"PULANG belanja ibu kok tidur?" tanya Putri.

"Perut ibu seneb!" jawab ibu. "Harga cabai merah meloncat sampai lebih Rp40 ribu sekilo, barang-barang kebutuhan dapur lainnya juga, alasannya tarif listrik naik! Apa hubungan listrik dan cabai?"

"Dampak kenaikan tarif dasar listrik pada cabai dan kebutuhan lainnya bukan kaitan langsung dalam proses produksi, tapi dampak psikologis!" tegas Putri. "Lonjakan harga yang terdorong dampak psikologis justru tak terukur, karena lebih disulut oleh kepanikan! Beda dengan kenaikan harga terkait dengan faktor-faktor dalam proses produksi, bisa dihitung seberapa pengaruh setiap faktor produksi tersebut!"

"Jelas panik, pemerintah menaikkan tarif listrik menjelang bulan puasa, lalu Lebaran, lalu Natal dan Tahun Baru, yang tanpa didongkrak kenaikan tarif listrik pun kenaikan harga barang pada periode itu selalu otomatis terjadi!" tukas ibu. "Apa pemerintah tak memperhitungkan itu? Kalau tidak, lantas apa yang dibahas dalam rapat-rapat kabinet sampai menteri-menteri tertidur?"

"Mungkin pemerintah cuma membahas faktor-faktor yang punya kaitan langsung, sedang listrik dan cabai memang tak ada kaitannya!" timpal Putri. "Pemerintah bekerja sistemik, dalam hal ini dengan data dan angka yang tersedia, misalnya pendapatan per kapita Indonesia yang sekarang sudah tercatat di atas 3.000 dolar AS per tahun! Mereka tak peduli di balik angka aduhai itu ketimpangan pendapatan juga makin tajam baik antarkelompok sosial maupun antara nasional dan daerah!"

"Ketimpangan seperti apa?" tanya ibu.

"Contohnya, kalau secara nasional pendapatan per kapita sudah sedemikian tinggi, untuk Lampung bisa dihitung sendiri dengan PDRB pada 2009 Rp36 triliun dibagi tujuh juta penduduk, hasilnya Rp5,2 juta per tahun, alias masih di bawah 600 dolar AS per kapita/tahun!" jelas Putri. "Itu belum lagi dilihat dengan ketimpangan pendapatan di Lampung yang skala ketimpangan antara kelompok teratas dan terbawah bisa jadi simetris dengan ketimpangan pada skala nasional!"

"Kalau ketimpangan terkait dengan PDRB Lampung malah bisa lebih serius dari skala nasional, karena dalam PDRB Lampung terdapat banyak komponen hasil perkebunan besar, yang produknya diekspor tapi hasil ekspornya yang kembali ke Lampung cuma untuk dana operasional dan gaji buruh! Sedang ‘dagingnya’, tertahan di kantor pusatnya baik di Jakarta atau bahkan luar negeri!" tegas ibu. "Maka itu, ketika harga kebutuhan hidup meloncat mengejar kenaikan tarif listrik, perut warga lapisan bawah di Lampung paling seneb!"

Selanjutnya.....

"PEMERINTAH mulai Juli menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen untuk semua golongan!" ujar Umar. "Dirut PLN Dahlan Iskan menyatakan tarif listrik domain pemerintah, PLN ikut saja!"

"Meski banyak pihak menolak kenaikan tersebut dengan berbagai alasan, sebenarnya sudah tujuh tahun TDL tak disesuaikan!" timpal Amir. "Padahal, dalam masa itu total inflasi sudah 40-an persen, sehingga subsidi listrik pada APBN juga terus naik sebanding! Di sisi lain, akibat reduksi nilai riil penerimaan dan terus naiknya subsidi, banyak sisi operasional ditekan hingga pelayanan pelanggan merosot! Byarpet dalam skala nasional, tanpa kecuali Jabodetabek, terjadi setahun terakhir!"

"Karena krisis listrik dirasakan seisi keluarga, anak kecil juga tahu kondisi pelistrikan nasional jadi buruk setelah tujuh tahun TDL tak disesuaikan, akibat TDL juga dijadikan alat make up wajah kekuasaan!" tegas Umar. "Artinya, setelah tak lagi diperlukan untuk menjaga popularitas, TDL bisa disesuaikan kembali secara bertahap!"

"Dari situ terlihat, sistem ekonomi Indonesia bazar komando--harga diatur sesuai kepentingan komandan--yang berkuasa!" timpal Amir. "Bazar terlihat pada sistem amal, pemberian berdasar belas kasihan penguasa seperti lewat BLT, bukan sistem yang menumbuhkan kemampuan bersaing dengan peningkatan kesejahtearan rakyat seperti lazimnya sistem ekonomi ideal!"

"Penaikan TDL bukan semata karena tak lagi diperlukan sebagai pilar popularitas penguasa!" tukas Umar. "Tapi karena tidak dilakukannya penyesuaian TDL selama tujuh tahun, mutu pelayanan listrik terus merosot, memicu krisis listrik berskala nasional yang justru menjadi faktor delegitimasi pada kekuasaan--ngurus listrik aja kagak becus--makin lama listriknya kian jelek!"

"Itu pokok masalahnya jika muncul penolakan kenaikan TDL!" tegas Amir. "Sebab ironis, kenaikan TDL dilakukan saat pelayanan jeblok! Pelanggan diwajibkan membayar lebih mahal atas mutu produk yang lebih buruk!"

"Untuk itu, karena sukar memulihkan degradasi kualitas sepanjang tujuh tahun dalam waktu tersisa 3,5 bulan hingga Juli, sedang APBN sudah sampai batasnya untuk meyangga peningkatan subsidi, pihak pelanggan yang sudah tujuh tahun menikmati penjagaan popularitas penguasa dengan tidak menaikkan TDL, kali ini layak untuk mengalah!" timpal Umar. "Anggap saja kenaikan 15 persen itu rapel kenaikan yang tertunda! Sebaliknya, PLN harus meningkatkan mutu produk dan pelayanan, agar pelanggan mendapatkan setara kenaikan TDL!"

"Pelanggan sebagai warga negara selalu siap menerima bukti, bukan janji!" tegas Amir. "Meski, buktinya lebih buruk dari harapan!"

Selanjutnya.....