"PPATK—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—tanpa diminta mengirimkan surat ke pimpinan DPR tentang adanya 21 transaksi tidak wajar pada rekening anggota Badan Anggaran (Banang) DPR!" ujar Umar. "Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Prio Budi Santoso membuka hal itu dalam jumpa pers Jumat, tanpa menyebut nama anggota Banang dimaksud dengan alasan surat PPATK itu bersifat rahasia!"

"Terpenting dengan surat PPATK mafia anggaran kian terungkap di salah satu titik strategisnya!" timpal Amir. "Jelas, temuan PPATK itu follow up dari pernyataan Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet, lewat berbagai saluran media massa saat mantan bendahara Partai Demokrat itu lari ke luar negeri! Nazaruddin menyebut beberapa nama anggota Banang DPR terlibat dalam mafia anggaran! Jadi, kalaupun pimpinan DPR menyebut hanya satu nama dari surat PPATK, kemungkinan PPATK akan menyingkap lebih banyak nama di luar kaitan pimpinan DPR, hanya soal waktu!"

"Pengungkapan mafia anggaran sampai tuntas baik oleh PPATK maupun KPK, diharapkan bisa lebih cepat karena ulah mereka amat merugikan rakyat!" tegas Umar. "Contoh terakhir kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diungkap KPK, pengusaha pelaksana proyek harus setor dulu 10% buat kepastian mendapatkan satu proyek di tingkat pusat! Lalu, proyeknya ada di daerah, entah berapa persen lagi yang harus dikeluarkan sang pengusaha agar semua berjalan mulus, dengan konsekuensi semua pengurangan biaya proyek itu akan ditutupi dengan pengurangan kualitas proyeknya!

Dengan akibat, infrastruktur dan fasilitas transmigrasi cepat rusak sehingga akhirnya para transmigran menderita! Banyak transmigran mengalami nasib malang seperti itu, terakhir dialami transmigran di Kabupaten Ngada, NTT, terancam kelaparan karena dua tahun berturut gagal panen!"

"Karena itu, pimpinan DPR diharapkan tidak pilih kasih dalam memberantas mafia anggaran di Banggar DPR, misalnya melindungi konco fraksinya dengan menumbalkan anggota Banggar dari fraksi lain!" timpal Amir. "Karena dengan begitu seperti cuma mengamputasi anggota tubuh yang terkena penyakit berbahaya, tapi bagian lain yang sama parahnya dipertahankan sehingga penyakitnya tetap menggerogoti DPR dan membuat tubuh bangsa menderita berkepanjangan! Karena itu, sikat habis mafia anggaran di semua sarangnya—eksekutif, legislatif, dan pengusahanya!" 

Selanjutnya.....

ISTRI seorang penyair khawatir suaminya yang butuh keheningan untuk berkarya terganggu konsentrasinya oleh kebisingan suara tukang kaleng, tetangga barunya!

"Tak perlu khawatir!" tegas istri tukang kaleng. "Semakin tinggi tingkat kebisingan, makin tinggi pula nilai keheningan di dalamnya!"

"Sok tahu! Bagimu suara kaleng gedombrengan pertanda kehidupan!" timpal istri penyair.

"Lagi pula, nilai keheningan itu tidak ditentukan oleh kebisingan yang membingkainya! Tapi ditentukan kualitas puisi yang bisa dilahirkannya!"

"Apa ukuran kualitas puisi?" tanya istri tukang kaleng.

"Kejujuran yang terkandung di dalamnya!" jawab istri penyair.

"Kejujuran puisi apa pula ukurannya?" kejar istri tukang kaleng. "Kalau kejujuran tukang kaleng jelas! Ember, ceret, dandang yang dia buat tidak bocor bahkan diuji dengan api kayu, minyak tanah, atau gas sekalipun!"

"Kejujuran puisi diukur dari ketangguhannya memandu di jalan kebenaran!" jawab istri penyair. "Presiden John F. Kennedy menegaskan jika politik membengkokkan, puisi meluruskan!"

"Kalau begitu, sekarang politik sudah demikian jauh membengkokkan dan memelintir kebenaran sehingga kehidupan rakyat kusut masai jadi korban korupsi yang semakin merajalela, mana puisi suamimu yang seharusnya mengurai dan meluruskan kembali kehidupan bernegara-bangsa yang serbakorup itu?" desak istri tukang kaleng.

"Bagaimana suamiku bisa menulis puisi setangguh itu, kalau suamimu sepanjang tahun siang-malam bising gedombrengan terus?" jawab istri penyair.

"Itu berarti, agar suamimu menulis puisi yang mampu meluruskan kembali yang dibengkokkan politik perlu inpres—instruksi presiden!" tukas istri tukang kaleng.

"Inpres agar suamiku tak bising dalam bekerja, dan agar suamimu menulis puisi!"

"Inpres tak dijamin bisa menggerakkan pena suamiku untuk menulis puisi! Juga belum tentu bisa menghentikan kebisingan kerja suamimu yang jadi hajat hidup keluarga!" tegas istri penyair. "Inpres mengusut kaitan lebih jauh mafia hukum Gayus Tambunan saja tak jalan, juga inpres menangkap Nazaruddin kalah cepat dari kaburnya Nazaruddin meninggalkan Singapura!"

"Terbukti tukang kaleng lebih baik. Meski bising kerjanya, tahan uji dengan segala jenis api!" tegas istri tukang kaleng. "Sedang politik, kebisingan retorikanya hanya guna menutupi pembengkokan dan pemelintiran yang dilakukannya, dan ternyata gagal diluruskan kembali oleh puisi!" ***

Selanjutnya.....

"GAYUS H.P. Tambunan bebas berkicau di sidang pengadilan siapa dan apa perannya dalam mafia hukum dan mafia pajak!" ujar Umar. "Terpenting justru, kasus Gayus dengan segala akarnya tetap ditangani polisi, karena dengan begitu Gayus bisa dijadikan kunci pagar pengaman para pemain inti dan jaringannya di markas besar mafia hukum dan mafia pajak dari penyingkapan topengnya!"

"Kesan itu mencuat seiring desakan publik agar KPK mengambil alih kasus Gayus setelah kepolisian dan kejaksaan yang menanganinya sejak April cuma menyeret pemain kecil-kecil, tetapi Kapolri menegaskan kasus Gayus tetap ditangani Polri! Penegasan Kapolri itu diperkuat Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha!" timpal Amir. "Sedang KPK, yang 'diselamatkan' presiden dari kasus cicak vs buaya, tidak merespons desakan publik itu, malah mendukung penyelesaian kasus Gayus oleh polisi!"

"Kalau sudah begitu, kayaknya usai kasus Gayus yang sedang disidangkan dan kasus ngeluyurnya Gayus keluar tahanan, kasus mafia hukum dan mafia pajak selesai!" tukas Umar. "Selanjutnya, tak mustahil mafia hukum dan mafia pajak lebih nyaman beroperasi karena mendapatkan perlindungan dan pengamanan yang sistemik!"

"Kemungkinan itu hanya bisa bergeser jika KPK di bawah Busyro Muqoddas bisa kembali bernyali untuk menerobos sarang koruptor dalam stelsel-stelsel kekuasaan!" sambut Amir. "Suntikan nyali baru itu amat penting, sebab sejak kasus cicak vs. buaya yang melemahkan KPK telah memerosotkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini hingga tinggal positif 15 persen sesuai survei Lembaga Survei Indonesia Oktober 2010! Itu pun syukur masih positif, dibanding kepolisian minus 18,5 persen, Kejaksaan minus 17,6 persen, dan Pengadilan minus 15 persen!"

"Meski kecil, mendingan masih punya modal dasar kepercayaan rakyat bagi KPK memulai langkah kepemimpinan baru nanti!" tegas Umar. "Modal kepercayaan rakyat itu cukup untuk membuka kunci pagar yang melindungi mafia hukum dan mafia pajak lewat alat bukti asal uang 28 miliar dan 74 miliar sitaan dari Gayus, untuk diurai secara benar kaitannya dengan mafia hukum dan mafia pajak—yang dalam penanganan kasusnya sekarang justru dikesampingkan!"

"Kalau kunci pagar itu masih bisa dibuka kembali, dunia pemberantasan korupsi belum kiamat!" timpal Amir. "Asalkan, nyali KPK cukup kuat untuk menerobos konstelasi kekuasaan yang menguasai kunci pagarnya! Itu bukan tantangan sepele!" ***

Selanjutnya.....

"DI negeri mafia hukum, makelar kasus dan pencoleng pajak, seorang polisi berpangkat komisaris jenderal bernama Susno Duadji yang tengah membongkar jaringan tindak pidana semua biang korupsi itu justru dinista oleh slagorde korps sendiri--tempat ia rela berkorban jiwa sebagai bukti cintanya pada nusa dan bangsa!" ujar Umar.

"Berbagai penistaan dia alami saat membongkar jaringan segala jenis mafia hukum itu, dari dikucilkan korps, dituding berkhianat mencederai nama baik instansinya, sampai dikuntit ke mana pun pergi, lalu ditangkap dengan perlakuan seperti teroris, saat pemeriksaan tak boleh ditemui pengacaranya--apalagi didampingi pengacara, hak setiap pesakitan!"

"Semua itu memang hanya mungkin terjadi di negara yang dikuasai para koruptor dengan segala bentuk mafia dan makelarnya!" sambut Amir. "Lebih celaka lagi, perlakuan terburuk dialaminya ketika ia usai memberikan keterangan tambahan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di kelembagaan presiden, yang oleh Satgas diakui memberi banyak masukan baru yang cukup penting!"

"Rupanya pertemuan kedua Susno dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu membuat panik banyak pihak yang takut ketahuan boroknya, sehingga tindakan keras untuk meringkus--dengan tujuan membungkam--Susno pun dilakukan bertubi-tubi!" tukas Umar.

"Tak kepalang, saking kerasnya tindakan terhadap Susno itu mengimbas penghalangan terhadap pelaksanaan tugas wartawan yang meliput peristiwa penangkapan Susno itu!"

"Demikianlah fakta-fakta brutal ditonton warga bangsa yang berharap Susno berhasil membebaskan mereka dari cengkeraman para koruptor dengan segala biangnya yang menyengsarakan hidup mayoritas rakyat!" timpal Amir. "Malang nian, perjuangan Susno itu segera berakhir di tengah jalan! Sebab, perjuangan yang menguras energi dan penuh tekanan lahir-batin itu telah merangsek ketahanan fisik dan mentalnya, tetapi justru dihalangi dengan tindakan ekstra saat ia hendak pergi berobat!"

"Lebih malang lagi, di negeri yang didominasi koruptor itu cuma ada satu orang polisi yang bernama Susno!" sambut Umar. "Andaikan saja ada satu regu, hingga bisa dibentuk task force (satuan tugas), mungkin rakyat tidak putus harapan! Sebab tanpa seorang Susno, Satgas Pemberantasan Korupsi bentukan presiden pun tak bisa berbuat lebih baik dari sekadar sidak dan menyerahkan hasilnya kepada internal instansinya!"

"Tanpa Susno, tak mustahil pemberantasan korupsi kembali seperti sediakala!" tegas Amir. "Sporadis dan cenderung tebang pilih!"

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kasus mafia pajak dibongkar habis!" ujar Umar. "SBY mengaku dirinya terusik kasus Gayus Tambunan yang tergolong praktek penyimpangan berbau mafia atau persekongkolan bahkan telah melebar hingga masuk ke wilayah fundamental! Ini harus kita tuntaskan, tegasnya!"

"Perintah Presiden itu tegas dan jelas, jadi tak ada alasan aparat hukum untuk coba-coba mencari dalih atau kilah guna melindungi sejawat korpsnya yang terlibat!" sambut Amir. "Namun, masih ada yang harus didiskusikan, tentang apa yang dimaksud Presiden sebagai wilayah fundamental! Wilayah itu bisa ditafsirkan sebagai pajak yang merupakan fondasi kehidupan bernegara-bangsa! Tapi juga bisa ditafsir moral, yang keruntuhannya bisa merusak secara fatal kehidupan berbangsa!"

"Tafsir yang benar untuk wilayah fundamental itu justru paduan keduanya, pajak dan moral, pilar bagi terwujudnya keadilan substantif maupun keadilan hukum!" tegas Umar. "Rusaknya sistem dan mekanisme pajak berakibat buruk pada usaha mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang bersifat substantif bagi hidup rakyat banyak! Sedang rusaknya sistem dan mekanisme pajak akibat runtuhnya moralitas itu, dalam kasus mafia pajak, sekaligus mengimbas pada rusaknya moral aparat penegak hukum, sehingga praktek hukum terjebak tanpa berorientasi keadilan!"

"Maka itu, mafia pajak, mafia hukum dan makelar kasus (markus) sebagai aktualisasi dari rusaknya moralitas aparat pajak dan aparat hukum, harus ditangani secara bersih dari persekongkolan dan kongkalikong--berselubung solidaritas korps!" timpal Amir.

"Untuk itu Presiden menegaskan, agar publik diberi penjelasan yang baik seputar perkembangan kasusnya! Jadi, andai ada usaha menyimpangkan jalannya pengusutan untuk mengalihkan perhatian dari pokok masalah sebenarnya, publik harus cepat mengoreksinya!"

"Gelagat ke arah itu memang terbayang, semisal mengalihkan sorotan publik ke arah tanggung jawab Susno sebagai Kabareskrim saat kasus itu diproses, sehingga secara kelembagaan ia justru penanggung jawab utama di lembaga itu!" tegas Umar. "Untuk pengalihan proses itu mungkin ada dua hal yang layak disimak. Satu, Susno sebagai whistle blower--peniup semprit--pengungkap penyimpangan di lembaga yang pernah dia pimpin itu! Dua, dalam sistem pidana hanya orang yang terlibat suatu kejahatan yang harus menanggung risikonya!"

"Sebagai whistle blower, Susno justru bisa dipidana jika tahu ada kejahatan tak dia laporkan!" timpal Amir. "Tapi, Susno juga harus siap menanggung risiko jika nanti bisa dibuktikan terlibat!"

Selanjutnya.....

"MABES Polri akhirnya meringkus makelar kasus (markus) dalam jajarannya sendiri!" ujar Umar. "Komisaris polisi (kompol) berinisial 'A', penyidik di Bareskrim telah ditetapkan sebagai tersangka, bersama Andi Kosasih dan pengacara Gayus Tambunan, H.
Hutagalung! Ketiganya terkait kasus markus pajak Gayus Tambunan!"

"Mulai diringkusnya markus di Polri itu jelas kabar gembira!" sambut Amir. "Tim independen yang dibentuk bersama Kapolri dan Satgas Pembasmi Mafia Hukum itu diharapkan bisa mengusut tuntas semua jaringan markus di Mabes Polri, justru demi memulihkan kredibilitas Polri di mata masyarakat! Kredibilitas Polri itu, bahkan sebelum mencuatnya kasus Gayus Tambunan memang sudah rendah, terlihat dalam kasus cicak lawan buaya yang menghasilkan sejuta facebooker berpihak cicak!"

"Dalam masalah kredibilitas Polri, sering disebut baik yang terlihat dalam kasus cicak lawan buaya maupun kasus Gayus Tambunan hanyalah puncak gunung es! Di bawahnya terdapat lapisan es yang tebalnya cukup kuat menyangga es yang terlihat di puncaknya itu!" tegas Umar. "Karena itu, untuk memulihkan kredibilitas Polri, usaha membersihkan markus harus bisa dilakukan secara komprehensif di seluruh tingkat jajaran Polri!"

"Terutama di jajaran yang terdekat dengan rakyat, mulai tingkat pos dan polsek, karena di situlah hubungan polisi dengan warga berlangsung intens dalam kehidupan sehari-hari!" timpal Amir. "Tapi memang, usaha pembersihan Polri dari markus harus dilakukan dari atas, karena birokrasi seperti mata air, kalau mata airnya di hulu bersih lebih mungkin airnya sampai ke hilir jernih! Kalau dari hulu sudah keruh, mengharap aliran air di hilir jernih bisa mengada-ada!"

"Tapi tetap dijaga agar yang di bawah jangan main becek!" tegas Umar. "Kalau tetap main becek juga, meski air dari hulu jernih, di hilir akan selalu keruh! Jadi, unsur pimpinan Polri di semua jenjang, dari mabes, polda, polres, polsek sampai pos, harus committed dengan usaha pembersihan jajaran Polri dari markus! Hanya dengan begitu keseluruhan jajaran Polri bisa benar-benar bersih dari markus!"

"Tapi, kerja besar untuk membersihkan segenap jajaran Polri dari markus itu baru dimulai dengan diringkusnya seorang kompol di mabes!" timpal Amir. "Jadi, awal yang bagus ini harus dijaga agar bisa berlanjut dengan langkah-langkah bagus berikutnya! Konsistensi langkah-langkah bagus itu secara perlahan akan memulihkan kredibilitas Polri di mata masyarakat! Tapi kalau langkah awal di mabes itu saja tak bisa tuntas, kredibilitas Polri bisa lebih terpuruk lagi! Itu tak boleh terjadi!"

Selanjutnya.....

"MENDADAK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Kapolri!" ujar Umar.

"Ternyata bukan karena merespons desakan Ketua Umum PDIP Megawati agar Presiden SBY segera mengambil alih masalah makelar kasus (markus) di Mabes Polri yang diungkap Susno! (MI, [22-3]), tapi untuk ikut membahas masalah skandal Bank Century hasil Pansus yang disampaikan DPR!" sambut Amir. "Jadi, harapan masalah markus di Polri bisa segera selesai jika diambil alih Presiden seperti harapan Mega, tak terwujud!"

"Maksud Mega kasus markus yang diungkap Susno itu bisa diselesaikan secara internal di kepolisian yang kelembagaannya di bawah presiden!" tegas Umar. "Artinya khusus kasus itu saja! Sedang di sisi lain, nyanyian Susno telah membuai harapan rakyat luas untuk lebih serius membasmi markus dan mafia hukum di semua lini dan tingkat proses penegakan hukum! Itu pula alasan mengalirnya dukungan ke Susno dari berbagai penjuru dalam menyingkap markus di Polri! Kalau cuma satu kasus, terkait kasus money laundering pejabat Itjen Pajak itu saja, selesai itu markus-nya kembali merajalela di semua lini dan tingkat!"

"Harapan rakyat mungkin seperti disebutkan Mas Ahmad Santosa dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, agar nyanyian Susno itu bisa dijadikan momentum pemberantasan mafia hukum dan markus di semua lembaga penegak hukum!" timpal Amir. "Tapi bagaimana kalau kenyataannya kalangan pimpinan lembaga penegak hukum justru alergi bahkan resisten terhadap nyanyian Susno? Sedang Satgas juga tak lantas menggebrak guna menggalang momentum dimaksud! Sebaliknya, Satgas bertindak sporadis, seusai memanggil Susno menganjurkan KPK masuk ke kasus yang diungkap Susno! Padahal, seperti kata Humas KPK Johan Budi, untuk masuk KPK harus punya data cukup untuk dijadikan dasarnya!"

"Dengan begitu tampak, kasusnya bakal cuma berputar pada tuduhan Susno!" tegas Umar. "Sedang harapan rakyat untuk membasmi mafia hukum atau markus di semua lini dan tingkat proses hukum tak akan segera terpenuhi!"

"Kalau sampai demikian akhirnya, konsekuensinya bisa mengimbas ke Satgas!" timpal Amir. "Dua kali peluang terbuka untuk menciptakan momentum memberantas mafia hukum--hasil sidak di LP Pondok Bambu dan nyanyian Susno--tak bisa dimatangkan untuk membuktikan kinerjanya dalam membasmi tuntas mafia hukum, mau berharap peluang seperti apa lagi?"

"Bagi rakyat itu menunjukkan, tiada lagi peluang untuk bebas dari mafia hukum!" tegas Umar. "Dan Susno, cuma jadi tumbal kenekatannya melawan sistem yang terbukti kokoh dan tangguh!"

Selanjutnya.....