"SEMULA ditonjolkan paham buah busuk terjatuh duluan! Itu saat Nazaruddin sebagai bendahara umum Partai Demokrat dinyatakan terlibat kasus korupsi wisma atlet, dia diperlakukan sebagai satu buah yang busuk dari sebuah pohon partai yang besar!" ujar Umar. "Dengan paham begitu, setelah Nazaruddin dikeluarkan dan dipecat dari partai, partai pun bisa dianggap kembali kinclong, bersih seperti sediakala!"

"Inti dari pemahaman itu, perilaku menyimpang dan jiwa korup hanya gejala kasuistik sifat pribadi Nazaruddin, bukan gejala perilaku kelompok atau perilaku umum elite partai!" timpal Amir. "Masih dalam paham yang sama, para kader separtai tak perlu resah ketika Angelina Sondakh ditetapkan jadi tersangka oleh KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi! Karena, itu juga hanya berarti satu buah busuk lainnya saja yang jatuh duluan! Buah lain yang tidak busuk takkan ikut terjatuh!" "Pemahaman demikian menyenangkan buat para kader partai karena cukup dengan membersihkan partai dari buah-buah busuk tersebut partai pun kembali bersih, tak bermasalah lagi!" tegas Umar. "Tapi dalam kenyataannya tidaklah demikian! Dan inilah yang harus disadari kader partai, yakni saat buah busuk yang jatuh dari pohon partai itu disantap masyarakat bangsa ternyata beracun! Pohon asal buah jatuh yang beracun itu pun diberi nama pohon buah beracun! Akibatnya, para kader partai di pohon partai itu dianggap masyarakat sama dengan buah yang jatuh itu, buah-buah beracun yang berbahaya!" "Karena itu tidak tepat saat ada kadernya terlibat korupsi, setelah memecat kader tersebut, partai memutus total hubungan dengan sang kader dengan anggapan lepasnya kader itu partai jadi bersih kembali!" timpal Amir. "Kenyataannya seperti Nazaruddin yang saat korupsi berposisi sebagai bendahara umum partai, tanpa jabatan itu ia tak punya kekuasaan dan akses untuk korupsi. Hingga meski ia telah dipecat, masyarakat tetap tak melepaskan kaitannya dengan partai! Proses hukumnya bukan saja menyerempet dan menyeret partainya, malah menelanjangi tokoh-tokohnya, meracuni partainya!" "Memang, lebih tepat meski dipecat hubungan dengan kader tersebut tak diputus total, misalnya dengan tetap memberinya bantuan hukum—yang dengan itu sang kader tak sakit hati dan berbalik menyerang partai!" tegas Umar. "Artinya, buah busuk yang jatuh harus diopeni partai agar tidak menjadi racun bagi partainya sendiri—yang ekses negatifnya mengimbas masyarakat bangsa!"

Selanjutnya.....

"PD—Partai Demokrat—sebagai partai berkuasa secara ekstra dijaga kebersihannya oleh Ketua Dewan Pembina—SBY—dari segala cacat dan cela terkait dengan korupsi dan suap!" ujar Umar. "Maka itu, ketika saat pertama disebut-sebut ada kader PD terkait dengan kasus wisma atlet yang tiga tersangkanya tertangkap tangan KPK, SBY langsung tampil menegaskan partainya tidak akan melindungi jika kadernya terlibat! Untuk itu, SBY meminta aparat menegakkan hukum secara profesional!"

"Sebagai partai berkuasa, wajar PD sering dikait-kaitkan dengan kasus yang bisa memengaruhi kredibilitasnya!" sambut Amir. "Seperti dalam kasus terakhir, nama Nazaruddin, bendahara umum PD, disebut Kamaruddin Simanjuntak—pengacara pertama Rosalina Manullang—sebagai penerima komisi 13% dari proyek wisma atlet senilai 199 miliar!
Kebetulan nama Nazaruddin dan Rosalina tercantum dalam akta sebuah PT yang sama! Simanjuntak konon mendapatkan informasi komisi 13% itu dari Rosalina!" "Benar atau tidaknya info itu kita serahkan kepada pengadilan!" tegas Umar.

"Layak diperhatikan justru realitas PD yang terus meremajakan diri, menjadikan dirinya sebagai partai anak muda, mulai dari ketua umum dan sekretaris jenderalnya sampai pimpinannya di daerah seperti halnya di Lampung, hingga lebih memperkuat orientasinya pada idealisme yang menjadi ciri khas kaum muda! Untuk itu, mencuatnya isu korupsi komisi proyek pada inti pengurus pusat PD yang sekaligus terkait dengan tokoh muda (usia Nazaruddin 33 tahun) jelas pukulan dampaknya ke dalam partai amat telak!"

"Karena itu, bagaimana PD bisa lolos dari jerat kasus yang bisa menjadi trauma bagi kader-kader mudanya, akan menjadi penentu integritas (soliditas) dan kredibilitas partainya ke masa depan!" timpal Amir. "Sekaligus, cara lolos menyelamatkan citra partai itu menjadi pelajaran penting bagi kader muda untuk menjauhi pelanggaran sejenis!"

"Cara lolos yang bijaksana itu seperti diputuskan Dewan Kehormatan PD dengan memberhentikan Nazaruddin dari jabatan bendahara umum PD!" tegas Umar. "Putusan itu membantu para kader muda memantapkan diri dalam disiplin partai yang tegas dan tak ada tawar menawar—yang gagal dilunakkan dengan berbagai kontra isu yang dilakukan Nazaruddin dan kawan-kawannya!"

"Terpenting, PD telah lolos dari jerat kasus korupsi dengan mengorbankan bendahara umumnya!" timpal Amir. "Nazaruddin harus siap menjadi tumbal, sebab putusan itu mengesankan sangkaan korupsi pribadi, bukan korupsi kelembagaan partai!" ***

Selanjutnya.....

"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"

"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP dan Hanura!"

"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke kubu Demokrat!"

"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban! Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"

"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148 pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"

"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"

"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan yang harus selalu menjadi prioritas!" ***

Selanjutnya.....

"ANDI Mallarangeng kalah di putaran pertama pemilihan ketua umum Partai Demokrat, padahal dia mantan juru bicara presiden pasti terkenal, lalu pasang iklan maksimal di media massa dan media luar ruang--billboard dan baliho!" ujar Umar. "Bukankah dengan begitu popularitas Andi jauh lebih hebat dari Anas Urbaningrum yang memenangkan pemilihan tersebut?"

"Hal itu terjadi sebenarnya akibat ada kesalahan dalam pemaknaan kata populer atau popularitas dalam masyarakat, termasuk pada kubu Andi!" sambut Amir. "Keterkenalan seperti Andi itu lebih tepat ditafsir dengan fame atau famous! Sedang populer artinya rakyat, dan popularitas itu merakyat! Kalau dipakai tafsir ini, mana lebih tinggi popularitas--kemerakyatan--Andi atau Anas? Jawabnya, lebih tepat Anas!"

"Karena selain dari lingkungan keluarga kiai--di Jawa pula--sejak belia Anas aktivis yang mampu mencapai puncak, sebagai ketua umum HMI!" tegas Umar. "Lalu di Partai Demokrat, meski sama-sama sebagai ketua, lewat jaringan keluarga HMI Anas menjadi lebih akrab dengan mayoritas kader partai di daerah! Tepatnya, Anas lebih merakyat dalam masyarakat umum, maupun lebih merakyat di kalangan kader Partai Demokrat! Dari situ bisa disebut popularitas Anas lebih baik dari Andi!"

"Hal terpenting dalam popularitas atau merakyat pada dimensi politik adalah 'tersambung rasa', bukan hanya terkait secara emosional, tapi juga aspiratif di mana kehadiran Anas dianggap mengekspresikan bahkan aktualisasi dari massa maupun kader yang secara excellences Anas artikulasikan kepentingan dan aspirasinya!" timpal Amir. "Itu hal terpenting dari popularitas dalam arti merakyat! Beda dengan terkenal dalam arti famous, tidak terjalin baik secara emosional maupun kepentingan!"

"Lalu popularitas artis, bagaimana?" kejar Umar.

"Popularitas artis banyak yang terjalin dengan sambung rasa, punya kaitan emosional!" tegas Amir. "Bahkan pelawak, terutama yang kritis, tanpa disadari kekritisannya merupakan artikulasi dari perasaan rakyat! Pelawak yang mampu melakukan itu, umumnya popularitasnya tinggi!"

"Kekalahan Andi Mallarangeng di kongres Partai Demokrat dengan demikian bisa menyadarkan banyak orang yang hanya mampu membayar iklan media untuk membuat dirinya terkenal, tidak menjamin popularitasnya berarti dalam politik, jika tanpa dibarengi kedekatan cita dan rasa dengan rakyat serta pembobotan ideologis harapan masa depan yang mengena di hati rakyat!" timpal Umar. "Pokoknya, cuma terkenal tak menjamin mampu menggaet hati rakyat maupun pemilih dalam konteks lain!"

Selanjutnya.....

"MENGAGUMKAN!" ujqr Umar. "Itu kesan mengikuti laporan Kongres Partai Demokrat yang memilih ketua umum baru! Pentas demokrasi intenral partai itu memesona justru karena tersingkirnya pada putaran pertama Andi Mallarangeng yang diiklankan luas di media massa, juga didukung Edi Baskoro, putra Ketua Dewan Pembina partai itu, Susilo Bambang Yudhoyono--SBY!"

"Memang mengagumkan ketika suara mayoritas dalam kongres, para pengurus kabupaten/kota se-Tanah Air, berani memilih sesuai penilaian rasionalnya, tidak digayuti rasa ewuh pakewuh, apalagi fanatisme buta terhadap ikatan emosional pada tokoh sentral partai!" sambut Amir. "Rasionalitas pilihan dalam kongres partai itu bukan hanya terkait hubungan emosional dan fanatisme pada tokoh sentral, tapi juga dari kemungkinan permainan uang--money politics! Dari gempita iklan Andi Mallarangeng di media massa, sukar disebutkan kalau Andi kalah uang!"

"Soal itu membuat lebih dahsyat lagi kemenangan Anas Urbaningrum dari Marzuki Alie yang mantan dirut sebuah BUMN!" timpal Umar. "Kemenangan politisi muda dari keluarga kiai untuk memimpin partai berkuasa pemenang pemilu legislatif 2009 itu menunjukkan kian kuatnya rasionalitas dan orientasi ke masa depan mayoritas warga partai!"

"Tepatnya, proses dan hasil pemilihan ketua umum ini membuktikan Partai Demokrat siap--bahkan paling siap-- untuk melangkah maju sebagai partai modern!" tegas Amir. "Ini bukan hanya berkat Anas yang terpilih sebagai ketua umum, tapi lebih penting lagi oleh cara terpilihnya Anas yang membawa segenap jajaran partai dari seantero negeri telah berhasil membawa partai keluar dari lingkaran blunder yang setiap kali menjebak partai politik dalam memilih ketua umum--yakni blunder fanatisme dan ewuh pakewuh pada tokoh sentral, serta money politics!"

"Tapi dengan mencuatnya gambaran kemodernan partai tersebut, seperti dikemukakan Ikrar Nusa Bakti dan Yudi Latief di Metro TV (23-5), sekaligus menjadi senjakala tokoh sentral partai yang karismanya sudah tak sepenuhnya lagi punya ikatan emosional yang tak bisa ditawar-tawar!" timpal Umar. "Lalu, kemenangan dengan cara bersih yang dicapai Anas juga akan jadi contoh bagi partai lain yang dalam memilih ketua masih berbau money politics--bisa tertinggal zaman jika tak berusaha berubah--sekaligus berarti akan ditinggal pendukungnya! Sebab, persaingan ke depan akan lebih menonjolkan kebersihan moralitas elite partai! Fanatisme pada karisma dan money politics ketinggalan zaman, dan akan ditinggalkan rakyat!"

Selanjutnya.....

"KENAPA Megawati perlu menegaskan PDIP masih solid di bawah kepemimpinannya?" tanya Umar.

"Mungkin untuk menjawab isu yang kian santer, dalam kongres di Bali mulai 4 April nanti PDIP akan 'pasrah' masuk koalisi Partai Demokrat guna mendapatkan jatah kekuasaan!" jawab Amir. "Isu itu mengesankan ada keretakan di PDIP, seolah ada kubu dalam partai itu yang cukup kuat untuk menarik PDIP masuk kelompok berkuasa! Itu yang membuat Megawati perlu menegaskan soliditas kepemimpinan dirinya!"

"Tentunya tak ada asap kalau tak ada api!" timpal Umar. "Artinya, bukan mustahil dalam tubuh PDIP memang sedang terjadi tarik-menarik antara kelompok yang ingin bertahan pada posisi sebagai partai prorakyat sekarang, dengan kelompok yang ngiler pada madu kekuasaan!"

"Ketika tempua bersarang rendah begitu, tentu tidak terjadi secara serta-merta!" tukas Amir. "Hukum sebab-akibat melogikakan, ketika balok PDIP nan kokoh nyaris terbelah oleh keinginan berbeda-beda, sukar diingkari adanya gergaji iming-iming kekuasaan yang menguji ketahanan PDIP dari ketajaman gergaji tersebut! Hasil kongres nanti menjadi petunjuk, kubu mana yang unggul dalam tarik-menarik di tubuh PDIP!"

"Apa mungkin sikap Megawati yang keras dengan karakter partainya sekarang bisa ditawar untuk kemudian dibengkokkan?" kejar Umar.

"Bukan ditawar atau dibengkokkan!" jawab Amir. "Tapi direinterpretasi! Misalnya tentang prinsip prorakyat yang menjadi orientasi semua kader selama ini, bobotnya sebagai klaim hanya kader PDIP yang orientasinya sungguh-sungguh ke arah itu hingga amat membanggakan mereka, direinterpretasi menjadi partai-partai lain--termasuk partai berkuasa--juga berorientasi prorakyat! Dengan begitu menggeser posisi PDIP masuk kelompok berkuasa pun tidak lagi bertentangan dengan prinsip perjuangan yang dijunjung dan dibanggakan sebelumnya!"

"Jadi cuma masalah semantika, makna katanya digeser sesuai kepentingan politik sesaat!" tukas Umar. "Sekaligus perubahan semiotika, istilah--prorakyat--sebelumnya bersifat prinsip perjuangan yang melambangkan patriotisme, diubah dengan diprofanisasi (dientengkan) menjadi sekadar retorika! Dan retorika itu, semata berorientasi pragmatis! Dalam beretorika, siapa tak bisa kalau cuma bicara prorakyat!"

"Itu dia! Ujian ketahanan dari gergaji yang tengah dihadapi PDIP tampak tidak sepele!" timpal Amir. "Karena yang digergaji pilar prinsip perjuangan, penyangga eksistensi partai di hati konstituennya! Dari penegasannya di atas, bisa ditebak Megawati takkan menyerah setajam apa pun gergajinya!"

Selanjutnya.....