"GAYUS H.P. Tambunan bebas berkicau di sidang pengadilan siapa dan apa perannya dalam mafia hukum dan mafia pajak!" ujar Umar. "Terpenting justru, kasus Gayus dengan segala akarnya tetap ditangani polisi, karena dengan begitu Gayus bisa dijadikan kunci pagar pengaman para pemain inti dan jaringannya di markas besar mafia hukum dan mafia pajak dari penyingkapan topengnya!"

"Kesan itu mencuat seiring desakan publik agar KPK mengambil alih kasus Gayus setelah kepolisian dan kejaksaan yang menanganinya sejak April cuma menyeret pemain kecil-kecil, tetapi Kapolri menegaskan kasus Gayus tetap ditangani Polri! Penegasan Kapolri itu diperkuat Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha!" timpal Amir. "Sedang KPK, yang 'diselamatkan' presiden dari kasus cicak vs buaya, tidak merespons desakan publik itu, malah mendukung penyelesaian kasus Gayus oleh polisi!"

"Kalau sudah begitu, kayaknya usai kasus Gayus yang sedang disidangkan dan kasus ngeluyurnya Gayus keluar tahanan, kasus mafia hukum dan mafia pajak selesai!" tukas Umar. "Selanjutnya, tak mustahil mafia hukum dan mafia pajak lebih nyaman beroperasi karena mendapatkan perlindungan dan pengamanan yang sistemik!"

"Kemungkinan itu hanya bisa bergeser jika KPK di bawah Busyro Muqoddas bisa kembali bernyali untuk menerobos sarang koruptor dalam stelsel-stelsel kekuasaan!" sambut Amir. "Suntikan nyali baru itu amat penting, sebab sejak kasus cicak vs. buaya yang melemahkan KPK telah memerosotkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini hingga tinggal positif 15 persen sesuai survei Lembaga Survei Indonesia Oktober 2010! Itu pun syukur masih positif, dibanding kepolisian minus 18,5 persen, Kejaksaan minus 17,6 persen, dan Pengadilan minus 15 persen!"

"Meski kecil, mendingan masih punya modal dasar kepercayaan rakyat bagi KPK memulai langkah kepemimpinan baru nanti!" tegas Umar. "Modal kepercayaan rakyat itu cukup untuk membuka kunci pagar yang melindungi mafia hukum dan mafia pajak lewat alat bukti asal uang 28 miliar dan 74 miliar sitaan dari Gayus, untuk diurai secara benar kaitannya dengan mafia hukum dan mafia pajak—yang dalam penanganan kasusnya sekarang justru dikesampingkan!"

"Kalau kunci pagar itu masih bisa dibuka kembali, dunia pemberantasan korupsi belum kiamat!" timpal Amir. "Asalkan, nyali KPK cukup kuat untuk menerobos konstelasi kekuasaan yang menguasai kunci pagarnya! Itu bukan tantangan sepele!" ***

Selanjutnya.....

"DARI penanganan kasus mafia hukum dan mafia pajak, lewat sidang pengadilan dan dialog media massa, kuat terkesan mafia hukum berperan di balik penyiapan perkara dengan mengira rakyat amat bodoh tak bisa mencium gelagatnya!" ujar Umar. "Itu lebih gamblang lagi setelah Adnan Buyung menyingkap banyak nama besar di berkas pemeriksaan tak masuk dakwaan, cuma yang kecil-kecil masuk, perusahaan yang diangkat tak ada kaitan dengan uang Gayus yang bermasalah!"

"Anggapan rakyat amat bodoh hingga tak bisa menebak apa yang terjadi di balik itu justru yang membuat mereka—mafia hukum dan yang dengan kekuasaannya mempermainkan hukum—menjadi tak tahu diri, bebal dari aspirasi rakyat!" sambut Amir. "Jika itu tak cepat mereka sadari—terutama tetap bebal bermain kekuasaan atas hukum—tak bisa dijamin mereka tak segera terhanyut bersama kolega dan pejabat setingkatnya yang telah lebih dahulu tenggelam arus mainan sendiri!"

"Memang, dari pengalaman tampak, para pejabat yang tak tahu diri mempermainkan kekuasaannya atas hukum baru sadar setelah tersandung jerat yang dibuatnya sendiri!" tegas Umar. "Sebelum itu terjadi, mereka tak memikirkan perasaan rakyat, apa kata rakyat, betapa pedih penderitaan rakyat! Pokoknya enjoy bermain kekuasaan!"

"Tapi mekanisme takdir pejabat tergelincir jatuh oleh salah tingkahnya sendiri itu tak kunjung dijadikan pelajaran oleh para pejabat—terutama terkait mafia hukum! Ketika datang pejabat baru, yang digantikan justru lagak dan gaya pejabat lama!" timpal Amir. "Gonta-ganti pejabat, kondisi instansi dan pejabatnya begitu-begitu juga!"

"Maka itu, berharap perbaikan dari proses internal instansi seperti itu jelas cuma menggantang asap, kondisi internalnya bisa kian busuk!" tegas Umar. "Satu-satunya harapan adanya gebrakan dari kekuasaan lebih tinggi yang secara formal punya kewenangan memperbaiki kerja dan kinerja instansi itu! Andai, instansi dimaksud kepolisian dan kejaksaan yang bagian dari eksekutif dan bertanggung jawab pada presiden, maka presiden berhak menjitak pejabat dalam instansi tersebut jika tak bekerja dengan baik, karena sukses tugas instansi itu menjadi bagian dari kinerja presiden!"

"Tapi presiden menolak dengan alasan intervensi terhadap justice system!" timpal Amir.

"Justice system itu terkait materi perkara!" tegas Umar. "Kerja dan kinerja strukturnya justru di bawah presiden, karena bertanggung jawab kepada presiden! Kalau kinerjanya buruk, rakyat cuma tahu itu tanggung jawab presiden! Jangan kira rakyat amat bodoh!" ***

Selanjutnya.....