"WAKIL Presiden Budiono dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) membicarakan masalah konflik bernuansa agama yang sesungguhnya berlatar kesenjangan ekonomi!" ujar Umar. "Kata Wapres, kesenjangan ekonomi yang terjadi pada umat Islam itu akibat hasil pembangunan belum merata menetes ke seluruh lapisan masyarakat! Karena itu, perlu pemberdayaan umat melalui pemerataan ekonomi untuk menutup peluang konflik tersebut!" (Kompas, [7-10])

"Ketua MUI Slamet Effendy Yusuf yang ikut dalam rombongan Ketua Umum MUI Sahal Mahfudh itu menyatakan hal seperti itulah yang sering digeneralisasi sebagai konflik agama!" timpal Amir. "Ia memberi contoh, suatu kawasan yang sebelumnya dihuni satu komunitas agama kemudian berubah setelah menjadi hunian baru! Warga asli yang tergusur tetap miskin, sedang penghuni baru dari kelompok kaya kebetulan sebagian besar beda agama! Jadi latar konflik sesungguhnya kesenjangan ekonomi!"

"Masalah utamanya memang kesenjangan! Tapi sejauh ini, masalah kesenjangan itu pun tidak dicarikan solusi sosial budaya, tapi lebih dengan usaha meneteskan kemakmuran pada kelompok miskin yang dasar bernasib malang, lebih setengah abad usaha itu dilakukan berbagai rezim, kemakmuran tak kunjung menetes juga!" tegas Umar. "Pokok masalahnya, karena kemakmuran sejak zaman Belanda selalu enklave—ditembok tinggi secara fisik dan ekonomis—tak kunjung diruntuhkan seperti tembok Berlin! Selain tembok nyata yang memagari real estate kelas atas dari warga sekitarnya, bahkan tembok dalam tembok alias cluster, warga pinggiran dijadikan momok sumber gangguan, secara ekonomis warga kompleks mewah beli sayur dan buah dari supermarket, bukan dari warga sekitar!"

"Dari gambaran itu yang terlihat malah bukan lagi kesenjangan ekonomi, intinya malah kesenjangan budaya!" timpal Amir. "Kesenjangan budaya itu mencolok justru di puncak kemakmuran, seperti Freeport dan sekelasnya, di sekitarnya selalu terdapat kelompok warga termiskin yang amat kontras secara budaya! Kontras nian, jika warga miskin memulung sampahnya saja pun, ditembak satpam!"

"Jadi terlihat, mengatasi kesenjangan ini tak akan cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar menetes ke kaum miskin, karena saluran rembesannya tumpat!" tegas Umar. "Jadi harus membuka sumbatannya lewat dakwah dengan ajaran moral rasa senasib sebangsa terutama pada pihak yang enklave! Tentu bukan sembarang dakwah, tapi dakwah seperti para wali yang menyatukan umat secara budaya!" ***

Selanjutnya.....

"BENTROKAN warga, dari antarkelompok sampai berbau SARA, belakangan ini kian marak!
Terakhir dua malam lalu terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat, yang mengambil korban jiwa dan menghanguskan puluhan rumah dan toko warga yang tak tahu ujung pangkal masalahnya!" ujar Umar.

"Ironis, kalau di Papua upacara bakar batu sebagai akhir dari konflik, sesampai Jakarta bakar-bakaran justru dijadikan klimaks konfliknya!"

"Memprihatinkan, semangat kewargaan--warga dusun anu, warga asal anu, warga berjaket anu--yang berakar silaturahmi, ikatan kekerabatan, dan solidaritas, telah berubah menjadi karang-karang tajam yang saling berbenturan satu dengan lainnya!" sambut Amir.

"Apa sebenarnya yang terjadi di balik perubahan drastis bahkan berbalik dari sifat ideal kewargaan itu?"

"Tampaknya ada dua hal yang bersinergi memutar balik sifat-sifat baik kewargaan itu menjadi amuk massa!" timpal Umar.

"Pertama frustrasi massa akibat kesulitan hidup, terutama penderitaan oleh impitan struktural yang tak tahu kemana harus mereka lampiaskan! Kondisi itu membuat warga mudah dan cepat gelap mata! Kedua, semakin rendahnya kepercayaan terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian masalah! Maka itu, ketika terjadi gesekan dan benturan dengan kelompok lainnya, suatu kelompok warga merasa kelompok yang bergesekan dengan mereka itulah penyebab penderitaan mereka!
Demikian pula sebaliknya! Dan karena kedua pihak sama-sama tak percaya lembaga hukum untuk menyelesaikan masalah mereka, tak terelakkan keduanya memilih saling serang, baku bakar, dan baku bunuh!"

"Berarti pokok masalahnya frustrasi massif dan kurangnya kepercayaan mereka kepada lembaga hukum sehingga main hakim sendiri!" tegas Amir. "Untuk itu perlu disimak frustrasi seperti apa yang dominan di kalangan massa! Orang bisa frustrasi ketika harapan yang ia kejar dengan jungkir-balik dan banting tulang tak kunjung tercapai!
Harapan apa yang berlarut-larut tak kunjung tercapai itu?"

"Antara lain harapan yang bertubi-tubi ditaburkan politisi saat pemilu, juga saat pilkada!" jawab Umar. "Karena pemilu dan pilkada frekuensinya secara berjenjang cukup tinggi, harapan yang dihamburkan juga semakin ke ubun-ubun! Sedang realisasinya, wallahualam!"

"Kalau begitu, yang dibutuhkan adalah usaha menggugah kesadaran warga agar bangkit dari mimpi-mimpi indah ciptaan para pemimpin dan politisi!" timpal Amir.

"Janji-janji politisi itu boleh didengar, tapi jangan disimpan dalam hati, diimpikan dalam tidur! Kalau dipenuhi syukuri, tapi jangan terlalu diharap, bisa bikin frustrasi!"

Selanjutnya.....

"KONFLIK semakin terbuka antara kekuatan politik Blok (opsi) A dengan Blok (opsi) C," ujar Umar. "Setelah kemenangan Blok C dalam voting angket Century di DPR, dalam satu serangan balik Blok A, 19 anggota DPR 2004--2009 dari PDIP terjerat kasus suap pemilihan deputi senior gubernur BI!"

"Itu melangkapi serangan Blok A di masa kerja Pansus, soal tunggakan pajak ke arah Golkar, dan L/C fiktif ke arah PKS!" sambut Amir. "Intinya, saling mendelegitimasi lawan politik! Hasil voting Century mendelegitimasi Blok A yang berkuasa dengan menyebut 'ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century', serangan baliknya mendelegitimasi PDIP dengan 19 anggota DPR fraksinya terlibat suap!"

"Lantas apa yang diperoleh rakyat dari konflik terbuka antarblok politik itu?" potong Umar.

"Rakyat mendapat kesan, tak ada blok politik yang benar-benar bersih!" tegas Amir. "Semua blok berusaha keras membuktikan politik itu kotor!"

"Jika Blok C kini cenderung defensif atas serangan Blok A, apa mungkin Blok C membangun serangan baru dengan melanjutkan hasil angket Century menuju pernyataan pendapat DPR?" tanya Umar.

"Kemungkinan itu selalu ada!" jawab Amir. "Tapi kuorum untuk itu tiga per empat jumlah anggota dan usulan disetujui oleh tiga per empat yang hadir, layak membuat mereka tidak buru-buru! Apalagi dari kubu Blok C, Ketua Golkar Prio Budi Santoso sudah menyatakan, kalau menuju pemakzulan Golkar tak ikut!"

"Berarti, Blok C akan lebih banyak defensif karena komposisi untuk serangan baru belum memadai?" tukas Umar. "Jika serangan baru Blok A bertubi-tubi, Blok C akhirnya bisa kalah telak!"

"Blok A yang sedang berkuasa, dengan diskresi (kewenangan efektif) luas dan besar, dalam konflik jeblos-jeblosan memang di atas angin, unggul dalam segala hal!" tegas Amir.

"Namun, dengan inti konfliknya delegitimasi lawan politik, jika hasil hak angket yang negatif bagi Blok A itu tak ditindaklanjuti, proses delegitimasi akibat pembusukan politiknya berkepanjangan! Lain hal jika dilanjutkan dengan final kemenangan Blok A, pembusukan itu terhenti dan baunya hilang!"

"Berarti, seyogianya Blok A yang berkepentingan melanjutkan proses hak angket itu!" timpal Umar. "Tapi, akibat trauma babak belur di hak angket, justru Blok A yang mengganjal kelanjutannya--tak peduli proses delegitimasinya berkepanjangan! Sebab, dengan diskresi Blok A yang luas dan besar bisa membuat lawan jadi lebih busuk, akhirnya rakyat akan tutup hidung dari yang terbusuk!"

Selanjutnya.....