"PPATK—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—tanpa diminta mengirimkan surat ke pimpinan DPR tentang adanya 21 transaksi tidak wajar pada rekening anggota Badan Anggaran (Banang) DPR!" ujar Umar. "Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Prio Budi Santoso membuka hal itu dalam jumpa pers Jumat, tanpa menyebut nama anggota Banang dimaksud dengan alasan surat PPATK itu bersifat rahasia!"

"Terpenting dengan surat PPATK mafia anggaran kian terungkap di salah satu titik strategisnya!" timpal Amir. "Jelas, temuan PPATK itu follow up dari pernyataan Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet, lewat berbagai saluran media massa saat mantan bendahara Partai Demokrat itu lari ke luar negeri! Nazaruddin menyebut beberapa nama anggota Banang DPR terlibat dalam mafia anggaran! Jadi, kalaupun pimpinan DPR menyebut hanya satu nama dari surat PPATK, kemungkinan PPATK akan menyingkap lebih banyak nama di luar kaitan pimpinan DPR, hanya soal waktu!"

"Pengungkapan mafia anggaran sampai tuntas baik oleh PPATK maupun KPK, diharapkan bisa lebih cepat karena ulah mereka amat merugikan rakyat!" tegas Umar. "Contoh terakhir kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diungkap KPK, pengusaha pelaksana proyek harus setor dulu 10% buat kepastian mendapatkan satu proyek di tingkat pusat! Lalu, proyeknya ada di daerah, entah berapa persen lagi yang harus dikeluarkan sang pengusaha agar semua berjalan mulus, dengan konsekuensi semua pengurangan biaya proyek itu akan ditutupi dengan pengurangan kualitas proyeknya!

Dengan akibat, infrastruktur dan fasilitas transmigrasi cepat rusak sehingga akhirnya para transmigran menderita! Banyak transmigran mengalami nasib malang seperti itu, terakhir dialami transmigran di Kabupaten Ngada, NTT, terancam kelaparan karena dua tahun berturut gagal panen!"

"Karena itu, pimpinan DPR diharapkan tidak pilih kasih dalam memberantas mafia anggaran di Banggar DPR, misalnya melindungi konco fraksinya dengan menumbalkan anggota Banggar dari fraksi lain!" timpal Amir. "Karena dengan begitu seperti cuma mengamputasi anggota tubuh yang terkena penyakit berbahaya, tapi bagian lain yang sama parahnya dipertahankan sehingga penyakitnya tetap menggerogoti DPR dan membuat tubuh bangsa menderita berkepanjangan! Karena itu, sikat habis mafia anggaran di semua sarangnya—eksekutif, legislatif, dan pengusahanya!" 

Selanjutnya.....

"KABUPATEN Lampung Tengah krisis anggaran--APBD, diberitakan nyaris bangkrut!" ujar Umar. "Berbagai kewajiban belum dibayar, seperti tunjangan guru, tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa!"

"Tak masuk akal Lampung Tengah krisis anggaran!" potong Amir. "Karena Lampung Tengah itu kabupaten induk yang perekonomian masyarakatnya relatif lebih solid dibanding kabupaten lain di Lampung! Tentu ada orang miskin, tapi jumlahnya tak cukup menjadikannya sebagai daerah tertinggal! Kabupaten yang masuk daerah tertinggal saja bisa bertahan, masak Lampung Tengah tak bisa? Mungkin ada masalah dalam pengelolaan anggarannya!"

"Masalahnya sudah diketahui publik!" tegas Umar. "Dana APBD Rp28 miliar beku di Bank Tripanca yang sudah ditutup! Lalu sisa anggaran cuma angka-angka, sedang uangnya tidak ada!"

"Itu masalah nyata yang tak bisa dibantah!" tukas Amir. "Tapi jadi tambah ruwet karena dua faktor itu dijadikan fait accompli dalam menyusun anggaran baru yang tanpa masalah--artinya tetap menjadikan dana yang belum bisa cair itu sebagai bagiannya--sehingga ketika dana itu tak bisa cair, anggarannya langsung jadi masalah!"

"Di-fait accompli tentu agar pihak terkait bisa didesak mencairkan dana itu!" kilah Umar. "Tak di-fait accompli juga salah, masa dana tidur sebanyak itu dibiarkan lelap?"

"Tapi lebih baik realistis, dari sumber-sumber yang konkret saja, agar anggaran stabil!" tegas Amir. "Apalagi fait accompli itu oleh eksekutif dan legislatif dilakukan berlebihan! Yakni, dana yang ada justru dialihkan untuk membayar utang (defisit) anggaran, hingga seperti kata Bupati Mudiyanto Thoyib, defisit anggaran yang pada 2009 masih Rp73 miliar, pada APBD 2010 bisa ditekan tinggal Rp6 miliar! (Lampung Post, [1-4]) Artinya, ada dana Rp67 miliar disisihkan untuk itu! Jadi, jika anggaran berjalan goncang, sebenarnya merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang dari segi etika tidaklah buruk!"

"Dilihat dari segi etika krisis anggaran Lampung Tengah itu sebagai konsekuensi pilihan kebijakan, justru menjadi contoh baik bagi daerah lain!" tegas Umar.

"Lebih-lebih kabupaten/kota yang defisit anggarannya tak terkendali, mengeruk dana untuk membiayai kemewahan eksekutif dan legislatif dari utangan--yang jika berkelanjutan cuma membebani utang pada anak-cucu! Sebagai contoh baik jalan etis itu, Lampung Tengah harus mampu mengatasi krisis anggaran yang sedang terjadi! Jika krisis bisa diatasi, Lampung Tengah justru menjadi model sempurna bagi penyusunan APBD beretika!"

Selanjutnya.....