintah meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana, serta akses informasi di sekolah seluruh Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN. Nyatanya, tanpa memenuhi perintah PN/MA itu, Mendiknas Moh. Nuh menyatakan akan tetap melaksanakan UN 2010 dengan kilah, tak ada perintah eksplisit melarang UN, lagi pula masih ada satu langkah hukum bagi pemerintah, PK!"

"Dalam kasus itu amat memprihatinkan sikap pimpinan lembaga pengelola pendidikan nasional, yang telah menjadi contoh buruk bagi bangsa, terutama anak didik, dalam mengingkari putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap!" sambut Amir. "Kalau satu generasi yang terlibat UN periode ini (SD, SMP, SMA dan sederajat) meniru sikap membangkang terhadap putusan hukum itu, negeri ini akan segera menjadi lawless country--negeri kacau balau karena tak ada lagi warga yang taat dan percaya pada hukum!"

"Memang, pernyataan berkilah untuk berkelit dari ketentuan hukum itu hanya layak disampaikan oleh pengacara hukum--itu pun sebelum keluar putusan berkekuatan hukum tetap!" tegas Umar. "Sedang tentang PK, awam pun kini sudah paham itu upaya hukum luar biasa jika ada novum baru, pengajuannya tak memengaruhi status kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan MA!"

"Kemelut itu sebenarnya berpangkal dari masalah utama yang juga diperintahkan oleh putusan MA kepada pemerintah, yakni melakukan peninjauan kembali sistem pendidikan nasional!" timpal Amir. "Dalam diskursus seputar UN, faktor pendidikan nasional yang one way hanya untuk mengantar anak didik menuju perguruan tinggi, hingga UN pun berstandar tunggal untuk itu, membuat potensi pendidikan yang luasnya tak bertepi malah mengandaskan mayoritas anak didik yang realitasnya tak mampu baik secara sosial-ekonomi maupun kapasitas hasil didiknya dari pilihan jalan hidup yang justru direduksi sistem pendidikan! Korbannya, jutaan anak setiap tahun masuk barisan pengangguran!"

"Sistem multipurpose education memang harus menjadi pilihan bangsa kita, sesuai dengan aneka potensi wilayah dan budaya masyarakat, hingga pendekatan local genius jadi pilihan spesialisasi pengembangan pendidikan!" tegas Umar. "Dan itu berarti, UN yang memonilitis-sentralistikkan sistem untuk semua wilayah dan latar sosial-budaya, bertentangan dengan kodrat realistis negerinya! Tak mudah tentu menjabarkan bhinneka tunggal ika dalam pendidikan! Tapi mengingkarinya, apalagi harus mengangkangi putusan MA, jelas amat tidak bijaksana!"

Berhala-Berhala Modern!!

2009-11-27T23:37:00.002+07:00

"SESUAI konteks zaman, menurut Kakek apa yang paling relevan dari Iduladha?" tanya cucu.

"Hikmah Iduladha keteladanan tauhid Nabi Besar Ibrahim!" jawab kakek. "Semua relevan sepanjang zaman! Khusus buat kaum muda masa kini, yang mudah terpengaruh budaya Barat, perlu belajar dari sikap Ibrahim terhadap berhala, bagi kalian tentu berhala-berhala modern!"

"Berhala modern seperti apa?" kejar cucu.

"Orang dekat Ibrahim itu pematung! Patung buatannya disembah warga sebagai tuhan!" jelas kakek. "Ibrahim hancurkan semua patung di pusat penyembahan, disisakan yang paling besar dia kalungi kampak yang dipakainya, agar dikira patung besar itu pembabat patung lainnya!"

"Warga percaya asumsi begitu?" tanya cucu.

"Ternyata tidak!" tegas kakek. "Kata mereka, tak mungkin berhala yang tak bisa
bergerak itu menghancurkan patung-patung lain! Di situlah Ibrahim memasukkan ajaran tentang adanya Tuhan Mahaagung, hingga menyembah patung itu bukan hanya keliru, tapi malah syirik! Pada zaman modern ini, banyak berhala membawa umat hanyut dalam kemungkaran! Salah satu berhala modern itu, gaya hidup!"

"Apa salahnya dengan gaya hidup?" kejar cucu.

"Gaya hidup percaya ramalan-ramalan di media massa, seperti lewat televisi kemudian SMS tanya masa depan dirinya! Atau, ramalan nasib dalam bentuk lain!" jelas kakek.

"Peramalnya sendiri tak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya semenit ke depan, bagaimana ia bisa tahu nasib orang yang tak dikenalnya! Hukumnya syirik, percaya atas hal-hal gaib--qada dan kadar--pada selain Allah!"

"Berhala modern lainnya?" kejar cucu.

"Segala bentuk gaya hidup yang bersandar pada riba! Kau cari sendiri, apa saja itu!" tegas kakek. "Dalam ceramahnya pada Forum Takmir Masjid Bandar Lampung baru-baru ini, Eri Sudewo--pendiri Lampung Peduli dan wali amanah Dompet Duafa Jakarta--memberi contoh tentang buruknya riba. Ia kutip sebuah Hadis sahih, sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., seburuk apa gambaran riba itu? Jawab Rasulullah, seburuk seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya!"

"Astagfirullah!" cucu tersentak. "Padahal soal riba itu bukan cuma dilakukan warga, negara pun mempertaruhkan nasib pada riba, mengendalikan perekonomian nasional lewat suku bunga Bank Sentral, mencari dana membangun lewat obligasi atau surat utang negara dengan suku bunga, dan sebagainya! Jadi, secara sistemik negara-bangsa ini bernafas dalam riba! Dan itu terjadi dengan utang luar negeri sejak awal Orde Baru!"

"Mungkin itulah jawaban, kenapa negeri kita yang dianugerahi kekayaan alam berlimpah terkesan tidak berkah, kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat laten, bencana juga silih berganti!" tukas kakek. "Solusinya, bagaimana bangsa ini bisa lepas dari berhala modern itu, tentu dimulai dari pemimpinnya! Selamat Iduladha!"

Masalah Personifikasi Kekuasaan!

2009-11-25T22:10:00.002+07:00

"GEJALA personifikasi kekuasaan terlihat ketika menyampaikan tanggapan yang diharap menjadi solusi tuntas kasus Bibit-Chandra, Presiden SBY cenderung personalized--bersikap subjektif dengan lebih menonjolkan kapasitas pribadinya!" ujar Umar. "Akibatnya, sedikit sekali dan samar-samar saja akomodasinya terhadap sajian realitas objektif (dari luar dirinya) baik itu opini publik yang luas maupun rekomendasi Tim 8 yang dia bentuk untuk mengobjektifkan solusinya!"

"Pada bahasa tubuhnya juga terlihat, setiap kali menyebut diri dengan kata saya, selalu diiringi dengan menepuk dada!" sambut Amir. "Sebutan saya terasa lebih mempribadi, sehingga karena bicara dalam kapasitas suatu jabatan kekuasaan, sikapnya itu menjadi personifikasi kekuasaan, atau universalnya lazim disebut personalized power!"

"Personalized power? Wow! Itu istilah yang hanya dengan sekali klik di Google, di bawah setengah menit kita diberi sajian 309 juta pilihan bacaan!" tegas Umar.

"Salah satunya yang diprioritaskan oleh Google Books, definisi dari Kouzes and Posner (1987) yang dikutip Edwin A. Locke and Associates dalam The Essence of Leadership (Lexington Books, 1999), yang intinya berbunyi, A leader with a personalized power motive seeks power as an end in itself, ... they focus on collecting symbols of their own personal prestige--Seorang pemimpin dengan suatu personalized power bermotif mencari kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri, ... mereka fokus untuk mengoleksi simbol-simbol prestise mereka sendiri!" (halaman 22--23)

"Maka itu, dengan kekuasaan dijadikan tujuan, harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya, jangan sampai terpercik noda sekecil apa pun!" timpal Amir. "Sebaliknya, kekuasaan yang lebih mengemuka pada sosok penguasa, hiasan ragam permata terbaik kelas dunia di mahkota, berupa prestise atau citra, selain harus terus ditambah juga rajin digosok agar makin berkilau! Untuk semua itu, penguasa harus selalu menjaga dirinya untuk tidak mencampuri hal-hal praksis, lebih-lebih yang mengandung kotoran seperti KKN karena mahkota bisa kecipratan noda kotor itu!"

"Pantas, saat tanggapannya atas rekomendasi Tim 8 yang ditunggu rakyat seantero negeri, ia justru menyampaikan lebih dahulu kasus Bank Century!" tukas Umar. "Itu karena, skandal Bank Century mencemari mahkota--prestise dan citranya, hingga harus prioritas menepisnya! Termasuk menjamu pimpinan media nasional malam sebelumnya!"

"Sayangnya, keketatan menjaga diri dari cemaran lewat kegiatan praksis itu, mengurangi fleksibilitas kepemimpinannya!" timpal Amir. "Padahal. dalam sistem presidensial posisi presiden amat kuat, hingga sebenarnya bisa berbuat banyak dalam hal apa saja! Tapi akibat eman-eman kekuasaan dari cemaran atas prestise dan citra pribadinya, tugas yang sebenarnya bisa dilakukan lugas pun harus dibawa berputar, tujuan selangkah ditempuh lewat jalan yang butuh ribuan langkah!" n

Kontroversi Hukum dan Keadilan (3)

2009-11-24T23:15:00.001+07:00

"ANTIKLIMAKS! Itulah akhir penantian titah Presiden SBY menuntaskan konflik cicak lawan buaya--cerminan kontroversi hukum dan keadilan!" ujar Umar. "Pupus dan tumpaslah momentum reformasi total memulihkan kepercayaan rakyat kepada lembaga penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan! Momentum yang telah matang disia-siakan!"

"Pernyataan Presiden Senin malam itu memang samar, retorikanya menyelubungi esensi sikapnya, membuka peluang multitafsir, bahkan salah tafsir!" sambut Amir. "Faktor bahasa yang sejak awal menyulut kontroversi hukum dan keadilan, tak terselesaikan oleh pidato Presiden itu. Sebaliknya, publik dibuat menduga-duga apa yang dimaksudnya! Seperti, menyatakan solusi yang lebih baik ditempuh dalam kasus Bibit-Chandra, polisi dan jaksa tidak membawa kasus ini ke pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan! Namun, ia berkelit, dirinya tidak boleh masuk ke wilayah itu dan tidak akan masuk ke wilayah itu, karena kewenangan penghentian penyidikan ada di tangan Polri, kewenangan penghentian penuntutan ada pada kejaksaan, sedang pengesampingan perkara melalui asas oportunitas kewenangan Jaksa Agung!"

"Sayang, saat Presiden menyebut dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, sebenarnya telah mengebalorasi hukum dan keadilan!" timpal Umar.

"Tapi, keburu dikilahnya sendiri dengan sikapnya, usaha perujukan hukum dan keadilan itu ikut jadi samar! Akibatnya, Polri merespons pidato Presiden dengan tetap menyelesaikan kasus Bibit dan meneruskan ke jaksa, selanjutnya terserah jaksa! Lalu Jaksa Agung pun merespons akan mempelajarinya 14 hari, ditentukan nanti apa dilanjutkan atau dikesampingkan! Jadi, secara nyata belum ada kepastian nasib Bibit--Chandra, prosesnya masih bisa berubah sewaktu-waktu!"

"Dari semua itu, keruwetan dalam kontroversi hukum dan keadilan semakin berakar di ranah krisis bahasa, bahkan bahasa yang jauh lebih samar lagi!" tegas Amir.
"Kesamaran bahasa itu mungkin akibat retorika Presiden berjangkar pada personifikasi kekuasaan! Lewat personifikasi kekuasaan, masalah serius pemicu kontroversi hukum dan keadilan dalam kasus cicak lawan buaya hingga melibatkan publik amat luas, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum terutama polisi dan jaksa, jadi luput dari prioritasnya! Buktinya, ia hanya memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung membenahi lembaganya! Padahal, kegagalan pembersihan internal lembaga itu sepanjang reformasi merupakan dasar ketidakpercayaan publik!"

"Maka itu, setelah penyia-nyiaan momentum reformasi hukum yang matang itu, usaha melebur kontroversi dengan elaborasi hukum dan keadilan gagal!" timpal Umar. "Juga usaha memulihkan ketidakpercayaan publik pada lembaga penegak hukum, ikut terbengkalai!" n

Kontroversi Hukum dan Keadilan! (2)

2009-11-23T22:47:00.002+07:00

"PALING tragis dalam kontroversi hukum dan keadilan pada kasus cicak lawan buaya, Komisi III DPR gagal mengartikulasi nurani rakyat yang prokeadilan!" ujar Umar.

"Dengan gaya bahasa normatif lazimnya penguasa, DPR membendung tsunami aspirasi rakyat yang melanda Polri dan Kejaksaan Agung--tanpa kecuali Presiden sudah menyelematkan diri dengan pelampung darurat buatannya, tim verifikasi fakta dan proses kasus Bibit-Chandra! Sepekan penuh, siang dan malam sampai larut, lewat rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK baik masing-masing maupun bersama-sama yang juga disiarkan langsung televisi nasional, DPR berusaha merasionalisasikan retorika penguasa prohukum! Hasilnya DPR puas sendiri, sedang rakyat yang diwakilinya justru kian kecewa pada sikap DPR yang tidak aspiratif itu!"

"Komisi III DPR memang terjebak merasionalisasi bahasa retorika penguasa prohukum, sehingga saat koalisi LSM antikorupsi yang mereka undang rapat dengar pendapat menyampaikan esensi hati nurani rakyat prokeadilan, mereka malah berang, ngacir meninggalkan tamu yang mereka undang itu!" sambut Amir. "Fatalnya ketika anggota DPR Komisi III sendiri, Prof.

Gayus Lumbun, yang lelah sepanjang pekan itu berputar-putar di retorika penguasa hukum ingin masuk ke esensi masalah, kebenaran fakta hukum kasus Bibit-Chandra, malah ditolak Jaksa Agung maupun sikap rekan sekomisinya! Prof. Gayus Lumbun pun walk out!"

"Apa penyebab semua itu terjadi?" kejar Umar.

"Masih soal bahasa, khususnya yang telah dirusak oleh retorika!" jawab Amir. "Hal itu bisa dipahami lewat jawaban Kong Fu-tze saat ditanya muridnya, apa target awalnya jika memegang kekuasaan? Saya perbaiki bahasa! Selama penggunaan bahasa tak beres (seperti dalam retorika--BEW), maka yang diucapkan bukanlah yang dimaksud, yang dimaksud tidak dikerjakan, dan yang dikerjakan bukan yang dimaksud! Hukum pun jadi kacau, pemerintah ruwet, negara berantakan!"

"Jawaban guru yang hidup di abad 5 SM itu kena sekali pada retorika dengan bahasa normatifnya!" timpal Umar. "Terutama penguasa bidang hukum yang oleh presiden diyakini telah terkooptasi oleh markus--makelar kasus--hingga pengganyangannya masuk prioritas program 100 hari kabinetnya!"

"Maka itu, jika penguasa tak bisa keluar dari retorika, tenggelam dalam bahasa normatif yang bertentangan dengan realitas dan hati nurani rakyat yang sedang menggelinding, pemerintah akan selalu terjebak dalam keruwetan yang dibuat sendiri!" tegas Amir. "Pemerintah dalam hal ini penguasa hukum ngotot ngalor sedang rakyatnya nguncluk ngidul seperti terjadi dalam kontroversi hukum dan keadilan kini, negara meski secara fisik masih utuh dalam persatuan dan kesatuan, tapi dalam batin dan pemikiran sebenarnya telah berantakan seperti kata Kong Fu-tze!" ***

Kontroversi Hukum dan Keadilan!

2009-11-22T21:43:00.001+07:00

"HUKUM ditegakkan sesuai bunyi pasal undang-undang (UU), tapi rasa keadilan masyarakat pedih tersayat sembilu! Itulah yang terjadi pada kasus Nenek Minah, yang dihukum percobaan satu bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri tiga buah kakao!" ujar Umar.
"Kontroversi hukum dan keadilan itu satu dua hari ini menuju klimaks--uji pemihakan aras kekuasaan negara--lewat kasus cicak lawan buaya, di mana penguasa kukuh untuk menegakkan hukum tapi publik mendesak ditegakkannya keadilan! Apa sesungguhnya biang kerok kontroversi itu?"

"Biang keroknya sepele!" jawab Amir. "Penguasa hukum menafsirkan tegakkan hukum meski langit akan runtuh untuk semboyan ®MDRV¯fiat justitia ruat coelum®MDNM¯, sedang publik atau rakyat menafsirkan tegakkan keadilan meski langit akan runtuh!"
"Berarti krisis hukum di negeri kita terakhir ini mirip krisis bahasa di menara Babilonia sekitar tahun 5.000 SM?" potong Umar.

"Begitulah jauhnya kemunduran bangsa kita!" tegas Amir. "Karena itu, jika pemimpin kita salah dalam memilih keberpihakan, negara ini bukan mustahil bisa mengulang keterpurukan Babilonia! Jadi, belajarlah dari sejarah! Sejarah itu rekaman pengalaman, guru paling bijaksana!"

"Dengan cita-cita kemerdekaan kita mencapai masyarakat adil-makmur dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wajarnya pemimpin bangsa

prokeadilan!" timpal Umar. "Namun, bagaimana dengan hukum yang konstitusi juga menegaskan negara kita sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan?"

"Hukum yang dimaksud konstitusi adalah dengan projustisia keadilan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa!" tegas Amir. "Orientasi keadilan dengan demikian hablun minallah, penegakan hukum tak boleh terlepas dari kaitan ilahiah eksistensi manusia, yaitu hati nurani! Hukum yang hanya ditegakkan dengan pasal-pasal UU semata--apalagi UU itu warisan kolonial, tanpa dibubuhi pertimbangan rasa keadilan menurut hati nurani, hasilnya seperti vonis terhadap Nenek Minah, atau kekukuhan penguasa hukum mengesampingkan rasa keadilan masyarakat lewat seruan nurani segenap bangsa dalam kasus cicak lawan buaya!"

"Bagaimana cara mengelaborasi pasal-pasal hukum yang positivistik itu dengan hati nutani yang holistik dalam penerapannya?" kejar Umar.
"Kejujuran pada hati nurani penegak hukum itu sendiri!" tegas Amir. "Ukuran amalan jujur pada nutani itu, sang aparat melakukan setiap langkah sesuai kebenaran fakta, tidak dipengaruhi hal-hal lain termasuk nafsunya, apalagi kepentingan makelar kasus seperti dalam sadapan KPK yang diputar di MA! Ketika penegak hukum ingkar dari nuraninya, produknya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat--yang mengukur itu dengan nurani! Karena sifat nurani itu ilahiah, esa!"

Masjid Pengaman Sosial!

2009-11-21T23:44:00.001+07:00

SESUAI pesan kakeknya saat melepas Midun pergi merantau, sesampai kota tujuan tengah malam ia mencari masjid untuk menginap sementara--sebelum dapat tempat tinggal. Ternyata pintu masjid terkunci, sekeliling sepi. Ia yang kelelahan rebahan di emper masjid tanpa alas, berbantalkan bungkusan sarung bekalnya merantau!

"He, bangun! Bangun! Gelandangan dilarang tidur di sini!" entak suara membangunkan Midun.

"Saya bukan gelandangan, Pak Hansip!" sambut Midun. Ia jelaskan siapa dirinya dan kenapa tidur di emper masjid.

"Itu dulu!" tegas hansip. "Sejak jam dinding dan loudspeaker masjid hilang, malam masjid dikunci!"

"Berarti tak pernah ada yang iktikaf?" tanya Midun.

"Iktikaf itu apa?" hansip balik bertanya.

"Iktikaf itu orang-orang beribadah malam di masjid sehingga jam dan barang masjid tak hilang!" jelas Midun. "Rumah takmir di mana?"

"Di belakang!" jawab hansip. "Tapi tak di rumah, katanya pergi dua hari ikut penataran masjid sebagai lembaga pengaman sosial, yang digelar Lampung Peduli di Hotel Bukit Randu!"

"Alhamdulillah! Dia sedang mendapat hidayah!" timpal Midun. "Penataran itu mempersiapkan masjid sebagai crisis center mengatasi kemiskinan dan kondisi darurat duafa di sekitar masjid!"

"Mengatasi pakai apa?" entak hansip. "Bukankah soal kemiskinan urusan pemerintah?"

"Mengatasinya pakai zakat, infak, sedekah--ZIS!" jawab Midun. "Di setiap masjid takmir membentuk baitulmal permanen, seperti yang dibuat Umar bin Khatab, untuk mengelola ZIS sepanjang tahun! Jadi kemiskinan diatasi pada skala mikro di lingkungan masjid masing-masing, membantu pemerintah yang mengatasinya dalam skala makro! Dengan baitulmal, zakat harta dan zakat penghasilan, serta infak dan sedekah digarap sepanjang tahun lewat sosialisasi pengertian tentang wajib zakat dan pelaksaaannya, sehingga sepanjang tahun pula kaum duafa setempat dibina, tak cuma dapat pembagian setiap Idulfitri saja! Itu maksud masjid sebagai pengaman sosial!"

"Selama ini orang sudah menunaikan zakat, juga zakat harta dan penghasilan saat Ramadan, tapi dibagi habis malam Idulfitri!" timpal hansip.

"Itu awal yang baik bagi baitulmal!" tegas Midun. "Nantinya baitulmal mengatur, agar orang miskin tak makan kenyang cuma sekali setahun, tapi lewat binaan berusaha dari baitulmal, insya Allah bisa makan kenyang setiap hari sepanjang tahun!"

"Hansip bisa ikut binaan usaha itu?" kejar hansip.

"Tergantung wali amanah, yang menentukan prioritas program di baitulmal masing-masing masjid!" jelas Midun. "Tapi siapa pun yang masuk kelompok prioritas pengentasan kemiskinan, pasti dapat! Kita doakan Forum Silaturahmi Takmir Masjid (Forsitam) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) terutama Lampung Peduli yang berusaha untuk itu mendapat rida-Nya! Amin!"

Jelek, Kiprah Politik Partai Demokrat!

2009-11-19T23:21:00.001+07:00

"SELAKU pemenang Pemilu Legislatif 2009, kiprah--tarian pembuka--Partai Demokrat (PD) di pentas politik ternyata jelek!" ujar Umar. "Di Pusat, Ketua DPR Marzuki Alie dari PD membuat disposisi agar sidang paripurna DPR tidak membahas usul hak angket skandal Bank Century. Di Lampung, Ketua DPRD Provinsi Marwan Cik Asan, juga dari PD, membuat Koalisi Lampung Membangun (KLM) untuk menyingkirkan tiga fraksi--PKS, Golkar, dan PDIP--dari kursi alat kelengkapan Dewan! Pada lima komisi dan tiga Badan (Legislasi, Anggaran, dan Musyawarah), ketiga fraksi di luar KLM itu tak satu pun kebagian kursi!"

"Kasihan!" sambut Amir. "Kiprah politik PD terlalu tendensius, sehingga terkesan kekanak-kanakan! Gaya politik yang hanya menonjolkan kekuasaan! Politik sebagai seni mengelola kepentingan dan kekuasaan jadi kehilangan seninya!"

"Masalahnya bukan hanya kehilangan seni dan kedewasaan sikap dalam berpolitik!" tegas Umar.

"Pada sidang paripurna DPR di Senayan, karena usul penggunaan hak angket tak disebut dalam daftar pembahasan, mengakibatkan interupsi bertubi-tubi, akhirnya malah jadi prioritas! Sedang di DPRD Lampung, menyulut konflik perpecahan di Dewan yang merugikan rakyat, karena energi Dewan akan terkuras untuk konflik yang berlarut-larut!"

"Itu yang perlu dikasihani!" timpal Amir. "Karena, PD yang menang pemilu legislatif berkat terkatrol keidolaan Ketua Dewan Pembinanya, Presiden SBY, seyogianya menampilkan kiprah politik yang elegan! Kenyataan di pentas politik jauh dari harapan itu! Kiprah politiknya mentah, tak layak dicontoh!"

"Menurutmu, apa yang kurang dalam PD sehingga kiprahnya jadi jelek begitu?" tanya Umar.

"Amat sepele!" jawab Amir. "Masalah yang seharusnya diatur atau dijalankan lewat lobi tertutup, malah ditempuh lewat kelembagaan formal secara terbuka! Akibatnya jadi tampak konyol! Coba kalau menggembosi usulan hak angket di DPR dan mendominasi alat kelengkapan di DPRD Lampung ditempuh lewat lobi tertutup, sedang di tataran formalnya secara sistematis berjalan efektif mewujudkan apa yang dikehendaki PD--pemilik kursi terbanyak di DPR dan DPRD--seni politiknya akan terlihat mantap dan manis sekali!"

"Memang, dengan koalisi mayoritas mutlak DPR di genggaman kekuasaan PD, jika lobinya jalan dan para kader partai koalisinya di DPR sejak awal committed mendukung kebijakan PD, usul hak angket skandal Bank Century tak semudah itu meraih dukungan dari anggota DPR partai koalisi!" tegas Umar. "Sebaliknya akibat lobi terlambat, malah PD yang terkucil dari usulan hak angket skandal Bank Century! Kasihan! Kalaupun akhirnya nanti koalisi mayoritas mutlak PD berhasil menggembosi hak angket, partai-partai koalisi yang putar haluan jadi terlihat konyol di mata konstituennya yang kecewa!"

Petani Terjerat Utang Kemitraan!

2009-11-19T00:04:00.001+07:00

"TERGIUR iming-iming panen singkong 80--100 ton per hektare, ratusan petani Lampung Timur dan Lampung Selatan malah terjerat utang kemitraan miliaran rupiah, sertifikat tanah atau BPKB yang dijadikan jaminan kredit--untuk olah tanah, bibit, pupuk, dan lain-lain-- ditahan perusahaan inti!" ujar Umar. "Masalah timbul saat panen, produksi cuma 15--20 ton! Lalu, inti juga menolak membeli hasil panen itu, padahal sebelumnya wajib dijual pada inti dengan harga khusus! Akibat dua wanprestasi inti itu, petani pun meninggalkan perusahaan inti tersebut pada musim tanam berikutnya--meski kontraknya tiga musim tanam!"

"Paling menyedihkan dari peristiwa itu, hancurnya kegandrungan petani pada inovasi baru, bahkan bisa berbalik jadi trauma! Apalagi hasilnya jeblok, di bawah produk singkong lokal 20--30 ton per hektare, atau lebih!" sambut Amir. "Meski secara kronologis pihak petani meninggalkan inti setelah pihak inti wanprestasi, dalam hukum kedua pihak sama-sama melanggar kontrak! Jadi, yang terbaik penyelesaian secara kekeluargaan! Seperti apa bentuknya, dirembukkan! Artinya, harus ada dialog, bukan ngotot maunya masing-masing!"

"Untuk itu harus kembali ke pangkal masalah!" tegas Umar. "Yakni, jadi atau tidak usaha inti membangun pabrik etanol di Sekampung Udik, Lampung Timur.

Inti melanggar kontrak dengan menolak membeli singkong hasil panen petani, karena pabrik yang dibangun sejak 2006, pada akhir 2007 dan awal 2008 saat petani panen belum siap! Kedua, uji teknis di lahan Lampung Timur tentang iming-iming inti dalam sosialisasi, apa betul bisa menghasilkan 80--100 ton per hektare! Jika dua pangkal masalah ini tidak benar, berarti sejak awal petani telah tertipu hingga sebagai korban mereka tak wajib bayar utang, sebab petani juga meninggalkan inti selain setelah pihak inti wanprestasi atas kontrak, juga janji utama inti tak bisa dibuktikan!"

"Tapi pendekatan kekeluargaan tetap penting, karena peristiwa itu terjadi juga tak terlepas dari krisis keuangan global hingga wajar saja jika dana pembangunan pabrik tersendat, padahal inti tetap harus mengembalikan kredit bank yang telah digunakan ke rakyat!" sambut Temon. "Tapi memang, rakyat punya hak menuntut keringanan dengan pembebasan dari kreditnya, karena panen mereka dari bibit yang dibagikan inti hasilnya lebih rendah dari bibit lokal, apalagi dari yang dijanjikan, 80--100 ton per hektare!"

"Rakyat tak keberatan pendekatan kekeluargaan, tapi karena mereka menyadari pihaknya secara sosial ekonomi lemah dibanding inti yang kuat, rakyat memerlukan moderator atau pengantar yang berpihak pada mereka! Untuk itu, rakyat memilih DPRD Lampung Timur jadi moderator!" tegas Umar. "Sekalian, rakyat ingin tahu komitmen wakil rakyat terhadap nasib warga yang mereka wakili!" n

Presiden Pelajari Rekomendasi Tim 8!

2009-11-17T22:47:00.002+07:00

"PRESIDEN SBY telah menerima laporan akhir dan rekomendasi Tim Delapan, akan mempelajarinya sampai Senin!" ujar Umar. "Menurut Menko Polhukham Djoko Suyanto, pekan depan Presiden akan menyampaikan kepada publik hasil telaah laporan Tim Delapan dan solusinya!"

"Sikap positif Presiden saat menerima laporan akhir Tim Delapan mengesankan betapa serius ia merespons hasil kerja tim tersebut!" sambut Amir. "Kepala Negara mengucapkan terima kasih dan menghargai kerja keras tim melakukan verifikasi fakta-fakta dan menyusun rekomendasi, termasuk rekomendasi untuk memperbaiki kinerja semua lembaga penegak hukum--polisi, jaksa, KPK dan LPSK! Ia menilai rekomendasi itu sangat penting bagi upaya reformasi di bidang hukum yang menjadi prioritas kita semua!"

"Kesan sikap Presiden yang open mind itu amat penting dalam mendorong masyarakat untuk menentukan kebenaran sesuai fakta-fakta yang telah diverifikasi!" tegas Umar.

"Dengan kebenaran fakta itu, solusinya berorientasi pada tujuan tugas Tim, membersihkan negara dari ketidakadilan dan korupsi!"

"Itu berarti Presiden dan pemerintah harus konsekuen dalam menentukan langkah dan kebijakan dalam masalah ini sesuai kebenaran fakta-fakta hasil kerja Tim Delapan dan orientasinya!" timpal Amir. "Sebab, jika Presiden dan pemerintah hanya akomodatif terhadap fakta-fakta yang hanya menjustifikasi langkah penguasa yang disoroti dan ditentang publik selama ini, publik akan dengan mudah membacanya dan kemudian bersikap retroaktif--kembali ke sikap sebelum Tim Delapan bekerja! Artinya, susah payah dan kerja keras Tim Delapan bisa sia-sia!"

"Kemungkinan bakal seperti apa sikap publik dengan open mind mudah ditebak, karena selama Tim Delapan bertugas setiap kali melaporkan kepada publik temuannya, sekaligus menjadi proses kanalisasi sikap publik mendukung Tim Delapan!" tegas Umar.

"Sehingga, sejak Tim Delapan dibentuk dan bekerja, kondisi publik seantiasa kondusif, karena aspirasi publik telah teraktualisasi dalam hasil-hasil kerja Tim. Itu bisa menjadi ukuran, hingga publik mudah tahu jika fakta-fakta hasil kerja Tim dibelokkan dalam implementasinya!"

"Dalam menerima kebenaran fakta-fakta terverifikasi itu, bagi publik yang terpenting implementasinya berorientasi membersihkan negeri ini dari ketidakadilan dan korupsi! Apa pun bentuknya, terserah Presiden!" timpal Umar. "Jika ternyata diimplementasikan sebaliknya, hanya menjustifikasi ketidakadilan dan menghambat pemberantasan korupsi, open mind di pihak penguasa terbaca tidak tulus, mengingkari kebenaran fakta-fakta dan orientasinya! Sikap publik bisa kembali sebelum ada Tim Delapan!"

Rakyat Menanti Solusi Krisis Hukum!

2009-11-17T08:52:00.001+07:00

"RAKYAT, yang sejak reformasi juga disebut publik, menanti solusi krisis hukum dewasa ini!" ujar Umar. "Inti krisis, dalam versi publik, penegakan hukum yang dilakukan dengan tata cara formal dan legalistik--seperti dalam kasus Bibit-Chandra--ternyata diboncengi kepentingan tersembunyi aparat hukum! Jadi, masalahnya bukan formal legalistiknya, malainkan kepercayaan pada aktornya!"

"Ketidakpercayaan itu diperkuat oleh pemutaran rekaman sadapan KPK di MK, seperti kata Ketua MK (Metro TV, 13-11), apa kata Anggodo di rekaman yang disadap bulan Juli itu, terjadi dalam proses hukum terhadap Bibit-Chandra dua bulan kemudian, September dan Oktober!" sambut Amir.

"Ketidakpercayaan publik mengkristal karena di balik proses formal legalistik itu, ternyata ada skenario yang bahkan didiktekan makelar kasus (markus). Akibatnya tak

kepalang, Presiden SBY langsung mencanangkan gerakan ganyang mafia hukum dan makelar kasus masuk dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II."

"Dengan semua itu, solusi yang dinantikan publik cukup jelas, membebaskan negeri tercinta ini dari ketidakadilan dan korupsi!" tegas Umar. "Tidak adil karena proses hukum yang dijalankan secara formal legalistik itu cuma mengikuti maunya makelar kasus! Lebih parah lagi, markus bermain untuk mengamankan kasus korupsi dari tindakan hukum! Konsekuensi logisnya, proses formal legalistik yang dijalankan justru menjadi promotor ketidakadilan dan korupsi! Jadi, seperti ditegaskan tadi, bukan formal legalistiknya, melainkan aktornya sebagai pokok masalahnya!"

"Untuk itu, solusi yang dinanti jelas, berupa usaha mereformasi personalia lembaga penegak hukum, lewat reorientasi pada sistem yang dijalankan secara bersih, tidak didikte mafia hukum untuk melindungi koruptor!" timpal Amir.

"Itu bukan berarti di lembaga-lembaga penegak hukum personalianya kotor semua! Bukan! Justru karena diyakini sebenarnya masih lebih sangat banyak yang jujur, bisa kiat diyakini usaha reformasi akan berhasil! Masalahnya, struktur lembaga seperti air mancur, kalau air yang mancur dari atas bersih, air kolam juga ikut bersih! Sedang dalam kasus terakhir ini justru di pucuk air mancur yang keruh, sayang kalau kolam yang jernih ikut jadi keruh?"

"Tepat sekali! Solusi yang ditunggu publik adalah penjernihan di puncak air mancur!" tegas Umar. "Dalam kelembagaan, teladan dan ketegasan sikap pucuk air mancur amat menentukan! Di kepolisian misalnya, saat Sutanto yang keras dan tegas antijudi, seluruh kolam jadi jernih dari judi, seantero negeri bersih dari judi! Pasti ada tokoh dalam lembaga-lembaga penegak hukum yang benar-benar antikorupsi, sehingga korupsi bisa disapu bersih keluar dan ke dalam! Kalau dalam institusinya bersih korupsi, proses hukum formal legalistik yang dijalankan juga akan bersih, bisa kembali dipercaya publik!"

'The Day After', Kunci Sukses Presiden!

2009-11-15T21:41:00.002+07:00

"SENIN, 16 November, hari terakhir tugas Tim Delapan alias TPF, atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit-Chandra!" ujar Umar. "Setelah tim menyerahkan ke Presiden SBY laporan lengkap dengan rekomendasi hasil tugasnya, selanjutnya terserah Presiden mau diapakan laporan TPF itu!"

"Pokoknya the day after TPF menyerahkan laporan ke Presiden, rakyat Indonesia menunggu dengan harap cemas, tindakan apa yang akan ditempuh Presiden menyelesaikan krisis aparat penegak hukum, khususnya terkait konflik Polri, Kejaksaan, dan KPK" sambut Amir. "Tindakan Presiden amat menentukan masa depan sistem dan praktek hukum negeri kita, karena konflik yang berkobar telah jadi arena perjuangan rakyat mendobrak konstelasi mafia hukum di kalangan aparat dan makelar kasus--markus, jadi berkat terselubung bagi Presiden untuk mereformasi aparat hukum!"

"Semua itu tergantung langkah pertama Presiden pada the day after, setelah TPF menyelesaikan tugas dan hasilnya menjadi otoritas Presiden!" tegas Umar. "Perlu diingat, setelah tugasnya selesai, posisi TPF sebagai representasi publik untuk mewujudkan reformasi hukum beralih pada Presiden!

Artinya, Presiden menjadi representasi publik dalam membela KPK. Seperti dikobarkan TPF selama ini, harus mampu membenahi Polri dan kejaksaan sesuai harapan publik!"

"Langkah awal yang sejak minggu pertama tugas telah TPF rekomendasikan, Presiden melangkah gambit--mengorbankan buah catur dekat Raja--untuk membuka jalan kemenangan!" timpal Amir. "Hanya dengan langkah gambit itu, tindakan mengatasi konflik Polri, jaksa versus KPK, terpadu dengan reformasi hukum di tubuh Polri, jaksa, dan KPK, sekaligus menumpas mafia hukum dan markus yang telah dicanangkan
Presiden seusai pemutaran sadapan KPK di MK!"

"Meski mudah terbaca, langkah gambit itu tampak menjadi satu-satunya pilihan memenuhi harapan publik!" tegas Umar. "Langkah itu punya jaminan berhasil berkat dukungan publik yang amat mendambakan reformasi hukum! Sebaliknya jika membuat langkah lain, harapan publik yang bertumpu pada Presiden sebagai representasi dan pemangku aspirasinya dikecewakan, hasil usaha presiden meredam gerakan massa di jalanan dan gerakan publik di Facebook yang tercapai lewat pembentukan TPF, akan buyar kembali! Akibatnya, selain usaha pemberantasan korupsi, reformasi hukum, dan pemusnahan markus akan gagal, jalannya pembangunan juga bisa kurang nyaman oleh tekanan rakyat mendesak reformasi hukum berdasar rasa keadilan masyarakat!"

"Tapi diyakini, Presiden yang sedang di atas angin sebagai representasi publik dengan hasil TPF, tak menyia-nyiakan peluang mereformasi hukum!" tegas Umar. "Peluang emas yang tak terulang sebagai kunci sukses periode kedua jabatannya." n

Cicak Vs Buaya, Larangan 'Live'!

2009-11-15T00:40:00.002+07:00

"GEMPAR cicak versus buaya juga merebak ke pers, dengan munculnya usulan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melarang siaran langsung (live) atas sidang pengadilan, dan selanjutnya sidang DPR!" ujar Umar. "Contoh kasusnya siaran sidang Antasari saat menghadirkan Rhani Yuliani, istri ketiga almarhum Nasruddin sebagai saksi, bicaranya vulgar! Sedang untuk sidang DPR, menurut KPI kadang mengandung hal yang tidak mendidik seperti makian, atau anggota Dewan terlibat adu kekerasan!"

"Kalau anggota DPR perilakunya buruk, mulutnya kotor bicaranya caci-maki melulu, suka berantem adu jotos di ruang sidang, bukan publik yang harus diberangus dari hak dasarnya memperoleh informasi!" sambut Amir. "Tapi partainya yang harus me-recall anggota tersebut, karena anggota DPR itu pilihan dari putra-putri terbaik bangsa yang harus bisa diteladani, bukan malah ditakuti sebagai penebar contoh buruk kepada rakyat!"

"Terkait larangan live sidang pengadilan, tidak kepalang, Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Harifin A. Tumpa yang pertama bereaksi!" tegas Umar. "Menurut Ketua MA, sidang pengadilan harus terbuka! Kewenangan menentukan sidang terbuka dan bisa disiarkan atau tidak, ada pada hakim! Hakim yang tahu jika harus sidang tertutup!"

"Jadi, masalah keterbukaan sidang pengadilan itu masuk dalam kekuasaan kehakiman, sehingga tak satu pun kekuasaan lain boleh mencampurinya!" timpal Amir. "Konon lagi KPI, sebagai lembaga publik produk reformasi, yang kehadirannya terutama diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar rakyat untuk mendapat informasi (people rights to know) yang dijamin secara universal, di masa Orde Baru hak rakyat tersebut justru dikencundangi penguasa lewat beragam pembatasan dan sensor! Jadi konyol, kalau KPI malah melakukan sensor--selain melawan kodrat eksistensialnya, UU tentang pers menjamin tak ada lembaga sensor terhadap pers! Pers itu, menurut UU, media cetak dan elektronik yang teridiri dari radio, televisi, dan internet!"

"Lebih lagi sidang DPR, tempat para waki rakyat memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya, forum terpenting bagi praktek keterbukaan justru sebagai implementasi prinsip reformasi--check and balances!" tegas Umar. "Dengan demikian, jika KPI mensponsori ketertutupan DPR, berarti bertentangan dengan semangat dasar reformasi, KPI telah menjadi Malin Kundang--lupa asal-usul keberadaannya!"

"Maka itu, semua yang serbasalah ditinjau dari kekuasaan kehakiman dan fungsi DPR itu, lebih baik dianggap wacana pribadi, cuma kebetulan orangnya dari KPI, jadi bukan dari lembaganya!" tukas Amir. "Mungkin akibat demikian kuat kisaran konflik cicak versus buaya, ada saja orang maupun lembaga yang terseret putaran imbasnya! Namun, alangkah tak bijaksana kalau rakyat ikut dibawa terseret latah-latahan begitu!".