"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"

"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP dan Hanura!"

"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke kubu Demokrat!"

"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban! Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"

"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148 pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"

"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"

"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan yang harus selalu menjadi prioritas!" ***

Selanjutnya.....

"PEKAN ini terjadi pergeseran kekuatan politik! Partai Golkar memetieskan kasus Century, sebagai respons atas pengunduran diri Sri Mulyani!" ujar Umar. "Alasannya, dukungan Golkar membongkar skandal Century sebagai aktualisasi perseteruan Ketua Umum Gokkar Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani terkait tunggakan pajak Group Bakrie! Dengan Sri Mulyani mundur, soal itu pun selesai!"

"Dua hal menarik dari sikap Golkar itu!" sambut Amir. "Pertama, sebagai partai pemenang Pemilu 2004, ternyata Golkar sekadar alat kepentingan pribadi ketuanya! Kedua, akibat hal pertama itu, perjuangan Golkar mengatasnamakan rakyat untuk mendapat kejelasan bailout Bank Century terkait dana Rp6,7 triliun sengaja dikandaskan! Kelanjutan proses politiknya untuk pernyataan pendapat DPR pun terhenti! PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura tak cukup suara untuk itu!"

"Begitulah realitas politik!" timpal Umar. "Di balik itu tercium, manuver Golkar juga untuk mendapat kursi menteri keuangan! Soal ini bisa dibuktikan pada sikap Golkar jika gagal meraih jabatan nanti, atau presiden tetap menagih tunggakan pajak! Bargaining Golkar untuk itu cukup kuat, jika Golkar kembali masuk koalisi berkuasa, dukungan pada pemerintah di DPR kembali solid!"

"Tapi realitas politik Golkar lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketua dengan mengorbankan kepentingan rakyat itu, menyimpang dari akar kata politik yang mengacu sifat idealnya--santun dan bijaksana!" tegas Amir.

"Kata politik berakar pada polite--santun, dan policy--kebijaksanaan--dengan inti katanya bijaksana!" "Untuk kesantunan politik, partai-partai politik Indonesia gagal mengimplementasikannya di DPR, termasuk Partai Demokrat!" timpal Umar.

"Sedang untuk bijaksana, lewat praktek kebijaksanaan dalam berpolitik, bias pada kepentingan partai yang power oriented, ketimbang bijaksana, menurut logika, publik yang harus berorientasi kepentingan rakyat!"

"Dengan realitas politik sedemikian, kiprah partai-partai politik terlepas dari kepentingan rakyat, praktis rakyat tak punya representasi!" tegas Amir. "Kondisi demikian sudah terpikir Thomas Jefferson pada zamannya, hingga mendaulat pers--media massa-- sebagai pilar keempat negara demokrasi! Pers tak bisa meninggalkan kepentingan rakyat, karena menjalani pemilu lewat pasar (electoral market system) setiap hari! Jadi, nasib bangsa bertumpu pada kemampuan pers mengekspresikan kepentingan rakyat dalam menghadapi eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, yang terlalu asyik bermain kekuasaan demi kepentingan sendiri!" ***

Selanjutnya.....

"KONFLIK semakin terbuka antara kekuatan politik Blok (opsi) A dengan Blok (opsi) C," ujar Umar. "Setelah kemenangan Blok C dalam voting angket Century di DPR, dalam satu serangan balik Blok A, 19 anggota DPR 2004--2009 dari PDIP terjerat kasus suap pemilihan deputi senior gubernur BI!"

"Itu melangkapi serangan Blok A di masa kerja Pansus, soal tunggakan pajak ke arah Golkar, dan L/C fiktif ke arah PKS!" sambut Amir. "Intinya, saling mendelegitimasi lawan politik! Hasil voting Century mendelegitimasi Blok A yang berkuasa dengan menyebut 'ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century', serangan baliknya mendelegitimasi PDIP dengan 19 anggota DPR fraksinya terlibat suap!"

"Lantas apa yang diperoleh rakyat dari konflik terbuka antarblok politik itu?" potong Umar.

"Rakyat mendapat kesan, tak ada blok politik yang benar-benar bersih!" tegas Amir. "Semua blok berusaha keras membuktikan politik itu kotor!"

"Jika Blok C kini cenderung defensif atas serangan Blok A, apa mungkin Blok C membangun serangan baru dengan melanjutkan hasil angket Century menuju pernyataan pendapat DPR?" tanya Umar.

"Kemungkinan itu selalu ada!" jawab Amir. "Tapi kuorum untuk itu tiga per empat jumlah anggota dan usulan disetujui oleh tiga per empat yang hadir, layak membuat mereka tidak buru-buru! Apalagi dari kubu Blok C, Ketua Golkar Prio Budi Santoso sudah menyatakan, kalau menuju pemakzulan Golkar tak ikut!"

"Berarti, Blok C akan lebih banyak defensif karena komposisi untuk serangan baru belum memadai?" tukas Umar. "Jika serangan baru Blok A bertubi-tubi, Blok C akhirnya bisa kalah telak!"

"Blok A yang sedang berkuasa, dengan diskresi (kewenangan efektif) luas dan besar, dalam konflik jeblos-jeblosan memang di atas angin, unggul dalam segala hal!" tegas Amir.

"Namun, dengan inti konfliknya delegitimasi lawan politik, jika hasil hak angket yang negatif bagi Blok A itu tak ditindaklanjuti, proses delegitimasi akibat pembusukan politiknya berkepanjangan! Lain hal jika dilanjutkan dengan final kemenangan Blok A, pembusukan itu terhenti dan baunya hilang!"

"Berarti, seyogianya Blok A yang berkepentingan melanjutkan proses hak angket itu!" timpal Umar. "Tapi, akibat trauma babak belur di hak angket, justru Blok A yang mengganjal kelanjutannya--tak peduli proses delegitimasinya berkepanjangan! Sebab, dengan diskresi Blok A yang luas dan besar bisa membuat lawan jadi lebih busuk, akhirnya rakyat akan tutup hidung dari yang terbusuk!"

Selanjutnya.....

"SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera--PKS--Anis Matta menegaskan sikap fraksinya di Pansus Skandal Bank Century DPR, melaksanakan amanat Presiden SBY untuk membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century! Juga, tetap dalam koridor koalisi dengan Partai Demokrat (PD) yang menyepakati untuk bersikap kritis, mewujudkan good governances dan pemerintahan bersih, serta menegakkan kebenaran dan keadilan! Hal sama dikemukakan Ketua Partai Golkar Prio Budi Santoso!" ujar Umar. "Namun, Ketua PD Dja'far Hamzah menilai sikap itu bertentangan dengan kesepakatan dalam koalisi!" (Metro TV, [23-2])

"Itu terjadi akibat berbedanya kacamata kedua pihak!" sambut Amir. "PKS dan Golkar melihat koalisi sebagai wadah menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi kemaslahatan bangsa! Sedang PD melihat koalisi semata berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Kacamata yang berbeda itulah penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua pihak di Pansus Century!"

"Perbedaan pandangan yang menurut PKS dan Golkar wajar dalam demokrasi, dinilai sebaliknya oleh PD!" tegas Umar. "Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, menilai itu sebagai sikap tidak konsekuen dari mitra koalisi! Karena itu, ia tuntut mitra koalisi menarik menteri-menterinya dari kabinet! Hal itu sejalan dengan usul pimpinan PD kepada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet akibat berbedanya pandangan mitra koalisi!"

"Dari semua itu terlihat, ibarat pasangan suami-istri yang berbeda pandangan, PD memilih jalan keluar perceraian! Kalau tak mau cerai, segala bentuk yang dinilai buruk oleh pasangannya didiamkan dan dibiarkan saja!" timpal Amir. "PKS dan Golkar memilih untuk mengutamakan kemaslahatan hidup seluruh keluarga, terutama kebenaran dan keadilan, sedang keburukan atau kesalahan harus diselesaikan semestinya agar rumah tangga terselenggara secara lebih sehat!"

"Pilihan mana yang lebih baik, tentu tergantung cara berpikir masing-masing!" sambut Umar. "Namun, dari kedua pilihan itu harus dilihat ke mana ujung kaitan kepentingannya! Dari uraian yang disampaikan di Pansus Century, PD secara eksplisit menegaskan kaitan kepentingannya pada kebenaran pihak penguasa dalam kebijakan bailout! Sedang PKS dan Golkar terkait kebenaran fakta dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, yang merugikan rakyat! Karena itu, bisa disebut
berorientasi pada kepentingan rakyat!"

"Maka itu, jika pandangan PKS dan Golkar bernada sama dengan pandangan oposan--PDIP--tak lain karena dasarnya fakta yang sama!" tegas Amir. "Demi menegakkan kebenaran dan keadilan berdasar kebenaran fakta itu, PKS dan Golkar siap menerima konsekuensi 'diceraikan' dari koalisi PD! Keberanian bersikap yang layak dihormati!"***

Selanjutnya.....