"PERNYATAAN Juru Bicara Presiden Julian Pasha tentang rencana reshuffle sudah final, bisa diartikan tinggal soal waktu 'hukuman' pada PKS ditendang keluar dari koalisi dilakukan!" ujar Umar. "Hukuman' itu dijatuhkan akibat dinilai melanggar kesepakatan saat PKS mendukung hak angket mafia pajak di DPR, berlawanan dengan Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi yang menolak hak angket itu!"

"Apa mungkin 'hukuman' seberat itu?" sela Amir.

"Itu justru dilihat dari tegasnya ucapan Presiden SBY Selasa lalu saat bicara tentang mitra koalisi!" jawab Umar. "Setidaknya, PKS harus siap andai hukuman terberat itu dipilih penguasa koalisi!"

"Kalau 'hukuman' berat itu yang diterima, betapa mahal pelajaran yang harus dibayar PKS dengan berkoalisi!" tukas Amir. "Warga yang mengikuti proses politik tentu masih ingat, PKS bergabung koalisi beberapa menit menjelang deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden-wakil presiden di Bandung! Presiden PKS Tifatul Sembiring hari itu menandatangani kontrak PKS (dan konstituennya) memberikan pilihan pada pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009! Koalisi itu mahal, karena setelah PKS dan konstituennya memenangkan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009, setiap PKS menyuarakan nurani sesuai amanah moral umat dan konstituennya justru mendapat ancaman ditendang dari koalisi!"

"Bisa lebih mahal lagi harga yang harus dibayar PKS jika setelah menyerahkan suara konstituen memenangkan pasangan SBY-Boediono itu, juga harus menyerahkan nuraninya dicopot dari amanah moral umat dan konstituennya!" timpal Umar. "Untuk itu, wajar jika tak perlu menghitung lebih jauh seberapa besar arti segala sesuatu yang telah PKS berikan pada koalisi! Karena, jauh lebih berarti dan lebih penting bagi PKS menjaga komitmennya untuk tetap di jalan moral yang diamanahkan umat dan konstituennya itu!"

"Kesiapan buat keluar dari koalisi memang sudah terlihat matang di semua lapisan jajaran partai dakwah itu!" tegas Amir. "Bahkan dari daerah-daerah mengarus keras desakan untuk keluar dari koalisi, seperti yang disampaikan lewat siaran pers DPD PKS Solo. 'Koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean and good government sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan!' tegas Muhammad Ikhlas Thamrin, ketua bidang politik dan hukum DPD PKS Solo." (CiberNews, 3-3, 17.57).

"Sejak awal koalisi itu cenderung cuma hasrat tokoh pusat PKS!" timpal Umar. "Maka itu, keluar dari koalisi disambut gembira pengurus di daerah, karena kembali bersih dari noda koalisi!" ***

Selanjutnya.....

"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"

"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP dan Hanura!"

"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke kubu Demokrat!"

"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban! Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"

"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148 pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"

"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"

"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan yang harus selalu menjadi prioritas!" ***

Selanjutnya.....

"SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera--PKS--Anis Matta menegaskan sikap fraksinya di Pansus Skandal Bank Century DPR, melaksanakan amanat Presiden SBY untuk membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century! Juga, tetap dalam koridor koalisi dengan Partai Demokrat (PD) yang menyepakati untuk bersikap kritis, mewujudkan good governances dan pemerintahan bersih, serta menegakkan kebenaran dan keadilan! Hal sama dikemukakan Ketua Partai Golkar Prio Budi Santoso!" ujar Umar. "Namun, Ketua PD Dja'far Hamzah menilai sikap itu bertentangan dengan kesepakatan dalam koalisi!" (Metro TV, [23-2])

"Itu terjadi akibat berbedanya kacamata kedua pihak!" sambut Amir. "PKS dan Golkar melihat koalisi sebagai wadah menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi kemaslahatan bangsa! Sedang PD melihat koalisi semata berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Kacamata yang berbeda itulah penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua pihak di Pansus Century!"

"Perbedaan pandangan yang menurut PKS dan Golkar wajar dalam demokrasi, dinilai sebaliknya oleh PD!" tegas Umar. "Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, menilai itu sebagai sikap tidak konsekuen dari mitra koalisi! Karena itu, ia tuntut mitra koalisi menarik menteri-menterinya dari kabinet! Hal itu sejalan dengan usul pimpinan PD kepada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet akibat berbedanya pandangan mitra koalisi!"

"Dari semua itu terlihat, ibarat pasangan suami-istri yang berbeda pandangan, PD memilih jalan keluar perceraian! Kalau tak mau cerai, segala bentuk yang dinilai buruk oleh pasangannya didiamkan dan dibiarkan saja!" timpal Amir. "PKS dan Golkar memilih untuk mengutamakan kemaslahatan hidup seluruh keluarga, terutama kebenaran dan keadilan, sedang keburukan atau kesalahan harus diselesaikan semestinya agar rumah tangga terselenggara secara lebih sehat!"

"Pilihan mana yang lebih baik, tentu tergantung cara berpikir masing-masing!" sambut Umar. "Namun, dari kedua pilihan itu harus dilihat ke mana ujung kaitan kepentingannya! Dari uraian yang disampaikan di Pansus Century, PD secara eksplisit menegaskan kaitan kepentingannya pada kebenaran pihak penguasa dalam kebijakan bailout! Sedang PKS dan Golkar terkait kebenaran fakta dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, yang merugikan rakyat! Karena itu, bisa disebut
berorientasi pada kepentingan rakyat!"

"Maka itu, jika pandangan PKS dan Golkar bernada sama dengan pandangan oposan--PDIP--tak lain karena dasarnya fakta yang sama!" tegas Amir. "Demi menegakkan kebenaran dan keadilan berdasar kebenaran fakta itu, PKS dan Golkar siap menerima konsekuensi 'diceraikan' dari koalisi PD! Keberanian bersikap yang layak dihormati!"***

Selanjutnya.....