"PEKAN ini terjadi pergeseran kekuatan politik! Partai Golkar memetieskan kasus Century, sebagai respons atas pengunduran diri Sri Mulyani!" ujar Umar. "Alasannya, dukungan Golkar membongkar skandal Century sebagai aktualisasi perseteruan Ketua Umum Gokkar Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani terkait tunggakan pajak Group Bakrie! Dengan Sri Mulyani mundur, soal itu pun selesai!"

"Dua hal menarik dari sikap Golkar itu!" sambut Amir. "Pertama, sebagai partai pemenang Pemilu 2004, ternyata Golkar sekadar alat kepentingan pribadi ketuanya! Kedua, akibat hal pertama itu, perjuangan Golkar mengatasnamakan rakyat untuk mendapat kejelasan bailout Bank Century terkait dana Rp6,7 triliun sengaja dikandaskan! Kelanjutan proses politiknya untuk pernyataan pendapat DPR pun terhenti! PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura tak cukup suara untuk itu!"

"Begitulah realitas politik!" timpal Umar. "Di balik itu tercium, manuver Golkar juga untuk mendapat kursi menteri keuangan! Soal ini bisa dibuktikan pada sikap Golkar jika gagal meraih jabatan nanti, atau presiden tetap menagih tunggakan pajak! Bargaining Golkar untuk itu cukup kuat, jika Golkar kembali masuk koalisi berkuasa, dukungan pada pemerintah di DPR kembali solid!"

"Tapi realitas politik Golkar lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketua dengan mengorbankan kepentingan rakyat itu, menyimpang dari akar kata politik yang mengacu sifat idealnya--santun dan bijaksana!" tegas Amir.

"Kata politik berakar pada polite--santun, dan policy--kebijaksanaan--dengan inti katanya bijaksana!" "Untuk kesantunan politik, partai-partai politik Indonesia gagal mengimplementasikannya di DPR, termasuk Partai Demokrat!" timpal Umar.

"Sedang untuk bijaksana, lewat praktek kebijaksanaan dalam berpolitik, bias pada kepentingan partai yang power oriented, ketimbang bijaksana, menurut logika, publik yang harus berorientasi kepentingan rakyat!"

"Dengan realitas politik sedemikian, kiprah partai-partai politik terlepas dari kepentingan rakyat, praktis rakyat tak punya representasi!" tegas Amir. "Kondisi demikian sudah terpikir Thomas Jefferson pada zamannya, hingga mendaulat pers--media massa-- sebagai pilar keempat negara demokrasi! Pers tak bisa meninggalkan kepentingan rakyat, karena menjalani pemilu lewat pasar (electoral market system) setiap hari! Jadi, nasib bangsa bertumpu pada kemampuan pers mengekspresikan kepentingan rakyat dalam menghadapi eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, yang terlalu asyik bermain kekuasaan demi kepentingan sendiri!" ***

Selanjutnya.....

"NENEK dua hari ini ceria, murah senyum!" ujar cucu. "Apa gerangan penyebabnya?"

"Seorang putri Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, terpilih sebagai managing director Bank Dunia!" jawab nenek. "Itu membuka mata dunia, terbukti emansipasi perempuan di Indonesia telah berhasil state borderless--melampaui batas-batas negara! Setiap aktivis perempuan Indonesia layak berbangga atas penghargaan lembaga kelas dunia itu! Hingga, tak berlebihan jika kita ucapkan selamat jalan Sri Mulyani!"

"Lantas bagaimana dengan kasus bailout Bank Century yang proses hukumnya sedang berjalan, dengan keputusan paripurna DPR menyebut Sri Mulyani terindikasi bermasalah?" tukas cucu.

"Tentu segala masalah terkait dirinya harus Sri Mulyani selesaikan!" timpal nenek.

"Tapi peluang yang membanggakan perempuan Indonesia itu jangan disia-siakan! Lagi pula di era post modern ini, multitask ability--kemampuan menyelesaikan banyak masalah pada saat bersamaan--menjadi ukuran kapabilitas! Jadi, masalah itu bagian dari ujian kemampuan Sri Mulyani dalam kiprahnya!"

"Tapi seandai ujung proses hukum Bank Century memutus Sri Mulyani masuk bui?" kejar cucu.

"Gitu aja kok repot!" entak nenek. "Nurdin Halid masuk penjara beberapa tahun bisa memimpin PSSI dari dalam bui! Jadi, andai-andai itu tak boleh jadi penghalang langkah Sri Mulyani ke skala yang lebih tinggi dan lebih luas!"

"Tapi bagaimana kalau pemilihan Sri Mulyani oleh Bank Dunia karena suksesnya menerapkan sistem neoliberalisme (neolib) dengan pasar bebasnya di Indonesia yang hanya menguntungkan negeri kapitalis dan merugikan kelompok ekonomi dan industri yang lemah di dalam negeri?" tanya cucu.

"Neolib dengan pasar bebasnya itu sistem global, yang juga dikembangkan Bank Dunia dan IMF!" jawab nenek. "Justru pengalaman Sri Mulyani sebagai menteri ekonomi dan menteri keuangan di Indonesia, yang telah memahami butuhnya keseimbangan baru antara determinasi kapitalis dan realitas kemiskinan rakyatnya! Maka itu, dengan posisi Sri Mulyani di jantung Bank Dunia, keseimbangan baru itu mungkin bisa diwujudkan! Gonjang-ganjing pasar bebas sedang melanda Eropa dengan episentrum Yunani, pasti beres kalau Sri Mulyani menyodorkan resepnya!"

"Ah, nenek terlalu optimistis!" tukas cucu. "Mau seimbang bagaimana, gajah dan kambing sama-sama menarik balok--tentu gajah menarik balok yang besar sedang kambing cuma bisa menarik ranting kecil! Itulah pasar bebas, selalu hanya menguntungkan pihak yang kuat--sekalipun kambing yang mengatur, memberi aba-aba!" ***

Selanjutnya.....

"LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus Bank Century dengan memeriksa Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres dan Menkeu Sri Mulyani di kantornya, Depkeu, menyulut pro-kontra politisi di DPR!" ujar Umar. "Soal tempat pemeriksaan itu dihebohkan karena diskriminatif--anggota DPR diringkus--dan secara psikologis berpengaruh pada KPK!"

"Protes itu bisa dipahami! Namun, sejauh aturan hukum membenarkan, hak KPK menentukan di mana pun pemeriksaan dilakukan!" sambut Amir. "Terpenting substansi pemeriksaan, jika KPK tidak konsisten dengan inti masalah sesuai putusan DPR--ada indikasi penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century, publik bisa bereaksi! Jadi, kawalan publik atas kelanjutan kasus Century harus jadi pertimbangan KPK!"

"Kecurigaan yang apriori kepada KPK itu justru lebih berpengaruh secara psikologis terhadap juru periksa KPK!" tegas Umar. "Dengan beban mental yang tumpang-tindih itu, KPK jadi lebih tertantang untuk membuktikan diri tetap lurus dalam menjalankan tugas! Dilihat dari sisi itu, pilihan tempat pemeriksaan oleh KPK itu harus diberi dukungan lebih kuat, agar hasil pemeriksaannya memenuhi substansi yang diharapkan! Hingga, pilihan tempat pemeriksaan oleh KPK itu menjadi blessing in disguise--mencapai tujuan dengan menyenangkan pihak yang diperiksa!"

"Untuk masuk kasus Bank Century KPK memang sangat berhati-hati!" timpal Amir.

"Selain gelar perkara berulang-ulang, untuk sampai tahap meminta keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini menjabat Wapres dan Ketua KSSK yang menteri keuangan Sri Mulyani, KPK lebih dahulu meminta keterangan lebih 70 orang yang terkait kasus tersebut! Jadi, tahapan memeriksa Wakil Presiden dan Menkeu itu bisa dilihat sebagai jenjang proses menuju ke puncak atau klimaks penyingkapan kasus yang mendapat perhatian besar publik itu!"

"Dengan begitu, lebih tepat jika diberi kesempatan menjalankan tugasnya dengan ketenangan buat KPK dalam memeriksa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani yang akan dimulai hari ini!" tegas Umar. "Sebagai negara besar layak jika kita semakin kaya dengan ragam pengalaman dalam segala hal! Lebih-lebih dalam kasus bailout Bank Century, di mana pihak pemerintah sampai sejauh ini tetap berkukuh tidak ada masalah, meski DPR lewat proses kerja pansus yang panjang telah meyakini indikasinya! Karena itu, selayaknya kita dukung KPK untuk bekerja sebaik-baiknya membuktikan di jalur hukum mana yang benar!"

Selanjutnya.....