"INDEKS demokrasi versi Economist Inteligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia 2010 di peringkat 60, di bawah Timor Leste di peringkat 42, ditentukan lima variabel—proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik!" ujar Umar. "Selain empat variabel politik yang mudah dinilai rendah kualitasnya di negeri kita, menarik dibahas variabel fungsi pemerintahan!"

"Memang, selama ini jika bicara demokrasi kita selalu terbenam dalam empat variabel politik itu!" sambut Amir. "Kita lupa, hasil dari proses politik dalam demokrasi itu terbentuknya kepemimpinan pemerintahan, yang justru berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan demokrasi! Pemerintah didampingi Dewan Perwakilan Rakyat menyusun aturan dan anggaran! Pemerintah juga melaksanakan prinsip keterbukaan agar rakyat bisa mengawasi jalannya pemerintahan!"

"Lantas, sejauh mana peran fungsi pemerintahan kita dalam indeks demokrasi itu?" tanya Umar.

"Dari hasil penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), variabel fungsi pemerintahan termasuk yang membuat indeks demokrasi kita di bawah Timor Leste!" jawab Amir. "Banyak kabupaten-kota terancam bangkrut karena dana alokasi umum (DAU) yang diterima dari pusat semakin cekak untuk belanja pegawai yang terus membengkak! Pada 2008 untuk skala nasional 76,6% DAU digunakan untuk belanja pegawai! Pada 2009 naik jadi 85,5%, dan pada 2010 jadi 95,5%. Celakanya, di balik rata-rata itu pada 2008 tiga daerah belanja pegawainya lebih besar dari DAU! Pada 2009 naik jadi tujuh daerah, dan 2010 terjadi pada 13 daerah!"

"Berarti banyak pemerintah kabupaten dan kota hanya berjuang mencukupi belanja dirinya saja, hingga kemampuan untuk menjalankan fungsinya meningkatkan kesejahteraan rakyat justru makin kecil!" timpal Umar. "Lucunya, usaha menggali sumber dana lokal amat lambat naiknya, dengan belanja pegawai yang semakin tak cukup dari DAU, kegandrungan menambah pegawai baru tak bisa dihentikan karena birokrasi terus dimekarkan dengan formasi-formasi baru—tak peduli formasi-formasi lama saja tidak efektif!"

"Dilihat dari makin habisnya DAU hanya untuk belanja pegawai sehingga porsi APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga terus mengecil, variabel fungsi pemerintahan ini jadi faktor negatif bagi indeks demokrasi!" tukas Amir. "Lucu, kalau realitas hidup berbangsa kita tak bisa lebih baik dari Timor Leste!" ***

Selanjutnya.....

"KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengingatkan Indeks Demokrasi Global Indonesia di peringkat 60 dari 167 negara yang diteliti, jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57)!" (Kompas, 12-4) ujar Umar. "Hal itu disebabkan masih lemahnya variabel demokrasi, seperti pemilihan umum, pluralisme, dan fungsi pemerintahan yang belum bersih dari korupsi! Untuk itu Indonesia masuk kelompok flawed democracy—negara yang demokrasinya cacat!"

"Indeks Demokrasi Global yang dimaksud Irman Gusman produk Economist Inteligence Unit (EIU) di bawah majalah The Economist!" sambut Amir. "Dilihat dari skor Indonesia yang pada 2010 ini 6,53, ternyata tak banyak berubah dari skor 2008 6,34—atau naik hanya 0,19 poin! Padahal skor 2010 Timor Leste saja 7,22, India 7,28 (ranking 40), Taiwan 7,52 (36), Afrika Selatan 7,79!"

"Meski begitu, justru dalam hal Indeks Demokrasi Global ini kita boleh berbangga lebih baik dari negeri jiran Malaysia yang berada di peringkat 71 dengan skor 6,19" tegas Umar. "Indeks teratas ditempati Norwegia dengan 9,80, Islandia (II-9,65), Denmark (III-9,52), Swedia (IV-9,50), Selandia Baru (V-9,26), dan Australia (VI-9,22)." (Wikipedia)

"Cacat demokrasi Indonesia dalam penilaian EIU ini bisa disimak dari tulisan A.E. Priono Meninjau Berbagai Parameter Assesment Demokrasi (http://langitpoetih.blogspot.com) terkait lima variabel: proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik!" timpal Amir. "Selain akomodatif pada berbagai sumber data lain, penilaian EIU berinti expert's assessment (penilaian ahli), jadi berbeda esensi dan hasilnya dengan survai acak (random) yang popular di Indonesia! Artinya, pemilu kita dari pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada masih buruk dinilai lewat pendapat para ahli! Demikian pula belum efektifnya fungsi pemerintahan dijalankan akibat rongrongan korupsi dalam segala bentuk abused power!"

"Dengan itu peringatan Ketua DPD yang berusaha menyadarkan realitas demokrasi kita masih jauh dari harapan, bahkan jika diukur dengan assesment dunia masih di bawah Timor Leste, layak menjadi perhatian para politisi dan birokrat semua tingkat untuk tak lagi lepas kontrol diri berkepanjangan!" tegas Umar. "Perhatian birokrat sebagai pelaku fungsi pemerintahan melayani rakyat (public servant) mendapat penekanan khusus dalam assesment versi ini, karena tujuan akhir demokrasi itu kesejahteraan rakyat! Dan pelaksanaan fungsi pemerintah untuk itu dijalankan birokrat!" ***

Selanjutnya.....