"AKHIRNYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bicara soal koalisi partai pendukung SBY-Boediono!" ujar Umar. "Meski tak menyebut partai atau kasus hak angket mafia pajak di DPR, SBY mengingatkan adanya komitmen berkoalisi yang disepakati dan secara eksplisit ditandatangani untuk ditaati dan dipatuhi! Tapi, dengan kecewa SBY menukas adanya partai yang ke depan harus siap tegas dan jelas menaati komitmen itu!"

"Respons SBY atas kontradiksi Partai Golkar dan PKS dengan Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi dalam usulan hak angket mafia pajak di DPR itu dibaca orang sebagai isyarat dekatnya reshuffle kabinet, mengganti menteri-menteri dari Golkar dan PKS! Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden!" sambut Amir. "Namun, sejauh ini belum ada yang berspekulasi bagaimana akhir nasib koalisi—semisal mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi, sekaligus mencopot semua menteri dari kedua partai! Mungkinkah akhir sedramatis itu dipilih SBY, memenuhi maksimal desakan elite Partai Demokrat?"

"Sampai terjadinya pertarungan hak angket mafia pajak itu di DPR, jelas sebagai bukti kelemahan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi!" tegas Umar. "Masa koalisi partai berkuasa yang mengatur negara berpenduduk 237 juta jiwa, tak bisa menyatukan visi di dapur politiknya sehingga membawa pertempuran antarsesama kekuatan dalam koalisi tersebut ke ruang publik! Konsekuensi logisnya, bagaimana mau mengatur negara sebesar ini, jika mengatur sejumlah orang dalam forum Setgab saja mereka tak mampu?"

"Tak bisa disatukannya visi antarpartai koalisi itu mungkin akibat dalam kesepakatan yang dibuat lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Sehingga, ketika terbentur perbedaan pandang terhadap sesuatu yang berorientasi nilai universal, tak bisa diatasi akibat keyakinan masing-masing partai pada kebenaran visinya!" timpal Amir. "Itu terjadi pada penilaian pentingnya menyingkap penyimpangan dalam pengelolaan pajak agar bisa dilakukan pembenahan demi terciptanya sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta terjamin bebas dari kebocoran! Ternyata dalam koalisi ada partai yang tak sama visinya dengan prinsip itu, dengan akibat bukan saja mereka harus mengganjalnya di forum paripurna DPR, bahkan siap koalisinya berantakan!"

"Dengan semua itu jadi semakin menarik pilihan keputusan yang bakal diambil SBY dalam koalisi terkait kasus hak angket pajak!" tegas Umar. "Tapi salah-salah menarik keputusan bisa jadi blunder, terkesan koalisi berkuasa promafia pajak!" ***

Selanjutnya.....

"KENAPA Megawati perlu menegaskan PDIP masih solid di bawah kepemimpinannya?" tanya Umar.

"Mungkin untuk menjawab isu yang kian santer, dalam kongres di Bali mulai 4 April nanti PDIP akan 'pasrah' masuk koalisi Partai Demokrat guna mendapatkan jatah kekuasaan!" jawab Amir. "Isu itu mengesankan ada keretakan di PDIP, seolah ada kubu dalam partai itu yang cukup kuat untuk menarik PDIP masuk kelompok berkuasa! Itu yang membuat Megawati perlu menegaskan soliditas kepemimpinan dirinya!"

"Tentunya tak ada asap kalau tak ada api!" timpal Umar. "Artinya, bukan mustahil dalam tubuh PDIP memang sedang terjadi tarik-menarik antara kelompok yang ingin bertahan pada posisi sebagai partai prorakyat sekarang, dengan kelompok yang ngiler pada madu kekuasaan!"

"Ketika tempua bersarang rendah begitu, tentu tidak terjadi secara serta-merta!" tukas Amir. "Hukum sebab-akibat melogikakan, ketika balok PDIP nan kokoh nyaris terbelah oleh keinginan berbeda-beda, sukar diingkari adanya gergaji iming-iming kekuasaan yang menguji ketahanan PDIP dari ketajaman gergaji tersebut! Hasil kongres nanti menjadi petunjuk, kubu mana yang unggul dalam tarik-menarik di tubuh PDIP!"

"Apa mungkin sikap Megawati yang keras dengan karakter partainya sekarang bisa ditawar untuk kemudian dibengkokkan?" kejar Umar.

"Bukan ditawar atau dibengkokkan!" jawab Amir. "Tapi direinterpretasi! Misalnya tentang prinsip prorakyat yang menjadi orientasi semua kader selama ini, bobotnya sebagai klaim hanya kader PDIP yang orientasinya sungguh-sungguh ke arah itu hingga amat membanggakan mereka, direinterpretasi menjadi partai-partai lain--termasuk partai berkuasa--juga berorientasi prorakyat! Dengan begitu menggeser posisi PDIP masuk kelompok berkuasa pun tidak lagi bertentangan dengan prinsip perjuangan yang dijunjung dan dibanggakan sebelumnya!"

"Jadi cuma masalah semantika, makna katanya digeser sesuai kepentingan politik sesaat!" tukas Umar. "Sekaligus perubahan semiotika, istilah--prorakyat--sebelumnya bersifat prinsip perjuangan yang melambangkan patriotisme, diubah dengan diprofanisasi (dientengkan) menjadi sekadar retorika! Dan retorika itu, semata berorientasi pragmatis! Dalam beretorika, siapa tak bisa kalau cuma bicara prorakyat!"

"Itu dia! Ujian ketahanan dari gergaji yang tengah dihadapi PDIP tampak tidak sepele!" timpal Amir. "Karena yang digergaji pilar prinsip perjuangan, penyangga eksistensi partai di hati konstituennya! Dari penegasannya di atas, bisa ditebak Megawati takkan menyerah setajam apa pun gergajinya!"

Selanjutnya.....

"APA mungkin mencetak mayoritas anggota DPR jadi yes men, seperti era Orde Baru?" tanya Umar.

"Ada kesan, itu yang dengan usaha keras akan dibuktikan dalam sidang paripurna DPR awal Maret!" jawab Amir. "Jika itu bisa terwujud, layak dicatat dengan tinta emas sukses gemilang usaha reorientasi ke sistem politik Orde Baru! Sekaligus berarti, kembalinya legislatif sebagai cabang atau subordinat dari kekuasaan eksekutif! Dalam versi Orde Baru, posisi itu yang paling benar bagi DPR dalam sistem presidensial!"

"Pertanyaannya, apakah itu mungkin?" sela Umar.

"Sesuatu yang diusahakan sungguh-sungguh, tentu punya kemungkinan!" tegas Amir.

"Apalagi secara matematis, sejak jauh hari telah diwujudkan koalisi mayoritas mutlak di DPR! Jadi, sesuai prinsip berkoalisi, jika itu yang diinginkan koalisi, seharusnya terwujud!"

"Kalau hal yang matematis dan prinsip itu tak bisa diwujudkan, masalahnya apa?" tanya Umar.

"Masalah utamanya soal mode! Anggota DPR yes men itu kuno, out of date!" tegas Amir. "Banyak anggota DPR yang malu menyandang sebutan itu, apalagi jadi stigma di jidatnya! Kesan itu mencolok di forum Pansus Skandal Bank Century, di mana meski partainya masuk koalisi untuk seia-sekata dan satu front perjuangan, banyak anggota DPR yang tak mengekspresikan kewajiban koalisi itu! Bahkan mengambil posisi di front berseberangan!"

"Jadi karena keinginan mencetak mayoritas anggota DPR menjadi yes men itu memutar jarum sejarah ke belakang, menarik mundur waktu, kembali ke zaman yang ingin dilupakan?" tukas Umar. "Tapi itu karena ditampilkan di layar televisi dengan gaya orang per orang! Kalau di paripurna yang lebih menonjol ombyokan--fraksi--serta kuatnya kontrol partai pada fraksi, dalam prakteknya tak menonjol lagi gaya perorangan di televisi, kemungkinannya kan bisa berbeda!"

"Apalagi kalau voting tertutup, tak ketahuan siapa memilih apa, profil yes men tak lagi mencolok di jidat perorangan!" tegas Amir. "Peluang mencetak yes men itu terbuka lebih lebar!"

"Tapi tak semua anggota DPR secara sembunyi-sembunyi di balik voting tertutup itu mau menjadi yes men!" timpal Umar. "Mungkin karena merasa masih punya nurani, atau terikat komitmennya pada amanat rakyat yang tak pantas dikhianati!"

"Sebaliknya, dengan voting tertutup juga orang lebih mudah menjaga idealismenya untuk tidak jadi yes men, karena tak bisa dibuktikan dan tak elok ditebak-tebak apa sebenarnya pilihan yang ia berikan saat voting!" tegas Amir. "Jadi, meski fraksi atau partainya telah terikat koalisi, jika dilakukan voting tertutup jumlah hasil dukungan pada koalisi bisa meleset dari hitungan matematis total jumlah anggota koalisi!"

"Jadi, sejauh mana sukses mencetak anggota DPR jadi yes men tergantung voting skandal Century!" tukas Umar. "Kita doakan, semoga sukses!" ***

Selanjutnya.....

"ADI..!" teriak ibu. "Jangan bermain luwing, si kaki seribu itu, tubuhmu rawan alergi!"

"Untuk PR--pekerjaan rumah--pelajaran biologi!" jawab Adi. "Tugasnya membuat tulisan tentang hewan di sekitar rumah yang bukan peliharaan!"

"Kalau luwing, tentang apanya yang mau kau tulis?" tanya ibu jadi tertarik pada pe-er anaknya.

"Jelas tentang kakinya, yang membuat dia disebut kaki seribu!" jelas Adi. "Tapi, dengan kakinya yang banyak ini jalannya justru jadi lambat! Dibentak atau digelitik juga tak bisa membuatnya berjalan lebih cepat! Tahu Mama, apa sebabnya?"

"Tidak!" jawab ibu. "Kenapa jadi begitu?"

"Setelah kuperhatikan, dengan seribu langkah yang dia lakukan, ternyata sama dengan satu langkah makhluk berkaki dua atau empat! Karena setiap satu langkah kaki terdepan harus diikuti semua kaki berikutnya, juga dengan selangkah!" jelas Adi.

"Kedua, karena kakinya kecil-kecil--nyaris seperti rambut--sedang badannya relatif besar dan panjang dibanding ukuran setiap kaki! Akibatnya, kakinya jadi menyangga beban yang terlalu berat! Itu membuatnya tak bisa melangkah dengan ayunan loncatan untuk mempercepat gerakan seperri dilakukan hewan berkaki sedikit!"

"Huahaha...! Jadi, semakin banyak kakinya malah cuma memperlambat jalannya!" ibu terbahak. "Mirip koalisi partai-partai dalam pemerintahan, semakin banyak partai sebagai kaki pengusung kekuasaan, semakin sukar pula mengatur irama kekompakan langkahnya! Selain itu, dengan setiap partai mengemban (membawa beban) amanah kepentingan konstituen masing-masing yang harus mereka perjuangkan, beban yang harus dipikul koalisi juga menjadi jauh lebih berat!"

"Begitu ya, Ma?" timpal Adi. "Apalagi, menyatukan irama langkah semua kaki partai dalam koalisi itu tampak susah sekali, sehingga yang terjadi malah di antara kaki saling tarik-menarik, bahkan saling jegal! Akibatnya, jangankan bergerak maju, jalan di tempat juga tubuh pemerintahan koalisi jadi geal-geol oleh tarik-menarik di ntara kakinya!"

"Hal itu terjadi karena setiap partai dalam koalisi memiliki kekhasan masing-masing baik aksentuasi ideologis maupun aspirasi yang diperjuangkan!" tegas ibu. "Tapi setelah mereka berkoalisi, semua itu digeneralisasi hanya dalam satu orientasi--kepentingan kekuasaan! Tanpa kecuali, orientasi kekuasaan tersebut bertentangan dengan aspirasi konstituen yang harus diperjuangkan partai-partai koalisi! Itu penyebab jalan kekuasaan jadi geal-geol dan lambat!"

"Berarti, setiap koalisi berkuasa geal-geol bisa jadi petunjuk, orientasi kepentingan kekuasaan sedang tak selaras dengan aspirasi konstituen yang diperjuangkan partai-partai koalisi!" timpal Adi.

"Masalahnya, mana yang harus diutamakan--kepentingan kekuasaan atau aspirasi konstituen?"

Selanjutnya.....