"MAJELIS Hakim PN Jakarta Pusat, Rabu (13-7), memvonis Presiden dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum juga mengesahkan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan membentuk BPJSN sebagai amanat dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Akibat tak kunjung disahkannya RUU BPJS, banyak rakyat miskin yang nasibnya terancam jadi telantar!" ujar Umar. "Hakim Ennid Hasanuddin, pemimpin sidang, menegaskan, 'Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Presiden dan DPR segera membuat UU BPJSN!"

"Menyedihkan, Presiden dan DPR sampai harus divonis pengadilan telah melanggar hukum akibat melupakan kewajiban pokoknya dalam mengurus rakyat miskin!" timpal Amir.

"Kontras dengan program-program yang banyak duitnya mengalir ke kubu politik penguasa, seperti proyek wisma atlet SEA Games di Palembang dan Hambalang, (Kompas, 14-7), prosesnya sangat lancar di DPR!"

"Lebih menyedihkan lagi, perintah UU 40/2004, yang telah tujuh tahun dibengkalaikan oleh pemerintah dan DPR untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi rakyat miskin dan terlantar itu, juga merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi—Pasal 34 UUD 1945!" tegas Umar. "Betapa parah sikap pimpinan negara ini sampai harus divonis melanggar hukum untuk kewajibannya menjalankan konstitusi, hanya karena subjek yang terkait UU-nya rakyat miskin yang amat lemah kedudukan politiknya—jika dibanding dengan penguasa yang dipilih lewat pemilu!"

"Jadi, terkesan karena mengurus rakyat miskin selalu cuma merepotkan, sedang penguasa harus berpacu dengan waktu dalam power building—membangun kekuasaan—yang di antaranya juga harus menimbun cadangan dana. Dengan demikian, jika dibanding dengan harus menyelesaikan urusan rakyat miskin, masih jauh lebih penting lagi usaha-usaha memprioritaskan power building!" timpal Amir. "Karena itu, yang mencuat jadi berita media pun politisi dari kubu penguasa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan power building, sedang Presiden dan DPR divonis melanggar hukum akibat melalaikan kewajiban mengurus rakyat miskin!"

"Namun, Menteri Hukum dan HAM menyatakan pemerintah naik banding atas putusan pengadilan tersebut!" tegas Umar. "Jadi bukan kelalaian yang menelantarkan rakyat miskin itu diperbaiki, tapi prioritasnya justru kelanjutan proses hukum yang memperlambat lagi pemenuhan kebutuhan rakyat miskin! Kalau sampai tingkat kasasi Presiden dan DPR menang, kewajiban mengurus rakyat miskin legal dilalaikan—sampai kiamat pun!" ***

Selanjutnya.....

"USAHA Presiden SBY mengalihkan kiris internal Partai Demokrat akibat korupsi kadernya dalam kasus wisma atlet SEA Games menjadi kesalahan media yang menyiarkan BBM dan wawancara dari Nazaruddin, mendapat kritik luas!" ujar Umar. "Ahli hukum tata negara UI Irman Putra Siddin menyoal, konferensi pers Presiden SBY didampingi Marzuki Alie yang Ketua DPR itu mengesankan krisis internal partai dijadikan masalah negara! Padahal, menurut Saldi Isra dari Univ. Andalas, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan SBY harus fokus mencurahkan perhatian terhadap persoalan bangsa!" (Kompas, 13-7)

"Sebenarnya tak masalah SBY jadi Ketua Dewan Pembina partai yang didirikannya itu, tapi peran untuk itu lebih berat ke internal partai, sedang keluar menjadi urusan ketua umum dan jajaran pengurusnya!" timpal Amir. "Tapi dalam Partai Demokrat peran SBY malah lebih menonjol dan lebih dominan dari ketua umumnya! Bahasanya juga sukar dibedakan posisi dirinya sebagai tokoh partai atau presiden yang harus berdiri di atas semua golongan! Bukan menjadikan masalah partainya overlapping dengan urusan negara!"

"Masalah yang mengundang keprihatinan banyak pihak adalah subjektivitasnya dalam menghadapi pemberitaan media, yang ia jadikan sebagai penyebab krisis di partainya dan memecah belah kader! Padahal faktanya, krisis di Partai Demokrat terjadi akibat (mantan) Bendahara Umumnya M. Nazaruddin terlibat kasus korupsi terkait hasil penggerebekan KPK di Kantor Kemenegpora!" tukas Umar. "Soal materi berita yang menurut SBY tak layak disiarkan, menurut Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan sama sekali tak melanggar Kode Etik Jurnalistik! Sebagai fakta jurnalistik, berita-berita tersebut laik siar! Sedang soal kebenaran isinya, urusan yang berwajib, tegas Bagir!"

"Di tengah negara yang dirisaukan oleh kalangan mahasiswa kondisinya morat-marit (Kompas, 7-7) sekarang, kritik Saldi Isra agar SBY memfokuskan perhatian pada negara, sangat tepat!" timpal Amir. "Apalagi kinerja banyak kementerian masih dikeluhkan rakyat, seperti terkait infrastruktur, distribusi BBM dengan antrean panjang di SPBU banyak daerah, sampai antrean truk di Merak dan Bakauheni yang telah menutup dua akses tol, perhatian presiden yang fokus dan tak terganggu keruwetan krisis partainya jadi tuntutan mutlak!"

"Konon pula kalau terlalu dominan di partainya yang bergelimang kasus korupsi, bisa merusak citra dirinya!" tukas Umar. "Bagi rakyat, citra presidennya di mata dunia amat penting! Rakyat malu kalau presidennya membela atau menutupi dosa koruptor!" ***

Selanjutnya.....

"MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, hebat!" ujar Umar. "Sehari menjelang dipanggil KPK sebagai saksi (24-5), ia lebih dahulu kabur ke Singapura! Juga sebelum keluar perintah penangkapan dari Presiden SBY (1-7), menurut pihak Singapura, juga diketahui Nazaruddin telah lebih dahulu kabur dari Singapura!"

"Besar di Pekanbaru, Riau, bagi Nazaruddin soal keluar-masuk Singapura itu hal sepele!" sambut Amir. "Tapi soal setiap kali ia bisa lebih dahulu ‘menghilang’ sebelum tindakan berwajib atas dirinya—termasuk penetapan tersangka dari KPK dan perintah tangkap dari Presiden, membuktikan keunggulan jaringan yang dimiliki Nazaruddin!"

"Dengan jaringan yang unggul di Singapura, jika pemerintah mengira dengan telah mencabut paspor Nazaruddin sang buron Interpol itu akan mudah ditangkap, jelas keliru! Seperti Nunun, tersangka kasus cek perjalanan dalam pemilihan deputi senior gubernur BI, hingga kini belum tertangkap!" tegas Umar. "Konon lagi Nazaruddin dengan kekuatan uang yang lebih nyata, menurut www.extrapassport.com, lebih dari 70 negara di dunia—termasuk di Eropa—dengan 20 ribu dolar AS (setara Rp180 juta) siap memberikan paspor blangko asli, second citizenship lewat program khusus berbasis investasi! Di negara-negara dunia ketiga, hal seperti ini biasanya sukar dilacak!"

"Apalagi Nazaruddin berkelitnya dari Singapura, di sisi kiri situs Extrapassport ada serangkaian iklan second passport solutions dengan yang terbawah menawarkan tiket pesawat kabur dari Singapura langsung ke Sao Paulo, Brasil!" timpal Amir. "Di situs sama pula, tersedia buku panduan untuk mendapatkan paspor dan kewarganegaraan baru yang siap di-instant download!"

"Jadi jelas, dengan mudah Nazaruddin bisa ‘menghilang’ lewat Singapura, dan kini entah di ujung bumi mana hidup dengan identitas baru bersama keluarganya!" tegas Umar.

"Kalau itu pilihan Nazaruddin, elite Partai Demokrat yang sempat ditudingnya bisa bernapas lega, lolos dari permasalahan ruwet itu! Sebaliknya, mereka bisa dengan gagah pula ganti menuding Nazaruddin penebar fitnah yang pengecut!"

"Lain kalau Nazaruddin kepala batu, tak mau jadi tumbal yang dikorbankan sendirian hingga seperti pernah ditegaskan Anas Urbaningrum, 'Selesai berobat yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan KPK!" timpal Amir. "Jika ini pilihannya, sidang dakwaan pencemaran nama baik bisa berubah menjadi pembuktian aliran uang haram Nazaruddin ke elite Partai Demokrat! Pada vonis hakimlah terletak kebenaran akhirnya!" ***

Selanjutnya.....

"SMS alias pesan pendek dari nomor berkode area Singapura mendiskredit Presiden SBY dan Partai Demokrat!" ujar Umar. "Presiden SBY mengaku sedih atas beredarnya SMS itu dan meminta agar fitnah tersebut dihentikan! SMS itu, menurut indosiar.com (30-5), berisi skandal pribadi Presiden SBY, megakorupsi Bank Century, kasus IT KPU, deposito Rp47 triliun milik Partai Demokrat, hingga rumor korupsi tokoh-tokoh Demokrat, antara lain Andi Malarangeng!"

"Fitnah itu benar-benar menggusarkan Presiden SBY, hingga dalam perjalanan menuju Pontianak dia sempatkan membuat konferensi pers di Bandara Halim!" timpal Umar.

"Bahkan, Presiden menyampaikan itu dengan wajah memerah, terkesan menahan amarah!"

"Untuk itu, kita sepaham dengan Presiden, orang yang melontar fitnah dari persembunyian di ruang gelap itu pengecut!" tegas Umar. "Kalau mau mengoreksi Presiden dan Partai Demokrat, lebih tepat disampaikan secara terbuka dan unjuk muka—dengan identitas yang jelas! Masalahnya rakyat sekarang sudah pintar, hanya kritik dan koreksi yang disampaikan orang dengan cara bertanggung jawab yang akan diperhatikan! Sedang informasi lempar batu sembunyi tangan tak digubris! Merespons yang sumbernya jelas saja sudah pusing, ngapain menambah pusing dengan gosip yang sumbernya tak jelas!"

"Memang! Sekalipun SMS itu juga disebarluaskan lewat jejaring sosial dan internet, rakyat sekarang kritis menyeleksi sendiri mana yang berguna dan mana yang sampah!" timpal Amir. "Lain soal kalau ada hal-hal yang menggelitik rasa ingin tahu atau membuat mereka penasaran, misalnya membuat sampah di internet itu bukan sembarangan, bisa mendiskredit Presiden dan Partai Demokrat, justru mendorong mereka mendaur ulang sampah itu!"

"Rasa ingin tahu orang-orang yang terpancing oleh reaksi Presiden SBY hingga membongkar dan mengais-ngais sampah itu yang malah bisa menebar bau busuk!" tukas Umar. "Justru di tangan pihak-pihak yang tak berkepentingan langsung ini ceritanya bisa dibumbui sesuai selera masing-masing, hingga justru terkesan lebih logis dan rasional! Berkembangnya cerita hasil daur ulang sampah yang diulang-ulang dengan versi masing-masing ini justru akan menghasilkan hiper-realitas—mengesankan meski berlebihan!"

"Realitas seperti apa pun yang dihasilkan, sampah tetap sampah!" sambut Amir.

"Maksudnya, gosip tanpa verifikasi tak bisa jadi fakta hukum, selalu jadi sampah tak berguna! Tapi perfeksionis cemas, sampah apa pun bisa mengotori dirinya!" ***

Selanjutnya.....

"KARENA Nazaruddin masih anggota DPR dari Partai Demokrat yang Ketua Dewan Pembinanya Presiden SBY, sebaiknya kita berprasangka baik bahwa Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air jika KPK memanggil untuk diperiksa!" ujar Umar.

"Meski Kompas (28-5) lewat judul tajuknya 'Modus Klasik Nazaruddin' telah 'memvonis' kepergiannya ke Singapura sehari sebelum cekal dari KPK keluar itu tak beda dengan banyak orang yang terkasus hukum berobat ke Singapura lalu tak kembali?" tanya Amir.

"Bagaimana bisa seyakin itu?"

"Pertama, bertolak dari pernyataan tokoh-tokoh Partai Demokrat di berbagai media, kepergian Nazaruddin berobat ke Singapura bukan hal luar biasa, dan mereka yakin kapan pun dipanggil KPK untuk diperiksa, Nazaruddin akan hadir! Kalau mereka yakin, kenapa kita tidak?" tegas Umar. "Kedua, aku kenal Kampung Bangun, Kecamatan Siantar (kini Gunung Malela), Kabupaten Simalungun, tempat Nazaruddin lahir dan sekolah sampai SMP! Lewat gambaran alam dan masyarakat kampung itu mungkin bisa dikenali karakter dasar remaja Nazaruddin—yang pada usia awal 30-an bisa jadi bendahara umum partai berkuasa!"

"Luar biasa!" sambut Amir. "Coba ceritakan!"

"Kampung Bangun terkantung dalam areal PTP IV (dulu) Bangun, dikelilingi perkebunan besar lain, Bah Jambi, Pagar Jawa, Laras (Afdeling L dan N), serta Bukit Maraja! Terletak pada jalan beraspal sejak zaman Belanda jurusan Siantar ke Asahan, tepatnya di Simpang Bah Jambi!" tutur Umar. "Artinya, sejak belum merdeka Bangun kawasan bisnis yang hidup! Lebih menarik, sejajar jalan raya itu Bangun dilintasi bahbolon (bah-sungai, bolon-besar) beraliran deras dan berbatu-batu!"

"Apa arti bahbolon bagi si Udin kecil?" kejar Amir.

"Mayoritas anak pria suka bermain di sungai, bahbolon menempa anak menaklukkan arus deras dan lebih dari itu, terlatih menyelam di lubuk celah batu untuk menangkap ikan jurung dengan tangan kosong!" jelas Umar.

"Bisa kubayangkan tempaan karakter bahbolon pada Udin!" timpal Amir. "Tapi fleksibilitasnya?"

"Di Bangun hingga sekarang ada SMP Teladan!" jawab Umar. "SMP itu didirikan awal 1960 oleh para alumnus FKIP Universitas HKBP Nommensen P. Siantar bekerja sama dan memakai gedung Perguruan Al Washliyah (ormas pendidikan Islam terkemuka di Sumut) yang dipimpin Muhammad Is Damanik! Bisa dibayangkan fleksibilitas kerja sama antarumat di bumi kelahiran Nazaruddin!"

"Super sekali!" entak Amir. "Harapan, Nazaruddin tak menjadi anomali bagi Partai Demokrat dan Bangun—kampung tempatnya dilahirkan!" ***

Selanjutnya.....

"PD—Partai Demokrat—sebagai partai berkuasa secara ekstra dijaga kebersihannya oleh Ketua Dewan Pembina—SBY—dari segala cacat dan cela terkait dengan korupsi dan suap!" ujar Umar. "Maka itu, ketika saat pertama disebut-sebut ada kader PD terkait dengan kasus wisma atlet yang tiga tersangkanya tertangkap tangan KPK, SBY langsung tampil menegaskan partainya tidak akan melindungi jika kadernya terlibat! Untuk itu, SBY meminta aparat menegakkan hukum secara profesional!"

"Sebagai partai berkuasa, wajar PD sering dikait-kaitkan dengan kasus yang bisa memengaruhi kredibilitasnya!" sambut Amir. "Seperti dalam kasus terakhir, nama Nazaruddin, bendahara umum PD, disebut Kamaruddin Simanjuntak—pengacara pertama Rosalina Manullang—sebagai penerima komisi 13% dari proyek wisma atlet senilai 199 miliar!
Kebetulan nama Nazaruddin dan Rosalina tercantum dalam akta sebuah PT yang sama! Simanjuntak konon mendapatkan informasi komisi 13% itu dari Rosalina!" "Benar atau tidaknya info itu kita serahkan kepada pengadilan!" tegas Umar.

"Layak diperhatikan justru realitas PD yang terus meremajakan diri, menjadikan dirinya sebagai partai anak muda, mulai dari ketua umum dan sekretaris jenderalnya sampai pimpinannya di daerah seperti halnya di Lampung, hingga lebih memperkuat orientasinya pada idealisme yang menjadi ciri khas kaum muda! Untuk itu, mencuatnya isu korupsi komisi proyek pada inti pengurus pusat PD yang sekaligus terkait dengan tokoh muda (usia Nazaruddin 33 tahun) jelas pukulan dampaknya ke dalam partai amat telak!"

"Karena itu, bagaimana PD bisa lolos dari jerat kasus yang bisa menjadi trauma bagi kader-kader mudanya, akan menjadi penentu integritas (soliditas) dan kredibilitas partainya ke masa depan!" timpal Amir. "Sekaligus, cara lolos menyelamatkan citra partai itu menjadi pelajaran penting bagi kader muda untuk menjauhi pelanggaran sejenis!"

"Cara lolos yang bijaksana itu seperti diputuskan Dewan Kehormatan PD dengan memberhentikan Nazaruddin dari jabatan bendahara umum PD!" tegas Umar. "Putusan itu membantu para kader muda memantapkan diri dalam disiplin partai yang tegas dan tak ada tawar menawar—yang gagal dilunakkan dengan berbagai kontra isu yang dilakukan Nazaruddin dan kawan-kawannya!"

"Terpenting, PD telah lolos dari jerat kasus korupsi dengan mengorbankan bendahara umumnya!" timpal Amir. "Nazaruddin harus siap menjadi tumbal, sebab putusan itu mengesankan sangkaan korupsi pribadi, bukan korupsi kelembagaan partai!" ***

Selanjutnya.....

"DPR tak peduli pada instruksi Presiden SBY agar meninjau ulang pembangunan gedung baru!" ujar Umar. "Buktinya, rapat pimpnan DPR bersama pimpinan fraksi dan BURT DPR menetapkan tetap melanjutkan rencana membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun!" (Metro TV, 8-4)

"Presiden meminta agar dana dari penundaan pembangunan gedung baru itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak!" timpal Amir. "Instruksi Presiden untuk meninjau ulang rencana pembangunan gedung baru itu berlaku pada semua instansi. Kata Presiden, saat ini sembilan instansi berencana membangun gedung dengan biaya di atas Rp100 miliar, salah satunya DPR!"

"Kalau Presiden menilai kurang relevannya saat ini membangun gedung baru dilihat dari urgensi biayanya pada banyak hal lain yang jauh lebih mendesak, rakyat dan publik umumnya menolak pembangunan gedung baru DPR terutama dilihat dari kinerja DPR yang jauh dari harapan, serta rancang bangunnya mempermalukan bangsa karena bentuknya mirip gedung parlemen Cile!" tukas Umar. "Rakyat malu kalau anak-cucunya kelak ditertawakan bangsa lain sebagai bangsa peniru, bahkan penjiplak!"

"Lucunya, betapa rasional dan telak alasan rakyat dan Presiden dalam menyatakan keberatan pada rencana pembangunan gedung baru tersebut, DPR terkesan sudah demikian bebal, kebas, atau mati rasa, tak lagi bisa merasakan sentuhan dari luar kepompong lembaganya!" timpal Amir. "DPR secara kelembagaan telah jadi kekuasaan otoriter yang terkapsul—encapsulated authoritarian! Dengan demikian, DPR tinggal secara formal saja sebagai lembaga wakil rakyat! Sedang secara efektif, DPR telah terkapsul menjadi wakil dari kepentingan pribadi para anggotanya sendiri! Anehnya, justru realitas seperti itu yang lebih menonjol dan dirasakan rakyat dari tingkah laku para anggota DPR dan orientasi kelembagaannya! Simak saja, nyaris semua prioritas yang ditetapkan DPR lebih berorientasi kepentingan para anggota DPR sendiri ketimbang kepentingan rakyat!"

"Kalau DPR sudah keluar dari pakem fungsi dan perannya dalam demokrasi begitu, bisa jadi ada yang memang cukup penting bagi para anggota DPR dengan gedung baru itu!" tukas Umar.

"Gedung itu bisa menjadi monumen kebebalan wakil rakyat dari suara rakyat!" tegas Amir. "Sejarah pembangunan gedung tersebut sebagai diskoneksi antara aspirasi rakyat dan wakilnya di DPR, jika ditulis dalam promosi gedungnya bisa mendatangkan turis ke monumen tersebut! Dalam rasionalitas demokrasi, diskoneksi itu seaneh Bandung Bondowoso membangun Candi Sewu!" ***

Selanjutnya.....

"SETELAH hak jawabnya dimuat pers Australia, Presiden SBY menyimpulkan di balik serangan lewat bocoran WikiLeaks itu ada usaha melakukan character assassination—pembunuhan karakter—terhadap dirinya!" ujar Umar. "Untuk itu SBY akan berusaha mendapatkan keadilan dengan cara-cara yang demokratis! Usaha itu kira-kira, mencari tahu siapa penyuplai data yang mengandung fitnah kepada kalangan diplomat Amerika Serikat yang kemudian dikirim ke Washington itu!"

"Salah satu sumber yang disebut WikiLeaks File itu mantan staf ahli presiden bidang pertahanan, T.B. Silalahi, yang telah mengkalrifikasi sama sekali tidak benar informasi itu bersumber dari dirinya!" timpal Amir. "Dari segi materi informasinya, juga tidak benar! Dalam WikiLeaks File disebutkan Hendarman Supandji diminta menjalankan misi SBY terkait kasus korupsi pada akhir 2004, padahal menurut Silalahi, Herdarman Supandji dilantik sebagai Jampidsus pada Mei 2005!"

"Amat mustahil tokoh dengan kredibilitas tinggi seperti T.B. Silalahi mau membocorkan informasi yang amat sembrono itu ke pihak asing!" tegas Umar. "Apalagi T.B. Silalahi secara pribadi amat dekat dengan Presiden SBY sehingga bulan lalu Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono dinobatkan sebagai pasangan Raja Batak dalam acara adat yang digelar T.B. Silalahi dan kawan-kawan! Itu menunjukkan tokoh yang disebut WikiLeaks sebagai sumber data yang dibobolnya, bisa langsung dicoret dari daftar calon tersangka pelaku character assassination atas Presiden SBY!"

"Lalu siapa yang bakal masuk daftar nominator tersangka pelaku pembunuhan karakter terhadap Presiden itu, sebaiknya tak repot dicari-cari lagi karena Presiden minta agar tak memperpanjang isu ini, masih banyak masalah lebih penting yang harus kita selesaikan!" timpal Amir. "Sejak semula juga memang, hanya dengan dikesampingkanlah isu-isu semacam itu jadi tak bernilai, kehilangan relevansi politik dan aktualitasnya! Sebaliknya jika ditanggapi heboh, semua lini sibuk menyanggah, isu demikian mendapatkan relevansi politik dan aktualitas!"

"Maka itu, menghentikan bergunjng tentang isu tersebut lalu mengesampingkan masalahnya jelas pilihan tepat!" tegas Umar. "Meski untuk itu harus siap dengan konsekuensinya! Terutama, citra baik Presiden SBY yang sempat dirusak oleh berita itu di level internasional harus direhabilitasi dengan fakta-fakta nyata tentang praktek hukum di Indonesia berjalan elegan, bersih dari campur tangan kekuasaan atau abuse of power, tidak seperti yang dituduhkan dalam WikiLeaks File!" ***

Selanjutnya.....

"PERNYATAAN Juru Bicara Presiden Julian Pasha tentang rencana reshuffle sudah final, bisa diartikan tinggal soal waktu 'hukuman' pada PKS ditendang keluar dari koalisi dilakukan!" ujar Umar. "Hukuman' itu dijatuhkan akibat dinilai melanggar kesepakatan saat PKS mendukung hak angket mafia pajak di DPR, berlawanan dengan Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi yang menolak hak angket itu!"

"Apa mungkin 'hukuman' seberat itu?" sela Amir.

"Itu justru dilihat dari tegasnya ucapan Presiden SBY Selasa lalu saat bicara tentang mitra koalisi!" jawab Umar. "Setidaknya, PKS harus siap andai hukuman terberat itu dipilih penguasa koalisi!"

"Kalau 'hukuman' berat itu yang diterima, betapa mahal pelajaran yang harus dibayar PKS dengan berkoalisi!" tukas Amir. "Warga yang mengikuti proses politik tentu masih ingat, PKS bergabung koalisi beberapa menit menjelang deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden-wakil presiden di Bandung! Presiden PKS Tifatul Sembiring hari itu menandatangani kontrak PKS (dan konstituennya) memberikan pilihan pada pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009! Koalisi itu mahal, karena setelah PKS dan konstituennya memenangkan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009, setiap PKS menyuarakan nurani sesuai amanah moral umat dan konstituennya justru mendapat ancaman ditendang dari koalisi!"

"Bisa lebih mahal lagi harga yang harus dibayar PKS jika setelah menyerahkan suara konstituen memenangkan pasangan SBY-Boediono itu, juga harus menyerahkan nuraninya dicopot dari amanah moral umat dan konstituennya!" timpal Umar. "Untuk itu, wajar jika tak perlu menghitung lebih jauh seberapa besar arti segala sesuatu yang telah PKS berikan pada koalisi! Karena, jauh lebih berarti dan lebih penting bagi PKS menjaga komitmennya untuk tetap di jalan moral yang diamanahkan umat dan konstituennya itu!"

"Kesiapan buat keluar dari koalisi memang sudah terlihat matang di semua lapisan jajaran partai dakwah itu!" tegas Amir. "Bahkan dari daerah-daerah mengarus keras desakan untuk keluar dari koalisi, seperti yang disampaikan lewat siaran pers DPD PKS Solo. 'Koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean and good government sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan!' tegas Muhammad Ikhlas Thamrin, ketua bidang politik dan hukum DPD PKS Solo." (CiberNews, 3-3, 17.57).

"Sejak awal koalisi itu cenderung cuma hasrat tokoh pusat PKS!" timpal Umar. "Maka itu, keluar dari koalisi disambut gembira pengurus di daerah, karena kembali bersih dari noda koalisi!" ***

Selanjutnya.....

"AKHIRNYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bicara soal koalisi partai pendukung SBY-Boediono!" ujar Umar. "Meski tak menyebut partai atau kasus hak angket mafia pajak di DPR, SBY mengingatkan adanya komitmen berkoalisi yang disepakati dan secara eksplisit ditandatangani untuk ditaati dan dipatuhi! Tapi, dengan kecewa SBY menukas adanya partai yang ke depan harus siap tegas dan jelas menaati komitmen itu!"

"Respons SBY atas kontradiksi Partai Golkar dan PKS dengan Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi dalam usulan hak angket mafia pajak di DPR itu dibaca orang sebagai isyarat dekatnya reshuffle kabinet, mengganti menteri-menteri dari Golkar dan PKS! Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden!" sambut Amir. "Namun, sejauh ini belum ada yang berspekulasi bagaimana akhir nasib koalisi—semisal mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi, sekaligus mencopot semua menteri dari kedua partai! Mungkinkah akhir sedramatis itu dipilih SBY, memenuhi maksimal desakan elite Partai Demokrat?"

"Sampai terjadinya pertarungan hak angket mafia pajak itu di DPR, jelas sebagai bukti kelemahan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi!" tegas Umar. "Masa koalisi partai berkuasa yang mengatur negara berpenduduk 237 juta jiwa, tak bisa menyatukan visi di dapur politiknya sehingga membawa pertempuran antarsesama kekuatan dalam koalisi tersebut ke ruang publik! Konsekuensi logisnya, bagaimana mau mengatur negara sebesar ini, jika mengatur sejumlah orang dalam forum Setgab saja mereka tak mampu?"

"Tak bisa disatukannya visi antarpartai koalisi itu mungkin akibat dalam kesepakatan yang dibuat lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Sehingga, ketika terbentur perbedaan pandang terhadap sesuatu yang berorientasi nilai universal, tak bisa diatasi akibat keyakinan masing-masing partai pada kebenaran visinya!" timpal Amir. "Itu terjadi pada penilaian pentingnya menyingkap penyimpangan dalam pengelolaan pajak agar bisa dilakukan pembenahan demi terciptanya sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta terjamin bebas dari kebocoran! Ternyata dalam koalisi ada partai yang tak sama visinya dengan prinsip itu, dengan akibat bukan saja mereka harus mengganjalnya di forum paripurna DPR, bahkan siap koalisinya berantakan!"

"Dengan semua itu jadi semakin menarik pilihan keputusan yang bakal diambil SBY dalam koalisi terkait kasus hak angket pajak!" tegas Umar. "Tapi salah-salah menarik keputusan bisa jadi blunder, terkesan koalisi berkuasa promafia pajak!" ***

Selanjutnya.....

"SEUSAI divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta, Gayus H.P. Tambunan membidikkan panah cakra ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bersarang di pucuk kekuasaan negara—Istana Presiden!" ujar Umar. "Hasilnya, dalam tempo singkat juru bicara Istana menyatakan Presiden SBY meminta Satgas melapor dalam 1 x 24 jam tentang tudingan Gayus kerja Satgas merekayasa hukum untuk kepentingan kekuasaan!"

"Cakra itu panah Prabu Kresna, berujung bulat—bukan lancip! Fungsinya untuk menyingkap jati diri di balik segala topeng penyamaran!" ujar Umar. "Berkat panah Gayus itu tercatat rekor reaksi tercepat Presiden SBY dalam merespons tudingan dari luar istana!"

"Sekalian membuktikan, Gayus mastermind—penjahat berotak cemerlang—
lolos dari jerat kasus korupsi lebih Rp100 miliar dengan hanya dihukum atas penggelapan Rp300 juta, mampu mengguncang pucuk kekuasaan negara dengan tudingan yang telak!" tegas Umar. "Tak main-main, tudingan itu bisa merusak kredibilitas Oresiden karena telah membuat status negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan! Kalau selama ini kesan hukum dikalahkan oleh kekuasaan dan uang baru pada tataran aparat lembaga penegak hukum, cakra Gayus menyingkap wabah itu sudah merebak di pucuk kekuasaan negara! Lugasnya, riwayat negara hukum sudah tamat!"

"Masalahnya, bagaimana jika justru tudingan Gayus itu benar?" timpal Amir.

"Contohnya dalam skandal Century, kasus yang dikirim dari Istana langsung diproses polisi dan politisi PKS, salah satu penggagas membongkar skandal itu, Misbakhun, masuk penjara! Sedang berkas dari DPR, dengan rekomendasi paripurna untuk ditangani kasus korupsi dan pidana lainnya, satu tahun tak ditangani oleh penegak hukum!"

"Bukti itu membuat orang melihat kebenaran bukan soal siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan!" tegas Umar. "Dari penanganan hukum kasus Century terlihat, hukum telah berhamba pada kekuasaan! Pada kasus mafia pajak dan mafia hukum terkait Gayus Tambunan, hukum berhamba pada uang!"

"Kenyataan bisa lebih parah ketika hal itu terjadi tak hanya pada prioritas penanganan kasus oleh penegak hukum!" timpal Amir. "Gayus juga menyingkap rekayasa kekuasaan lewat Satgas untuk mengamankan pejabat-pejabat Ditjen Pajak dari sengatan kasus Gayus! Lalu, perubahan status tersangka jaksa Cyrus Sinaga menjadi saksi, berkaitan dengan kasus Antasari Azhar—Gayus membuat kesan Cyrus punya bargaining mengungkap kasus Antasari juga rekayasa kekuasaan!"

"Akhirnya terpulang penilaian kita!" tegas Umar. "Apakah 'apa yang dikatakan' Gayus kebenaran?" ***

Selanjutnya.....

"PARA tokoh lintas agama Senin menyerukan agar rakyat melawan kebohongan rezim Presiden SBY! Mereka rilis daftar sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru!" ujar Umar. "Seruan itu Selasa diperkuat oleh aktivis sejumlah LSM di Jakarta dengan daftar kebohongan sama! Salah satu kebohongan lama jumlah orang miskin berkurang jadi 31,02 juta jiwa. Padahal penerima beras rakyat miskin 70 juta jiwa, dan penerima Jamkesmas 76,4 juta jiwa! Cuma bagaimana cara melawan kebohongan, apalagi yang senyata itu?"

"Tentu mendesak rezim SBY supaya jujur!" jawab Amir. "Memenuhi janjinya! Seperti dalam debat capres 2009, SBY berjanji menyelesaikan kasus lumpur Lapindo, tapi sampai sekarang tak selesai! Lalu, tindak lanjut kepentingan bangsa, seperti audit pemerintah atas PT Freeport mengusulkan renegosiasi, tapi hingga sekarang tak dilakukan!"

"Kalau cuma ngomong mendesak agar rezim penguasa jujur, tidak ingkar janji, menindaklanjuti kepentingan bangsa, mudah! Tapi apa digubris?" timpal Umar. "Rakyat tidak punya kapasitas dan otoritas untuk mendesak, apalagi mendikte rezim melakukan semua itu! Otoritas untuk itu telah diamanatkan kepada para wakil rakyat di semua tingkat! Kalau wakil rakyat tidak melaksanakan amanat itu, apalagi malah melakukan konspirasi dengan penguasa, rakyat tak bisa apa-apa! Andai pun rakyat demo, kalau pada dasarnya para wakil rakyat dan penguasa sudah tak mau mendengar suara hati nurani rakyat, juga percuma saja!"

"Tak boleh menyerah secara fatalistik begitu sebelum mencoba!" tegas Amir. "Hak-hak rakyat tak habis dan gugur meski telah diamanatkan kepada wakil rakyat! Melalui berjuang untuk menegakkan hak-haknya yang dicundangi rezim, kekuatan rakyat jadi nyata! Perlawanan seperti itu yang dimaksud tokoh lintas agama!"

"Tapi mayoritas rakyat kini sangat lemah, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya saja waktunya tak cukup! Tak ada waktu lagi untuk ikut gerakan perlawanan seperti itu!" timpal Umar. "Sementara retorika—secara implisit artinya berisi kebohongan—penguasa, semakin intensif lewat tayangan iklan berulang-ulang! Retorika itu menyesaki benak rakyat hingga kebohongan jadi terbiasa dan hal yang lazim! Akibatnya, rakyat jadi imun atau kebal dengan kebohongan rezim!"

"Itu dia!" tegas Amir. "Seruan tokoh lintas agama itu menggugah keimunan rakyat dari kebohongan penguasa, agar rakyat tak mau dibohongi terus! Jika rezim menyadari rakyat tak bisa dibohongi lagi, rezim pun akan berhenti berbohong! Sampai di situ, tercapai tujuan perlawanan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"SUKSESI pemimpin nasional dalam dua dekade ini berlangsung lewat mekanisme siapa menyakiti siapa disakiti!" ujar Umar. "Di senja kalanya, Rezim Orde Baru menyakiti Megawati saat terpilih jadi ketua umum PDI lewat memihak pengurus tandingan di bawah Suryadi, yang berujung serangan ke markas PDI Megawati 27 Juli 1996. Tapi saat berkuasa, Megawati juga menyakiti SBY dengan pengucilan, menggelar rapat kabinet polkam tanpa Menko Polkam saat itu, SBY! Kini giliran SBY pula, menyakiti Sri Sultan HB X!"

"Dalam setiap episode siapa menyakiti dan siapa disakiti itu layak dicatat menonjolnya arogansi kekuasaan yang diekspresikan dengan 'darah dingin', seolah tindakan menyakiti itu justru yang semestinya hingga dianggap wajar demi hal-hal yang luhur!" sambut Amir. "Lewat pengondisian wacana sedemikian, dalam menyakiti itu pihak penguasa merasa tak salah sedikit pun, bahkan sebaliknya justru berada di pihak yang benar, hingga proses menyakitinya juga makin eksplisit—
serangan 27 Juli 1966 ke markas PDI Megawati, atau menyepelekan kebulatan suara rakyat DIY baik secara formal maupun kultural!"

"Simpul masalahnya dengan demikian, adakah arogansi kekuasaan yang selalu muncul pada setiap penguasa itu merupakan suatu faktor dominan dalam budaya politik kekuasaan negeri ini?" tukas Umar. "Kalau benar itu faktor dominan, berarti ada salah persepsi yang luas tentang gambaran umum negeri kita sebagai Amarta—tempat berkumpulnya kesatria berbudi luhur! Karena kenyataan sesungguhnya, negeri kita kini hanyalah Hastina era Suyudhono berkuasa, sarang tokoh culas seperti Sangkuni, licik dan curang seperti Dorna, munafik seperti Bisma, dan seterusnya yang menjadikan Indonesia masuk kelompok negara terkorup di dunia!"

"Kesimpulan budaya kekuasaan negeri kita Kurowo seperti era Rezim Suyudhono, bukan Pendowo era Yudistiro, mudah dilihat dari realitas politik dan kekuasaan dengan birokrasi yang korup!" timpal Amir. "Pada kondisi sedemikian, episode yang sedang berlangsung sekarang tak jauh beda dengan saat para Kurowo menyakiti Yudistiro dan adik-adiknya—Pendowo Limo—dengan mengusir mereka dari hak waris negeri Hastina lewat taruhan yang dimenangkan lewat akal-akalan penguasa, seperti menyingkirkan Sultan dari hak waris sejarah lewat pemilihan langsung yang bukan rahasia umum lagi, bisa saja dimenangi lewat politik (banyak) uang!"

"Malang nian bangsaku!" tukas Umar. "Yang selama ini dikira Yudistiro, jebule Suyudhono!" ***

Selanjutnya.....

"GERAKAN massa berinti mahasiswa unjuk rasa di belasan kota, ribuan orang di depan Istana Merdeka, menuntut SBY-Boediono mundur!" ujar Umar. "Apa tak terlalu cepat, satu tahun berkuasa dinilai gagal lalu dituntut mundur?"

"Soal waktu itu relatif!" jawab Amir. "Dilihat dari cepatnya SBY-Boediono menjelma jadi rezim—sejak Setgab partai pendukung meliputi lebih 75% suara di parlemen dibentuk hingga DPR jadi subordinat eksekutif, tak tersisa lagi lembaga formal setara yang bisa efektif mengontrol pemerintah—bangkitnya kontrol ekstra seperti mahasiswa jadi keniscayaan! Soal tuntutan untuk memikat dukungan publik, urusan mahasiswa!"

"Apa tuntutan itu punya dasar?" tanya Umar.

"Dasarnya hasil survei apresiasi masyarakat pada Pemerintahan SBY-Boediono yang merosot telak seperti display di halaman depan Kompas (20-10)," jawab Amir. "Kalau pada akhir priode SBY-JK apresiasi untuk bidang politik keamanan 75,4; hukum 71,3; ekonomi 73,5; kesejahteraan sosial 65,2; pada satu tahun pemerintahan SBY-Budiono melorot menjadi politik keamanan 38,4; hukum 31,4; ekonomi 34,2; kesejahteraan sosial 34,5. Nilai saja apa dasar tuntutan itu memadai!"

"Tapi capaian makroekonomi terakhir fantastik, ekspor bulan lalu tertinggi sepanjang masa!" timpal Umar. "Rupiah menguat di bawah 9.000 per dolar AS, IHSG di atas 3.500, pertumbuhan ekonomi baik, kemiskinan-pengangguran turun!"

"Figur makroekonomi itu kuantitatif!" tegas Amir. "Sedang apresiasi masyarakat bersifat kualitatif, substansinya mereka alami dan rasakan!"
"Bagaimana bisa kontradiktif antara figur makro ekonomi dan substansi hidup rakyat?" kejar Umar.

"Mungkin karena figur fantastis makroekonomi itu hanya dinikmati kalangan terbatas, belum memercik ke rakyat banyak!" jawab Amir. "IHSG misalnya, dinikmati pelaku pasar yang lebih 99% investor asing! Ekspor dinikmati para juragan besar, sedang upah buruhnya tetap ditekan dalam kelompok termurah di dunia! Itu sebabnya, Selasa lalu ribuan buruh Semarang demo menuntut perubahan sistem pengupahan dari model neolib itu menjadi lebih manusiawi!"

"Kontradiksi itu tampaknya akibat sejak jadi rezim kekuasaan SBY-Boediono terkapsul—encapsulated—sehingga bukan saja kontrol tak bisa lagi efektif menyentuhnya, getar-getir penderitaan rakyat juga tak bisa menembus kapsul kekuasaannya!" timpal Umar. "Tak aneh, saat SBY-Boediono menilai sukses kinerjanya, apresiasi rakyat yang pedih lapar perutnya kian melilit justru merosot!" ***

Selanjutnya.....

"SOMBONG!" entak Edi begitu jumpa Edo. "Dikirimi ucapan Selamat Lebaran lewat seluler tak jawab!"

"Mohon maaf lahir-batin!" sambut Edo. "Mungkin kau kirim pakai Emotion MMS Telkomsel!"

"Memang!" timpal Edi. "Itu kan program unggulan Telkomsel, bisa mengirim ucapan selamat dengan gambar pilihan yang unik dan lucu!"

"Sayangnya, banyak Selamat Lebaran yang kuterima lewat program itu justru pemberitahuan gagal kirim!" jelas Edo. "Seperti ini: Message has expired. Subject: Emotion. Estimated size 15 kb. Expired 17.35; 11-09-2010. Class: Personal Message."

"Bahkan tak ada nomor pengirimnya!" entak Edi. "Bagaimana hal itu bisa terjadi pada program Telkomsel yang diunggulkan saat Lebaran? Berarti banyak customer lain yang bernasib sama!"

"Sudah, jangan marah!" timpal Edo. "Cukup Bapak Presiden SBY yang memarahi Dirut Telkomsel saat telekonferensinya di tol Cikampek dengan Kapolda Jateng terganggu oleh jaringan Telkomsel (dan Telkom) yang rusak! Dari tayangan televisi saat terjadinya gangguan pada telekonferensi Presiden tampak, kerusakan bukan pada sistemnya, tapi gangguan acak pada item program tertentu dan menara tertentu saja! Hal sama terjadi pada MMS di sejumlah menara sekitar Bandar Lampung!"

"Bagaimana kau bisa mengira begitu?" kejar Edi.

"Karena di menara-menara sekitar Rajabasa, bulan-bulan terakhir pengiriman dan penerimaan MMS lebih sering gagal!" jelas Edo. "Nasib program MMS Emotion agaknya terkait gangguan itu!"

"Kalian customer sekitar Rajabasa seharusnya komplain ke 101," timpal Edi.

"Pelanggan Telkomsel itu puluhan juta!" jawab Edo. "Telepon ke 101 kalaupun bisa masuk selalu dapat nada tunggu! Lalu, setelah menunggu sampai habis pulsa, tak diangkat juga!"

"Kalau begitu, teknisi Telkomsel yang harus aktif setiap hari mengontrol fungsi semua komponen sistemnya di semua menara!" tegas Edi. "Tak perlu menunggu Presiden memarahi Dirutnya untuk tugas pelayanan yang vital bagi pelanggan itu!"

"Bukan cuma itu!" timpal Edo. "Keseluruhan unit dalam sistem pelayanan Telkomsel harus segera dibenahi tuntas, demi profesionalitas pelayanan Telkomsel yang sempat membanggakan itu tak berbalik arah kembali ke pola BUMN kuno lagi!"

"Jadikan teguran keras Presiden sebagai cambuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan Telkomsel pada puluhan juta pelanggan!" tegas Edi. "Tak layak dukungan pelanggan sebanyak itu dilayani dengan kontrol menara seolah sambil lalu!"

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kasus mafia pajak dibongkar habis!" ujar Umar. "SBY mengaku dirinya terusik kasus Gayus Tambunan yang tergolong praktek penyimpangan berbau mafia atau persekongkolan bahkan telah melebar hingga masuk ke wilayah fundamental! Ini harus kita tuntaskan, tegasnya!"

"Perintah Presiden itu tegas dan jelas, jadi tak ada alasan aparat hukum untuk coba-coba mencari dalih atau kilah guna melindungi sejawat korpsnya yang terlibat!" sambut Amir. "Namun, masih ada yang harus didiskusikan, tentang apa yang dimaksud Presiden sebagai wilayah fundamental! Wilayah itu bisa ditafsirkan sebagai pajak yang merupakan fondasi kehidupan bernegara-bangsa! Tapi juga bisa ditafsir moral, yang keruntuhannya bisa merusak secara fatal kehidupan berbangsa!"

"Tafsir yang benar untuk wilayah fundamental itu justru paduan keduanya, pajak dan moral, pilar bagi terwujudnya keadilan substantif maupun keadilan hukum!" tegas Umar. "Rusaknya sistem dan mekanisme pajak berakibat buruk pada usaha mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang bersifat substantif bagi hidup rakyat banyak! Sedang rusaknya sistem dan mekanisme pajak akibat runtuhnya moralitas itu, dalam kasus mafia pajak, sekaligus mengimbas pada rusaknya moral aparat penegak hukum, sehingga praktek hukum terjebak tanpa berorientasi keadilan!"

"Maka itu, mafia pajak, mafia hukum dan makelar kasus (markus) sebagai aktualisasi dari rusaknya moralitas aparat pajak dan aparat hukum, harus ditangani secara bersih dari persekongkolan dan kongkalikong--berselubung solidaritas korps!" timpal Amir.

"Untuk itu Presiden menegaskan, agar publik diberi penjelasan yang baik seputar perkembangan kasusnya! Jadi, andai ada usaha menyimpangkan jalannya pengusutan untuk mengalihkan perhatian dari pokok masalah sebenarnya, publik harus cepat mengoreksinya!"

"Gelagat ke arah itu memang terbayang, semisal mengalihkan sorotan publik ke arah tanggung jawab Susno sebagai Kabareskrim saat kasus itu diproses, sehingga secara kelembagaan ia justru penanggung jawab utama di lembaga itu!" tegas Umar. "Untuk pengalihan proses itu mungkin ada dua hal yang layak disimak. Satu, Susno sebagai whistle blower--peniup semprit--pengungkap penyimpangan di lembaga yang pernah dia pimpin itu! Dua, dalam sistem pidana hanya orang yang terlibat suatu kejahatan yang harus menanggung risikonya!"

"Sebagai whistle blower, Susno justru bisa dipidana jika tahu ada kejahatan tak dia laporkan!" timpal Amir. "Tapi, Susno juga harus siap menanggung risiko jika nanti bisa dibuktikan terlibat!"

Selanjutnya.....

"MENDADAK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Kapolri!" ujar Umar.

"Ternyata bukan karena merespons desakan Ketua Umum PDIP Megawati agar Presiden SBY segera mengambil alih masalah makelar kasus (markus) di Mabes Polri yang diungkap Susno! (MI, [22-3]), tapi untuk ikut membahas masalah skandal Bank Century hasil Pansus yang disampaikan DPR!" sambut Amir. "Jadi, harapan masalah markus di Polri bisa segera selesai jika diambil alih Presiden seperti harapan Mega, tak terwujud!"

"Maksud Mega kasus markus yang diungkap Susno itu bisa diselesaikan secara internal di kepolisian yang kelembagaannya di bawah presiden!" tegas Umar. "Artinya khusus kasus itu saja! Sedang di sisi lain, nyanyian Susno telah membuai harapan rakyat luas untuk lebih serius membasmi markus dan mafia hukum di semua lini dan tingkat proses penegakan hukum! Itu pula alasan mengalirnya dukungan ke Susno dari berbagai penjuru dalam menyingkap markus di Polri! Kalau cuma satu kasus, terkait kasus money laundering pejabat Itjen Pajak itu saja, selesai itu markus-nya kembali merajalela di semua lini dan tingkat!"

"Harapan rakyat mungkin seperti disebutkan Mas Ahmad Santosa dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, agar nyanyian Susno itu bisa dijadikan momentum pemberantasan mafia hukum dan markus di semua lembaga penegak hukum!" timpal Amir. "Tapi bagaimana kalau kenyataannya kalangan pimpinan lembaga penegak hukum justru alergi bahkan resisten terhadap nyanyian Susno? Sedang Satgas juga tak lantas menggebrak guna menggalang momentum dimaksud! Sebaliknya, Satgas bertindak sporadis, seusai memanggil Susno menganjurkan KPK masuk ke kasus yang diungkap Susno! Padahal, seperti kata Humas KPK Johan Budi, untuk masuk KPK harus punya data cukup untuk dijadikan dasarnya!"

"Dengan begitu tampak, kasusnya bakal cuma berputar pada tuduhan Susno!" tegas Umar. "Sedang harapan rakyat untuk membasmi mafia hukum atau markus di semua lini dan tingkat proses hukum tak akan segera terpenuhi!"

"Kalau sampai demikian akhirnya, konsekuensinya bisa mengimbas ke Satgas!" timpal Amir. "Dua kali peluang terbuka untuk menciptakan momentum memberantas mafia hukum--hasil sidak di LP Pondok Bambu dan nyanyian Susno--tak bisa dimatangkan untuk membuktikan kinerjanya dalam membasmi tuntas mafia hukum, mau berharap peluang seperti apa lagi?"

"Bagi rakyat itu menunjukkan, tiada lagi peluang untuk bebas dari mafia hukum!" tegas Umar. "Dan Susno, cuma jadi tumbal kenekatannya melawan sistem yang terbukti kokoh dan tangguh!"

Selanjutnya.....

"SENIN pagi, polisi membuka satu lajur sebelah kanan tol Tangerang menuju Tomang di jalur melawan arus! Secara formal, melawan arus itu melanggar hukum!" ujar Umar.

"Sementara para kepala daerah yang menjalankan instruksi pusat membeli mobil pemadam kebakaran (damkar) dipenjarakan! Tak peduli, di tahun itu kebakaran (terutama hutan) merebak dan damkar berguna! Apa rasionalitas di balik kedua kontroversi itu?"

"Guru besar FHUI Hikmahanto Djuwana (Kompas, 27-1-10) membedakan kebijaksanaan (discretion) dan kebijakan (policy). Polisi membuka lajur yang melawan arus itu dia golongkan kebijaksanaan, penggunaan kewenangan yang dimiliki dalam tugasnya! Pelanggaran hukum yang dilakukan dibenarkan demi kemaslahatan publik!" jawab Amir.

"Sedang para kepala daerah dipenjara, karena di balik kebijakan pusat itu ada juragan damkar yang diperkaya dengan harga barangnya jauh lebih mahal dari semestinya!"

"Lantas, bailout Bank Century itu masuk kebijakan atau kebijaksanaan?" tanya Umar.

"Berdasar penyataan berkali-kali Presiden SBY dan hasil akhir Pansus Hak Angket DPR, bailout itu digolongkan kebijakan!" jawab Amir. "Seperti kasus damkar ada juragan diperkaya, dalam bailout juga ada juragan diberi kesempatan merampok (istilah Jusuf Kalla) uang negara dari guyuran dana talangan! Ini diketahui dari hasil audit investigasi BPK dan penyelidikan pansus!"

"Tapi dari berbagai pernyataan presiden kayaknya ada terpeleset lidah!" timpal Umar.

"Deskripsinya tentang bailout mengacu itu kebijaksanaan, tapi ia sendiri selalu
menyebutnya kebijakan!"

"Perbedaan kebijakan dengan kebijaksanaan tipis sekali, deskripsinya bisa overlapping! Karena, keduanya sama-sama memakai kewenangan yang dimiliki dalam tugas!" sambut Amir. "Bedanya, kebijakan menjalankan kewenangan tetap dalam koridor aturan dengan prakondisi dan tujuan yang tidak bias! Sedangkan kebijaksanaan justru lazim dimaksudkan sebagai kewenangan untuk mengesampingkan aturan demi kepentingan yang lebih nyata bagi kemaslahatan publik!"

"Berarti, meski tujuan bailout jelas seperti yang dideskripsikan presiden, kelemahan tampak pada prakondisinya sejak pemberian FPJP--fasilitas pinjaman jangka pendek--di mana kewajiban CAR positif 8 persen sebenarnya tak bisa dipenuhi, tapi justru Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai dasar ketentuan itu yang diganti, dengan syarat asal CAR-nya positif!" tegas Umar. "Informasi berbau moral hazard itu layak diasumikan telah diketahui KSSK sebagai prakondisi kebijakan bailout! Jika tak diketahui, bisa dianggap lalai--seperti kelalaian sopir bus yang menabrak, tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum!"

Selanjutnya.....

"DAHSYAT! Kubu penguasa yang percaya diri dengan koalisi berkekuatan lebih 75 persen suara di parlemen, hingga mendukung 100 persen pembentukan Pansus Skandal Bank Century karena yakin akan menang mutlak apa pun opsi propenguasa, ternyata dikalahkan kubu oposisi dengan skor 325 lawan 212!" ujar Umar. "Kenapa itu bisa terjadi, padahal kubu penguasa telah memainkan berbagai intrik, lobi bahkan massa?"

"Keunggulan itu diperoleh siapa yang sepanjang masa kerja Pansus Century lebih berhasil menggalang secara konsisten energi positif yang dialirkan dari nurani rakyat!" jawab Amir. "Bukan berarti kubu penguasa tidak melakukan hal sama! Tapi kurang konsisten, akibat secara bersamaan mengeksploitasi energi negatif dari intrik dan lobi, maupun ekspresi superior di ruang Pansus, seolah semua bisa diatur lewat koalisi! Itu membuat energi negatif malah lebih dominan pada kubu penguasa, hingga menabiri simpati publik ke kubunya, dan menyelubungi kejernihan berpikir mereka sendiri!"

"Kejernihan berpikir seperti apa?" kejar Umar.

"Kejernihan menalari sejarah!" tegas Amir. "Mereka hanya terpaku pada alasan bailout untuk mengatasi dampak krisis global pada ekonomi nasional! Mereka terlupa, kebijakan yang diambil akhir 2008 itu terjadi dalam periode pertama pemerintahan Presiden SBY yang telah dipertanggungjawabkan secara politik dan legal-formal pada akhir masa jabatannya, 2009! Segala bentuk pertanggungjawaban itu telah diterima MPR, malah SBY dipilih kembali oleh rakyat!"

"Berarti, segala kebijakan pemerintahan SBY periode pertama, pertanggungjawabannya telah selesai!" timpal Umar. "Tapi para elite penguasa lupa pada realitas sejarah itu, malah mendukung pembentukan Pansus menggugat ulang kebijakan tersebut--hingga terjadi double jeopardy!"

"Bahkan, selubung energi negatif itu tanpa kecuali membayangi Presiden SBY!" tegas Amir. "Tadi malam pun, pada pidato menyambut usainya proses skandal Century di DPR, ia hanya kembali bicara kronologis konteks krisis global sebagai justifikasi bagi kebijakan itu, tapi juga lupa semua kebijakannya sepanjang masa jabatan priode pertama telah selesai ia pertanggungjawabkan!"

"Begitulah!" sambut Umar. "Selubung energi negatif yang dominan itu terjadi hanya akibat terlalu merasa superior, paling besar, dan semua bisa diatur! Mungkin ekspresi para politisi kubu penguasa yang sedemikian kurang pas bagi rakyat membuat energi positif dari nuraninya dialirkan ke pihak lain, yang terbukti mampu mengalahkan secara terbuka segala bentuk intrik dan lobi!" n

Selanjutnya.....

"PUBLIK--direpresentasikan massa kritis dari berbagai elemen masyarakat dari mahasiswa sampai buruh, tani dan warga miskin kota--lewat Gerakan 28 Januari di seantero negeri terbukti mampu membangun barisan oposisi nonformal bagi pemerintahan SBY-Boediono yang monolitis!" ujar Umar. "Kekuasaan monolitis dengan koalisi partai berkuasa 76 persen suara di parlemen--lebih tiga perempat--itu, membuat kekuatan pengimbang di parlemen jadi kurang efektif, publik harus membangun kekuatan pengimbang di luar struktur formal!"

"Dari jumlah demonstran dan keanekaragaman elemen masyarakat yang ikut demonstrasi pada 28 Januari 2010--100 hari pemerintahan SBY--Boediono--jauh lebih besar dibanding demo Hari Antikorupsi 9 Desember 2009, usaha publik membangun barisan oposisi nonformal cukup berhasil!" timpal Amir. "Untuk itu, makna oposisi nonformal perlu dipahami, hal yang hadir sebagai tuntutan realitas justru untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dari monolitisme absolut!"

"Pertama layak diperhatikan, mahasiswa dan beraneka elemen masyarakat yang ikut Gerakan 28 Januari merupakan pihak penegak perjuangan reformasi, sehingga barisan oposisi nonformal ini bangkit sebagai kewajiban mengawal kelanjutan perjuangan reformasi!" tegas Umar. "Kewajiban itu muncul sebagai tuntutan sejarah, setelah reformasi hasil perjuangan mereka itu kemudian lebih didominasi partai politik, yang oleh partai-partai politik itu dikembalikan menjadi monolitis lebih parah dari era Orde Baru dengan mayoritas tunggal 66-70 persen--kini malah 76 persen!"

"Artinya, sistem formal demokrasi telah terjebak dalam kapsul kekuasaan elite menjurus monolitis, menyimpang dari semangat reformasi dan bahkan kembali ke pola lebih buruk dari Orde Baru yang sebelumnya dikoreksi oleh reformasi! Maka itu, perjalanan sejarah memang harus diluruskan dengan gerakan ekstraparlementer seperti yang dipakai sebelumnya!" timpal Amir. "Bertolak dari situ, pemaknaan gerakan oposisi nonformal ini juga harus kembali pada hakikat semula, yakni sebagai kekuatan moral--moral forces!"

"Itu sejalan kebangkitan kembali gerakan moral forces tersebut, yang utamanya dibidani oleh memuncaknya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, mulai kasus Prita Mulyasari, kasus cicak lawan buaya, dan skandal Bank Century!" tegas Umar. "Terpenting, orientasi moral forces bukan kekuasaan, tapi kualitatif pada tuntutan! Karena itu, membesar atau mengecilnya gerakan moral forces tergantung pada akomodasi politik formal dalam mengakomodasi tuntutannya! Jika tuntutannya semakin banyak diakomodasi, akan mengecil gerakannya! Sebaliknya, jika tuntutan terutama esensi moralitasnya ditindas, gerakan bisa membesar tak kepalang, kekuatan setangguh rezim Orde Baru pun bisa tumbang!" ***

Selanjutnya.....