"APA bukti adanya gap—perbedaan karakter dan sikap-tindak—antara elite generasi era perjuangan mencapai kemerdekaan, elite pejuang revolusi mempertahankan kemerdekaan bangsa, dan elite generasi era reformasi?" tanya Umar.

"Elite era perjuangan kemerdekaan dan revolusi masuk penjara atau gugur di medan juang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, sedang elite era reformasi ramai-ramai masuk penjara akibat korupsi, serakah mau enaknya sendiri!" jawab Amir.

"Saking banyaknya elite korupsi, dibuat penjara khusus buat koruptor!"

"Itu pun, yang masuk penjara sesungguhnya hanya sebagian kecil saja dari semua koruptor yang telah merampas segala bentuk hak rakyat atas materi dan kesempatan untuk hidup sejahtera menikmati kemerdekaan bangsa!" timpal Umar. "Sebab, orang terjerat jadi tersangka korupsi sebagian besar hanya karena sedang sial, atau karena ada konspirasi yang menjerumuskan dirinya, atau karena terlalu serakah makan sendiri hingga ada yang tak kebagian lalu melapor!"

"Bagaimana bisa terjadi gap sedemikian drastis, generasi pejuang diganti oleh generasi koruptor?" tegas Amir. "Perubahan yang sangat kontras!"

"Rumusan korupsi itu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan!" jawab Umar. "Dan itu mulai dilakukan pada periode akhir Orde Lama, kemudian berlanjut sepanjang Orde Baru! Gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa sebenarnya suatu kontrakultur dari tradisi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan sepanjang Orde Baru itu! Orde Baru tumbang, tapi mahasiswa pendongkelnya tak punya orientasi dan ambisi kekuasaan! Ini menjadi peluang kalangan politisi yang kemudian membajak reformasi dari mahasiswa dan euforia melampiaskan ambisi kekuasaannya, sampai-sampai semua jalur rekrutmen kepala negara dan kepala daerah hanya bisa lewat partai politik—yang terakhir ini sudah dikoreksi!"

"Rupanya, menerima kekuasaan hasil perjuangan mahasiswa seperti makan pisang bekubak—sudah dikupaskan kulitnya—kalangan politisi dan semua sektor kekuasaan jadi lupa daratan, generasi korupsi hadir justru sebagai buah reformasi yang mulanya dimaksudkan mahasiswa kontrakultur buat abuse of power Orde Baru!" timpal Amir.

"Masalahnya, bagaimana kita bisa kembali ke semangat atau jiwa reformasi sejati dari
mahasiswa yang antikorupsi itu?"

"Tegakkan hukum secara sungguh-sungguh!" tegas Umar. "Terutama terhadap korupsi dalam arti abuse of power agar politisi tak seenaknya sendiri lagi." ***

Selanjutnya.....

"MEI ini genap 12 tahun reformasi, ternyata faktor kuncinya di pemerintahan--reformasi birokrasi--ukuran proses sampai bentuk suksesnya seperti apa belum jelas!" ujar Umar. "Itu terungkap di sidang kabinet paripurna Rabu lalu. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan, Presiden menginginkan apa ukuran keberhasilan dari program reformasi birokrasi yang dijalankan!" (Kompas, 14-5)

"Sebagai faktor kunci, reformasi birokrasi sangat menentukan ketepatan pelaksanaan fungsi semua jajaran birokrasi!" sambut Amir. "Akibat belum adanya ukuran ketepatan proses serta bentuk keberhasilannya itu, bisa disimak arti penegasan Presiden di sidang kabinet tersebut, 'Dari sekian banyak masalah yang kita hadapi ... yang paling pokok adalah reformasi birokrasi. Kalau dalam 4,5 tahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini kita benar-benar bisa meningkatkan efektivitas birokrasi kita, lebih dari separuh persoalan dapat kita atasi.' Artinya, jika reformasi birokrasi tak jalan, lebih separuh masalah pula yang tak beres!"

"Sedemikian strategisnya arti reformasi birokrasi! Lebih lagi saat mengelola anggaran negara Rp1.500 triliun setahun mulai tahun depan, dengan desentralisasi fiskal, lebih besar lagi anggaran mengalir ke daerah!" tegas Umar. "Untuk itu Presiden membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, diketuai Wapres Boediono! Pokoknya, masalah ini prioritas nasional!"

"Tapi, kalau di tingkat nasional saja belum beres, bagaimana pula di daerah yang kebanjiran fiskal desentralisasi!" timpal Amir. "Dengan begitu jelas reformasi birokrasi bukan cuma urusan presiden, tapi juga tanggung jawab semua kepala daerah dan jajarannya! Sembari menunggu kriteria kinerja reformasi birokrasi yang disusun pusat, daerah juga harus kreatif, membuat tata kelola tepat sasaran dan efektif-efisien! Setidaknya lebih berhati-hati dalam banjir dana desentralisasi, jangan malah tenggelam atau hanyut!"

"Lebih baik lagi, kreatif membuat model kinerja terukur untuk skala daerah, sebab pusat masih mencari model untuk pusat!" tegas Umar. "Kalau ada model, seperti Kabupaten Lampung Tengah menghabisi defisit anggaran sekian ratus miliar dalam dua tahun, mungkin bisa menjadi contoh daerah lain! Yang diperlukan tinggal memolakan model itu dalam administrasi publik berbasis auditor, hingga lebih mudah dilaksanakan!"

"Membuat model memang lebih praktis berdasar pengalaman empiris yang sudah ada!" timpal Amir. "Reformasi birokrasi tak jelas juntrungnya karena modelnya tak ada yang berdasar empiris!"

Selanjutnya.....

SEORANG pria yang sudah 40 tahun merantau pulang kampung! Saat makan ia terbelalak, melihat tumis daun sintrong terhidang! Sintrong, tumbuhan liar sejenis gulma di sela-sela tanaman.

"Sekian lama kutinggal tak ada perubahan, kalian masih makan sintrong juga?" entak pria.

"Kau pergi dan kembali kan masih dalam generasi yang sama!" sambut abangnya.

"Perubahan apa yang bisa dilakukan dalam satu generasi, apalagi terhadap kebiasaan makan sintrong, yang telah dilakukan nenek moyang kita sejak zaman batu!"

"Tapi ini memalukan penguasa, para petinggi negara kita, yang tak henti berbangga menyebut kemajuan hasil kepemimpinan mereka!" tegas pria. "Apalagi realitas kemiskinan berkelanjutan begini, bertentangan dengan yang dipublikasikan, kesejahteraan rakyat meningkat lewat program mengentaskan desa miskin!"

"Program seperti itu dari rezim ke rezim selalu ada! Saat membutuhkan dukungan suara warga miskin, suatu rezim datang mengeraskan jalan desa dengan batu kali satu kilometer! Rezim berikutnya, satu kilometer lagi! Lantas diklaim, kemiskinan desa ini telah diatasi, kesejahteraan rakyatnya meningkat!" timpal abang. "Silakan saja klaim, tapi kenyataanya, selain rakyatnya tetap makan sintrong, jumlah desa miskin juga terus meningkat! Contohnya di Lampung, zaman Orde Baru jumlah desa miskin 546, pada zaman Reformasi ini menjadi 765 desa!"

"Berarti, jika ke sebuah desa miskin dikucurkan proyek senilai Rp1 miliar, tidak menjamin desa itu mentas dari kemiskinan?" kejar pria.

"Itulah kesalahan fatal para penguasa, mengira kemiskinan itu semata bersifat materi! Sehingga, setelah mengucurkan dana sekian dianggapnya kemiskinan telah selesai!" tegas abang. "Padahal, kemiskinan itu komplikasi dari berbagai penyebab! Seperti secara budaya menyangkut diri warga miskin itu sendiri, miskin karena bodoh, bodoh karena miskin! Lalu karena kebodohannya itu, selalu dibodoh-bodohi oleh mereka yang lebih pintar dan lebih berkuasa! Juga karena miskin selalu diakal-akali oleh yang kuat ekonominya!"

"Itu baru dari sisi miskin karena bodoh, yang jika masalahnya tak terselesaikan, kemiskinan yang membelit tak bisa dilepaskan!" timpal pria. "Belum lagi dari sisi-sisi lain, yang akar masalahnya justru lebih kronis! Seperti terkait power tend to corrupt, kalangan berkuasa selalu mengambil porsi lebih besar dibanding alokasi anggaran untuk rakyat!"

"Maka itu, kami warga miskin selalu bersyukur, meski setiap kali tanaman di-watun--dibersihkan dari gulma--sintrong tak pernah menyerah dan tetap tumbuh!" tegas abang. "Betapa indah jika komitmen penguasa mengentaskan warga dari kemiskinan segigih sintrong untuk tumbuh! Bukan cuma pemanis bibir saat membutuhkan dukungan suara warga miskin!" n

Selanjutnya.....