"BICARA bos belakangan menjurus kontraproduktif!" ujar Umar. "Dari memberi setiap TKI handphone agar kalau dianiaya majikan bisa cepat lapor, menegaskan kasus Gayus tetap ditangani polisi saat kuat desakan publik agar diambil alih KPK, hingga tentang kekuasaan monarki di Yogya padahal sejak awal kemerdekaan sudah diintegrasikan dalam sistem negara Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa!"

"Bos yang kontraproduktif terus-terusan bisa menjadi rezim autis, asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, tak nyambung dengan realitas, melawan arus common sense—akal sehat publik, bahkan bisa lebih parah, terlepas dari konteks sejarah!" sambut Amir. "Seperti penyandang autis, kecerdasannya bisa di atas rata-rata tapi sering over-reaktif dan hiperaktif!"

"Tingkah over-reaktif jelas pada kasus TKI dan Gayus itu! Jika setiap orang dari lima juta TKI diberi satu handphone seharga Rp1 juta, perlu Rp5 triliun, lebih besar dari dana Jamkesmas untuk 22 juta warga miskin Rp4,3 triliun per tahun!" timpal Umar. "Sedang hiperaktif bertingkah nyeleneh, seperti menyebut seolah ada monarki di Yogya!"

"Pokoknya dengan langkah demi langkah yang terus kontraproduktif, rezim autis bisa membawa bangsanya tersesat dalam keruwetan serba tak masuk akal, kalut karena semakin jauh dari solusi yang dibutuhkan untuk keluar dari keterpurukan berkepanjangan!" tegas Amir. "Kondisi kalut itu mendorong kelompok warga atau masyarakat mencari alternatif jalan keluar sendiri dengan belajar dari pengalaman warga bangsa yang pernah berhasil keluar dari krisis yang mereka alami!"

"Mungkin itu bisa berarti, jika status Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh berdasar sejarah diingkari pusat, sedang Aceh dan Papua belakangan mendapat status daerah istimewa berlatar konflik bersenjata, untuk mengembalikan status daerahnya istimewa tak mustahil rakyat Yogyakarta meniru cara daerah lain mendapatkannya!" tebak Umar.

"Maka itu, 'terlepas dari konteks sejarah' itu stadium parah rezim autis yang terlalu asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, karena bisa menimbulkan risiko berbahaya bagi bangsanya!" tegas Amir. "Di lain pihak, sulit menyadarkan rezim autis untuk menghentikan langkah-langkah kontraproduktifnya meski menyulut konflik, karena rezim menjadi autis justru oleh pikiran dan khayalan tentang kekuasaannya yang amat kuat, tak satu pun kekuatan lain mampu menggoyahnya! Ia justru keranjingan mempermainkan subordinat-subordinat pendukung kekuasaannya guna unjuk kekuasaan membuktikan, dia apakan pun subordinat yang mabuk kekuasaan tak bisa berkutik!" ***

Selanjutnya.....

"BARULAH, setelah tubuh Siti Hajar sering disiram air panas oleh majikan terungkap, pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) pembantu rumah tangga (babu) ke Malaysia mulai pekan lalu!" ujar Umar. "Itu berlaku hingga perjanjian dengan Malaysia diperbarui untuk perlindungan terbaik bagi TKW!"

"Meski terlambat, kebijakan itu seharusnya dibuat sejak kasus Nirmala Bonat, langkah itu tetap layak dipuji!" sambut Amir. "Betapa, pemerintah terlihat mulai memperhatikan soal harga diri bangsa yang telah lama terabaikan terkait nasib buruk TKW!"Dengan itu pemerintah telah berubah, dari lebih mengutamakan devisa TKW, jadi lebih utama lagi harga diri atau martabat bangsa!" timpal Umar. "Tanpa peduli devisa Rp90 triliun setahun hasil ekspor bangsa bisa terganggu kebijakan tersebut, perbaikan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah!"

"Untuk perbaikan nasib TKI dari semua sisi, harus dipastikan lewat pemberlakuan semua aturan ILO (Organisasi Buruh Sedunia) dalam perjanjian kerja antarnegara--semua hak pekerja diakui: standar gaji, keselamatan kerja, jam kerja dan lembur, dan hari libur!" tegas Amir. "Itu memang tak bisa dipaksakan! Ada prakondisi yang harus disiapkan di dalam negeri, fokus pada peningkatan posisi tawar TKI. Ini PR bupati-wali kota, mempersiapkan warganya menjadi pekerja di luar negeri, sebagai bentuk konkret menciptakan kesempatan kerja!"

"Kegiatan pemda mengelola persiapan TKI itu juga bisa jadi sumber PAD, selain kemudian menikmati perputaran uang kiriman TKI kepada keluarganya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah!" sambut Umar. "Bisa menjadi sumber PAD, karena selama ini PJTKI mengalokasi dana perekrutan dan pelatihan calon TKI. Dana itu, lewat kontrak PJTKI dengan pemda atau BUMD yang dibentuk untuk itu, akan bisa membiayai kegiatan penyiapan TKI oleh bupati-wali kota! Besar dana itu lumayan, agen pencari calon TKI ke desa-desa selama ini bisa mendapat 200 ringgit Malaysia (sekitar Rp5,5 juta) per TKI. Itu di luar biaya pelatihan!" 
"Banyak kebaikan dengan pengelolaan persiapan TKI oleh pemda!" tegas Amir. "Seperti, bisa dijamin TKW yang dipersiapkan tidak terjebak trafficking atau dijadikan pekerja ilegal, lebih mudah melengkapi surat-surat yang diperlukan! Kepala daerah juga memikul tanggung jawab sebanding atas nasib warganya yang bekerja di luar negeri, tak seperti selama ini, cuma kebagian repotnya jika warganya jadi korban!"

"Dengan perjanjian kerja standar ILO dan kualitas TKI dijamin kepala daerah, tegaknya harga diri dan martabat bangsa tersistem, bukan lagi semata tergantung kebaikan majikan!" timpal Umar. "Lebih dari itu, juga dijamin dalam kontrak, usai penempatan setiap TKI bebas berhubungan dengan kepala daerahnya, agar kontrol atas nasib TKI berjalan setiap waktu!" ***

Selanjutnya.....

"SETELAH tubuh Nirmala Bonet disetrika majikan setiap sang bos kesal, menyusul tubuh Siti Hajar disiram majikannya dengan air panas sampai melepuh setiap melakukan kesalahan!" ujar Umar. "Itu pun belum cukup! Mayat Nurul Widayanti tergantung di rumah orang tua majikannya! (Kompas, 15-6) Semua itu tenaga kerja wanita (TKW) kita di Malaysia yang deritanya justru makin parah saja!"

"Sekilas saja mendengar perlakuan amat buruk terhadap TKW itu darah kita langsung mendidih dibakar amarah pada majikan mereka yang biadab!" sambut Amir. "Tapi kenapa kita selama ini cuma menyalahkan majikan TKW, tanpa cari tahu kenapa para majikan itu bisa berubah jadi seperti bukan manusia lagi? Lalu apa benar orang-orang kita sendiri tak punya kesalahan, apalagi sebagai prima causa dari penderitaan TKW?"

"Sikap menganggap orang kita paling suci hingga lupa introspeksi mencari kemungkinan kesalahan kita sendiri yang mengambil korban para TKW seperti Nirmala, Siti, dan Nurul, justru menjadi penyebab derita TKW kita makin parah dari waktu ke waktu!" tegas Umar. "Misalnya, kenapa para majikan bisa marah besar ketika babu TKW melakukan kesalahan? Bukan rahasia umum lagi karena para majikan itu telah membayar ribuan ringgit kepada penyalur tenaga kerja dengan standar TKW mampu menangani semua pekerjaan rumah tangga! Nyatanya, TKW malang bingung menangani perangkat rumah model apartemen--yang belum dikenal di kampungnya! Untuk marah pada penyalur TKW mungkin berhitung kalah kuat, para majikan itu melampiaskannya ke TKW!"

"Bisa jadi itu akibat penyalur mengejar omzet tinggi hingga tak sempat memberi latihan cukup untuk semua tugas TKW! Jadi, para penyalur TKW kitalah yang harus introspeksi dalam hal ini!" timpal Amir. "Meski demikian, seyogianya TKW bisa cepat belajar sambil bekerja! Tapi ternyata mereka sukar belajar, mungkin karena konsentrasi pikirannya yang tak bisa fokus--karena selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun mereka tak pernah menerima gaji! Gajinya diambil penyalur sebagai pengganti biaya penempatannya!"

"Bukankah semua biaya mendatangkan TKW ditanggung majikan lewat membayar mahal untuk mendapatkan babu--saking mahalnya ada majikan sampai beranggapan telah membeli budak?" tukas Umar.
"Persepsi majikan seperti itulah pangkal bencana pada TKW, apalagi kalau oleh penyalur uang pemberian majikan itu dianggap persenan atau imbalan jasa atas susah payah mendatangkan TKW buat si majikan! Sehingga, semua biaya untuk itu oleh penyalur dibebankan pada TKW!" tegas Amir. "Bukan soal persepsi siapa yang benar, melainkan pasti, semua itu berakibat derita TKW makin parah saja!" *** Selanjutnya.....