"ARIF Rohmana, guru SMP 2 Cimanuk, Pandeglang, Banten, sempat ditahan 18 jam oleh Polda, akibat SMS-nya ke Ibu Negara bernada mengancam!" ujar Umar. "Pasalnya, ganti rugi dari PLTU Labuhan atas saluran udara tegangan ekstratinggi (SUTET) yang melintasi rumahnya tak memadai!"
"Soal begitu sampai ke Ibu Negara?" sela Amir.

"Awalnya si dia SMS ke pejabat PLTU! Berulang SMS tak dapat tanggapan! Lalu ke bupati, ke gubernur! Semua, tak dapat tanggapan!" jelas Umar. "Lalu Agustus tahun lalu, ia dapat nomor Ibu Negara dari temannya yang pernah ikut pengajian. Saat itu Ibu Negara memberi nomor hape-nya kepada jemaah, kalau ada masalah supaya SMS ke nomor itu! Ia pun SMS ke nomor itu! Ternyata tak dapat tanggapan. Dia ulang-ulang, tetap tak ditanggapi!

Akhirnya ia frustrasi, tak tahum engadu ke mana lagi, ia kirim SMS bernada mengancam itu!"
"Bagaimana bunyi ancamannya?" potong Amir.

"Menurut Koran Tempo (1-9), bunyinya, 'Terompet sumber malapetaka masyarakat Labuan telah kau bunyikan, mulai sekarang kaulah target kami selanjutnya!" tutur Umar. "SMS itu ia kirim tahun lalu, tapi baru sekarang direspons! Ia dibebaskan setelah meminta maaf pada keluarga Presiden!"

"Pasti berkat maaf keluarga Presiden, motifnya juga cuma frustrasi, ia dibebaskan Polda. Tanpa itu, mengancam keluarga Presiden adalah kasus sangat serius!" timpal Amir. "Kita angkat salut pada keluarga Presiden yang cepat memaafkan, sehingga sang guru bisa kembali keluarganya! Kasus ini pelajaran bagi kita, agar tak sembarang mengirim SMS ke presiden dan keluarga!"

"Tapi Presiden kan membuka jalur hotline bagi warga, siapa pun, dipersilakan menyampaikan keluhannya melalui SMS ke nomor 9949 dan surat ke Kotak Pos 9949, Jakarta 10000!" entak Umar. "Guru itu mengirim SMS juga lewat nomor yang diberikan Ibu Negara sendiri di pengajian!"
"Memang!" sambut Amir. "Karena itulah keluarga Presiden juga cepat memaafkan!"

"Maksudku, kenapa kalau Presiden membuka jalur hotline dan Ibu Negara memberikan nomor untuk menyampaikan keluhan, SMS warga berulang-ulang tak ditanggapi sehingga frustrasi?" tegas Umar. "Pangkal masalahnya di situ! Bahwa Presiden dan Ibu Negara sibuk, semua maklum! Karena sibuk, tak sempat menanggapi keluhan rakyat dari seantero Tanah Air, sebaiknya jangan buka hotline! Akibatnya, ketika keluhan yang disampaikan berulang-ulang tak ditanggapi, bisa membuat rakyat jadi frustrasi--seperti sang guru!"

"Dari nasib buruk guru itu, bukan Presiden yang harus menutup hotline-nya!" ujar Amir. "Tapi rakyat yang harus menarik pelajaran! Hotline itu untuk masalah-masalah sangat penting, bukan hal-hal tetek-bengek begitu! Seperti kasus SUTET, bukan ke presiden, tapi gugatan ke pengadilan! Putusan pengadilan justru lebih mengikat PLTU!" ***

Selanjutnya.....

"KENAPA televisinya dimatikan?" tanya Umar. "Tak tega melihat warga
Indonesia--TKI--disiksa polisi Malaysia, ditinju, diterjangi sekeras-kerasnya, setelah terkapar tak berkutik diinjak dan disepaki lagi! Rekaman 'prosesi' penyiksaan itu ditayang ulang berhari-hari oleh televisi nasional kita!"

"Semula saya iba pada yang disiksa! Aneh, lama-kelamaan menyaksikan tayangan itu hatiku justru tersayat melihat polisi Malaysia yang menyiksa, perilakunya tak terlihat lagi selayaknya manusia, telah berubah buas seperti binatang!" jawab Amir.

"Jika rekaman itu asli, jelas kita prihatin karena saudara serumpun kita telah berubah sifatnya, lebih menonjolkan perilaku hewani!"

"Mungkin saudara serumpun kita itu ingin membuktikan kebenaran filsafat Nietzche, naluri manusia

itu jembatan antara yang insani dan hewani!" tegas Umar. "Jadi perlu dibahas, kenapa watak saudara serumpun kita bergeser semakin mengaktualkan naluri hewaninya?"

"Ada dua faktor pendorong ayunan pendulum naluri ke dua sisinya, yang insani dan hewani!" jawab Amir. "Pertama bersifat personal, intinya lepas kontrol atau lupa
diri. Ini bisa akibat mabuk, baik mabuk obat terlarang atau alkohol, maupun mabuk atau lupa diri karena sukses! Sebaliknya, juga bisa akibat tekanan beban hidup yang berat, lazim disebut stres! Sedang faktor kedua, bersifat sistemik dalam masyarakatnya, seperti kaum Nazi, atau sistem totaliter lainnya!"

"Huahaha..!" Umar terbahak. "Untuk saudara serumpun kita di Malaysia itu,kayaknya terdorong kedua faktor--personal dan sistemik--sekaligus! Secara personal mabuk sukses ekonomi, jadi sombong dengan memandang rendah sesama manusia yang melarat--warga Indonesia yang merantau ke negerinya mencari sesuap nasi!
Secara sistemik, karena negerinya menerapkan Internal Security Act--ISA--di mana polisi dan aparat penguasa lainnya bebas menangkap dan menahan siapa saja yang dicurigai tanpa batasan-batasan hukum yang mengacu hak-hak asasi manusia! Dengan begitu bisa ditebak, kenapa bandul nalurinya sering mudah mengayun ke sisi yang hewani--karena telah terjadi sinergi antara faktor personal dengan faktor sistemik!"

"Kalau sudah begitu, justru kita yang harus bisa memosisikan diri secara lebih tepat dalam segala bentuk hubungan dengan saudara serumpun itu!" tegas Amir. "Karena, watak yang terbentuk oleh sinergi faktor personal dan sistemik itu tak mudah diubah!
Jadi, kitalah yang wajib menyumblimkan diri dengan berusaha sekuat daya untuk menjaga diri agar bisa bertahan pada naluri insani yang mulia, selalu sadar dalam kewarasan! Kalau kita ikut berperilaku kekerasan, seperti semangat konfrontatif yang dikobarkan, derajat kita justru jatuh--ikut melampiaskan naluri hewani seperti mereka! Itu bukan watak dan sifat dasar kita!"

Selanjutnya.....

“DALAM pidato di DPR, Presiden SBY menyatakan tujuh prioritas APBN 2010 yang terangkai dalam tiga pro—kemiskinan (poor); pengangguran (employment), dan pertumbuhan (growth),” ujar Umar. “Pertama, sektor riil dijaga tetap bergerak dan didorong tumbuh dengan insentif fiskal. Kedua, mencegah gelombang PHK, sambil terus menurunkan angka pengangguran. Ketiga, menjaga stabilitas harga. Empat, menjaga dan meningkatkan daya beli rakyat lewat penurunan tarif pajak perorangan, peningkatan batas pendapatan kena pajak, penurunan harga BBM, menaikkan gaji PNS/TNI, pemberian BLT. Lima, melindungi warga miskin. Enam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Dan tujuh, pertumbuhan ekonomi dipertahankan tetap tinggi, 4 sampai 4,5 persen!”

“Trilogi propoor, proemployment, dan progrowth itu bahasa teknokratis yang fasih di lidah politisi dalam retorika! Ungkapan itu mengena di hati kaum melarat, tapi dalam praktek lebih mendekati piece meal engineering—rekayasa cemilan, makanan kecil!” sambut Amir. “Retorika itu ditempuh negara berkembang yang gagal menjalankan strategi pembangunan lewat suatu perencanaan jangka menengah-panjang, social engineering! Propoor, proemployment, progrowth itu pun jadi pekerjaan menggocek bola anggaran yang bersifat short-cut—main operan pendek! Hasilnya sekadar menampilkan etalase-etalase contoh sukses yang sifatnya terbatas pada fokus penggocekan anggaran, tak mencerminkan realitas seluruh rakyat!”

“Tapi itu ditempuh akibat ekonomi global rentan goncangan multidimensi, hingga setiap

kali semua pelaku dituntut melakukan penyesuaian!” tegas Umar. “Sekaligus, itulah watak ekonomi liberal, yang menghindari perencanaan jangka panjang karena sering justru menjadi kaku, tidak lentur terhadap perubahan!”

“Tapi dengan model cemilan itu, negara-negara berkembang hanya mampu jadi hilir dari industri negara maju!” timpal Amir. “Sebab, tanpa strategi jangka panjang suatu negeri tak bisa membangun industri dasar, tak gigih riset membangun industri terapan, karena watak piece meal engginering berorientasi sebagai kosumen akibat berpacu di lahan praktis dan pragmatis! Lebih celaka lagi, akibat pragmatisme itu, sektor-sektor strategis di negerinya, mulai sektor keuangan/modal, sampai pertambangan dan energi, praktis dikuasai asing!”

“Itu dia, bagaimana mau membangun industri dasar kalau kapital dan sumber mineral-energinya dikuasai asing?” entak Umar. “Mau buat logam lempengan bahan bakunya harus impor setengah jadi, termasuk logam yang mineral mentahnya dikeruk dari negeri sendiri! Artinya, propoor, proemployment, dan progrowth lewat mengutak-atik anggaran itu pilihan paradigma terakhir—satu-satunya jalan yang bisa ditempuh!” ***

Selanjutnya.....

"SELURUH pengangkatan tenaga honorer selesai tahun ini! Begitu ditegaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi!" ujar Umar. "Sekilas ucapan itu menggembirakan, karena bisa berarti semua guru honorer akan diterima menjadi PNS! Tapi kalau disimak lebih jauh, 2009 ini untuk tenaga honorer di seluruh negeri tersedia 78.576 formasi, padahal menurut data Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) di Lampung saja terdapat lebih 50 ribu orang guru honorer, justru kekhawatiran yang mencekam--bukan mustahil banyak guru honorer yang bakal terlewatkan dari pengangkatan jadi PNS!""Kekhawatiran itu memang bisa timbul dengan penegasan seluruh pengangkatan tenaga honorer selesai 2009!" sambut Amir.

"Sebab, formasi yang disediakan masih jauh lebih kecil dari tenaga honorer yang belum diangkat! Apalagi jika tenaga honorer dimaksud termasuk di daerah pemekaran yang jumlahnya cukup besar!""Maka itu, alangkah baiknya jika pembatasan waktu untuk pengangkatan tenaga honorer pada 2009 itu dikoreksi!" tegas Umar. "Bukan cuma guru honorer yang bisa khawatir bakal lebih sulit mengharapkan pengangkatan jadi PNS di masa depan, tapi juga banyak jenis tenaga honorer lainnya! Konon lagi pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah cenderung kian ramai, salah satunya justru dengan modus agar mendapat prioritas jika ada pengangkatan PNS!"

"Terpenting, bagaimana hak sama setiap tenaga honorer untuk diangkat jadi PNS tetap dijaga!" timpal Amir. "Semua menyadari kemampuan keuangan negara terbatas untuk mengangkat semua tenaga honorer sekaligus! Tapi de facto semua tenaga honorer--terutama guru--memang dibutuhkan pada tempat bertugasnya sekarang, menjadi dasar untuk tidak tergesa membatasi waktu pengangkatan bagi mereka!""Sejalan dengan itu, pembukaan jalur-jalur lain dalam penerimaan PNS jelas menggembirakan, seperti jalur sekretaris desa dan jalur umum, sejauh jalur-jalur lain itu tak mengurangi formasi pengangkatan tenaga honorer guru yang sebagian besar telah menunggu cukup lama!" tegas Umar.

"Pengangkatan jadi PNS merupakan tumpuan harapan terpenting bagi guru honorer yang rela berkorban menderita berkepanjangan dengan kebanyakan hanya menerima honor antara Rp200 ribu sampai Rp400 ribu per bulan!""Namun demikian, pernyataan Meneg PAN soal batas waktu pengangkatan tenaga honorer pada 2009 itu bisa dipahami!" sambut Amir. "Itu batas waktu mandat buat Kabinet Indonesia Bersatu! Tentu mandat baru lagi bakal diberikan untuk masa bakti kabinet berikutnya! Termasuk mandat untuk mengangkat tenaga honorer jadi PNS, yang mungkin tak akan pernah tuntas dilakukan!" ***

Selanjutnya.....

PEGAWAI baru yang fresh from oven--baru lulus--tercengang dalam rapat merumuskan pokok-pokok materi promosi perusahaannya.

"Maksudnya, untuk pelaksanaan CSR--corporate social responsibility--yang hanya lima persen dari net profit, dipromosikan untuk corporate image dengan biaya sebesar 10 persen dari proyeksi hasil penjualan periode yang sama?" tanya pegawai baru itu. "Apa tak jadi jauh lebih besar biaya promosi dari realisasi CSR-nya itu sendiri?"

"Itu masih jauh lebih mendingan, ada dana CSR yang benar-benar dibagikan kepada rakyat yang membuuhkan di lingkungan bisnis kita!" jawab kepala divisi public relation. "Bandingkan dengan pemerintah yang tak merehabilitasi kerusakan tanggul dan jaringan irigasi, jalan ke sentra-sentra produksi, bahkan selalu gagal mengatasi kesulitan petani mendapatkan pupuk dan saprodi setiap musim tanam, tahu-tahu mengklaim dengan iklan bertubi-tubi siang-malam di semua saluran televisi bahwa surplus produksi beras itu prestasi pemerintah! Bahkan, bibit unggulnya pun hasil penangkaran perusahaan swasta!"

"Apalagi kalau yang kita promosikan hasil dari CSR perusahaan kita selama lima tahun terakhir, dengan bukti nyata kebangkitan banyak usaha baru baik berupa industri rumah tanggan maupun jajaran ratusan warung yang semarak sepanjang jalan dekat pabrik kita!" timpal wakil kepala divisi. "Sehingga, manfaat dari promosi kita bukan cuma pembagian CSR semata, melainkan juga mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti langkah kita membagikan CSR kepada warga di lingkungan usahanya!"

"Tapi mungkin, iklan klaim pemerintah itu untuk dibaca bahwa tanpa pemerintah berbuat apa-apa pun atau dengan tidur saja pun produksi beras bisa surplus!" tukas pegawai baru. "Konon lagi kalau pemerintah berbuat sesuatu, pasti hasilnya akan lebih baik lagi! Maka itu, berilah kesempatan kepada pemerintah sekarang untuk berkuasa satu periode lagi agar sempat berbuat lebih baik!"

"Justru pemerintahan tidur itu suatu kondisi ideal yang didukung dalam sistem laissez-faire!" tegas kepala divisi. "Karena dengan begitu, hukum alam atau juga lazim disebut Sunatullah berjalan lebih efektif! Betapa, campur tangan kekuasaan manusia yang sarat kepentingan khusus malah sering mengganggu proses hukum alam--hutan ludes, perut bumi kopong isi hasil tambangnya habis disedot!"

"Kalau begitu, bisa jadi di balik klaim prestasi pemerintah itu yang mendasarinya justru paham laissez-faire!" timpal pegawai baru. "Klaim itu jadi sah 200 persen!"

"Tapi fungsi pelayanan pemerintah harus tetap dijalankan, dong!" tegas kepala divisi. "Tanggul-tanggul dan irigasi, jalan ke sentra produksi direhabilitasi, lalu distribusi pupuk juga dibuat lancar hingga tak lagi menyusahkan petani seperti musim-musim tanam yang lalu! Jadi, klaimnya sebanding dengan realisasi kerjanya!" **

Selanjutnya.....