"ADA keluhan, jelas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu buron, tapi pers tetap memberi dia peluang untuk bicara ke publik yang isinya cuma fitnah!" ujar Umar. "Pertama majalah Tempo mewawancarai Nazaruddin, info pembukanya di Koran Tempo (11-7). Disusul Metro TV (19-7), mewawancarai Nazaruddin di siaran langsung sekitar satu jam!"

"Masalahnya sederhana, pers (wartawan) selalu memihak pada yang lemah! Itu ideologi pers universal!" sambut Amir. "Contohnya, pedagang kaki lima digusur karena berdagang di bahu jalan, bisa dianggap melanggar hukum! Ketika ada perempuan tua yang digusur pingsan, kamera wartawan langsung fokus dengan narasi berita mengesankan penguasa yang menggusur itu tak punya rasa kemanusiaan karena tak memberi kesempatan dan alternatif bagi kaum lemah untuk mencari nafkah, sekadar hidup pun! Pers berpihak yang lemah lewat mengesankan buruk kebijakan penguasa, menyengsarakan rakyat!"

"Dalam kasus Nazaruddin yang tersangka buron, pers menjunjung asas praduga tak bersalah pada Nazaruddin sebagai pihak yang lemah, cuma mentimun, melawan pihak yang kuat—durian—partai berkuasa dan kekuasaan formal!" tegas Umar. "Dengan praduga tak bersalah, pers bisa saja melihat Nazaruddin selaku bendahara umum partai berkuasa sedang malang, tim fund rising yang membantu tugasnya mencari uang untuk partai terjerat KPK! Pada kemalangan nasib itu, ia justru dijadikan tumbal citra bersih partainya! Kesadaran dirinya dijadikan tumbal membuat dia merasa cuma mentimun, yang harus menjaga jarak dari durian!"

"Usahanya menjaga jarak itu dimanfaatkan media untuk mendapat eksklusivitas berita!" timpal Amir. "Bagi pers, kebenaran tidak semata pada siapa yang mengatakan! Justru emas didapat dari saringan bubuk filingan batu! Artinya, potensi kebenaran selalu ada, tergantung aparat hukum cara menyaring kebenaran dari dalamnya!"

"Potensi kebenaran informasi Nazaruddin itu justru terlihat dari pengakuan Anas Urbaningrum—Ketua Umum Partai Demokrat—bahwa saat kongres di Bandung tim pemenangannya memang ada bagi-bagi uang akomodasi dan transport kepada para pendukungnya!" tegas Umar. "Dua saksi muncul pula dari Sumut! Palar Nainggolan, mantan ketua DPD PD Sumut, menyebut banyak uang beredar di kongres Bandung. Tongam Tobing, mantan ketua DPC Tapanuli Utara, melihat teman-teman DPC pamer, berkipas gepokan uang dolar—seperti dikatakan Nazaruddin!" ***

Selanjutnya.....

"NAMANYA juga usaha, perlu modal!" ujar Umar. "Dan kalau usaha itu untuk menang pemilihan bupati, modal awal terpenting popularitas! Soal popularitas kini sudah bisa diukur lewat survei, baik oleh lembaga independen maupun lembaga yang lewat hasil surveinya menarik perhatian publik pada kandidat yang membiayai surveinya!"

"Hasil survei lembaga independen Rakata Institut untuk popularitas para kandidat di tiga daerah otonomi baru (DOB), Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, menarik! Meski banyak orang menilai hasilnya 'seperti telah diperkirakan', tetap menyajikan kejutan!" timpal Amir. "Salah satu kejutan, Sujadi Saddat di ranking tiga! Padahal, ia menang pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lalu dengan Pringsewu pemekaran dari Tanggamus, berarti sebagai wakil bupati di kabupaten induk ia di Pringsewu incumbent!"

"Bisa jadi Sujadi kurang gencar sosialisasi, karena terlalu percaya diri popularitasnya dari dua sesi pemilihan sebelumnya belum luntur!" tukas Umar.

"Pengalaman Pilkada Bandar Lampung incumbent yang percaya diri berlebihan disalip pendatang baru! Jika Sujadi tak memacu sosialisasinya, bisa tertinggal lebih jauh lagi dari balapan Abdullah Fadri Auly dan Ririn Kuswantari, yang persaingan keduanya juga kian sengit!"

"Di Tulangbawang Barat, meski pasangan Bachtiar Basri (Plt. Bupati) dan Umar Akhmad (Ketua DPRD) seolah tak tergoyahkan, tokoh muda Frans Agung Mulia Putra yang menempelnya ketat tak boleh diremehkan!" timpal Amir. "Masalahnya, Frans punya invisible hands, yang pernah dipakai ayahnya sebelum pemekaran Tulangbawang! Hal serupa pernah dicapai Rycko Menoza yang berhasil mengonsolidasi pendukung ayahnya di kawasan pemilihannya saat memenangi Pilgub!"

"Di Mesuji, meski survei Rakata menempatkan Suprapto di urutan tiga setelah Khamamik dan Riswanda Hasan, calon termuda yang lahir dan sekolah di Simpangpematang itu bisa jadi kuda hitam!" tegas Umar. "Masuk tiga besar menyalip 'nama besar' di barisan kandidat saja sudah luar biasa! Padahal, ia terlambat memulai sosialisasi karena digandoli profesi dan jabatan pemimpin umum koran harian yang akhirnya harus ia relakan! Itu tentu dibanding Khamamik yang sosialisasi sejak Pilkada Tulangbawang sebelum pemekaran, juga Riswanda yang Plt. Bupati!"

"Setelah popularitas, modal yang juga tak boleh disepelekan adalah uang, untuk kampanye, cetak kaus, spanduk dan biaya saksi di semua TPS!" timpal Amir. "Semua harus mengesankan ia layak jadi bupati! Kalau kesan saja gagal diciptakan, bagaimana mau jadi bupati sungguhan!" ***

Selanjutnya.....

"KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengingatkan Indeks Demokrasi Global Indonesia di peringkat 60 dari 167 negara yang diteliti, jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57)!" (Kompas, 12-4) ujar Umar. "Hal itu disebabkan masih lemahnya variabel demokrasi, seperti pemilihan umum, pluralisme, dan fungsi pemerintahan yang belum bersih dari korupsi! Untuk itu Indonesia masuk kelompok flawed democracy—negara yang demokrasinya cacat!"

"Indeks Demokrasi Global yang dimaksud Irman Gusman produk Economist Inteligence Unit (EIU) di bawah majalah The Economist!" sambut Amir. "Dilihat dari skor Indonesia yang pada 2010 ini 6,53, ternyata tak banyak berubah dari skor 2008 6,34—atau naik hanya 0,19 poin! Padahal skor 2010 Timor Leste saja 7,22, India 7,28 (ranking 40), Taiwan 7,52 (36), Afrika Selatan 7,79!"

"Meski begitu, justru dalam hal Indeks Demokrasi Global ini kita boleh berbangga lebih baik dari negeri jiran Malaysia yang berada di peringkat 71 dengan skor 6,19" tegas Umar. "Indeks teratas ditempati Norwegia dengan 9,80, Islandia (II-9,65), Denmark (III-9,52), Swedia (IV-9,50), Selandia Baru (V-9,26), dan Australia (VI-9,22)." (Wikipedia)

"Cacat demokrasi Indonesia dalam penilaian EIU ini bisa disimak dari tulisan A.E. Priono Meninjau Berbagai Parameter Assesment Demokrasi (http://langitpoetih.blogspot.com) terkait lima variabel: proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik!" timpal Amir. "Selain akomodatif pada berbagai sumber data lain, penilaian EIU berinti expert's assessment (penilaian ahli), jadi berbeda esensi dan hasilnya dengan survai acak (random) yang popular di Indonesia! Artinya, pemilu kita dari pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada masih buruk dinilai lewat pendapat para ahli! Demikian pula belum efektifnya fungsi pemerintahan dijalankan akibat rongrongan korupsi dalam segala bentuk abused power!"

"Dengan itu peringatan Ketua DPD yang berusaha menyadarkan realitas demokrasi kita masih jauh dari harapan, bahkan jika diukur dengan assesment dunia masih di bawah Timor Leste, layak menjadi perhatian para politisi dan birokrat semua tingkat untuk tak lagi lepas kontrol diri berkepanjangan!" tegas Umar. "Perhatian birokrat sebagai pelaku fungsi pemerintahan melayani rakyat (public servant) mendapat penekanan khusus dalam assesment versi ini, karena tujuan akhir demokrasi itu kesejahteraan rakyat! Dan pelaksanaan fungsi pemerintah untuk itu dijalankan birokrat!" ***

Selanjutnya.....

"USUL Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamendemen lagi UUD 45 agar calon perseorangan atau independen bisa ikut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tak lagi dimonopoli calon parpol, kau setuju?" tanya Umar.

"Aku ikut suara mayoritas rakyat!" jawab Amir. "Hasil jajak pendapat Harian Kompas terakhir, 78,5% rakyat mendukung calon presiden dari perseorangan! Hanya 16,7% yang tak setuju! Itu peningkatan signifikan dari hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2007, yang mencatat 68,8% setuju calon presiden perseorangan, hanya 20,2 persen tak setuju!" (Metro TV, 1-4)

"Usul DPD itu bisa jadi sebagai usaha menyiasati terus menurunnya pamor parpol yang tercermin dari rangkaian hasil survei tersebut!" tukas Umar. "Turunnya pamor parpol dalam satu dekade ini juga terlihat pada partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif! Pada pemilu legislatif 1999, partisipasi pemilik hak pilih 92,74%, sedang pada pemilu legislatif 2009 hanya 71% pemilih yang menggunakan haknya! Tampak, dalam satu dekade pamor parpol merosot 21% lebih, berarti eksistensi parpol harus teruji dua dekade lagi!"

"Artinya, kalaupun kalangan parpol untuk priode kini tak setuju disertakannya calon perseorangan dalam pemilu presiden—seperti dikesankan tokoh-tokoh parpol dalam dialog di televisi—usul DPD itu tetap relevan menyiasati kepudaran pamor parpol dalam jangka panjang!" timpal Amir. "Dengan laju kepudaran sedemikian, satu dekade pamor parpol merosot 21%, akan sebanding laju relevansi calon presiden dari perseorangan! Jadi, tanpa tindakan yang revolusioner pun untuk meloloskan calon presiden perseorangan itu, relevansinya akan terus menguat dengan sendirinya!"

"Tapi dilihat gejala kemerosotan pamor parpol itu sebagai akibat kontroversialnya langkah parpol dalam banyak hal—selalu bertentangan dengan kepentingan rakyat—jika parpol bisa berubah, memperbaiki sifat buruknya itu, laju kemerosotan pamornya akan bisa diatasi, bahkan dihentikan!" tegas Umar. "Saat itu terjadi, relevansi calon perseorangan bisa turun! Padahal, relevansi calon presiden perseorangan itu lebih penting lagi guna mengatasi diskriminasi atas hak sama setiap warga negara mengisi jabatan pemerintahan yang justru dijamin konstitusi itu sendiri! Jadi, guna menyelaraskan semua pasal konstitusi!"

"Kalau begitu, andai perubahan bunyi pasal UUD untuk itu belum mungkin dilakukan di MPR yang didominasi parpol, jalan lain ada, referendum!" timpal Amir. "Dari survei-survei yang ada, hasil referendum bisa diramalkan!" ***

Selanjutnya.....