"LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus Bank Century dengan memeriksa Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres dan Menkeu Sri Mulyani di kantornya, Depkeu, menyulut pro-kontra politisi di DPR!" ujar Umar. "Soal tempat pemeriksaan itu dihebohkan karena diskriminatif--anggota DPR diringkus--dan secara psikologis berpengaruh pada KPK!"

"Protes itu bisa dipahami! Namun, sejauh aturan hukum membenarkan, hak KPK menentukan di mana pun pemeriksaan dilakukan!" sambut Amir. "Terpenting substansi pemeriksaan, jika KPK tidak konsisten dengan inti masalah sesuai putusan DPR--ada indikasi penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century, publik bisa bereaksi! Jadi, kawalan publik atas kelanjutan kasus Century harus jadi pertimbangan KPK!"

"Kecurigaan yang apriori kepada KPK itu justru lebih berpengaruh secara psikologis terhadap juru periksa KPK!" tegas Umar. "Dengan beban mental yang tumpang-tindih itu, KPK jadi lebih tertantang untuk membuktikan diri tetap lurus dalam menjalankan tugas! Dilihat dari sisi itu, pilihan tempat pemeriksaan oleh KPK itu harus diberi dukungan lebih kuat, agar hasil pemeriksaannya memenuhi substansi yang diharapkan! Hingga, pilihan tempat pemeriksaan oleh KPK itu menjadi blessing in disguise--mencapai tujuan dengan menyenangkan pihak yang diperiksa!"

"Untuk masuk kasus Bank Century KPK memang sangat berhati-hati!" timpal Amir.

"Selain gelar perkara berulang-ulang, untuk sampai tahap meminta keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini menjabat Wapres dan Ketua KSSK yang menteri keuangan Sri Mulyani, KPK lebih dahulu meminta keterangan lebih 70 orang yang terkait kasus tersebut! Jadi, tahapan memeriksa Wakil Presiden dan Menkeu itu bisa dilihat sebagai jenjang proses menuju ke puncak atau klimaks penyingkapan kasus yang mendapat perhatian besar publik itu!"

"Dengan begitu, lebih tepat jika diberi kesempatan menjalankan tugasnya dengan ketenangan buat KPK dalam memeriksa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani yang akan dimulai hari ini!" tegas Umar. "Sebagai negara besar layak jika kita semakin kaya dengan ragam pengalaman dalam segala hal! Lebih-lebih dalam kasus bailout Bank Century, di mana pihak pemerintah sampai sejauh ini tetap berkukuh tidak ada masalah, meski DPR lewat proses kerja pansus yang panjang telah meyakini indikasinya! Karena itu, selayaknya kita dukung KPK untuk bekerja sebaik-baiknya membuktikan di jalur hukum mana yang benar!"

Selanjutnya.....

"SETELAH Presiden SBY, Kamis malam, menyatakan kebijakan bailout Bank Century sudah tepat untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari dampak krisis global, Boediono, Jumat, menyatakan tidak akan mundur dari jabatan Wapres!" ujar Umar. "Tiga alasan Boediono: Ia tak mau dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang lari dari tanggung jawab! Tak mau melecehkan rakyat yang telah memberi suara (memilihnya dalam pilpres). Dan, tak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkannya!"

"Alasan Boediono itu rasional!" sambut Amir. "Masalahnya, kalau ia tak mau mundur atas kesadaran sendiri, apakah mungkin ia dipaksa mundur dengan mekanisme konstitusional lewat proses pemakzulan?"

"Kemungkinan melengserkan Boediono terlalu kecil peluangnya!" tegas Umar. "Pada langkah awalnya dengan skor voting skandal Century 325 lawan 212, usaha oposisi melanjutkan keputusan DPR terkait hak angket Bank Century dengan memproses pengeluaran pernyataan pendapat DPR terkesan tidak sulit. Tentu, kalau kekuatan oposisi itu bisa terkonsolidasi! Bahkan seandai Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan kelanjutan gugatan DPR ke MPR! Di lembaga tertinggi negara ini, ketika DPR dan DPD digabung, tak mudah meraih kuorum 3/4 dari 692 anggota MPR! Belum lagi dengan 2/3 dari anggota MPR yang hadir harus menyetujui voting pemakzulan!"

"Kenapa kuorum dan hasil voting MPR menurut kamu sukar tercapai?" kejar Amir.

"Karena, meski anggota DPD sekarang sudah diisi kader partai, kekuatan nonpartisan cenderung masih dominan!" tegas Umar. "Itu berarti, gejala di DPR tak mudah dilanjutkan di MPR! Lebih lagi, para senator kita--anggota DPD--tak terkelompok dalam fraksi-fraksi seperti di DPR, lobi terhadap orang per orang yang tanpa ikatan disiplin kepada partai, diperkirakan bisa lebih mudah!"

"Belum tentu! Para senator yang harus menjaga dukungan suara rakyat secara langsung terhadap dirinya pada pemilu mendatang, bisa lebih alot dilobi!" timpal Amir. "Kalau saya, justru MK yang mungkin sulit meloloskan usaha pemakzulan! Alasannya, terlepas dari penyimpangan oknum-oknum lain dalam kasus Century, khusus untuk Boediono tampaknya tak mudah dibuktikan bersalah terkait pasal-pasal pemakzulan!"

"Menurut saya di MK justru bisa lolos, karena KPK juga memproses kasus sama terhadap orang-orang lain!" tegas Umar. "Dengan diproses KPK, apalagi didukung hasil audit investigasi BPK, besar kemungkinan akhirnya memuaskan rakyat! Jika proses di KPK begitu, apa mungkin untuk kasus sama putusan MK berbeda?" ***

Selanjutnya.....

"PUBLIK--direpresentasikan massa kritis dari berbagai elemen masyarakat dari mahasiswa sampai buruh, tani dan warga miskin kota--lewat Gerakan 28 Januari di seantero negeri terbukti mampu membangun barisan oposisi nonformal bagi pemerintahan SBY-Boediono yang monolitis!" ujar Umar. "Kekuasaan monolitis dengan koalisi partai berkuasa 76 persen suara di parlemen--lebih tiga perempat--itu, membuat kekuatan pengimbang di parlemen jadi kurang efektif, publik harus membangun kekuatan pengimbang di luar struktur formal!"

"Dari jumlah demonstran dan keanekaragaman elemen masyarakat yang ikut demonstrasi pada 28 Januari 2010--100 hari pemerintahan SBY--Boediono--jauh lebih besar dibanding demo Hari Antikorupsi 9 Desember 2009, usaha publik membangun barisan oposisi nonformal cukup berhasil!" timpal Amir. "Untuk itu, makna oposisi nonformal perlu dipahami, hal yang hadir sebagai tuntutan realitas justru untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dari monolitisme absolut!"

"Pertama layak diperhatikan, mahasiswa dan beraneka elemen masyarakat yang ikut Gerakan 28 Januari merupakan pihak penegak perjuangan reformasi, sehingga barisan oposisi nonformal ini bangkit sebagai kewajiban mengawal kelanjutan perjuangan reformasi!" tegas Umar. "Kewajiban itu muncul sebagai tuntutan sejarah, setelah reformasi hasil perjuangan mereka itu kemudian lebih didominasi partai politik, yang oleh partai-partai politik itu dikembalikan menjadi monolitis lebih parah dari era Orde Baru dengan mayoritas tunggal 66-70 persen--kini malah 76 persen!"

"Artinya, sistem formal demokrasi telah terjebak dalam kapsul kekuasaan elite menjurus monolitis, menyimpang dari semangat reformasi dan bahkan kembali ke pola lebih buruk dari Orde Baru yang sebelumnya dikoreksi oleh reformasi! Maka itu, perjalanan sejarah memang harus diluruskan dengan gerakan ekstraparlementer seperti yang dipakai sebelumnya!" timpal Amir. "Bertolak dari situ, pemaknaan gerakan oposisi nonformal ini juga harus kembali pada hakikat semula, yakni sebagai kekuatan moral--moral forces!"

"Itu sejalan kebangkitan kembali gerakan moral forces tersebut, yang utamanya dibidani oleh memuncaknya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, mulai kasus Prita Mulyasari, kasus cicak lawan buaya, dan skandal Bank Century!" tegas Umar. "Terpenting, orientasi moral forces bukan kekuasaan, tapi kualitatif pada tuntutan! Karena itu, membesar atau mengecilnya gerakan moral forces tergantung pada akomodasi politik formal dalam mengakomodasi tuntutannya! Jika tuntutannya semakin banyak diakomodasi, akan mengecil gerakannya! Sebaliknya, jika tuntutan terutama esensi moralitasnya ditindas, gerakan bisa membesar tak kepalang, kekuatan setangguh rezim Orde Baru pun bisa tumbang!" ***

Selanjutnya.....

""KESAN umum 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, cenderung defensifnya Presiden setiap tampil di televisi, baik saat bicara langsung maupun dalam tayangan berita!" ujar Umar. "Di balik itu terkesan pula, SBY-Boediono terjebak dalam polemik kontroversial, sejak isu cicak lawan buaya sampai skandal Bank Century! Soal ini tak sepele, karena menyita perhatian publik, jebakan itu mendominasi arus informasi sehingga kinerja 100 hari kabinet luput dari perhatian rakyat!"

"Apalagi penonton televisi terjebak siaran rapat pansus Bank Century dan tayangan tetap lain!" timpal Amir. "Kinerja kabinet jadi minus jam tayang!"

"Tayangan tetap lain apa pula?" potong Umar."

"Tayangan tetap hari ke hari, berita penggusuran pedagang kaki lima di seantero negeri dengan cara keras, tak kenal ampun! Jeritan pilu ibu-ibu pedagang menyayat, menyatakan yang diubrak-abrik itu tumpuan hidup keluarga, tapi pelaksana perintah penguasa yang menggilasnya tak mau mengerti!" jelas Amir. "Frekuensi dan kerasnya penggusuran itu terlihat peningkatannya! Tak bisa dielakkan kalau rakyat yang menghadapi nasib malang itu beranggapan tindakan itu dikebut demi kinerja 100 hari pemerintah! Rakyat jelata tahunya pemerintah itu satu, dari pusat sampai desa, dari Sabang sampai Merauke!"

"Lantas, pertanda apa itu terkait 100 hari SBY-Boediono dan kabinetnya?" kata Umar.

"Pertanda 100 hari pertama lebih diutamakan untuk defensif dari isu di tingkat atas, hingga lupa mengontrol birokrasi pemerintah bawahan yang lagi asyik mengubrak-abrik kehidupan rakyat jelata, pendukungnya dalam pilpres!" tegas Amir. "Dan itu terjadi karena dalam 100 hari ini SBY terlalu sensitif terhadap isu-isu di atas, tampak tak sebanding sensitifnya pada nasib rakyat kecil korban penggusuran!"

"Dengan begitu jadi lebih mudah perbaikan langkah yang harus dilakukan ke depan!" sambut Umar. "Yakni, mengurangi sensitivitas terhadap isu level atas, dengan mengalihkan kesensitifan ke lapisan terbawah, nasib rakyat jelata yang sedang teraniaya, terutama pedagang kaki lima!"

"Kalau bisa begitu, alangkah baiknya!" tegas Amir. "Tapi kemungkinannya kecil sekali!"

"Kenapa kau begitu pesimistis?" kejar Umar.

"Karena SBY lebih sensitif pada hasil-hasil survei tentang popularitasnya!" jawab Amir. "Padahal, kebanyakan survei itu dilakukan lewat telepon rumah warga kota besar, hingga orientasinya pun lebih diutamakan pada kepentingan lapisan masyarakat kota besar yang punya telepon di rumah, agar tampilan popularitasnya selalu terjaga baik di media massa!"

"Tapi berbagai survei menunjukkan popularitas SBY cenderung terus menurun!" tukas Umar.

"Justru itu, usaha defensif harus lebih gigih agar penurunannya tak bablas!" timpal Amir. "Malang nian nasib jelata, seperti pedagang kaki lima, tak jadi bagian dalam kedefensifan SBY-Boediono!""

Selanjutnya.....