"NAMANYA juga usaha, perlu modal!" ujar Umar. "Dan kalau usaha itu untuk menang pemilihan bupati, modal awal terpenting popularitas! Soal popularitas kini sudah bisa diukur lewat survei, baik oleh lembaga independen maupun lembaga yang lewat hasil surveinya menarik perhatian publik pada kandidat yang membiayai surveinya!"

"Hasil survei lembaga independen Rakata Institut untuk popularitas para kandidat di tiga daerah otonomi baru (DOB), Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, menarik! Meski banyak orang menilai hasilnya 'seperti telah diperkirakan', tetap menyajikan kejutan!" timpal Amir. "Salah satu kejutan, Sujadi Saddat di ranking tiga! Padahal, ia menang pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lalu dengan Pringsewu pemekaran dari Tanggamus, berarti sebagai wakil bupati di kabupaten induk ia di Pringsewu incumbent!"

"Bisa jadi Sujadi kurang gencar sosialisasi, karena terlalu percaya diri popularitasnya dari dua sesi pemilihan sebelumnya belum luntur!" tukas Umar.

"Pengalaman Pilkada Bandar Lampung incumbent yang percaya diri berlebihan disalip pendatang baru! Jika Sujadi tak memacu sosialisasinya, bisa tertinggal lebih jauh lagi dari balapan Abdullah Fadri Auly dan Ririn Kuswantari, yang persaingan keduanya juga kian sengit!"

"Di Tulangbawang Barat, meski pasangan Bachtiar Basri (Plt. Bupati) dan Umar Akhmad (Ketua DPRD) seolah tak tergoyahkan, tokoh muda Frans Agung Mulia Putra yang menempelnya ketat tak boleh diremehkan!" timpal Amir. "Masalahnya, Frans punya invisible hands, yang pernah dipakai ayahnya sebelum pemekaran Tulangbawang! Hal serupa pernah dicapai Rycko Menoza yang berhasil mengonsolidasi pendukung ayahnya di kawasan pemilihannya saat memenangi Pilgub!"

"Di Mesuji, meski survei Rakata menempatkan Suprapto di urutan tiga setelah Khamamik dan Riswanda Hasan, calon termuda yang lahir dan sekolah di Simpangpematang itu bisa jadi kuda hitam!" tegas Umar. "Masuk tiga besar menyalip 'nama besar' di barisan kandidat saja sudah luar biasa! Padahal, ia terlambat memulai sosialisasi karena digandoli profesi dan jabatan pemimpin umum koran harian yang akhirnya harus ia relakan! Itu tentu dibanding Khamamik yang sosialisasi sejak Pilkada Tulangbawang sebelum pemekaran, juga Riswanda yang Plt. Bupati!"

"Setelah popularitas, modal yang juga tak boleh disepelekan adalah uang, untuk kampanye, cetak kaus, spanduk dan biaya saksi di semua TPS!" timpal Amir. "Semua harus mengesankan ia layak jadi bupati! Kalau kesan saja gagal diciptakan, bagaimana mau jadi bupati sungguhan!" ***

Selanjutnya.....

"SELAMAT Tahun Baru 2011, bersama kabar gembira!" seru Umar. "Lampung dapat anggaran pembangunan dari pusat untuk 2011 ini Rp14,6 triliun! Itu dari dana perimbangan Rp9,151 triliun, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp5,543 triliun! Naiknya signifikan dari tahun 2010 sebesar Rp11,3 triliun, dan 2009 sebesar Rp11,1 triliun!"

"Anggaran pembangunan Rp14,6 triliun untuk 14 kabupaten-kota di Lampung itu relatif besar! Rata-rata per kabupaten-kota satu triliun, plus untuk Pemprov!" sambut Amir.

"Dengan anggaran berbilang triliun per daerah tingkat dua itu diharapkan rakyat bisa melihat secara nyata sosok pembangunan yang dilakukan, dan merasakan manfaatnya! Itu perlu ditekankan karena dari anggaran sejenis dua tahun terakhir, 2009 Rp11,1 triliun dan 2010 Rp11,3 triliun, total jadi Rp22,4 triliun, tak ada ekspos atau wujud sosok nyata hasilnya yang bisa dilihat rakyat! Pembangunan dengan anggaran sebesar itu seperti dilakukan di negeri siluman, tak terlihat nyata hasilnya, apalagi dirasakan rakyat manfaatnya!"

"Bukan sama sekali tak terlihat!" potong Umar. "Ada juga yang terlihat nyata dan dirasakan manfaatnya, seperti di Tulangbawang yang dalam dua tahun terakhir pembangunan fisiknya menonjol! Bahkan di daerah otonomi baru (DOB) Tulangbawang Barat, pada 2010 pembangunan jalan kabupaten dilakukan lebih 90 km, sisanya diprioritaskan lagi tahun ini!"

"Pengecualian itu layak diberikan!" timpal Amir. "Karena dorongan keluar dari negeri siluman perlu diberikan ke sejumlah kabupaten lain! Seperti Lampung Tengah, jalan kabupaten dan provinsinya 60 persen rusak, sisanya yang 40 persen lagi rusak parah!"

"Rumus untuk membebaskan suatu daerah dari negeri siluman itu sederhana—melakukan pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat!" tegas Umar.

"Meski sederhana, penguasa kabupaten—eksekutif dan DPRD—selama ini terlena karena ada program pusat (terutama PNPM) yang dipadu dengan swadaya masyarakat desa! Kepada rakyat penguasa lokal 'mengklaim' itu program pemerintah, pusat atau kabupaten sama saja karena pemerintah itu satu! Akibatnya, share Pemkab dalam pembangunan desa sendiri malah jadi siluman, tak bisa dilihat dan dirasakan rakyat manfaatnya!"

"Pokoknya, para penguasa di Lampung—eksekutif dan legislatif—saatnya menyadari mereka membangun di dunia nyata, bukan di negeri siluman!" timpal Amir. "Untuk itu, dengan anggaran Rp14,6 triliun pada 2011 ini wujudkan pembangunan yang secara nyata bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat!" ***

Selanjutnya.....