"DUA anggota DPR asal Lampung, Zulkifli Anwar (PD) dan Abdul Hakim (PKS), mendukung desakan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke Pemerintah Pusat agar mempercepat pembangunan jembatan Selat Sunda—
JSS!" ujar Umar. "Untuk percepatan itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Menko Perekonomian setuju menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membentuk Badan Pelaksana Pembangunan JSS pertengahan tahun ini! Badan ini bertugas melakukan studi kelayakan, membuat desain, dan menenderkan pelaksanaan konstruksi, Djoko optimistis tahun 2014 semua pekerjaan persiapan dasar selesai!"

"Berarti, mau didesak seperti apa pun, pekerjaan teknis-fisis pembangunan JSS baru bisa dimulai 2014!" sambut Amir. "Itu jika tak ada perubahan terkait klaim yang dibuat, seperti tersedia banyak investor asing dan lokal siap jadi mitra megaproyek berdana lebih Rp100 triliun itu, juga JSS tak terpengaruh tsunami Gunung Anak Krakatau!"

"Tapi bukan berarti Pemprov Banten dan Lampung bersama kabupaten tuan rumah JSS lantas cukup berdiam diri terima beres menunggu pusat menyelesaikan semua tugas membangun JSS!" tegas Umar. "Paling tidak, lahan kawasan gerbang kedua sisi JSS sudah dijamin beres 100 persen oleh pemda setempat, agar saat proyek selesai kelak jalan akses JSS tak ditanami pisang oleh warga karena urusan pembebasan lahannya tak beres!"

"Juga mematangkan kesiapan mental-budaya dan sosial-ekonomi warga sekitar JSS, agar peristiwa seperti di Jembatan Suramadu—baut jembatan dicopoti orang—tak terulang di JSS!" timpal Amir. "Untuk itu, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua provinsi, Banten dan Lampung, harus dipacu lebih pesat dari sebelumnya! Dengan kesiapan sosial-ekonomis warga lapisan bawah yang lebih baik, arti JSS sebagai pelancar lalu lintas barang didukung oleh tingkat produktivitas warga di satu pihak dengan daya beli untuk konsumsinya yang cukup memadai di lain pihak! Dengan begitu, arti sosial-ekonomis keberadaan JSS sebanding! Tak seperti sering dicemaskan atas megaproyek, kapasitas terpasangnya terlalu besar hingga pengembalian investasinya terlalu lama!"

"Tingkat kesebandingan sosial-ekonomi JSS bisa diprediksi cepat terpenuhi, terlihat dari arus truk yang belakangan melimpah sampai tak tertampung kapal penyeberangan!" tegas Umar. "Tapi perlu dijaga, dari limpahan muatan truk itu maksimal dari dan ke Lampung, bukan lebih dominan yang cuma numpang lewat—seperti nasib muatan kereta api barang!" ***

Selanjutnya.....

"KATA Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Presiden SBY memberi isyarat pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) akan dipercepat! Beberapa investor luar negeri sudah siap, namun Presiden ingin mengutamakan investor nasional! Ganjalan untuk percepatan pada studi kelayakan, yang butuh waktu satu setengah tahun!"

"Isyarat Presiden itu menggembirakan, karena sempat tersebar kabar pembangunan JSS jadi tak pasti!" sambut Amir. "Keraguan itu dipicu tak tercantumnya anggaran untuk persiapan kerja besar itu, baik di APBN maupun APBD Provinsi Lampung, semisal anggaran studi kelayakan, atau mempersiapkan kawasan di sekitar aksesnya! Masyarakat memahami, untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai investor swasta, seperti jalan tol, pembebasan lahannya menjadi kewajiban pemda--dengan kompensasi saham dalam investasinya! Hal sama tentu juga berlaku pada kawasan akses JSS!"

"Kesiapan pemda dalam penyiapan lahan itu pula yang jadi masalah dalam rencana pembangunan jalan tol di Lampung, baik ruas Tegineneng--Babatan maupun Babatan--Bakauheni!" timpal Umar. "Bahkan faktor sama juga penyebab belum tuntasnya jalan lintas pantai timur (jalinpantim) Menggala--Bakauheni, karena di sejumlah tempat pemda kewalahan membebaskan tanahnya! Kalau proyek Pemerintah Pusat saja mengalami nasib demikian, konon lagi dengan investasi swasta--yang maunya terima bersih saja!"

"Sejalan dengan percepatan pembangunan JSS itu, amat tepat Marwan menyampaikan kepada Presiden masifnya kerusakan jalan di Lampung, yang seperti dikemukakan Gubernur Sjachroedin Z.P. di DPRD pada HUT Provinsi, dana yang tersedia hanya seperempat dari kebutuhan! Gubernur mengharapkan DPRD ikut cari jalan keluarnya!" tegas Amir. "Itu dasar Marwan menyampaikan masalah itu ke Presiden! Namun, yang diperoleh dari Presiden bukan tambahan biaya, tapi cuma saran untuk memprioritaskan anggaran guna mendahulukan perbaikan infrastruktur dengan mengalihkan anggaran dari satker lain sampai dapat 20 persen untuk perbaikan infrastruktur!"

"Tambah megaplah anggaran satuan kerja (satker) lain yang sudah dirampingkan untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan!" timpal Umar. "Kalau harus dirampingkan lagi, bisa tinggal tulang!"

"Jadi, percepatan JSS dan perbaikan jalan rusak itu baru sebatas keinginan! Istilah pasarnya, sekadar cerita dalam cerita!" tegas Amir. "Realitasnya, untuk mengujudkan keinginan itu masih perlu mencari jalan keluar lain!"

Selanjutnya.....

"JSS--jembatan Selat Sunda--harus dibangun dengan persiapan lebih baik pada masyarakat dan prasarana serta sarananya di sisi hinterland--dalam hal ini Lampung--agar tak mengulang kisah antiklimaks Madura pada pembangunan Jembatan Surabaya-Madura--Suramadu!" ujar Umar.

"Antiklimaks seperti apa?" tanya Amir.

"Menurut Dr. M. Ikhsan Modjo, ekonom Unair, di seminar Lampung Menyongsong JSS, akibat persiapan prapembangunan secara multidimensi kemasyarakatannya kurang memadai, dewasa ini bukan investor yang berbondong-bondong ke Madura seperti dibayangkan semula!" jelas Umar. "Justru sebaliknya, warga Madura yang ramai-ramai rekreasi dan belanja ke Surabaya! Artinya, uang dari Madura yang malah disedot Surabaya!"

"Berarti, dalam waktu yang masih tersedia sekitar 15--20 tahun sampai JSS selesai dibangun, warga Lampung harus menyiapkan pusat-pusat daya tarik baru yang mampu menyaingi kemajuan di sisi lain jembatan, agar bisa menyedot perhatian warga Jakarta dan Pulau Jawa umumnya!" timpal Amir. "Sebab, katakanlah tak terelakkan dengan JSS warga Sumatera tertarik berkunjung ke Jawa, tapi dengan daya tarik yang seimbang sehingga warga Jawa juga ingin ke Lampung, jumlah penduduknya jauh lebih besar Pulau Jawa, juga kemakmurannya! Jadi, secara kuantitatif (jumlah orang) maupun kualitatif (besar belanjanya) Lampung tetap untung!"

"Pusat-pusat daya tarik baru untuk liburan berupa tempat hiburan, rekreasi, dan belanja itu bukan pula hanya di sekitar ujung jalan keluar dari JSS!" tegas Umar. "Dengan jalan yang baik antarkota di Lampung, semua daerah menata diri bersaing sebagai tujuan lanjutan! Kalau terbatas hanya di sekitar JSS, orang cepat bosan sekali berkunjung selesai! Jadi, tujuan-tujuan alternatif harus siap!"

"Tapi, untuk semua itu, apakah pembangunan JSS bakal betul-betul terlaksana?" tukas Amir. "Sebab, JSS itu sudah digagas sejak zaman Bung Karno, tapi selalu jadi angin lalu!"

"Kali ini lebih konkret!" jawab Umar. "Keppresnya sudah keluar 28 Desember 2009! Itu dasar Bank Indonesia cabang Bandar Lampung dan Lampung Post membuat seminar JSS, di mana Dr. Kausar Ali Saleh, M.Sc., pakar pemerintahan dan otonomi daerah menyingkap, dari sisi suprastruktur, masih diperlukan seperangkat aturan hukum baru bagi pemda untuk memayungi realisasi gagasan besar tersebut! Misalnya, aturan untuk konsolidasi dukungan dan partisipasi warga pada JSS sebagai bagian dari shareholder pemda, di luar obligasi daerah, agar JSS jadi milik masyarakat! Sekaligus, JSS tak terlalu membebani APBD yang harus tetap fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat!"

"Pikiran bagus!" tegas Amir. "Jangan sepenuhnya andalkan investor asing, nanti ironis--di negeri kita ada jembatan terpanjang di dunia, ternyata milik China!"

Selanjutnya.....