SETELAH kakek wafat, wasiat untuk warisan pada tiga cucunya dibacakan. "Cucu tertua, si sulung, mendapat satu ekor sapi induk! Cucu kedua tujuh induk kambing! Cucu ketiga, si bungsu yang paling kecil, 70 induk ayam kampung! Nilai yang diterima setiap cucu kalau diuangkan sama!" ujar notaris. "Rumah, tanah pekarangan, sawah, dan harta lain jadi milik bersama, agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran keluarga! Jelas?"

"Jelas!" jawab si sulung. "Selain adil dalam nilai, juga adil dalam bentuk warisan sesuai posisi sosial setiap cucu! Cucu tertua dapat warisan berwujud terbesar, meski sapi beranak setahun sekali, cukup untuk menopang status sosialnya! Si bungsu, meski cuma dapat ayam, setiap hari bertelur hingga hidupnya tak akan telantar!"

"Memang kakek adil, penerima pendapatan besar bergengsi, meski anak sapi lahir setahun sekali!" timpal si bungsu. "Sedang penerima nilai recehan, telur ayam, pendapatannya mengalir setiap hari!"

"Mungkin kakek belajar dari kegagalan negara mengujudkan keadilan!" sambut cucu tengah. "Para penerima bagian bernilai besar dari negara, pejabat tinggi negara seperti anggota DPR, justru menerima lebih sering—gaji per bulan Rp65 juta—sedang si kecil yang cuma terima BLT Rp100 ribu per bulan justru sudah setahun tak menerima! Sedang untuk raskin, mereka harus membayar Rp2.000 per kg, hingga banyak yang terpaksa dimodali cukong menebusnya, lalu jatah raskinnya dibagi dua! Padahal, penerima nilai besar, pejabat tinggi dan anggota DPR, selain gaji bulanan yang besar, masih bisa meraup lagi lewat berbagai dalih, seperti uang saku studi banding yang dalam perjalanan sepekan bisa puluhan juta rupiah!"

"Memang sangat aneh ketidakadilan negara itu!" tukas sulung. "Yang mendapat bagian besar bisa meraup lebih banyak dengan berbagai dalih, si kecil yang mendapat bagian kecil masih dibebani menebus raskin, BLT mereka kini tak ada kabarnya lagi! Aneh, kenapa negara tak seadil kakek?"

"Mungkin karena dalam kehidupan bernegara kita berlaku hukum rimba—survival of the fittest—yang paling kuat, paling berkuasa, paling mungkin menentukan segala sesuatu sehingga selalu bisa mendapat paling banyak!" timpal bungsu. "Jika dalam APBN 2010 biaya perjalanan (segelintir) pejabat negara ke luar negeri Rp19,5 triliun diprotes luas, yang terjadi justru unjuk the fittest—siapa terkuat—lewat menetapkan biaya perjalanan pada APBN 2011 jadi Rp20,7 triliun! Jauh dari Jamkesmas 22 juta rakyat miskin Rp4,5 triliun per tahun, biaya mengentas kemiskinan Rp7 triliun!" ***

Selanjutnya.....

"MESKI menyatakan Millenium Development Goals (MDGs)—tujuan pembangunan milenium—di Indonesia on the track, di jalur yang benar, Nila Djuwita Moeloek, selaku utusan khusus MDGs mengingatkan agar menyimak detailnya!" ujar Umar. "Contohnya kemiskinan sebagai salah satu sasaran MDGs, selain batasannya amat rendah di bawah pendapatan 1 dolar per hari, setelah MDGs jalan 20 tahun, 1990—2010, angka absolut warga miskin justru meningkat—dari 27,2 juta pada 1990, jadi 31,7 juta Maret 2010!" (Kompas, 20-9)

"Lantas yang tampak on the track atau ada gambaran kemajuan, apanya?" tanya Amir.

"Persentasenya dari jumlah penduduk!" jawab Umar. "Pada 1990, 27,2 juta itu 15,1%. Pada 2010, 31,7 juta itu 13,33%!"

"Tapi program MDGs kan 25 tahun, 1990—2015, berarti ada waktu lima tahun lagi untuk membuat impas jumlahnya kembali ke 27,2 juta jiwa orang miskin!" tegas Amir.

"Apalagi untuk memperkecil jumlah orang miskin itu tak terlalu sulit!"

"Tak terlalu sulit bagaimana?" kejar Umar.

"Dengan menurunkan lagi batasannya, misalnya dari pendapatan 1 dolar AS menjadi 75 sen dolar per hari! Jumlahnya pasti merosot tajam!" jawab Amir. "Masalah penetapan batasan itu terkesan tak prinsipil! Contohnya, kalau 1 dolar atau Rp9.000 per hari sebulan 30 hari berarti Rp270 ribu, batasan miskin versi BPS terakhir konsumsi sekitar Rp190 ribu per jiwa per bulan, 'kan malah cuma 65 sen dolar per hari! Jadi, kalau 75 sen dolar sehari masih lebih tinggi dari standar BPS!"

"Dengan batasan 1 dolar sehari saja Nila Djuwita Moeloek sudah miris, hingga wanti-wanti agar memperhatikan detailnya agar tak gebyah uyah asal di atas 1 dolar sudah dianggap tidak miskin, padahal mayoritas warga pendapatannya cuma sedikit saja di atas 1 dolar per jiwa per hari!" entak Umar. "Karena itu, selain mengentaskan kemiskinan pada sasaran kaum miskin, penyebab usaha itu terseok juga harus tuntas diatasi!"

"Penyebab utamanya korupsi, yang bersarang di tata kelola pemerintahan yang tidak efektif dan efisien! IMF pekan lalu mengingatkan bahaya korupsi di Indonesia, bisa menghambat proses kemajuan! (Tajuk Kompas, 21-09). Dalam praktek, korupsi juga mengimbas berbagai dimensi MDGs!" timpal Amir. "Andai dalam KTT MDGs di markas PBB Senin-Rabu waktu New York kendala itu dibahas, mungkin didapat dorongan lebih kuat untuk memberantas korupsi! Tapi kemungkinan itu kecil, karena menghapus kemiskinan dan korupsi merupakan pasangan yang laku dijual saat kampanye—jadi harus selalu dipelihara!" ***

Selanjutnya.....

"USAI Lebaran kok loyo?" sapa Umar.

"Akibat syarat menghapus kemiskinan kian berat!" sambut Amir. "Berdasar kuliah Prof. David T. Ellwood dari Harvard di Istana Negara (15-9), syaratnya sulit dipenuhi! Empat syaratnya, pertumbuhan ekonomi tinggi, keunggulan bersaing global, pemerintahan dan kelembagaan yang efektif, ada perencanaan yang saksama!"

"Pertumbuhan ekonomi tinggi harus berkualitas—tinggi pula daya serapnya pada tenaga kerja!" tegas Umar. "Dengan jumlah penduduk 237 juta (sensus 2010), pertumbuhan angkatan kerja baru kini jadi 3 juta lebih per tahun! Jika satu persen pertumbuhan berkualitas menyerap 400 ribu tenaga kerja, untuk menampung angkatan kerja baru butuh pertumbuhan 7,5 persen!"

"Celakanya, selain pertumbuhan dekade ini tak pernah mencapai 7 persen per tahun, pertumbuhan berbasis konsumsi dikatrol sektor keuangan yang tak padat karya, daya serapnya setiap persen di bawah 250 ribu tenaga kerja!" timpal Amir. "Buat akomodasi angkatan kerja baru saja tak cukup! Padahal isyarat Ellwood, inti usaha mengentas kemiskinan itu pekerjaan sebagai sumber penghidupan!"

"Untuk keunggulan bersaing global, kita kelepek-kelepek! Ekspor kita serbamentah, minyak bumi, CPO, kopi, dan sebagainya!" tegas Umar. "Malaysia saja, sudah jadi eksportir semikonduktor terbesar dunia, ekspor sawit mereka dalam aneka produk kemasan branded! Perlu strategi baru jangka panjang membenahi keunggulan bersaing global kita! Kalau tidak, kian jauh tertinggal!"

"Lalu syarat pemerintahan dan kelembagaan yang efektif, bisa diukur sejauh mana reformasi birokrasi beringsut! Dari sisi ini tampak, efektivitasnya rendah!" timpal Amir. "Dari sisi anggaran di daerah, pemerintah ibarat warung, belanja pekerja warungnya (anggaran rutin) jauh lebih besar dari nilai dagangan yang ditangani (anggaran publik). Bagaimana bisa menghapus kemiskinan, jika belanja daerah lebih besar untuk aparaturnya daripada untuk rakyat?"

"Terkait pemerintah daerah itu, syarat adanya perencanaan yang seksama masih perlu proyeksi!" tegas Umar. "Terencana saksama—komprehensif (jelas ragam garapan-sasaran dan anggarannya) serta berkesinambungan (jelas tahapan demi tahapan serta terget capaian setiap tahapnya)—belum ada konvensi dalam APBD Tingkat II. Jadi kalau Gubernur selalu menegaskan kemiskinan bukan urusan Pemprov, tapi urusan bupati dan wali kota, maka di APBD Tingkat II belum ada konvensi perencanaan saksama seperti maksud Ellwood, sekaligus juga sumber anggarannya! Kloplah, tak satu pun syarat Ellwood lolos!!" ***

Selanjutnya.....

DOKTER hewan kedatangan seorang ibu untuk mengobati anaknya yang cacingan. "Maaf, Bu! Dokter hewan tak boleh mengobati manusia!" jelasnya. "Bawa saja ke puskesmas!"

"Cacing kan hewan! Dokter hewan lebih tepat!" kilah ibu. "Pernah ke puskesmas, cacingnya cuma mati tiga ekor! Perutnya justru tambah buncit!"

"Pengobatan manusia begitu, pertama diberi obat ringan! Lalu bertahap ditingkatkan sampai cacing habis!" jelas dokter. "Kalau langsung diberi obat keras justru anak ibu yang tak tahan! Apalagi obat cacing mengandung zat yang mematikan makhluk hidup! Jadi ibu harus rajin ke puskesmas! Soal perutnya terus tambah buncit, bisa jadi ada telur cacing baru dari tanah menempel di kukunya saat bermain! Telur itu masuk perut waktu makan!""

"Jadi itu tujuan gerakan nasional cuci tangan buat anak-anak? Agar telur cacing tak masuk perut!" tukas ibu. "Semula kukira itu gerakan politis! Seperti gerakan nasional lainnya!"

"Ibu ada-ada saja!" timpal dokter. "Cuci tangan dikira gerakan politis!"

"Bukankah karena kurang pintar cuci tangan banyak pejabat dan politisi dipenjara kena kasus korupsi?" tukas ibu. "Coba pandai cuci tangan sampai betul-betul bersih, dibuatkan topan-lisus (pansus) pun mengusutnya tak bisa ditemukan telur cacing di kuku tangan koruptor! Aliran dananya terputus secara misterius, tak bisa dilacak ujungnya!"

"Itu karena pansus dalam menangani kasus mirip dokter hewan diminta menangani manusia, kewenangannya dibatasi cuma bisa sebatas saran ke pihak yang semestinya, seperti yang kuberikan pada ibu!" timpal dokter. "Tak bisa menangani langsung, padahal diagnosisnya perlu scanning untuk kemudian pembedahan! Kewenangan pansus dibatasi, seperti dokter hewan tak boleh melakukan pada manusia!"

"Maka itu, dengan gerakan nasional cuci tangan yang sudah dibiasakan sejak anak-anak, masa depan korupsi di negeri kita akan semakin sukar didiagnosis, apalagi disembuhkan!" tegas si ibu. "Contohnya, seiring klaim pemerintah meraih kemajuan pesat dalam memberantas korupsi, dengan ukuran meningkatnya jumlah kasus yang ditindak, justru lembaga peneliti internasional PERC--Political and Economic Risk Consultancy--menempatkan Indonesia negara terkorup di Asia-Pasific! Itu seperti cacing di perut anakku diobati di Puskesmas mati beberapa ekor, tapi telur cacing baru masuk lebih banyak hingga perutnya tambah buncit!"

"Lembaga peneliti itu mengingatkan, korupsi yang ditindak terlalu kecil artinya dibanding gejala korupsi yang meruyak!" timpal dokter.

"Lebih parah lagi," tukas ibu, "korupsi kian sukar diungkap karena pelaku lebih pintar cuci tangan!"

Selanjutnya.....