"GAMBARAN tentang absolut power (kekuasaan atau penguasa absolut) itu hanya dalam bentuk kerajaan atau raja otoriter, tak ada lembaga wakil rakyat, tak ada pers, tidaklah salah, tapi tak lagi sepenuhnya benar!" ujar Umar.

"Manuatu Pacifique contoh praktek absolut power, meski di republik itu presiden, gubernur, dan kepala distrik (bupati) dipilih langsung oleh rakyat, juga wakil rakyat pusat sampai distrik! Bahkan, penerbitan pers harian eksis di kawasan distrik, plang nama LSM mencolok nyaris di setiap simpang!"

"Lantas bagaimana ceritanya negeri yang peranti demokrasinya lengkap itu malah jadi contoh praktek absolut power?" tanya Amir.

"Karena semua peranti demokrasi itu, lembaga dan prosesnya sekadar formalitas! Prakteknya, simpang-siur konspirasi kekuasaan! Semua itu menghasilkan tak adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan sehingga kekuasaan penguasa jadi absolut!" jawab Umar. "Memang ada dewan perwakilan rakyat distrik (DPRD) yang punya kewenangan mengontrol kepala distrik! Tapi kewenangan itu ditukar permen—perjalanan meninjau—kapan pun DPRD mau dan sejumlah kepentingan Dewan lainnya! Maka, tak ada lagi kontrol yang efektif, yang terjadi justru konspirasi mengelabui rakyat oleh kepala distrik dan DPRD guna meloloskan kepentingan masing-masing!"

"Jadi begitulah salah satu bentuk kekinian dari absolut power!" tebak Amir. "Tapi bagaimana dengan pers yang sudah terbit harian di tingkat distrik, lalu LSM yang menjamur di tiap simpang?"

"Tentang pers distrik, rupanya semakin terbatas skala pasarnya, kian besar ketergantungan untuk bertahan hidupnya pada penguasa distrik!" tukas Umar. "Sedang para juru wartanya, asal sudah diajak jalan-jalan ke luar negeri, langsung merasa sebagai bagian atau bahkan sebagai the guardian, pengawal sang penguasa! Lain hal lagi LSM, yang di negeri itu semula tempat orang pintar yang tak masuk birokrasi pemerintah atau partai politik, kini cuma dijadikan sarana untuk dapat proyek dari pemerintahan distrik! Satu atau dua proyek setahun cukup untuk membuatnya jinak!"

"Kalau pers dan LSM lokal distrik sudah jadi seperti itu, sedang DPRD berkonspirasi mengelabui rakyat bersama kepala distrik yang semestinya sasaran kontrolnya, jelas tak ada lagi kontrol yang efektif terhadap kekuasaan penguasa hingga menjadi absolut power!" timpal Amir. "Tapi, kisah negeri Pasifik itu terasa tak asing bagi kita di Indonesia!"

"Indonesia sebelah mana?" entak Umar. "Pasti bukan Indonesia sebelah sini!" ***

Selanjutnya.....

"PARA tokoh lintas agama Senin menyerukan agar rakyat melawan kebohongan rezim Presiden SBY! Mereka rilis daftar sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru!" ujar Umar. "Seruan itu Selasa diperkuat oleh aktivis sejumlah LSM di Jakarta dengan daftar kebohongan sama! Salah satu kebohongan lama jumlah orang miskin berkurang jadi 31,02 juta jiwa. Padahal penerima beras rakyat miskin 70 juta jiwa, dan penerima Jamkesmas 76,4 juta jiwa! Cuma bagaimana cara melawan kebohongan, apalagi yang senyata itu?"

"Tentu mendesak rezim SBY supaya jujur!" jawab Amir. "Memenuhi janjinya! Seperti dalam debat capres 2009, SBY berjanji menyelesaikan kasus lumpur Lapindo, tapi sampai sekarang tak selesai! Lalu, tindak lanjut kepentingan bangsa, seperti audit pemerintah atas PT Freeport mengusulkan renegosiasi, tapi hingga sekarang tak dilakukan!"

"Kalau cuma ngomong mendesak agar rezim penguasa jujur, tidak ingkar janji, menindaklanjuti kepentingan bangsa, mudah! Tapi apa digubris?" timpal Umar. "Rakyat tidak punya kapasitas dan otoritas untuk mendesak, apalagi mendikte rezim melakukan semua itu! Otoritas untuk itu telah diamanatkan kepada para wakil rakyat di semua tingkat! Kalau wakil rakyat tidak melaksanakan amanat itu, apalagi malah melakukan konspirasi dengan penguasa, rakyat tak bisa apa-apa! Andai pun rakyat demo, kalau pada dasarnya para wakil rakyat dan penguasa sudah tak mau mendengar suara hati nurani rakyat, juga percuma saja!"

"Tak boleh menyerah secara fatalistik begitu sebelum mencoba!" tegas Amir. "Hak-hak rakyat tak habis dan gugur meski telah diamanatkan kepada wakil rakyat! Melalui berjuang untuk menegakkan hak-haknya yang dicundangi rezim, kekuatan rakyat jadi nyata! Perlawanan seperti itu yang dimaksud tokoh lintas agama!"

"Tapi mayoritas rakyat kini sangat lemah, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya saja waktunya tak cukup! Tak ada waktu lagi untuk ikut gerakan perlawanan seperti itu!" timpal Umar. "Sementara retorika—secara implisit artinya berisi kebohongan—penguasa, semakin intensif lewat tayangan iklan berulang-ulang! Retorika itu menyesaki benak rakyat hingga kebohongan jadi terbiasa dan hal yang lazim! Akibatnya, rakyat jadi imun atau kebal dengan kebohongan rezim!"

"Itu dia!" tegas Amir. "Seruan tokoh lintas agama itu menggugah keimunan rakyat dari kebohongan penguasa, agar rakyat tak mau dibohongi terus! Jika rezim menyadari rakyat tak bisa dibohongi lagi, rezim pun akan berhenti berbohong! Sampai di situ, tercapai tujuan perlawanan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"FITRA—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran—dalam skala nasional menengarai bolongnya sistem menyebabkan kebocoran APBD signifikan pada pos bantuan sosial!" ujar Umar. "Bantuan itu diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) baik sosial, keagamaan, primordial (kesukuan) dan kewargaan (LSM) dengan syarat longgar—terdaftar di Kesbang—lalu, tanpa kewajiban audit pemakaian dana di tangan penerimanya!"

"Bolongnya sistem pos bantuan dimanfaatkan maksimal kepala daerah untuk tetap berkuasa lewat pemilihan berikutnya atau penerus kekuasaan keluarga dengan membangun dinasti!" sambut Amir. "Tak kepalang, langkah memperkuat dukungan pada dinasti dari segala bentuk ormas itu berlangsung sejak tahun pertama dari lima tahun kekuasaannya! Artinya, dana pos bantuan dialirkan selektif pada ormas-ormas yang sudah punya komitmen mendukung rejim tersebut!"

"Masih menurut Fitra, kebocoran lewat pos bantuan untuk itu jumlahnya cukup signifikan, pada satu daerah tingkat dua bisa puluhan miliar rupiah per tahun!" tegas Umar. "Untuk tingkat provinsi, bisa lebih aduhai! Hal terpenting dalam penyaluran itu, penerimanya bukan ormas fiktif—hanya terkait ormas fiktif sebagai penerima itulah yang disidik kasus korupsi di Lampung!"

"Namanya korupsi sempurna, yang tak sempurna—seperti ormasnya fiktif--bisa jadi kasus korupsi!" timpal Amir. "Bolong lain dalam sistem hingga membuka peluang jadi korupsi sempurna ada pada sektor penerimaan! Salah satunya seperti disinyalir BPK, kebocoran terjadi pada pajak restoran di Lampung! Ini terjadi karena sistem pemungutan pajak pembangunan daerah dengan wajib pungut (wapu) penguasaha restoran belum dijalankan secara standar—belum ada marking (tanda kontrol) dari dinas pendapatan pada setiap lembar faktur penjualan (bill) dengan nomor urut faktur tersamar berlubang atau cara lain!"

"Dengan begitu besarnya pungutan pajak bisa dibawa ke ranah negosiasi saling menguntungkan wapu dan petugas pajak, sedang nilai riil yang masuk kas daerah tergantung pada pencatatan nilai setoran yang disepakati!" tukas Umar. "Korupsi sempurna dalam hal ini pada proses sebelum ada pencatatan tertulis, itu terkait jumlah sebenarnya yang tak masuk kas daerah, selisih jumlah yang sebenarnya dibayar wapu dengan jumlah yang dilaporkan sebagai penerimaan pajak daerah! Model ini di berbagai sektor penerimaan jadi korupsi sempurna, karena di luar yang dicatat sebagai setoran resmi, tak ada bukti fisis!"

"Begitulah korupsi sempurna!" timpal Amir. "Berjalan nyaman dalam sistem yang bolong-bolong penuh kelemahan!" *** (Habis)

Selanjutnya.....