“KALANGAN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia merisaukan situasi bangsa yang morat-marit dan kacau-balau dengan rusaknya tatanan bernegara dan berpolitik!" ujar Umar mengutip Kompas (7-7). "Elite politik telah mengabaikan tuntutan dan masalah riil rakyat! Mereka justru memilih pragmatisme dan uang! Situasi demikian dinilai mahasiswa sangat berbahaya dan mempertaruhkan nasib negara!"

"Salah satu penyebab, lemahnya kepemimpinan nasional yang telah mendorong bangsa terjebak dalam tumpukan berbagai masalah tanpa penyelesaian jelas!" timpal Amir.

"Karena itu, menurut Maman Abdurrakhman, Ketua BEM UI di Kompas (idem), untuk mengubah keadaan jadi lebih baik kita perlu melanjutkan semangat reformasi 1998 yang belum tuntas untuk memunculkan figur-figur pemimpin alternatif! Masyarakat telah jenuh dengan berbagai masalah yang muncul tanpa penyelesaian tuntas! Rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah!"

"Itu sejalan dengan penegasan Aditya Prana, mantan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah, elite politik hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok! Aspirasi rakyat justru terabaikan!" lanjut Umar. "Menurut Aditya, negara ini bergerak tanpa arah, tanpa pemimpin, dan tanpa dorongan maju di hampir semua sektor kehidupan! Akibatnya rakyat menjadi korban, karena tak ada kebijakan yang benar-benar memihak dan mendorong kemakmuran. Presiden Yudhoyono punya konsep bagus dalam pidato, tetapi tak sungguh-sungguh dilaksanakan!"

"Semua itu tak bisa dilepaskan dari determinasi kekuasaan partai politik setelah membajak reformasi buah perjuangan mahasiswa 1998!" tukas Amir. "Kekeruhan terjadi dalam prosesnya karena determinasi kekuasaan itu diorientasikan bukan semata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi lebih bagi kenikmatan pribadi elite politik dan power building para pemimpin partainya! Celakanya, determinasi itu dijalankan bahkan melampaui porsinya, sehingga tatanan politik, hukum, ekonomi, dan sosial morat-marit!"

"Dalam tatanan politik warga sipil dipereteli hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih pada jabatan politik, yang baru dikoreksi pada hak nonparpol mencalonkan diri di pilkada!" timpal Umar. "Dalam tatanan hukum, kelebihan porsi determinasi membariskan politisi masuk bui, baik eksekutif mauun legislatif! Dalam ekonomi, bangsa kita semakin jauh dibawa menghamba pada kepentingan ekonomi internasional dengan liberalismenya! Semua itu membuat mahasiswa risau dan menjadi saatnya untuk mengoreksinya secara total dan tuntas!" ***

Selanjutnya.....

"TAHUN 2011 dijelang dengan sekeranjang konflik tak terselesaikan di sendi-sendi kehidupan berbangsa!" ujar Umar. "Dengan itu sukar dicapai keseimbangan baru untuk melangkah lebih ringan dalam 2011, bahkan bisa lebih terseok karena sekadar melanjutkan konflik lama dengan energi kepentingan baru, bermetamorfosis menjadi konflik baru lagi!"

"Konflik-konflik baru itu mempertinggi tumpukan masalah tak terselesaikan sehingga pembusukan sistem bisa berkembang dalam skala lebih besar, memperberat langkah perjalanan bangsa dalam 2011," timpal Amir. "Inti masalahnya, setiap konflik ruwet dan kusut oleh tarik-menarik legal-formalnya semata, sedang substansinya malah dikesampingkan! Contohnya kasus Nurdin Halid, ketua umum PSSI, saat penonton satu stadion meneriakinya agar mundur! Lewat televisi dia menjawab, karena dia sebagai ketua PSSI hasil pemilihan yang sah, kalau dia mundur demokrasi di Indonesia rusak! Padahal substansinya, karena dia bercokol terus di jabatan itu, termasuk saat ia dalam penjara, sepak bola Indonesia yang rusak! Substansi dikalahkan legalitas!"

"Hal sama terjadi dalam kasus Century terkait substansi dana Rp6,7 triliun, atau kasus Gayus Tambunan terkait sumber uang Rp100 miliar lebih dan orang-orang yang kecipratan, fokus dialihkan ke sisi legal yang justru menjauhi substansi!" tegas Umar. "Agar 2011 jadi awal langkah lebih ringan, setiap koreksi harus berorientasi substansi, setiap konflik harus dijuruskan menuju penyelesaian substansial!"

"Untuk itu kuncinya pada kalangan elite bangsa yang harus bersikap proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan seperti yang acap terjadi, membenarkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan retorika formalistik!" timpal Amir. "Perubahan sikap elite untuk meringankan langkah bangsa dalam 2011 itu penting, karena beban berat kenaikan harga BBM lebih 50% yang sudah dicanangkan, akan segera menambah beratnya beban kehidupan mayoritas rakyat jelata! Kasihan rakyat, sudah beban hidupnya nyaris tak terpikul, setiap kali kupingnya panas oleh pernyataan politisi yang kontroversial, nyaris seenak udelnya saja!"

"Tahun 2011 bisa dijelang dengan ceria, andai semua jerat beban berat yang sudah dipasang dicabut, andai siap dengan resolusi penyelesaian konflik baru berorientasi substansial dan bukan semata kepentingan sempit golongan!" tegas Umar. "Tanpa itu, peralihan 2010 ke 2011 bagai melangkah dari lembah onak ke lembah berduri! Selamat datang 2011." ***

Selanjutnya.....

"BAHKAN kompetisi belum usai, tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia masih harus laga tandang dan kandang partai final, politik keburu menyandera timnas sekadar buat embel-embel partai!" ujar Umar. "Intervensi terlalu cepat dunia politik yang sedang terpuruk citranya di mata rakyat itu, lebih buruk lagi justru orientasinya uang bonus buat timnas! Padahal, justru faktor uang itulah yang telah membusukkan dunia politik dan kini racun sama secara terbuka disuntikkan ke timnas oleh pengurus PSSI yang keterpurukan citranya juga tengah diselamatkan oleh kemujuran timnas!"

"Orang yang layak dipuji buat ide naturalisasi pemain asing ke timnas, lalu membantu prosesnya, sebenarnya menteri pemuda dan olah raga Andi Malarangeng!" timpal Amir. "Dengan kenyataan naturalisasi pemain hasil pemikiran dan usaha menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu, Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono jadi lebih afdal memberi dukungan semangat kepada timnas dengan kehadiran langsung di stadion pada dua laga semifinal yang menentukan!"

"Tapi apa mau dikata, bayangan prestasi timnas terkait usaha formal pemerintah itu bisa menjadi fakta sejarah, ditelikung oleh Ketua Umum PSSI Nurdin Chalid yang juga orang politik! Nurdin yang kader Golkar membawa timnas sowan ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie—juga ada kaitan dengan bonus buat timnas!" tukas Umar.

"Tak ayal, selain tersandera sebagai embel-embel partai politik, timnas juga jadi belepotan dengan uang politik!"

"Eksploitasi timnas ke rangkulan golongan politik tertentu jelas kurang pas! Karena, timnas dengan lambang Garuda Pancasila di dada itu milik bangsa dari semua golongan—juga tak bisa diklaim sebagai milik an sich pengurus PSSI, karena kepengurusan PSSI itu amanah dari bangsa yang mendirikan origanisasi itu pada awal kemerdekaan sebagai alat perjuangan!" timpal Amir. "Tepatnya, PSSI bukan perseroan terbatas milik pengurusnya! Tapi milik bangsa yang diamanahkan untuk mereka urus! Itu perlu ditegaskan, karena euforia masyarakat yang bergelora dari kemenangan timnas di Piala AFF ini, diunggulkan menjadi faktor pengungkit (the lifter factor) untuk mengangkat kembali negeri ini dari keterpurukan nyaris di semua bidang kehidupan! Potensinya yang amat besar untuk itu bisa mengerdil ketika dalam sandera partai politik timnas dengan sendirinya akan terpasung orientasi pada kepentingan partai yang relatif terbatas—dibanding besarnya harapan yang tertumpu pada timnas!"

"Tapi, nasi telah menjadi bubur!" tegas Umar. "Kita doakan, timnas menang di laga final dan jadi juara!" ***

Selanjutnya.....

"RUMUSAN Aristoteles, politik itu seni mengelola kehidupan kolektif untuk kemaslahatan bersama! Untuk itu, politisi sebagai aktornya!" ujar Umar. "Tapi aktor tersebut—para anggota DPR kita—oleh peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris dan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar Gumay dinilai tak tahu tugas legislatif dalam membuat UU dan mengawasi. Sebagian besar anggota DPR memandang menampung aspirasi konstituen selalu harus melibatkan bantuan uang dan materi belaka!" (Kompas, [6-10])

"Kesimpulan Haris perlu meningkatkan kualitas anggota Dewan agar tahu apa yang dimaksud aspirasi dan kepentingan rakyat, menunjukkan para aktor di pentas politik kita memprihatinkan!" sambut Amir. "Pemahaman mereka aspirasi itu adalah uang atau material yang mereka bagi-bagikan ke konstituen, jelas mereduksi demokrasi! Dari pemahaman itu sukar diharap mewujudkan kemaslahatan bersama dalam konteks luas kehidupan bernegara-bangsa!"

"Dengan begitu, tugas utama yang dilakukan oleh para anggota DPR hanya mencari uang sebanyak-banyaknya dari APBN untuk dibagi langsung ke konstituen!" tukas Umar. "Tak ayal, dana aspirasi yang menurut Budiman Sujatmiko Rp215 juta per tahun dalam gaji anggota DPR Rp65 juta per bulan jadi tak cukup, sehingga perlu tambahan lewat proyek aspirasi Rp15 miliar per tahun per anggota, lalu dana rumah aspirasi, dan entah apa lagi nanti!"

"Lucunya, dengan pemahaman sedemikian para anggota DPR jadi takut jumpa konstituen, hingga datang ke konstituen lima tahun sekali saat dekat pemilu!" timpal Amir.

"Dengan begitu, bahkan dana aspirasi yang Rp215 juta setahun itu pun utuh untuk menopang hidup anggota DPR yang cenderung bergaya selebritas! Akibatnya, hanya kemaslahatan bersama kalangan anggota DPR saja yang terwujud, bukan kemaslahatan bersama seluruh warga bangsa seperti maksud politik sebagai seni!"

"Politik sebagai seni tentu seni peran! Bayangkan kalau dalam suatu pentas seni peran itu, para aktor tak tahu tugas harus berperan bagaimana tampil di pentas, jelas pentas kacau—jangankan menghasilkan keindahan, jalan ceritanya saja tak jelas!" tegas Umar. "Celakanya, pada pementasan yang sedemikian buruk itu para aktor menuntut bayaran jauh lebih tinggi dari kewajaran!"

"Dan bayaran itu uang rakyat atau konstituen yang lima tahun sekali mereka kembalikan ala kadarnya!" timpal Amir. "Begitulah ketika politik gagal dimainkan sebagai seni, kemaslahatan bersama warga bangsa cuma retorika!" ***

Selanjutnya.....

"SAAT lanjutan proses politik skandal Bank Century di DPR fade out--istilah film dari gambar jelas meredup dan hilang--prospeknya, serangan balik yang dibangun justru fade in--dari samar jadi semakin jelas--menggantikan isi frame di layar!" ujar Umar.

"Serangan balik itu mengarah ke inisiator membuka skandal Century di DPR dari PKS, Misbakhun, terkait tuduhan L/C fiktif di Bank Century! Kata polisi, Misbakhun telah jadi tersangka, meski menurut pengacaranya, Luhut Simanjuntak, belum ada surat resmi untuk status tersangka Misbakhun!" (Metro TV, [12-4])

"Serangan balik itu dibangun Staf Ahli Presiden Andi Arief di ujung masa kerja
Pansus Century!" sambut Amir. "Misbakhun komisaris di PT Selalang International yang dituduh terlibat L/C fiktif! Direktur PT itu, Franky Ongkowidjojo, lebih dahulu ditetapkan tersangka! Artinya, tuduhan Andi Arief telah diproses polisi, bukti pendahuluan cukup untuk menjadikan keduanya tersangka, bersama tersangka lain dari Bank Century!"

"Pokoknya, seperti sepak bola, serangan balik itu dilakukan terorganisasi, hingga keberhasilan mencetak gol--menjebloskan Misbakhun ke terali besi--tinggal soal waktu!" tegas Umar. "Boleh saja Luhut dan tim pengacara Misbakhun punya bukti-bukti L/C itu tidak fiktif, lengkap fakta transaksi riil hingga administrasi pelaksanaan kewajiban PT pada Bank Century sampai bulan terakhir, belum tentu mampu membendung serangan balik yang dimainkan dengan efektif!"

"Tapi, di balik semua itu, esensi sesungguhnya adalah berebut frame dan layar tayangan media massa--yang saling tak ada tawar-menawar--dalam adu unggul citra sebagai andalan di arena politik Indonesia dewasa ini!" timpal Amir. "Bukan simplifikasi pembukaan skandal Century dan serangan baliknya, tapi faktor citra
memang telah menjadi determinan dalam pergulatan politik!"

"Apa dampak dari determinasi itu?" kejar Umar.

"Segala upaya lebih ditumpukan hanya untuk menyangga citra!" tegas Amir. "Ketika semua dimensi pengelolaan negara oleh semua pihak diorientasikan ke sana, nyaris setiap langkah dan kegiatan sekadar bagian retorika memenangkan polemik! Dampak lebih jauhnya, citra bukan kenyataan yang sesungguhnya, tapi pseudomatis, gambaran seolah-olah semata!"

"Jadi hanya seolah-olah ini atau itu?" tukas Umar. "Dan itu hasil pergulatan memenangkan dominasi atas frame atau layar media massa! Dilihat dari situ, dengan fade in-nya serangan balik tadi, juga kiprah Satgas Mafia Hukum yang sedang fade in, tampak kubu penguasa sedang di atas angin!"

Selanjutnya.....

"PILKADA--pemilihan umum kepala daerah--langsung, terutama tingkat kabupaten/kota di mana hubungan emosional para kandidat dengan pendukung relatif dekat, sejak awal

“diwanti-wanti” rawan konflik sara-suku, agama, ras, dan antargolongan!" ujar Umar. "Untuk itu, para kandidat dan tim suksesnya diharapkan tidak mengeksploitasi pendekatan berbau sara, agar pilkada di daerahnya tidak memicu konflik yang jika sempat tersulut bisa berkepanjangan!"

"Masalah sering timbul bukan dari kandidat atau tim sukses “ring satu” (yang terdaftar di KPUD), melainkan pada tim sukses lapisan bawah--di akar rumput--yang sejak awal sering gegabah dalam meraih kepercayaan kandidat terhadap dirinya, dengan memasang sendiri target perolehan suara yang berlebihan!" sambut Amir. "Ketika harus membuktikan kemampuan dirinya itulah, tim sukses lapisan bawah menghalalkan segala cara, tanpa kecuali menyulut sentimen sara!"

"Maka itu, ketika gejala ke arah itu muncul, seperti gara-gara pertandingan sepak bola antardesa terjadi perkelahian antarkelompok warga berbau sara, konfliknya harus segera “dikarantina” agar tak terjadi eskalasi--peningkatan dan perluasan--konfliknya!" tegas Umar. "Lebih dari itu, para kandidat dan tim sukses “ring satu” harus segera melakukan konsolidasi jaringannya sampai lapisan terbawah, mengamankan para pendukungnya agar tak terlibat konflik berbau sara tersebut!"

"Memang, hanya jika semua kandidat dengan tim suksesnya bisa mengamankan seluruh jajaran pendukungnya tak terlibat konflik berbau sara itu, konflik di lapangan juga akan teredam dengan sendirinya!" sambut Amir. "Teredam dalam arti sebatas fisik, sedang peredaman dalam sentimen atau stereotipe tertentu, tetap perlu dilakukan lewat perdamaian oleh tokoh-tokoh warga setempat--dengan dukungan pemimpin formal!"

"Selanjutnya, meski perdamaian bisa tercapai, para kandidat dengan tim sukses “ring satu” dan kalangan pemimpin daerah tak boleh cepat puas!" timpal Umar. "Iklim sosial-politik yang kondusif harus dibangun seksama, terutama dengan kian taatnya semua tim sukses menjalankan aturan main pilkada! Karena, semakin dekat hari 'H' pilkada akan meningkat pula suhu politik! Jika sampai terjadi kecurangan dari salah satu tim sukses, risikonya bisa langsung menyulut bara konflik yang sebelumnya pernah membara!"

"Tersulutnya bara konflik di ambang hari 'H' itu bisa fatal!" tegas Amir. "Karena, bisa menjadi arena balas dendam dari pihak yang merasa kalah saat perdamaian terjadi!" ***

Selanjutnya.....

"KONFLIK semakin terbuka antara kekuatan politik Blok (opsi) A dengan Blok (opsi) C," ujar Umar. "Setelah kemenangan Blok C dalam voting angket Century di DPR, dalam satu serangan balik Blok A, 19 anggota DPR 2004--2009 dari PDIP terjerat kasus suap pemilihan deputi senior gubernur BI!"

"Itu melangkapi serangan Blok A di masa kerja Pansus, soal tunggakan pajak ke arah Golkar, dan L/C fiktif ke arah PKS!" sambut Amir. "Intinya, saling mendelegitimasi lawan politik! Hasil voting Century mendelegitimasi Blok A yang berkuasa dengan menyebut 'ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century', serangan baliknya mendelegitimasi PDIP dengan 19 anggota DPR fraksinya terlibat suap!"

"Lantas apa yang diperoleh rakyat dari konflik terbuka antarblok politik itu?" potong Umar.

"Rakyat mendapat kesan, tak ada blok politik yang benar-benar bersih!" tegas Amir. "Semua blok berusaha keras membuktikan politik itu kotor!"

"Jika Blok C kini cenderung defensif atas serangan Blok A, apa mungkin Blok C membangun serangan baru dengan melanjutkan hasil angket Century menuju pernyataan pendapat DPR?" tanya Umar.

"Kemungkinan itu selalu ada!" jawab Amir. "Tapi kuorum untuk itu tiga per empat jumlah anggota dan usulan disetujui oleh tiga per empat yang hadir, layak membuat mereka tidak buru-buru! Apalagi dari kubu Blok C, Ketua Golkar Prio Budi Santoso sudah menyatakan, kalau menuju pemakzulan Golkar tak ikut!"

"Berarti, Blok C akan lebih banyak defensif karena komposisi untuk serangan baru belum memadai?" tukas Umar. "Jika serangan baru Blok A bertubi-tubi, Blok C akhirnya bisa kalah telak!"

"Blok A yang sedang berkuasa, dengan diskresi (kewenangan efektif) luas dan besar, dalam konflik jeblos-jeblosan memang di atas angin, unggul dalam segala hal!" tegas Amir.

"Namun, dengan inti konfliknya delegitimasi lawan politik, jika hasil hak angket yang negatif bagi Blok A itu tak ditindaklanjuti, proses delegitimasi akibat pembusukan politiknya berkepanjangan! Lain hal jika dilanjutkan dengan final kemenangan Blok A, pembusukan itu terhenti dan baunya hilang!"

"Berarti, seyogianya Blok A yang berkepentingan melanjutkan proses hak angket itu!"
timpal Umar. "Tapi, akibat trauma babak belur di hak angket, justru Blok A yang mengganjal kelanjutannya--tak peduli proses delegitimasinya berkepanjangan! Sebab, dengan diskresi Blok A yang luas dan besar bisa membuat lawan jadi lebih busuk, akhirnya rakyat akan tutup hidung dari yang terbusuk!"

Selanjutnya.....

"SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam evaluasi keuangan daerah akhir tahun menyebutkan tahun 2009 sebagai tahun hura-hura elite politik menjarah APBD. (Kompas, 7-1)" ujar Umar. "Itu disimpulkan Fitra berdasar hasil pantauan yang luas, termasuk daerah-daerah pemekaran!"

"Evaluasi Fitra itu warning bagi para pengelola anggaran agar lebih berhati-hati, terutama di Provinsi Lampung yang baru menerima DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) APBN 2010 sebesar Rp11,33 triliun!" timpal Amir. "Mengajak berhati-hati itu penting, karena terminologi yang digunakan memberi isyarat terjadi peningkatan drastis dalam bermain anggaran, dari sebelumnya menyunat anggaran untuk bancakan, kini jadi menjarah anggaran untuk hura-hura!"

"Betul-betul drastis!" sela Umar. "Menyunat hanya memotong sedikit ujungnya, bancakan makan bersama dari satu ambeng yang terdiri dari nasi, urap, kerupuk atau rempeyek, dan sebutir telur rebus dipotong dengan benang menjadi delapan atau bahkan 16 sayatan! Sedangkan menjarah, mengambil secara tanpa hak sebanyak mungkin, bahkan digotong beramai-ramai! Lalu hura-hura, pesta pora menghamburkan dana tanpa batas!"

"Itu dia! Evaluasi Fitra yang mencerminkan ada peningkatan drastis gejala korupsi di daerah amat kontras dengan realitas penderitaan rakyat di pelosok daerah yang tak kunjung mentas dari kemiskinan!" tegas Amir. "Untuk mencegah agar gejala itu tidak terjadi, kalangan elite daerah sebaiknya mengurangi kegemaran selalu melihat ke atas! Sebaliknya, perbanyak melihat ke bawah! Lihatlah nasib rakyat yang masih butuh banyak perhatian dan empati, sehingga menumbuhkan keberpihakan dan tekad perjuangan untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang malang! Sebab, kalau lebih banyak melihat ke atas, mendongak terus, pejabat di atas pakai mobil Crown Super-Saloon, bukan saja lantas ikut pakai super-saloon, malah harus melampauinya supaya tampak lebih hebat"

"Kalau pilihan supaya tampak lebih hebat itu yang dilakukan, sudahlah dalam APBD anggaran rutin untuk pejabat dan pegawai jauh lebih besar dari anggaran untuk rakyat, dengan bertambahnya secara signifikan anggaran fasilitas pejabat, dana anggaran untuk rakyat mengkerut jadi jauh lebih kecil lagi!" timpal Umar. "Dengan itu, hura-hura yang dilakukan bukan semata pesta pora makan--yang menghabiskan sekarung beras pun tak seberapa harganya, melainkan hura-hura dengan menghamburkan dana APBD untuk fasilitas pejabat yang mengakibatkan porsi anggaran untuk rakyat kian menciut terus!"

"Tepatnya, menjarah dan hura-hura itu tak harus ditafsirkan harfiah!" tegas Amir.

"Bisa jadi caranya lebih halus, tapi hasil jarahannya justru jauh lebih besar!" ***

Selanjutnya.....