http://www.lampost.co/berita-beras-rentan-ganggu-pertumbuhan

Ditekannya konsumsi beras premium dan super diganti beras HET Rp9.000/kg bisa mengurangi secara signifikan nilai konsumsi rumah tangga, yang dampaknya mengganggu pertumbuhan ekonomi. Itu karena konsumsi rumah tangga penyumbang 56,94% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I 2017, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,01%.
Rentannya eliminasi beras premium dan super terhadap pertumbuhan karena kelas menengah negeri ini yang mengonsumsinya cukup besar, menurut Asian Development Bank (ADB) 2014 mencapai 59% dari populasi. (Liputan6.com, 16/4/2014) Besarnya jumlah kelas menengah penggunanya akan mengurangi nilai konsumsinya secara signifikan dalam total konsumsi rumah tangga nasional.
Lagi pula nilai beras amat sensitif dalam statistika kita. Contohnya, jumlah orang miskin Maret 2017 bertambah 6.900 dibanding September 2016, menurut Kepala BPS Suhariyanto akibat terlambatnya distribusi beras sejahtera (rastra) Januari, Februari, dan Maret 2017. (Kompas.com, 17/7) Bayangkan, terlambat distribusi saja akibatnya fatal, apalagi nilai konsumsi rumah tangga yang terbesar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terganggu.
Kalau pada 2014 ADB mematok angka 146 juta orang kelas menengah Indonesia, tidak berlebihan jika tahun ini dibulatkan jadi 150 juta. Merekalah pengonsumsi beras premium dan super, kalau per orang 0,5 kg per hari, per hari ada 75 juta kg yang dikonsumsi. Kalau harga rata-rata bauran beras premium dan super Rp14 ribu/kg, dialihkan ke beras medium Rp9.000/kg, terjadi penurunan nilai konsumsi Rp5.000/kg. Untuk 75 juta kg per hari itu, berarti nilai konsumsi rumah tangga pada PDB setiap hari turun sebesar Rp5.000 X 75 juta = Rp375 miliar.
Untuk PDB nilai Rp375 miliar per hari itu memang kecil. Relevansinya pada pertumbuhan ekonomi juga mungkin hanya nol koma nol sekian persen. Namun, pada saat kita harus meningkatkan pertumbuhan nol koma nol sekian persen dari kuartal sebelumnya, kehilangan nilai yang signifikan pada pendukung utama pertumbuhan, konsumsi rumah tangga, jelas amat riskan. Seberapa brilian arti menghabisi beras premium dan super pada nilai konsumsi rumah tangga akan diuji pada angka pertumbuhan kuartal III dan IV 2017.
Terlepas dari nilai ekonomi dan dampaknya pada sumbangan konsumsi rumah tangga pada PDB, tindakan membatasi jenis pilihan makanan selera rakyat luas itu kurang sehat bagi negara demokrasi. Tebersit semangat totaliter penguasa.

Selanjutnya.....

SEORANG ibu mendamprat penjual beras di pasar tempel, "Katamu beras impor rasanya enak! Kok dimasak dengan air banyak tetap seret ditelan!"

"Ibu beli beras impor berapa kilo?" tanya penjual.

"Empat kilogram!" jawab ibu.

"Mending Ibu beli beras impor yang tidak enak rasanya itu cuma 4 kg!" tukas penjual. "Sedang aku, telanjur membelinya satu ton!"

"Satu ton?" timpal Ibu seketika jadi kasihan pada penjual beras. "Saya sering makan raskin, beras jatah PNS, kali ini terburuk dalam arti paling tak enak! Bisa-bisa para penerima raskin menjual kembali jatahnya untuk ditukar beras lokal!"

"Kalau perkiraan Ibu yang mencicip rasa beras impor terakhir demikian, berarti bakal sukar saya menjual habis yang satu ton itu!" sambut penjual. "Tapi kenapa Lampung yang surplus produksi berasnya selalu dibanggakan, tahun lalu sejumlah kepala daerahnya dapat penghargaan sukses program ketahanan pangan, harus impor beras sampai 60 ribu ton tahun ini?"

"Surplus produksi beras hingga kepala daerah dapat penghargaan presiden terjadi saat musim hujan sepanjang tahun hingga sawah tadah hujan saja bisa panen dua kali!" tegas ibu. "Tapi saat kemarau tak terima penghargaan lagi, karena untuk satu musim tanam pun sawah tadah hujan gagal panen! Jadi hasil program ketahanan pangannya masih tergantung musim! Akibatnya, perlu impor beras sampai 60 ribu ton hanya untuk Lampung saja!"

"Jadi program ketahanan pangannya tergantung musim? Kalau musim bagus dapat penghargaan, ketika musim kurang bersahabat malah minus hingga harus impor dalam jumlah amat besar!" tukas penjual. "Kalau begitu programnya bukan ketahanan pangan, melainkan ketidaktahanan pangan! Sebab kalau ketahanan pangan, kemarau sepanjang tahun pun bisa bertahan tetap tidak kekurangan! Untuk kegagalan program itu, kesalahannya terletak di mana?"

"Terletak di DPRD provinsi dan kabupaten-kota!" tegas Ibu. "Soalnya, dari zaman ke zaman DPRD memberikan porsi anggaran relatif kecil pada program ketahanan pangan atau pertanian tanaman pangan, serta pendukung antarsektor umumnya! Pendukung antarsektor ini misalnya pembangunan irigasi untuk sawah tadah hujan, hingga saat kemarau tetap bisa berproduksi!"

"Selain itu, soal rasa harus dijadikan syarat dalam impor beras, bukan asal untungnya besar saja!" timpal penjual. "Semisal beras Jepang, yang diekspor sisa produksi untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri mereka!" ***

Selanjutnya.....

DIBERI ibunya sarapan mi instan, Umar yang baru semalam tiba di kampung menggerutu,

"Dari kota sudah membayangkan bangun pagi di desa sarapan getuk dengan kopi tubruk, malah jumpa yang sudah bosan kita santap sehari-hari di kota!"

"Ssstt..!" sambut Amir yang menemani Umar ke kampung. "Subuh tadi kudengar ibumu mengetok warung sebelah, untuk menyiapkan sarapan yang istimewa menyambut kepulanganmu!"

"Tapi apa jadinya negeri kita kalau warga desa sudah meninggalkan singkong dan ketan sebagai sarapan, malah ikut sarapan berbahan gandum alias terigu!" entak Umar.

"Sekarang saja impor gandum kita sudah 5,8 juta ton per tahun, setara empat juta ton terigu!"

"Kalau gandum kita impor masih wajar, karena gandum tanaman subtropis belum bisa ditanam di negeri kita!" sambut Amir. "Yang gila ternyata kita impor garam, padahal kita negeri kepulauan dengan pantai mengitari setiap pulau! Wajarnya, Indonesia jadi eksportir garam terbesar di dunia!"

"Tapi kenyataan justru sebaliknya, Indonesia yang berpenduduk terbesar keempat dunia ini malah jadi importir garam terbesar dunia!" tukas Umar. "Dari kebutuhan untuk konsumsi dan industri nasional tiga juta ton per tahun, pada 2010 PN Garam hanya memproduksi 23 ribu ton, sedang sisanya sebesar 2,976 juta ton dipenuhi garam impor dari Australia dan India!" (Kompas, 14-2)

"Begitulah! Apa pun alasannya, kalau produksi PN Garam tak sampai satu persen dari kebutuhan nasional, lantas produksi garam rakyat kalaupun ada kecil sekali dibanding impor, pasti ada yang tak beres!" timpal Amir. "Misalnya, dengan harga garam Australia Rp800/kg, dan garam India Rp650/kg, garam rakyat dipatok Kepmendag No. 21/2007 untuk kualitas satu Rp325/kg, kualitas dua Rp250/kg. Apa artinya itu, entahlah! Ayo kita makan tempe dan tahu gorengnya!"

"Tunggu dulu!" potong Umar. "Tahu dan tempe ini meski makanan sehari-hari bangsa kita, kedelai bahannya sebagian besar kita impor juga! Menurut catatan Sucofindo, dari Januari sampai Agustus 2010, impor kedelai kita 1.243.400 ton! Kalau kuartal terakhir trennya sama, berarti satu tahun impor kedelai kita sekitar dua juta ton!"

"Lo kok nasinya tak disentuh?" tegur ibu Umar.

"Kini makan nasi juga harus dikurangi, Bu!" jawab Amir. "Karena impor beras kita sudah terbesar di dunia, 1,2 juta ton sampai 1,5 juta ton per tahun!"

"Itu belum cukup! Kini bersiap menggenjot impor gula!" timpal Umar. "Kian kuatlah posisi Indonesia sebagai negara agraris yang jadi pengimpor hasil-hasil pertanian terbesar di dunia!" ***

Selanjutnya.....