DOKTER hewan kedatangan seorang ibu untuk mengobati anaknya yang cacingan. "Maaf, Bu! Dokter hewan tak boleh mengobati manusia!" jelasnya. "Bawa saja ke puskesmas!"

"Cacing kan hewan! Dokter hewan lebih tepat!" kilah ibu. "Pernah ke puskesmas, cacingnya cuma mati tiga ekor! Perutnya justru tambah buncit!"

"Pengobatan manusia begitu, pertama diberi obat ringan! Lalu bertahap ditingkatkan sampai cacing habis!" jelas dokter. "Kalau langsung diberi obat keras justru anak ibu yang tak tahan! Apalagi obat cacing mengandung zat yang mematikan makhluk hidup! Jadi ibu harus rajin ke puskesmas! Soal perutnya terus tambah buncit, bisa jadi ada telur cacing baru dari tanah menempel di kukunya saat bermain! Telur itu masuk perut waktu makan!""

"Jadi itu tujuan gerakan nasional cuci tangan buat anak-anak? Agar telur cacing tak masuk perut!" tukas ibu. "Semula kukira itu gerakan politis! Seperti gerakan nasional lainnya!"

"Ibu ada-ada saja!" timpal dokter. "Cuci tangan dikira gerakan politis!"

"Bukankah karena kurang pintar cuci tangan banyak pejabat dan politisi dipenjara kena kasus korupsi?" tukas ibu. "Coba pandai cuci tangan sampai betul-betul bersih, dibuatkan topan-lisus (pansus) pun mengusutnya tak bisa ditemukan telur cacing di kuku tangan koruptor! Aliran dananya terputus secara misterius, tak bisa dilacak ujungnya!"

"Itu karena pansus dalam menangani kasus mirip dokter hewan diminta menangani manusia, kewenangannya dibatasi cuma bisa sebatas saran ke pihak yang semestinya, seperti yang kuberikan pada ibu!" timpal dokter. "Tak bisa menangani langsung, padahal diagnosisnya perlu scanning untuk kemudian pembedahan! Kewenangan pansus dibatasi, seperti dokter hewan tak boleh melakukan pada manusia!"

"Maka itu, dengan gerakan nasional cuci tangan yang sudah dibiasakan sejak anak-anak, masa depan korupsi di negeri kita akan semakin sukar didiagnosis, apalagi disembuhkan!" tegas si ibu. "Contohnya, seiring klaim pemerintah meraih kemajuan pesat dalam memberantas korupsi, dengan ukuran meningkatnya jumlah kasus yang ditindak, justru lembaga peneliti internasional PERC--Political and Economic Risk Consultancy--menempatkan Indonesia negara terkorup di Asia-Pasific! Itu seperti cacing di perut anakku diobati di Puskesmas mati beberapa ekor, tapi telur cacing baru masuk lebih banyak hingga perutnya tambah buncit!"

"Lembaga peneliti itu mengingatkan, korupsi yang ditindak terlalu kecil artinya dibanding gejala korupsi yang meruyak!" timpal dokter.

"Lebih parah lagi," tukas ibu, "korupsi kian sukar diungkap karena pelaku lebih pintar cuci tangan!"

Selanjutnya.....

DI akhir kerja Pansus Hak Angket Century, provider Lucu menyebar humor berjudul Angket. Relawan berkata, "Silakan isi angket ini."

"Namanya ditulis lengkap?" tanya responden.

"Ya!" jawab relawan. "Sebagai bukti angket ini tidak fiktif, meski yang diumumkan nanti cuma angka-angka skor pilihan jawaban responden!"

"Tempat/tanggal lahir juga?" tanya responden.dp

"Ya!" jawab relawan. "Agar jelas asal responden dan kelompok usianya!"

"Jenis kelaminnya, ditulis juga?" tanya responden.

"Tak usah!" tegas relawan, kesal. "Digambar saja!" (Lucu, SMS 9122, 25-2)

"Apa tak saru?" tukas responden, terkejut.

"Jelas saru!" tegas relawan. "Tapi kau jadi seperti anggota Pansus Hak Angket Century, melontar pertanyaan nyeleneh bertubi-tubi membuat yang ditanya jadi kesal!"

"Ah, Bapak membuat saya jadi ge-er saja!" timpal responden. "Karena itu berarti, meski saya cuma seorang preman pasar, dari cara bicara saya sudah dinilai selevel dengan anggota DPR!"

"Selamat!" sambut relawan. "Kenaikan derajat rakyat jelata, buruh, tani, sampai preman pasar, merupakan tujuan pembangunan nasional! Apalagi kenaikannya bisa selevel anggota DPR, jelas spektakuler! Sebaliknya jika level itu tercapai bukan karena kenaikan derajat rakyat, tapi akibat kemerosotan derajat anggota DPR lewat cara bicaranya yang terdengar seperti preman pasar, maka rakyat harus cari bantalan untuk mengganjalnya! Bukan saja diganjal agar derajat anggota DPR bisa ditingkatkan kembali, tapi juga agar tak melorot lebih rendah lagi!"

"Bantalannya apa?" tanya responden.

"Tentu saja prinsip-prinsip pembangunan karakter bangsa, nation character building!" tegas relawan. "DPR selaku legislator, pembuat aturan hidup bernegara-bangsa, merupakan desainer bentuk ideal karakter atau watak bangsa! Dengan demikian, watak setiap anggota DPR merupakan patron atau teladan yang jadi panutan warga bangsa! Bayangkan mau jadi seperti apa karakter bangsa kita jika patron yang harus ditiru levelnya sudah turun jauh dari standar?"

"Dengan karakter anggota DPR seperti di Pansus Hak Angket Century itu justru lebih jelas dari mana pembangunan karakter bangsa harus dimulai!" timpal responden.

"Betul juga! Kebuntuan pembangunan karakter bangsa selama ini akibat tak tahu dari mana harus dimulai!" sambut relawan. "Dengan dimulai dari karakter pembuat aturan perilaku bernegara-bangsa, tak masalah jika harus bertolak selevel dengan rakyatnya! Rakyat bisa ikut belajar a-b-c-nya dari awal! Lalu, setelah dari kalangan rakyat banyak yang karakternya lebih baik, bangsa kita jadi lebih siap dengan barisan wakil rakyat yang lebih unggul karakternya--melengkapi yang sudah unggul nian!"

Selanjutnya.....

"SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera--PKS--Anis Matta menegaskan sikap fraksinya di Pansus Skandal Bank Century DPR, melaksanakan amanat Presiden SBY untuk membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century! Juga, tetap dalam koridor koalisi dengan Partai Demokrat (PD) yang menyepakati untuk bersikap kritis, mewujudkan good governances dan pemerintahan bersih, serta menegakkan kebenaran dan keadilan! Hal sama dikemukakan Ketua Partai Golkar Prio Budi Santoso!" ujar Umar. "Namun, Ketua PD Dja'far Hamzah menilai sikap itu bertentangan dengan kesepakatan dalam koalisi!" (Metro TV, [23-2])

"Itu terjadi akibat berbedanya kacamata kedua pihak!" sambut Amir. "PKS dan Golkar melihat koalisi sebagai wadah menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi kemaslahatan bangsa! Sedang PD melihat koalisi semata berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Kacamata yang berbeda itulah penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua pihak di Pansus Century!"

"Perbedaan pandangan yang menurut PKS dan Golkar wajar dalam demokrasi, dinilai sebaliknya oleh PD!" tegas Umar. "Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, menilai itu sebagai sikap tidak konsekuen dari mitra koalisi! Karena itu, ia tuntut mitra koalisi menarik menteri-menterinya dari kabinet! Hal itu sejalan dengan usul pimpinan PD kepada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet akibat berbedanya pandangan mitra koalisi!"

"Dari semua itu terlihat, ibarat pasangan suami-istri yang berbeda pandangan, PD memilih jalan keluar perceraian! Kalau tak mau cerai, segala bentuk yang dinilai buruk oleh pasangannya didiamkan dan dibiarkan saja!" timpal Amir. "PKS dan Golkar memilih untuk mengutamakan kemaslahatan hidup seluruh keluarga, terutama kebenaran dan keadilan, sedang keburukan atau kesalahan harus diselesaikan semestinya agar rumah tangga terselenggara secara lebih sehat!"

"Pilihan mana yang lebih baik, tentu tergantung cara berpikir masing-masing!" sambut Umar. "Namun, dari kedua pilihan itu harus dilihat ke mana ujung kaitan kepentingannya! Dari uraian yang disampaikan di Pansus Century, PD secara eksplisit menegaskan kaitan kepentingannya pada kebenaran pihak penguasa dalam kebijakan bailout! Sedang PKS dan Golkar terkait kebenaran fakta dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, yang merugikan rakyat! Karena itu, bisa disebut
berorientasi pada kepentingan rakyat!"

"Maka itu, jika pandangan PKS dan Golkar bernada sama dengan pandangan oposan--PDIP--tak lain karena dasarnya fakta yang sama!" tegas Amir. "Demi menegakkan kebenaran dan keadilan berdasar kebenaran fakta itu, PKS dan Golkar siap menerima konsekuensi 'diceraikan' dari koalisi PD! Keberanian bersikap yang layak dihormati!"***

Selanjutnya.....

"PADA akhir masa tugas Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk skandal Bank Century, situasinya mirip kemelut bola liar di kotak penalti! Tak ada pemain yang bisa mengontrol bola sepenuhnya!" ujar Umar. "Suasana tegang. Kelompok penyerang berusaha menggocek bola masuk gawang, sedang kelompok bertahan berusaha menyapu bola keluar kotak penalti! Ke mana 'bola liar' Century akan bergulir?"

"Arah bergulir 'bola liar' itu ditentukan beberapa hal. Pertama, tekanan penonton--opini publik! Sejauh ini, tekanan opini publik sudah membuat Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan FPKB di Pansus menyatakan ada masalah dalam bailout Bank Century--menyebut kesalahan pada manajemen Bank Century!" timpal Amir. "Tekanan opini publik pula yang membuat bola jadi liar di mulut gawang dan FPD dan FPKB menjadi pihak yang defensif!"

"Faktor kedua mungkin penjaga gawang--kiper, pertahanan terakhir di mulut gawang! Pemain ini selalu berusaha meninju bola liar keluar dari kotak penalti, tapi bola tetap berputar di area berbahaya itu!" tebak Umar. "Sang kiper tentu terus berusaha merebut dan menguasai bola sampai benar-benar aman di pelukannya!"

"Tepat! Siapa kipernya lihat sendiri di lapangan, tokoh di posisi penjaga gawang!" sambut Amir. "Dan kiper itu sendiri terkait dengan faktor ketiga, barisan pertahanan! Sayang, akibat sorakan penonton tendangan pemain bertahan melintir hingga berputar di kotak penalti--mengakui memang ada masalah dalam bailout Bank Century! Terakhir, faktor keempat, para pemain penyerang! Apakah dukungan penuh penonton (opini publik) bisa membuat irama permainan mereka tetap solid dan kompak? Jika bisa, harapan bola bergulir masuk gawang tetap ada!"

"Ah, kau menyenangkan hati penonton saja!" tukas Umar. "Bagaimana kalau kenyataan pada akhirnya irama permainan tim penyerang tak lagi solid dan kompak, sehingga barisan pertahanan bisa mengintersepsi 'bola liar' itu lalu dengan mudah diraih kiper ke pelukannya?"

"Lapangan pertandingannya di Indonesia!" timpal Amir. "Penonton yang kecewa terhadap para pemain yang didukungnya, bisa membuat mereka turun ke lapangan! Kebiasaan itu akan membuat para pemain penyerang akan selalu berusaha keras untuk tidak mengecewakan penonton!"

"Tapi bagaimana kalau--siapa tahu--penyerang tiba-tiba main mata dengan lawan dan malah dengan sengaja mengoper bola ke pelukan kiper?" tukas Umar. "Bahkan siap dengan konsekuensi yang harus diterimanya?"
"Dilihat dari tekad para pemain penyerang yang berulang ditegaskan di televisi, kemungkinan itu kecil sekali!" jawab Amir. "Andai gol gagal dicetak, masalahnya hanya karena bola itu bundar!" n

Selanjutnya.....

"IZIN Mahkamah Agung (MA) kepada Pansus DPR untuk mendapatkan semua data Bank Century dari BI, BPK, dan PPATK lewat PN, memperbesar peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar menguji soliditas koalisi partai-partai berkuasa!" ujar Umar.

"Gelagat PKS dan Golkar di Pansus yang cenderung menilai Boediono dan Sri Mulyani bertanggung jawab atas bailout Bank Century (Koran Tempo, 31-1), dapat dukungan data lebih lengkap dengan izin MA itu!"

"Penilaian demikian jelas bertentangan dengan partai-partai koalisi berkuasa lainnya--PD, PAN, PPP, dan PKB, yang berpromosi kebijakan KSSK (Sri Mulyani dan Boediono) mem-bailout Bank Century justru menyelamatkan ekonomi dari krisis global!" timpal Amir. "Soal keberanian untuk bersikap beda dengan koalisi berkuasa, PKS sudah membuktikan dalam menolak ujian nasional (UN) di komisi DPR yang membidangi pendidikan! Sedang bagi Golkar, sikap beda itu justru merupakan peluang untuk meningkatkan bargaining, sekaligus unjuk gigi menghadapi kerasnya sikap Sri Mulyani dalam polemik dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, maupun hal lain yang terkait di balik itu!"

"Jika harus voting dalam menentukan sikap akhir Pansus dengan PKS dan Golkar tak mendukung opsi koalisi berkuasa, dari 30 suara Pansus koalisi hanya akan mendapat 14 suara--PD 8, PAN 2, PPP 2, dan PKB 2, sedang lawan 16 suara--Golkar 6, PDIP 5, PKS 3, Gerindra 1, dan Hanura 1," tegas Umar. "Itu berarti, nonkoalisi bisa mengajukan opsi pernyataan pendapat ke paripurna DPR, berupa pemakzulan Boediono dan Sri Mulyani!"

"Untuk itu, koalisi berkuasa harus menyelesaikan masalahnya di Pansus, mengadang opsi terburuk bagi penguasa masuk ke paripurna!" timpal Amir. "Sebab, meski di paripurna sebenarnya masih bisa diatasi koalisi lewat pimpinan partai, opsi yang sempat mencuat jadi isu strategis akan sulit dikendalikan! Untuk itu, PKS atau Golkar yang harus 'diselesaikan'? PKS, berdasar pengalaman kasus UN, sukar ditawar sikapnya! Sedang Golkar, harus dicoba apakah bargain tak bisa ditawar?"

"Apa pun hasil akhirnya kemudian, proses dalam kerja Pansus Bank Century menunjukkan PKS dan Golkar telah menguji soliditas koalisi partai-partai berkuasa!" tegas Umar.

"Hal ini bisa dientengkan dengan menyebutnya sebagai dinamika politik! Tapi, pada gilirannya, hal itu juga menjadi ujian bagi partai-partai koalisi, apakah itu dilakukan untuk memuaskan kepentingan kekuasaan, atau benar-benar komitmen pada kebenaran sesuai nurani! Hanya yang menjalaninya yang tahu!"

"Namun, dengan prosesnya secara saksama diikuti rakyat melalui siaran langsung televisi, rakyat tetap bisa menilai pilihan sikap dan opsi yang diambil para politisi!" tegas Amir. "Mungkin para politisi merasa lega memenangkan opsinya di parlemen, tapi mereka tak bisa lepas dari ujian yang sesungguhnya, penilaian rakyat!" n

Selanjutnya.....