"KENAPA pasien itu duduk di meja?" tanya dokter.

"Katanya dia adalah lampu meja!" jawab perawat.

"Bawa dia masuk ke kamarnya!" perintah dokter.

"Kalau dia dibawa masuk kamar, jadi gelap dong ruangan ini!" jawab perawat. (Lucu-9122, 21-10)

"Uedan!" entak dokter. "Kau itu perawat orang edan, jangan ikut jadi edan!"

"Kata Ronggowarsito, di zaman edan, kalau tidak ikut edan ora keduman—tak dapat bagian!" kilah perawat. "Jadi, edan itu sebuah pilihan!"

"Berarti ciri zaman edan itu ketika orang berebut bagian, takut ora keduman?" timpal dokter. "Tapi dengan begitu amanat Presiden SBY dalam rapat kabinet di Istana Bogor agar melakukan efisiensi, persisnya, optimalisasi penghematan anggaran kementerian dan lembaga-lembaga dari APBN setidaknya hingga 10 persen (Kompas, 22-10), tak bakal mulus pelaksanaannya! Sebab, oknum lembaga pengguna APBN di pusat dan daerah (lebih 70 persen komponen APBD dari APBN) pakai aji mumpung meraup bagian dari anggaran!"

"Tanpa kecuali anggota lembaga legislatif pusat dan daerah yang seharusnya menjadi pengontrol anggaran, justru berlomba jauh studi banding menguras anggaran!" tegas perawat. "Anggota DPR berbondong ke Yunani dan Jepang, anggota DPRD Kota Bandar Lampung ke Bali dan Manado! Pokoknya, penghematan 10 persen untuk hal-hal yang mendesak seperti dilakukan Sekneg dan kantor kepresidenan, tak dijamin terwujud!"

"Padahal, 10 persen dari APBD Bandar Lampung 2010 sebesar Rp1 triliun besarnya Rp100 miliar, kalau digunakan untuk mengurangi kemiskinan di kotanya yang lebih 25 persen dari penduduk—jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung yang kini di kisaran 19 persen—jelas artinya amat signifikan!" timpal dokter. "Tapi namanya juga zaman edan, ketika yang mengelola anggaran berebut takut ora keduman, hal-hal yang amat mendesak pun hilang dari ingatan!"

"Untuk itu, Presiden yang mencanangkan efisiensi anggaran dengan penghematan 10 persen itu seharusnya membuat aturan main, dilengkapi sanksi agar dipatuhi!" tegas perawat. "Kalau cuma imbauan, bisa seperti menebar impian kosong!"

"Namun, meski efisiensi anggaran itu akhirnya cuma wacana, bukti Sekneg dan lembaga kepresidenan bisa hemat 10 persen menunjukkan sebenarnya masih banyak hal bisa dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat!" timpal dokter. "Cuma itu tadi, gara-gara zaman edan para pengelola anggaran takut ora keduman, semua tinggal sekadar harapan!" ***

Selanjutnya.....

"DEWAN Pendidikan Kota Bandar Lampung menilai delapan sekolah di yurisdiksinya yang dilabeli rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) gagal menuju sekolah berstandar internasional—SBI," ujar Umar. "Kata ketua dewan itu, Yudirman Madlani, setelah tiga tahun berjalan, peningkatan dari reguler ke RSBI baru 20 persen! Paling parah tenaga pendidiknya, mayoritas belum siap masuk kelas internasional dengan dua bahasa! Bahkan, semua kepala sekolahnya belum bersertifikat!"

"Begitulah kalau program cenderung ditetapkan secara gagah-gagahan, tidak realistis dengan kondisi yang ada!" timpal Amir. "Lebih buruk lagi, penetapan status RSBI ada yang dimotivasi untuk memperbesar aliran dana publik (APBN/APBD), sekaligus pembenaran buat mengutip dana ekstra dari orang tua murid!"

"Modus matre di balik pelabelan RSBI itu jelas tak tepat dilakukan di dunia pendidikan, kancah menempa karakter generasi muda!" tegas Umar. "Untuk itu, instansi yang bertanggung jawab diharap segera bertindak menyelamatkan program RSBI yang telanjur menyedot dana publik dan orang tua murid!"

"Terpenting, kesan RSBI hanya akal-akalan untuk meraup dana publik dan orang tua murid harus segera dieliminasi!" timpal Amir. "Kasihan orang tua murid, membayar seharga emas pendidikan anaknya yang ternyata cuma sekualitas loyang! Pencemaran kredibilitas mutu pendidikan, apalagi tingkat kelulusan murid juga tak sesuai harapan, harus secepatnya dicarikan jalan keluar terbaik! Tak boleh dilakukan pembiaran terhadap tindakan merugikan orang tua murid dan dana publik itu!"

"Salah satu jalan keluarnya adalah pembentukan sebuah tim lengkap dengan satuan tugas untuk meng-up grade tenaga pendidik dan kependidikan (TPK) semua RSBI yang dinilai gagal itu!" tegas Umar. "Terbaik tentu, tim tersebut dibentuk atas kerja sama instansi pendidikan dan Dewan Pendidikan, sehingga standar yang diinginkan Dewan bisa dipenuhi!"

"Usaha perbaikan RSBI lewat tim itu mendesak, karena Yudirman mengindikasikan dengan semua kelemahan tersebut besar kemungkinan Menteri Pendidikan akan mencabut semua RSBI di Bandar Lampung!" timpal Amir. "Tindakan sekeras itu diharapkan tidak terjadi, karena justru menghanguskan 'investasi' dana publik dan dana orang tua murid yang telah ditanamkan selama ini! Juga memupus harapan masyarakat memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas prima! Maka itu, lebih baik berusaha mencukupkan yang masih kurang, bukan membunuh potensinya!" ***

Selanjutnya.....

"UNTUK mengurangi subsidi BBM dalam APBN, pemerintah berencana mencabut subsidi BBM untuk sepeda motor! Kebijakan ini akan diuji coba mulai Agustus 2010 di Pulau Jawa!" ujar Umar. "Konsumsi BBM jenis premium untuk motor 15%, sisanya 85% untuk mobil. Tanpa subsidi, berarti pengendara motor harus membeli BBM dengan harga internasional setara di Singapura, Rp6.000 sampai Rp6.500 per liter!"

"Orang-orang di lingkaran kekuasaan memang pintar menambah beban hidup rakyat kecil hingga kian sengsara!" sambut Amir. "Bayangkan betapa semakin berat derita tukang ojek, pedagang kecil penjaja keliling, pegawai dan karyawan rendahan, warga pinggiran yang mendominasi pengguna motor! Sedang warga kelas menengah dan atas yang bermobil, justru tetap diberi subsidi BBM!"

"Kebijakan menambah beban pada mayoritas rakyat kelas bawah itu pendekatan Orde Baru dengan asumsi korban kebijakan itu hanya the silent majority--mayoritas bisu!" tegas Umar. "Contoh yang berlangsung dari zaman ke zaman adalah kebijakan menekan harga gabah dan beras milik petani! Penekanan harga beras berlangsung sistematis melalui kendali harga dari Bulog, guna mendukung sektor industri yang tidak efisien, hingga cuma bisa bertahan lewat menekan gaji buruh serendah mungkin! Dengan gaji sangat rendah, kaum buruh hanya mampu bertahan hidup dengan beras murah!"

"Tapi sektor industri tak kunjung bisa efisien karena terbelit birokrasi yang korup nyaris di semua lini!" timpal Amir. "Akibatnya, sektor industri tak kunjung efisien untuk memberi pertumbuhan ekonomi sebanding pengorbanan petani yang menyuplai beras murah! Beda dengan negeri-negeri maju, melindungi petani dengan menjaga harga produk pertanian tetap tinggi di dalam negeri dengan subsidi sarana produksi yang berlimpah! Seperti di Jepang, harga beras 300 yen per kilogram (sekitar Rp30 ribu), sisa produksinya dibeli negara dan dilempar ke pasar internasional dengan harga sangat rendah!"

"Itu dia!" sambut Umar. "Setelah sekian lama petani dikorbankan demi kepentingan industrialis kaya raya, kini giliran tukang ojek yang harus memikul beban demi kelas menengah dan atas tetap bisa menikmati subsidi BBM!"

"Tapi, pencabutan subsidi BBM motor ini menjadi penguji asumsi apakah rakyat kelas bawah masih mayoritas bisu!" tegas Amir. "Jika asumsi itu benar, terbukti pembangunan demokrasi sejauh ini belum berhasil membuat rakyat bangkit dan mengakhiri posisinya sebagai mangsa dari kepentingan kelas menengah dan atas!" ***

Selanjutnya.....

"KESEIMBANGAN menurut Michael Polanyi, epistemolog, ada dua jenis--kiat naik sepeda (tak terukur), dan secara fisika (terukur) seperti bobot pengukur dan beban di dua penampang dacin!" ujar Umar. "Untuk mencapai kinerja terukur ala fisika itu lahir balanced scorecard, manajemen berbasis auditor yang menetapkan keseimbangan antara bobot setiap satuan kerja dan target (beban) yang harus dicapai! (Praktek model ini di PT BA Tarahan jadi tesis ujian terbuka program magister Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai bulan lalu). Pada manajemen pemerintahan, balanced scorecard diterapkan lewat penetapan bobot setiap satuan kerja dengan pemenuhan hak-hak rakyat sebagai target kinerja yang harus dicapai!"

"Dengan balanced scorecard praktek anggaran pemerintah bisa lebih adil karena pembobotan dilakukan dengan skala pelayanan satuan kerja!" sambut Amir. "Seperti anggaran pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, PT, dan luar sekolah, jumlah yang dilayani lebih 30 persen dari populasi, relatif seimbang dengan bobot 20 persen anggaran! Tapi sektor pertanian pangan yang melayani 40 persen warga cuma dengan bobot anggaran dua persen, jelas tak seimbang! Akibatnya, pertanian sebagai sektor produktif malah jadi sarang kemiskinan!"

"Pada anggaran lebih mudah dilihat antara anggaran rutin--untuk jajaran pemerintah--dan anggaran pembangunan sebagai porsi rakyat!" timpal Umar. "Secara umum APBN dan APBD dewasa ini memberi 70 persen (bahkan lebih) untuk rutin, sedangkan porsi rakyat di bawah 30 persen! Dengan visi balanced scorecard tampak pemerintah telah memboboti dirinya jauh lebih besar dari target kinerja yang ditetapkannya sendiri!"

"Di era Orde Baru dua sisi dacin selalu seimbang, 50-50, meski cuma balanced semu! Semu, karena anggaran pembangunan (hak-hak rakyat) agar seimbang dengan bobot anggaran rutin ditutupi dengan pinjaman luar negeri!" tegas Amir. "Tapi terlihat, pemerintah Orde Baru memberi bobot dirinya relatif seimbang dengan target kinerjanya! Kini, sudah pun anggaran defisit, dacinnya jomplang ke bobot kepentingan kekuasaan!"

"Dalam balanced scorecard, hal sedemikian tegas disebut bad governance--tata kelola yang buruk!" timpal Umar. "Sedang dalam terminologi politik, pemerintah yang memboboti dirinya lebih besar dari kinerja yang dia tetapkan sendiri--meski hanya lebih berat sebiji sawi--sudah bisa disebut penguasa! Penguasa selalu berkonotasi tak adil karena lebih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"DPR--Dewan Perwakilan Rakyat--menyiapkan di APBN Rp1,8 triliun untuk membangun gedung baru kantor para wakil rakyat itu, dengan alasan gedung yang ada tidak layak pakai!" ujar Umar.

"Anggaran itu terkesan dipaksakan, karena pada September 2009 Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah meneliti gedung itu, hasilnya masih layak pakai--cuma perlu perbaikan kecil di bagian tertentu! Lalu belakangan muncul alasan baru, gedungnya miring 8 derajat akibat gempa 7,3 SR di Tasikmalaya--ini juga dibantah PU!"

"Menyedihkan cara DPR memaksakan proyeknya! Terakhir muncul alasan baru lagi, dari ketua DPR, sudah over-capacity--padahal anggota DPR cuma tambah 10 dari priode sebelumnya! Malah, kalau sebelumnya anggota MPR 1000 orang, kini diganti anggota DPD hanya 132 orang!" sambut Amir. "Mereka paksakan gedung yang belum berusia 20 tahun itu dihancurkan, padahal gedung dibangun dengan konstruksi tahan ratusan tahun!
Nafsu gagah-gagahan telah membuat mereka tega melakukan itu, tanpa memikirkan rakyat yang diwakilinya masih melarat compang-camping, sehingga dana gedung yang dihancurkan atau Rp1,8 triliun untuk membangun yang baru lebih afdal buat mengatasi kesulitan hidup rakyat!"

"Itu pun rupanya belum cukup!" tukas Umar. "APBNP 2010 disahkan DPR dalam bentuk blangko kosong, tak ada daftar proyek dan program yang dibiayai dengan jumlah anggaran yang disetujui! Seharusnya, eksekutif mengusulkan proyek dan program, DPR mengkritisi urgensi dan nilai proyek atau program! Tapi kali ini, komisi-komisi DPR dan mitra kerja departemen/BUMN menyusun proyek dan program untuk mengisi anggaran yang telah disetujui! Jadilah semua itu proyek-proyek DPR!"

"Enough is enough!" entak Amir. "Kalangan DPR rupanya tidak menarik pelajaran dari penilaian Transparency Internasional bahwa DPR lembaga terkorup di Indonesia, atau banyaknya anggota DPR masuk bui akibat proyek-proyek DPR--dari penyusunan UU sesuai kepentingan pemesan, sampai alih fungsi lahan hutan!"

"Proyek pembangunan gedung dan blangko APBN bahkan lebih buruk dari proyek-proyek DPR yang menjerumuskan banyak anggota DPR, karena proyeknya terkait langsung kepentingan kalangan DPR! Conflict of interest-nya jauh lebih mencolok!" tegas Umar.

"Maka itu, alangkah baik kalangan DPR introspeksi diri sebelum terlambat, karena selain proyek-proyek DPR mengencundangi hak dan kepentingan rakyat dengan mendahulukan kepentingan para anggota DPR, conflict of interest yang ada mengancam integritas dan kredibilitas--salah-salah bukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemilih,
tapi di muka hukum!"

Selanjutnya.....

"SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam evaluasi keuangan daerah akhir tahun menyebutkan tahun 2009 sebagai tahun hura-hura elite politik menjarah APBD. (Kompas, 7-1)" ujar Umar. "Itu disimpulkan Fitra berdasar hasil pantauan yang luas, termasuk daerah-daerah pemekaran!"

"Evaluasi Fitra itu warning bagi para pengelola anggaran agar lebih berhati-hati, terutama di Provinsi Lampung yang baru menerima DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) APBN 2010 sebesar Rp11,33 triliun!" timpal Amir. "Mengajak berhati-hati itu penting, karena terminologi yang digunakan memberi isyarat terjadi peningkatan drastis dalam bermain anggaran, dari sebelumnya menyunat anggaran untuk bancakan, kini jadi menjarah anggaran untuk hura-hura!"

"Betul-betul drastis!" sela Umar. "Menyunat hanya memotong sedikit ujungnya, bancakan makan bersama dari satu ambeng yang terdiri dari nasi, urap, kerupuk atau rempeyek, dan sebutir telur rebus dipotong dengan benang menjadi delapan atau bahkan 16 sayatan! Sedangkan menjarah, mengambil secara tanpa hak sebanyak mungkin, bahkan digotong beramai-ramai! Lalu hura-hura, pesta pora menghamburkan dana tanpa batas!"

"Itu dia! Evaluasi Fitra yang mencerminkan ada peningkatan drastis gejala korupsi di daerah amat kontras dengan realitas penderitaan rakyat di pelosok daerah yang tak kunjung mentas dari kemiskinan!" tegas Amir. "Untuk mencegah agar gejala itu tidak terjadi, kalangan elite daerah sebaiknya mengurangi kegemaran selalu melihat ke atas! Sebaliknya, perbanyak melihat ke bawah! Lihatlah nasib rakyat yang masih butuh banyak perhatian dan empati, sehingga menumbuhkan keberpihakan dan tekad perjuangan untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang malang! Sebab, kalau lebih banyak melihat ke atas, mendongak terus, pejabat di atas pakai mobil Crown Super-Saloon, bukan saja lantas ikut pakai super-saloon, malah harus melampauinya supaya tampak lebih hebat"

"Kalau pilihan supaya tampak lebih hebat itu yang dilakukan, sudahlah dalam APBD anggaran rutin untuk pejabat dan pegawai jauh lebih besar dari anggaran untuk rakyat, dengan bertambahnya secara signifikan anggaran fasilitas pejabat, dana anggaran untuk rakyat mengkerut jadi jauh lebih kecil lagi!" timpal Umar. "Dengan itu, hura-hura yang dilakukan bukan semata pesta pora makan--yang menghabiskan sekarung beras pun tak seberapa harganya, melainkan hura-hura dengan menghamburkan dana APBD untuk fasilitas pejabat yang mengakibatkan porsi anggaran untuk rakyat kian menciut terus!"

"Tepatnya, menjarah dan hura-hura itu tak harus ditafsirkan harfiah!" tegas Amir.

"Bisa jadi caranya lebih halus, tapi hasil jarahannya justru jauh lebih besar!" ***

Selanjutnya.....