"KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengingatkan Indeks Demokrasi Global Indonesia di peringkat 60 dari 167 negara yang diteliti, jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57)!" (Kompas, 12-4) ujar Umar. "Hal itu disebabkan masih lemahnya variabel demokrasi, seperti pemilihan umum, pluralisme, dan fungsi pemerintahan yang belum bersih dari korupsi! Untuk itu Indonesia masuk kelompok flawed democracy—negara yang demokrasinya cacat!"

"Indeks Demokrasi Global yang dimaksud Irman Gusman produk Economist Inteligence Unit (EIU) di bawah majalah The Economist!" sambut Amir. "Dilihat dari skor Indonesia yang pada 2010 ini 6,53, ternyata tak banyak berubah dari skor 2008 6,34—atau naik hanya 0,19 poin! Padahal skor 2010 Timor Leste saja 7,22, India 7,28 (ranking 40), Taiwan 7,52 (36), Afrika Selatan 7,79!"

"Meski begitu, justru dalam hal Indeks Demokrasi Global ini kita boleh berbangga lebih baik dari negeri jiran Malaysia yang berada di peringkat 71 dengan skor 6,19" tegas Umar. "Indeks teratas ditempati Norwegia dengan 9,80, Islandia (II-9,65), Denmark (III-9,52), Swedia (IV-9,50), Selandia Baru (V-9,26), dan Australia (VI-9,22)." (Wikipedia)

"Cacat demokrasi Indonesia dalam penilaian EIU ini bisa disimak dari tulisan A.E. Priono Meninjau Berbagai Parameter Assesment Demokrasi (http://langitpoetih.blogspot.com) terkait lima variabel: proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik!" timpal Amir. "Selain akomodatif pada berbagai sumber data lain, penilaian EIU berinti expert's assessment (penilaian ahli), jadi berbeda esensi dan hasilnya dengan survai acak (random) yang popular di Indonesia! Artinya, pemilu kita dari pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada masih buruk dinilai lewat pendapat para ahli! Demikian pula belum efektifnya fungsi pemerintahan dijalankan akibat rongrongan korupsi dalam segala bentuk abused power!"

"Dengan itu peringatan Ketua DPD yang berusaha menyadarkan realitas demokrasi kita masih jauh dari harapan, bahkan jika diukur dengan assesment dunia masih di bawah Timor Leste, layak menjadi perhatian para politisi dan birokrat semua tingkat untuk tak lagi lepas kontrol diri berkepanjangan!" tegas Umar. "Perhatian birokrat sebagai pelaku fungsi pemerintahan melayani rakyat (public servant) mendapat penekanan khusus dalam assesment versi ini, karena tujuan akhir demokrasi itu kesejahteraan rakyat! Dan pelaksanaan fungsi pemerintah untuk itu dijalankan birokrat!" ***

Selanjutnya.....

"DEMO, unjuk rasa, atau aksi massa itu proses menyatakan sikap dan pendapat yang lazim dan sah dalam demokrasi!" ujar Umar. "Demokrasi itu budaya di mana setiap warga terikat komitmen mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah lewat cara damai, ujud demokrasi inti peradaban antikekerasan! Untuk itu, prosedur tetap (protap) Polri mengatasi anarki pada aksi massa yang baru diberlakukan bisa disebut salah satu pilar budaya demokrasi—berkat fungsinya menjaga aksi massa sebagai aktualisasi demokrasi tetap on the track!"

"Dengan fungsi protap itu, jajaran Polri dan para pengunjuk rasa harus sama memahami batasan kadar suatu tindakan bisa digolongkan anarki atau belum!" timpal Amir.

"Persamaan persepsi itu penting, agar tak terjadi salah tafsir yang justru menyulut anarki, padahal tujuannya menghindari anarki! Jadi, selain pada jajaran Polri, sosialisasi juga harus dilakukan pada pengurus organisasi massa dan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) yang juga sering menghadapi aksi massa!"

"Persamaan standar pada semua pihak penting, agar unjuk rasa sebagai medium demokrasi berjalan semakin mencerminkan kehidupan masyarakat beradab pelaksanaan dan pengamanannya!" tegas Umar. "Lebih lagi bagi bangsa Indonesia, unjuk rasa bukan hal baru dalam budaya politiknya! Sejak era Majapahit unjuk rasa sudah dikenal dengan pepe—berjemur diri—di alun-alun. Bertolak dari budaya politik itu hingga kini di setiap kantor bupati di Jawa selalu ada alun-alun—sebagai domain rakyat! Berarti, kantor kepala daerah yang tak punya alun-alun, seperti kantor wali kota Bandar Lampung, budaya politiknya belum memberi tempat domain rakyat—padahal arti demokrasi pemerintahan oleh rakyat!"

"Tatanan bangunan kantor penguasa yang tak menyiapkan domain rakyat itu jadi penyulut unjuk rasa mudah menjadi anarki!" timpal Amir. "Karena unjuk rasa cuma bisa di jalan raya—ruang publik—mengganggu kepentingan umum! Akibatnya, harus dipaksa bubar, jadi bentrokan!"

"Anarki juga disulut sikap elite para pengambil keputusan yang ndableg—tak mau mendengar aspirasi rakyat yang disampaikan pengunjuk rasa, karena lebih asyik dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja!" tegas Umar. "Karena itu, budaya demokrasi yang beradab harus diujudkan secara simultan, bukan hanya pada aksi massa dan polisi, tapi juga pada elite eksekutif dan legislatif dengan senantiasa siap mengakomodasi aspirasi rakyat! Kalau cuma pengunjuk rasa yang beradab sedang elitenya tidak, demokrasinya jadi cuma setengah beradab!" ***

Selanjutnya.....

"GERAKAN bergelagat mengembalikan Indonesia ke sistem demokrasi terpimpin mulai terbayang!" ujar Umar. "Bayangan itu terlihat seiring, di satu sisi lewat pembentukan sekretariat gabungan (setgab) partai-partai koalisi berkuasa yang mendominasi DPR secara absolut--lebih 75 persen, melangkah awal dengan merevisi UU Pemilu! Pada sisi lain, Badan Legislasi (Baleg) di DPR yang didominasi koalisi tersebut, telah lebih dahulu membahas revisi UU No. 2/2008 tentang Partai Politik untuk membatasi kesertaan partai baru!"

"Dengan kekuatan koalisi berkuasa yang absolut di DPR, apa pun mereka kehendaki tak akan ada yang bisa membendungnya!" sambut Amir. "Lewat setgab yang mengendalikan tiap langkah partai-partai koalisi sesuai keinginan pemimpin koalisi, tak sulit untuk mengembalikan sistem demokrasi terpimpin! Kenyataan itu, selain sukar ditolak oleh kekuatan-kekuatan di luar koalisi, juga sukar ditutup-tutupi prakteknya nanti!"

"Berarti, diselubungi seperti apa pun praktek sistem demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan absolut itu nantinya, setiap warga bangsa harus siap menerima kenyataan yang tak bisa ditolak!" tegas Umar. "Hal yang harus dijaga, jangan sampai gerak kembali ke demokrasi terpimpin itu mengencundangi hak-hak konstitusional warga negara--hak asasi, hak politik, dan hak-hak lain!"

"Penting disimak latar belakang pembentukan setgab, yakni setelah koalisi berkuasa yang di atas kertas punya suara absolut itu kalah voting di DPR dari kubu oposisi dalam kasus Century!" timpal Amir. "Kalah voting akibat sejumlah partai dalam koalisi masih memegang teguh nurani konstituen mereka! Artinya, setgab koalisi dibentuk agar pengalaman serupa tak terulang! Dari situ mudah dibaca, setgab dibentuk agar koalisi bisa benar-banar satu bahasa sesuai kehendak pemimpin koalisi, tak gampang tergoda nurani konstituen! Tepatnya, dalam setgab partai koalisi harus lebih mengutamakan kepentingan pemimpin koalisi ketimbang kepentingan konstituen partainya!"

"Dibanding demokrasi terpimpin era Orde Lama yang bersatu dalam nasakom--nasional, agama, komunis--partai unsurnya tetap berorientasi pada ideologi dan konstituennya, demokrasi terpimpin era reformasi akan jauh lebih sempurna--lewat kendali setgab yang ketat faktor ideologi dan konstituen partai diposisikan inferior, di bawah superioritas kepentingan pemimpin koalisi!" tukas Umar. "Itu karena, tugas utama setgab menjaga agar pengalaman orientasi partai koalisi pada ideologi dan konstituen seperti dalam kasus Century tak boleh terulang!"

Selanjutnya.....

PRESIDEN SBY dalam pidato Hari Pers Nasional di Palembang menekankan, demokrasi yang ingin dicapai di negeri ini mestilah demokrasi yang benar-benar bertumpu pada rakyat, bukan berpusat pada negara, bukan pula demokrasi yang berpusat pada media massa!" ujar Umar. "Kata Presiden, di banyak negara ada fenomena yang disebut media-centered democracy. Kita dengan sadar tidak menuju ke situ. Kita menuju people-centered democracy, peran pers juga mestinya menuju ke situ." (Kompas, 10-02-10)

"Fenomena media-centered democracy terjadi berkat pers dipercaya masyarakat informasinya dan efektif sebagai penyalur aspirasi rakyat!" sambut Amir. "Lebih lagi, ketika lembaga-lembaga lainnya dalam masyarakat--eksekutif, legislatif, dan yudikatif--makin tak bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga mengalami minus kepercayaan, maka pers sebagai lembaga yang masih bisa dipercaya mengalami surplus power, kepercayaan (power) dari rakyat itu melimpah ke pers!"

"Surplus power pada pers saat ini juga disebutkan Presiden!" tegas Umar. "Karena itu, kata Presiden, amat penting untuk memastikan kekuasaan pers itu digunakan secara tepat, dan konstruktif! Pers bisa memilih, menentukan, membatasi dalam keadaan apa power yang surplus itu digunakan dengan baik, untuk kesejahteraan rakyat!"

"Itu terjadi karena kontrol rakyat atau checks and balances terhadap pers berlangsung kontinu dan ketat!" timpal Amir. "Koran menjalani pemilihan umum lewat pasar (market electoral system) setiap hari, jika tidak menyampaikan informasi dan aspirasi sesuai yang diinginkan rakyat, hari itu juga ditinggalkan pembacanya! Media elektronik bahkan menjalaninya setiap menit, customer langsung zapping (pindah saluran) begitu sajian informasinya jelek atau membosankan! Jadi, jauh lebih ketat dari kontrol atau checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif yang terjadi lewat pemilihan umum lima tahun sekali!"

"Lantas, bagaimana menggeser fenomena media-centered democracy itu menuju people-centered democracy seperti diharap Presiden?" tanya Umar.

"Kalau yang dimaksud demokrasi berorientasi pada tindakan rakyat langsung, selain lewat pemilu lima tahun sekali, eksekutif dan legislatif harus bisa membuat efektif mekanisme rembuk desa sampai nasional perencanaan pembangunan, serta setiap unjuk rasa mendapat solusi!" tegas Amir. "Jika semua itu tak efektif, seusai pemilu eksekutif dan legislatif melupakan amanah rakyat, rembuk desa cuma formalitas sedang program yang jalan sesuai selera penguasa, atau demo malah dilayani seperti perusuh, people-centered democracy sukar terwujud! Artinya, justru rakyat sendiri yang memberi mandat kepercayaan pada pers--media-centered democracy tak tergeser!"

Selanjutnya.....

"MODEL pembangunan yang jor-joran menebar charity--'sedekah politis'--kepada warga miskin, mulai pembagian uang tunai sampai sembako, selalu mendapat sorotan kritis karena membuat rakyat tergantung dan menunggu, di antaranya jadi malas!" ujar Umar.

"Idealnya, mendorong partisipasi aktif rakyat, kerja keras merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!"

"Dr. Kartono Mohammad (Metro TV, [2-2]) memberi contoh di China--berpenduduk 1,5 miliar jiwa tapi pengangguran tak mencolok seperti Indonesia--bantuan tidak cuma-cuma, tapi berupa gaji lewat kerja memeras keringat!" sambut Amir.

"Contoh, di jalan raya bebas hambatan antarprovinsi yang setiap ruas panjangnya ratusan kilometer, banyak orang mengecat jalan dengan sejenis aqua proof! Mereka bukan mengecat dengan semprotan atau roller yang bisa lebih cepat selesai, tapi memakai kuas, agar lebih banyak orang bisa dipekerjakan!"

"Dengan begitu penerima bantuan bisa merasa lebih bermartabat dan memiliki harga diri tak beda dengan warga lainnya, karena mereka mendapatkannya lewat bekerja keras memeras keringat--tak cuma nyadong seperti dalam model charity!" tegas Umar.

"Di sisi lain, dengan lapisan aqua proof yang kontinu, mutu jalan pun terjamin dari intrusi salju maupun hujan hingga tahan lebih lama, tak seperti jalan di negeri kita yang setiap musim hujan hancur dan harus direhab total dengan biaya jauh lebih mahal dibanding mengecat dengan aqua proof secara teratur!"

"Dari semua sisinya memang lebih berhasil guna dan berdaya guna!" timpal Amir.

"Tapi jauh lebih penting dari itu, model China mengembangkan budaya kerja keras secara nyata! Seiring itu mereka juga dibekali keterampilan khusus sesuai proyeksi kebutuhan dan masa depan!"

"Berarti benar-benar didorong dan difasilitasi untuk merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!" sambut Umar. "Hal serupa menjadi cita-cita Nasional Demokrat. Manifesto ormas itu menegaskan dasarnya, demokrasi berbasis warga negara yang kuat!"

"Konsep pembangunan berdasar demokrasi berbasis warga itu sebenarnya sudah ada, dikenal dengan proses rembuk desa sampai nasional!" tegas Amir.

"Namun, dalam pelaksanaannya posisi warga negara amat lemah! Saat rembukan warga menyepakati prioritas program di desanya, tapi sampai kabupaten prioritasnya ada pada bupati, terkait berbagai kepentingannya! Jika kebetulan proyek di desanya dibangun, pelaksananya kontraktor atau swakelola dinas terkait, sedang rakyat cuma jadi
penonton!"

"Itu dia!" timpal Umar. "Demokrasi model rembuk desa itu harus berbasis warga negara yang kuat! Tanpa itu warga diperalat elite, kompensasinya ditradisikan nyadong!" ***

Selanjutnya.....

DI coffee shop sebuah hotel Jakarta, seorang bule memakai t-shirt bersulam kincir angin di dada kiri menonton televisi yang menghadap ke arahnya.

"Onbeschop!" entaknya melihat tayangan berita, lalu beranjak dengan wajah tak nyaman!

"Kenapa si bule ngacir sewot seperti disengat lebah?" tukas Umar. "Apa arti ucapannya tadi?"

"Entah!" jawab Amir. "Tapi lihat berita di televisi, ternyata si bule gerah melihat tayangan foto presiden dan wakil presiden--pasangan SBY-Boediono--diinjak-injak demonstran!"

"Apa ruginya dia, harus sewot?" timpal Umar. "Kita saja yang empunya itu presiden tak begitu!"

"Tunggu dulu!" entak Amir. "Kita yang setiap hari melahap berita seperti itu jadi imun, tidak merasa aneh! Logika kita sudah kebas, mati rasa! Beda dengan si bule yang pertama melihat foto kepala negara diinjak-injak, sukar diterima logikanya!"

"Dia sewot mungkin karena kecewa pada dirinya, salah memilih negeri tujuan wisata!" timpal Umar. "Semula dia pilih Indonesia karena promosi tradisi peradabannya adiluhung--par excellences! Sampai di sini ia menemukan sebaliknya, peradaban yang amat rendah, demokrasi tanpa etika! Bagi bule yang lebih dulu mengenal demokrasi, terjebak situasi seburuk itu serasa kecemplung sumur!"

"Maka itu, kita yang harus introspeksi total!" tegas Amir. "Kalau warga asing saja tak nyaman melihat foto kepala negara dari negeri yang dia kunjungi diinjak-injak, masak kita warga negaranya sendiri terlalu bebal untuk bisa menyadari hal itu sebagai perbuatan amat buruk, berdemokrasi tanpa etika! Belum lagi jika mengingat dwitunggal pemimpin bangsa itu merupakan lambang negara!"

"Selain itu, saudara-saudara sebangsa kita, terutama demonstran, juga perlu diingatkan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah!" timpal Umar. "Untuk itu, spanduk, poster, foto, dan happening art dalam demo harus dijaga proporsinya pada sifat karikatural, bukan vonis, apalagi mengeksekusi! Jika dalam perjuangan kita tidak menghormati prinsip-prinsip hukum yang mendasar, apalagi dengan sengaja melanggarnya, usaha menciptakan masa depan bangsa lebih baik akan sia-sia, sebab pada saat yang sama kita rusak sendiri dasarnya secara lebih buruk lagi!"

"Namun demikian, kalangan penguasa juga perlu diingatkan, demokrasi itu proses interaksi!" tegas Amir. "Artinya, jika demo dengan cara-cara elegan saja sudah mendapat respons memadai, sebatas cara-cara itu pula demokrasi berjalan efektif! Tapi jika pihak penguasa mati rasa, peningkatan tahap demi tahap intonasi pendemo tak dapat respons, interaksi selalu gagal, tak terelakkan prosesnya berlanjut hingga ke tingkat yang tak bisa ditoleransi--seperti juga demokrasi formal yang tak beretika! Tapi tampak, semua itu produk sekaligus bukti kegagalan interaksi penguasa dalam komunikasi politik berdemokrasi!" n

Selanjutnya.....

"KAMI menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik!" Umar mengutip satu butir manifesto ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan Senin di Istora Senayan.

"Publik dimaksud siapa?"

"Kalau public servant berarti pelayan masyarakat, yaitu para pejabat negara termasuk politisi yang duduk di kursi kekuasaan, aparat negara (militer, polisi, jaksa, hakim), dan birokrat dalam arti semua pegawai yang digaji negara, maka yang dimaksud publik adalah semua warga yang wajib mereka layani!" jawab Amir.

"Namun, dalam aksentuasi praktek kekuasaan negeri kita kini, istilah publik cenderung dimaknai lebih sempit--para aktivis dan warga yang berjuang menyalurkan aspirasi dengan mengritik atau mengoreksi public servant, sehingga yang diasumsikan sebagai publik lebih mengarah pada mereka yang suka mengusik penguasa dari keasyikan menikmati kekuasaan!"

"Konsekuensi pemaknaan sempit itu, penguasa membuat barrier--memasang batas dan jarak--dari setiap yang mereka labeli gerakan publik, sehingga ada garis tegas antara yang berada di dalam dengan di luar lingkaran kekuasaan!" timpal Umar.

"Celakanya, publik yang seperti itu dikeluarkan dari kewajiban pelaksanaan tugas sang public servant, hingga aspirasi, kritik, atau protesnya dianggap angin lalu! Tak jarang pula dianggap sebagai pengganggu, tak diizinkan menyampaikan aspirasinya ke public servant, lalu diusir dengan kekerasan oleh aparat negara!"

"Dengan garis lingkaran kekuasaan yang mereka buat itu, sistem formal demokrasi hanya berlaku dan demi kepentingan mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan!" tegas Amir. "Akibatnya, publik dalam arti luas--semua yang wajib mereka layani selaku public servant--terimbas! Karena dengan lingkaran kekuasaan yang terkapsul itu, semua kucuran nikmat dalam proses bernegara-bangsa hanya dinikmati kalangan mereka yang berada dalam lingkaran, sedang yang di luarnya hanya dapat tampias atau kena cipratan sedikit!"

"Kenyataan itu membuat wajar kelahiran ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan oleh tokoh masyarakat, akademisi, politisi dan profesional sebagai gerakan perlawanan, meneriakkan manifesto yang lantang menolak semua stagnasi dan pembelokan sistem dari cita-cita reformasi yang sesungguhnya!" timpal Umar. "Salah satu butirnya menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik, hingga menjadi amar perjuangan ormas tersebut untuk mengembalikan demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) pada proporsi yang sebenarnya, menegakkan demokrasi berorientasi kepada publik, yakni mengembalikan public servant sebagai pelayan masyarakat--bukan lagi kelompok eksklusif dalam lingkaran kekuasaan yang justru mengesampingkan kepentingan rakyat atau masyarakat yang wajib dilayaninya! Selamat datang Nasional Demokrat!" n

Selanjutnya.....

PADA hari ulang tahunnya, Desi dibawa tantenya yang bekerja di perusahaan asing ke petshop--tempat jualan hewan piaraan.

"Lihat itu hamster--tikus putih--berlari di sangkar berputar!" ujar tante. "Itu kucing anggora berbulu tebal, tidur melulu! Itu cihuahua, anjing mungil!"

"Semua menggemaskan, Tante!" sambut Desi.

"Kau suka yang mana?" kejar tante.

"Aku suka semua hewan piaraan ini!" jawab Desi. "Tapi tak bisa memeliharanya, karena aku alergi! Apalagi menggendong kucing anggora, hanya memegang hamster atau cihuahua saja alergiku kambuh! Maka itu, aku lebih suka hewan piaraan dalam bentuk artifisialnya, bonekanya!"

"Begitu? Tampaknya kau sudah terkena wabah yang menggejala di kalangan penguasa negeri transisi demokrasi!" sambut tante. "Seperti halnya kau suka hewan piaraan tapi alergi, penguasa juga menyatakan suka demokrasi, tapi secara nyata mereka alergi terhadap demokrasi dalam arti sesungguhnya! Untuk itu, mereka memilih penerapan demokrasi artifisial--demokrasi seolah-olah saja--mirip boneka kucing anggora!"

"Seperti apa demokrasi artifisial itu?" kejar Desi.

"Contohnya Pansus Century Gate di DPR yang ingin mewujudkan demokrasi sesungguhnya!" jelas tante. "Tapi karena kalangan penguasa alergi pada demokrasi sesungguhnya, mereka lakukan usaha-usaha untuk menjadikan kerja Pansus itu artifisial, dengan menebarkan pemahaman secara intens lewat media massa meyakinkan rakyat luas bahwa proses pengungkapan Century Gate itu politisasi! Jika rakyat luas meyakini kerja Pansus Century Gate cuma politisasi, proses demokrasi atas Century Gate telah menjadi artifisial--semata untuk tujuan politik tertentu!"

"Jadi, dengan usaha mengartifisialkan demokrasi, kalangan penguasa tak kambuh alerginya?" timpal Desi.

"Namanya juga usaha!" tukas tante. "Soal berhasil atau tidak, tergantung keuletan anggota Pansus Century Gate dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya! Setidaknya, dengan usahanya itu kalangan penguasa bisa merasa lebih nyaman sementara, ketimbang cuma pasrah pada proses yang kalau dibiarkan bisa memojokkan mereka!"

"Apa ukuran berhasilnya usaha itu?" tanya Desi.

"Usaha tersebut bisa disebut berhasil jika Pansus Century Gate gagal membuktikan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat-pejabat tertentu dalam proses penyelamatan Bank Century!" jawab tante. "Sebaliknya, tindakan para pejabat tersebut justru diberi justifikasi dan legitimasi--pembenaran dan kekuatan dasar hukum! Jadi, Pansus bekerja cuma formalistis belaka, tidak betul-betul berusaha melakukan pembuktian asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan Pansus itu sendiri!"

"Kalau kerja Pansus sekadar formalistis, demokrasi memang telah menjadi boneka kucing anggora!" timpal Desi. "Demokrasi artifisial!" ***

Selanjutnya.....