"UCAPAN Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang seolah-olah ia menganjurkan petambak plasma mengambil alih tambak PT AWS (Lampost, 23-5), yang dikhawatirkan oleh Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Johanes Kitono disalahtafsirkan petambak sehingga bisa memancing atau menyulut kerusuhan (Lampost, 24-5), jika ditimbang dengan akal sehat tak logis!" ujar Umar.

"Maksudnya, tak logis seorang menteri membuat pernyataan seperti itu! Karena menteri sebagai sosok pemerintah pasti mengutamakan stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan, jadi tak mungkin bicara senegatif itu!"

"Logikanya begitu!" sambut Amir. "Apalagi Fadel pengusaha, tak masuk akal ia bicara membuat orang salah tafsir dan bertindak destruktif pada perusahaan—bisa dibayangkan kalau perusahaan miliknya diperlakukan seperti itu!"

"Belum lagi eksesnya terhadap iklim usaha dan iklim investasi yang harus dijaga oleh semua pihak agar tetap kondusif!" tegas Umar. "Jadi tak logis dan tak mungkin seorang menteri berkata yang bisa memancing dan menyulut kerusuhan itu!"

"Kemungkinannya, ada orang yang hadir dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan hari Minggu salah kutip ucapan menteri saat menyampaikan kepada wartawan!" tukas Amir.

"Dengan asumsi demikian, tak ada lagi masalah dengan ucapan menteri yang bisa memancing kerusuhan karena ucapan itu tak ada, jadi tak perlu dirisaukan eksesnya!"

"Sebagai jaminan ia tak berkata begitu, jika terjadi kerusuhan di lapangan akibat ucapannya itu, pasti ia membantah pernah menyatakan seperti itu!" timpal Umar.

"Lebih lagi sebagai pemerintah, seorang menteri wajib mengajak semua pihak berpikir konstruktif dan menyelesaikan masalah secara damai dengan menjauhi cara kekerasan!"

"Dalam kasus di pertambakan AWS, dari awal terlihat perusahaan memilih mengalah guna tak terpancing tindak kekerasan!" ujar Amir. "Pabrik diblokir sampai tiga minggu buruh tak bisa kerja hingga berton-ton udang busuk, yang dengan itu mereka dipancing untuk membuka blokir dengan paksa (kekerasan), tapi mereka tak terpancing dan mengalah saja! Lalu pencegatan pasokan benur dan saprotam, mereka tak terpancing melakukan penerobosan paksa dengan kekerasan! Akibatnya, mayoritas plasma mitranya tak bisa berbudi daya, lagi-lagi perusahaaan mengalah dengan memilih jalan antikekerasan—mematikan aliran listrik!"

"Dari tuturanmu itu saja kalau pemerintah—entah tingkat mana pun—mau menyelesaikan masalah AWS, sudah ketahuan apa yang harus dilakukan!" tegas Umar. "Yang dibutuhkan cuma jaminan ketenangan berproduksi! Tak diganggu terus!" ***

Selanjutnya.....

"MESKIPUN lockout—manajemen menutup pabriknya sebagai balasan pada aksi buruh yang kelewat batas—sejauh ini cuma teori, jika tak ada mediator yang bisa meyakinkan PT AWS dengan jaminan mereka bisa beroperasi kembali secara kondusif, tak mustahil AWS akan terpojok pada pilihan terpahit, lockout!" ujar Umar. "Perusahaan ditutup (locked) dan semua pekerja—buruh dan plasma—harus keluar (out) dari areal perusahaan!"

"Apa bisa begitu?" potong Amir.

"Kan teorinya ada, berarti lockout alternatif yang selalu tersedia!" jawab Umar.

"Saat perusahaan sudah merasa kondusif untuk kembali beroperasi kelak, dilakukanlah rekrutmen baru yang sama sekali tak ada kaitan dengan kontrak kerja lama yang pernah ada! Seleksi dilakukan secara profesional, yang memenuhi syarat diterima!"

"Tapi sukar melakukan lockout PT AWS, khususnya untuk mengeluarkan semua pekerja, termasuk plasma, dari areal perusahaan karena lokasinya telah menjadi kampung dengan pemerintahan formal!" timpal Amir. "Kecuali AWS bisa membuat modus seperti bedol desa untuk transmigrasi! Artinya, tempat penampungan mereka di luar kompleks disiapkan perusahaan!"

"Semua itu soal teknis!" tegas Umar. "Kalau AWS memilih lockout, sebagai pemilik perusahaan, tak ada pihak lain yang bisa melarangnya! Mungkin saja akan muncul gugatan ini-itu, kalau AWS sudah bulat tekadnya untuk lockout, segala tetek bengek itu konsekuensi kecil atas pilihannya!"

"Kok malah kau yang terkesan ngotot banget mau me-lockout PT AWS?" entak Amir.

"Kita kan membahas kemungkinan terburuk konflik AWS yang telah menghentikan operasi perusahaannya sejak 7 Mei!" kilah Umar. "Warga Lampung juga harus mengkaji kemungkinan terburuk itu, di mana dengan satu lembar SK direksi PT AWS saja, lebih dari 10 ribu orang di kawasan eks Dipasena langsung kehilangan mata pencarian! Jika sebanyak itu orang seketika jadi penganggur, ekses negatifnya tak bisa diremehkan!"

"Aku paham maksudmu!" timpal Amir. "Tokoh-tokoh Lampung tak layak lagi untuk tetap cuek bebek pada krisis yang terjadi di AWS! Bahkan, ini menjadi contoh bagaimana kita warga Lampung memperlakukan investasi! Selain nasib 10 ribu lebih tenaga kerja dipertaruhkan, kapasitas warga Lampung menerima investasi besar juga sedang diuji! Apa kata dunia kalau tenaga kerja sebanyak itu kucar-kacir dan investasi besar kalang kabut tak bisa kondusif!" ***

Selanjutnya.....

"PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), pengelola usaha pertambakan udang eks Dipasena, lewat siaran pers menyatakan terpaksa akan menghentikan aktivitas operasional perusahaannya akibat iklim investasi sudah tak kondusif oleh aksi premanisme yang terus-menerus dari oknum-oknum Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu—P3UW!" ujar Umar. "Untuk itu, perusahaan inti tidak lagi melanjutkan pemberian pinjaman biaya hidup bulanan plasma, menghentikan persiapan tebar dan tebar benur, serta menunda pembayaran SHU (sisa hasil usaha), dan mulai 7 Mei aliran listrik ke seluruh wilayah pertambakan dihentikan!"

"Aksi seperti apa yang dilakukan oknum P3UW hingga PT AWS memutuskan demikian?" tanya Amir.

"Dalam siaran pers disebutkan rangkaian aksi P3UW dari Mei 2009 sampai April 2011," jawab Umar. "Pada 5—26 Januari 2011 demo lanjutan disertai pemblokiran fasilitas-fasilitas vital perusahaan, operasional perusahaan lumpuh beberapa pekan! Sejak April 2011, penghadangan pengiriman benur dan sarana produksi tambak!"

"Maaf, aku geli!" sambut Amir. "Perusahaan beraset puluhan triliun—Dipasena diambil alih terkait dengan kewajiban Syamsul Nursalim Rp37 triliun—terpaksa menyerah berhenti operasi hanya akibat tekanan premanisme! Ini kejadian kedua di Lampung setelah PT Tris Delta Agrindo di Padangratu, yang terpaksa menutup dan meninggalkan pabrik nanas dengan ribuan hektare kebun nanas!"

"Kok geli, kan tidak lucu!" entak Umar. "Kalau investasi kelas triliunan diganggu terus-menerus sampai akhirnya hengkang, apa lagi yang bisa diharapkan investor besar di negeri ini, lebih-lebih provinsi ini? Apa yang lucu negeri jadi seperti tak bertuan, hukum dieliminasi oleh premanisme?"

"Investasi triliunan di negeri tak bertuan bisa lucu, tapi juga membuat miris!" timpal Amir. "Apa tak miris, 7.000-an plasma yang selesai revitalisasi dari total 9.150 plasma, akhirnya tak bisa bertambak dan tak lagi mendapat biaya hidup dan natura bulanan! Sejumlah itu pula istri, adik, atau keluarga plasma yang selama ini bekerja pada inti di pabrik atau lapangan ikut kehilangan sumber penghidupan! Apalagi tanpa listrik, pengolahan air untuk bertambak tradisional juga jadi sukar!"

"Pokoknya jadi lebih banyak masalah dengan perusahaan inti menghentikan aktivitasnya!" tegas Umar. "Salah satunya ekspor udang Lampung yang sempat mulai pulih ke puncak produksinya, tanpa eks Dipasena yang terbesar di Asia, ekspornya akan menurun kembali! Ini bisa berdampak signifikan pada nilai ekspor, sekaligus PDRB dan pertumbuhan ekonomi Lampung!" ***

Selanjutnya.....