"SENIN (24-1) muncul pernyataan Kementerian Keuangan, pencopotan lima pejabat—di antaranya Dirjen Pajak Tjiptardjo—terkait kasus Gayus H.P. Tambunan! Pernyataan senada juga dari Polri, menonaktifkan 17 polisi terkait mafia hukum!" ujar Umar. "Kedua alasan penindakan disusulkan guna memberi bukti ke publik Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gayus tidak macet, terutama instruksi nomor tujuh, menindak aparat terkait mafia hukum dan mafia pajak!" (Metro TV, 24-1)

"Pernyataan itu jelas mengejutkan, karena secara tidak langsung Kementerian Keuangan memajang bukti bahwa bos mafia pajak ternyata seorang dirjen! Juga Polri, mereka tunjukkan mafia hukum di markasnya tanpa kecuali berpangkat jenderal!" sambut Amir.

"Pernyataan demikian jelas punya konsekuensi, yakni harus dilakukannya proses hukum terhadap para pejabat teras tersebut sebagai terduga bos atau anggota jaringan mafia di birokrasi pemerintah dan aparatur negara! Soal ini jelas amat menarik diikuti oleh rakyat!"

"Harus dibedakan antara pernyataan bertujuan mendukung retorika Inpres tidak macet, dengan proses hukum sebagai apa para pejabat teras itu disebut dalam retorika tersebut!" sambut Umar. "Sekadar membuat pernyataan mudah sekali, apa pun bunyinya! Tapi untuk melakukan tindakan, apalagi proses hukum yang menjadikan pejabat-pejabat teras tersebut sebagai tumbal retorika, tidaklah mudah! Bagaimana pun juga, stelsel kekuasaan para pejabat di instansi yang pernah lama dipimpinnya tak akan mendiamkan hal itu terjadi! Konon pula, jika proses hukum itu bisa merambat luas ke dalam instansinya!"

"Meski begitu, pembeberan kesan bahwa bos mafia pajak itu tak lain dirjennya sendiri sudah telanjur sukar diubah!" tukas Amir. "Dengan kesan itu orang menganyam rangkaian berita media, dari penyataan Gayus dia cuma teri, dan terbukti betul ada big fish-nya! Lalu kalau si teri Gayus saja bisa main seratus miliar, seberapa besar pula mainan big fish!"

"Siapa yang mau mengungkap dan membuktikan itu?" timpal Umar. "Maksudku, soal penyebutan big fish itu terkait kasus mafia pajak Gayus cuma diperlukan sebatas untuk mendukung retorika Inpres Gayus tidak macet! Titik! Proses hukum yang diharapkan rakyat itu, seperti terjadi di Polri selama ini, hanya berlangsung secara internal! Usai itu, rakyat dibuat lupa perlunya proses hukum atas para pejabat itu sebagai konsekuensi pernyataan tadi! Apalagi Gayus sudah dikurung dalam penjara, tak ada lagi yang ngoceh di televisi agar menggoreng big fish!" ***

Selanjutnya.....

""KENAPA anak-anak bising di luar sana?" tanya kakek. "Demo apa lagi?"

"Biasa, Kek! Namanya juga mahasiswa!" jawab cucu. "Demo menjadi proses penanaman rasa cinta Tanah Air dengan sikap kritis, sehingga komitmennya tumbuh untuk berjuang maksimal memajukan bangsa dan negara!"

"Yang kutanya demo soal apa?" entak kakek.

"Soal kinerja 100 hari kabinet!" jawab cucu. "Saat pertumbuhan ekonomi turun tajam dari lebih 6 persen pada 2008 menjadi tinggal 4,3 persen pada 2009, para menteri tukar mobil dari harga Rp400 jutaan menjadi hampir Rp1,5 miliar! Malahan, menteri kelautan dan perikanan beli kapal pesiar mewah, Lagoon 500, seharga Rp14 miliar untuk patroli terumbu karang! Tak mau ketinggalan presidennya, kata Menteri Sudi Silalahi, sudah bayar persekot Rp200 miliar atas persetujuan DPR, untuk membeli pesawat kepresidenan Boeing 737-800 seharga Rp400 miliar sampai Rp700 miliar!"."

"Katakan pada mahasiswa itu, kakek mendukung mereka demo!" tegas kakek. "Masa pertumbuhan ekonomi turun, berarti merosot pula kemampuan menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan, bukannya mengencangkan ikat pinggang dan menekankan pola hidup sederhana, malah memformalisasi gaya hidup mewah dengan sisa-sisa kemampuan yang dimiliki! Tanyakan ke pemimpin dunia mana pun, pasti disebutkan itu kebijakan paling keblinger!"

"Kakek jangan terlalu emosional begitu!" potong cucu. "Tensi kakek tadi di atas 160!"

"Kau jangan khawatirkan kakek! Tapi khawatirkan bangsa ini, mau dijadikan apa?" bentak kakek. "Pakai uang pribadi saja pun para pejabat itu tak layak hidup bermewah-mewah di tengah realitas mengecilnya kemampuan negara mengatasi masalah rakyatnya yang menderita! Konon lagi memakai uang negara, yang juga uang rakyat!"

"Tapi kabinet sekarang bukan kabinet amanat penderitaan rakyat! Jadi soal penderitaan rakyat bukan urusan para pejabat tersebut!" tukas cucu. "Sekarang namanya Kabinet Indonesia Bersatu II, jadi sepanjang tak ada perpecahan di negeri ini, seberat apa pun rakyat menderita mereka tetap bisa mengklaim sukses 100 persen--seperti saat dituding mahasiswa kabinetnya gagal total!"

"Jelas! Karena lain yang dimaksud mahasiswa, lain pula yang mereka maksud!" tegas kakek. "Maksud mahasiswa dalam tugasnya mengemban amanat penderitaan rakyat, sedang para pejabat tersebut memaksudkan usahanya memformalisasi pola hidup mewah--yang memang sukses bulat 100 persen karena tak seorang pun rakyat Indonesia berani mencegahnya!"

"Mahasiswa demo itu kan mencegah!" sela cucu.

"Mencegah itu atas hal-hal yang belum terjadi!" tegas kakek. "Kalau yang sudah telanjur, cuma bisa menyesali! Formalisasi pola hidup mewah para pejabat itu memang pantas disesalkan!"

Selanjutnya.....