"SEKILO jeruknya berapa, Bang?" tanya pembeli.

"Sepuluh ribu!" jawab si abang, penjual.

"Mahal sekali!" tukas pembeli. "Dijamin manis?"

"Kalau tak manis tak usah bayar!" tegas penjual.

"Kalau begitu saya minta dua kilo, tapi yang asam saja!" ujar pembeli.

"Kasihan, Neng...!" sambut penjual. "Yang asam pagi-pagi buta, sebelum subuh, sudah habis!"

"Memangnya pagi buta sebelum subuh yang asam ada?" kejar pembeli.

"Sebelum subuh berarti belum gosok gigi, mulut kita semua asam!" jawab penjual.

"Setiap orang mendapatkan yang asam itu secara gratis!"

"Kalau cuma itu yang gratis, percuma!" timpal pembeli. "Tapi kalau yang gratis seperti fasilitas yang diperoleh anggota DPRD, gratis jalan-jalan melancong dengan dalih studi banding, atau malah gratis jalan-jalan dapat uang bekal lebih besar saat melakukan bimbingan teknis—bimtek! Gratis yang begitu, baru mantap!"

"Itu bukan gratis, Neng!" tegas penjual. "Itu uang rakyat, yang melalui konspirasi antara legislatif dan eksekutif—kedua pihak saling memahami mitra-kuasanya memuaskan kepentingan dengan menghabiskan uang rakyat itu! Akibatnya, fungsi legislatif mengontrol eksekutif pun tak jalan!"

"Kalau dengan itu fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif jadi mandul, memang bukan gratis, malah jauh lebh mahal lagi harga studi banding dan bimtek itu—terutama bagi rakyat yang membiayai mereka!" tukas pembeli. "Perlu kritik dan kontrol terhadap legislatif agar fungsi kontrolnya pada eksekutif tak mandul!"

"Sudah capek media massa mengkritik legislatif semua jenjang! Tapi tampaknya kalangan wakil rakyat sudah imun dari kritik, hingga tak mau peduli lagi setajam apa pun kritik media massa disajikan!" tegas penjual. "Dengan tak mempan lagi kritik media pada legislatif, yang menikmati hasilnya justru eksekutif—menjadi nyaman tanpa adanya kritik dan kontrol efektif dari legislatif!"

"Rupanya itu penyebabnya, kalangan eksekutif—terutama di pusat—
belakangan ini jadi alergi kritik!" timpal pembeli. "Kalau di masa Orde Baru alergi itu masih ditutup-tutupi, eksekutif rezim sekarang justru ditunjukkan secara terbuka, bahkan dengan pernyataan yang esensinya menggelisahkan warga karena melanggar UU Pers—membatasi kebebasan pers!"

"Pernyataan yang bisa menggelisahkan itu seperti yang asam di pagi buta dipaksakan ke muka kita!" tegas penjual. "Kasihan pejabat eksekutif yang memaksa diri menebar bau busuk dari asam napasnya itu ke ruang publik!" ***

Selanjutnya.....

"BERAS dibeli Bulog ke petani Rp4.500/kg. Tapi di pasar, harga beras premium rata-rata Agustus 2010 mencapai Rp6.662/kg! (Kompas, 31-8). Selisih Rp2.162, atau 48 persen!" ujar Umar. "Saat panen pembelian Bulog itu harga tertinggi, hingga lazim petani menjual lebih rendah sekitar Rp4.000. Jadi, petani tak menikmati harga riil beras, di lain pihak konsumen membayar jauh lebih mahal!"

"Lebih seru lagi, beras petani yang bermutu baik dijual dalam kemasan berlabel di supermarket per karung isi 25 kg kini Rp210.000, atau Rp8.000 lebih per kg!" sambut Amir. "Kenapa harga riil beras lebih dinikmati pedagang, sedang petaninya justru dikurangi terus subsidi sarana produksi (saprodi)-nya)—pupuk dan obat-obatan antihama?"

"Itu bisa dibaca, strategi pengendalian harga beras khususnya oleh Bulog gagal! Sedang secara umum, kebijakan pemerinatah kurang berpihak pada petani!" tegas Umar.

"Dengan dua dimensi—khusus dan umum—itu, akibatnya petani hanya jadi korban, cuma jadi pelengkap penderita!"

"Realitas itu menuntut dilakukannya perubahan mendasar dalam kebijakan di sektor pertanian agar benar-benar berpihak pada kaum tani! Serta, perubahan strategi pengendalian harga beras oleh Bulog! Pokoknya, bagaimana harga riil beras dan keringanan biaya produksi dinikmati petani!"

"Penyebab harga gabah jatuh di sentra produksi saat panen, terutama infrastruktur jalan buruk!" sambut Umar. "Saat iklim buruk tanaman padi dirusak banjir, akibat infrastruktur irigasinya tak fleksibel juga sebagai saluran pembuangan air saat curah hujan tinggi! Itu diperparah lagi oleh akses petani mendapatkan benih unggul tahan wereng terbatas, dan harga saprodi mahal, serangan wereng terus meluas! Wereng menurunkan produksi petani di Karawang, Jabar, dari 7,32 ton GKP per ha musim lalu, kini menjadi 6,76 ton GKP per ha!" (Kompas, idem)

"Tampak, perubahan mendasar kebijakan dengan keberpihakan pada petani itu diwujudkan lewat membalik tren subsidi dari terus mengurangi dengan terus menambah, kemudian fokus pada perbaikan infrastruktur, jalan dan penggandaan fungsi irigasi dari semata penyalur air ke sawah, menjadi juga pembuang air dari sawah!" tegas Amir. "Sedang dalam strategi pengendalian harga beras, kalau sebelumnya Bulog melepas bebas spekulan menaikkan harga dulu baru 'icak-icak' operasi pasar—hingga selalu gagal menurunkan harga—diganti mencegat ke depan langkah spekulan dengan droping beras ke pasar sebelum harga dinaikkan spekulan! Tepatnya, Bulog lebih proaktif bermain di pasar!"

Selanjutnya.....

"PADA 10 hari terakhir Ramadan biasanya banyak orang membagi-bagi paket sembako pada warga miskin! Namun beberapa tahun terakhir momen kemurahan hati itu sering berubah menjadi bencana. Banyak perempuan tua dan anak-anak terinjak-injak, bahkan ada yang tewas!" ujar Umar. "Maka itu, siapa pun mau bagi-bagi zakat, baik paket sembako maupun dalam bentuk lain, supaya berhati-hati agar niat baik tidak berubah menjadi petaka!"

"Apalagi akhir pekan lalu juga terjadi kejadian yang sama di Tulungagung dan Bekasi. Banyak yang terinjak-injak dan pingsan dalam pembagian sembako gratis!" timpal Amir.

"Di Tulungagung, 4.000-an warga miskin berdesakan saling dorong untuk mendapat paket sembako yang dibagi Pemda! Di Bekasi, banyak yang menerobos hingga berebut sebelum sembako dibagikan oleh yayasan yang memberi bantuan! Akibatnya, selain banyak yang terinjak-injak, banyak pula yang tak kebagian!"

"Kejadian terakhir itu menunjukkan kemiskinan masif belum berkurang, atau bisa jadi justru semakin parah!" tegas Umar. "Disesalkan tentu Pemda Tulungagung, tak memberi contoh bagaimana cara membagi paket sembako yang baik! Seharusnya Pemda tak mengumpulkan warga miskin sedaerah tingkat dua di Kantor Pemda yang pasti crawded! Lebih tepat disalurkan lewat kecamatan, lalu kecamatan minta kepala desa membuat daftar warga miskin dan mengirim paket sembako sesuai dengan daftar itu ke kepala desa!"

"Dengan begitu bisa dihindari bencara pembagian sembako, sekaligus lebih tepat sasaran!" timpal Amir. "Namun, masalahnya tak sesederhana itu! Di era kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah ingin menunjukkan betapa besar perhatian dirinya kepada rakyat miskin, hingga makin besar jumlah warga miskin yang berumpul di kantor Pemda, makin berhasil pula sang kepala daerah membangun citra politik kerakyatan!"

"Politik citra yang memanipulasi kemiskinan itulah inti masalahnya, bukan hanya di daerah, bahkan juga tak kalah serius di tingkat nasional!" tukas Umar. "Karena dengan begitu kemiskinan bukan merupakan sasaran sebenarnya dari kerja pemerintah untuk pengentasannya, tapi malah dieksploitasi atau digoreng sebagai sarana peningkatan citra kerakyatan pemimpin!"

"Namun demikian, dalam rangka membantu kaum miskin, kita tak harus mempermasalahkan motivasi seseorang atau suatu lembaga dalam melakukan bagi-bagi sembako!" timpal Amir. "Terpenting, bagaimana agar paket sembako bisa dibagikan secara tertib dan aman, tidak malah membuat warga miskin menderita terinjak-injak!"

Selanjutnya.....