"BANGKOK kian mencekam!" ujar Umar. "Setelah Rabu 12 Mei aksi protes puluhan ribu massa Kaus Merah genap dua bulan melumpuhkan Ibu Kota Thailand itu, militer sejak Kamis mengepung dan menyerbu dengan peluru tajam! Sampai Sabtu sore, kekerasan militer itu menewaskan 17 orang! Sabtu malam dan Minggu, tewas lagi 25 orang, luka parah lebih 180 orang!" (Metro TV [16-5])

"Selain menahan truk bantuan logistik pemrotes, tentara juga merazia identitas warga yang masuk kota guna memastikan tak bergabung pemrotes!" kata Amir. "Terhentinya dukungan logistik dan massa penting bagi tentara karena mayoritas pemrotes yang masih bertahan terdiri dari massa miskin dari luar kota!"

"Tapi pengepungan dan pencegatan logistik bisa berakibat lebih buruk!" tegas Umar. "Selama dua bulan ini pemrotes relatif sportif, jika terdesak kelaparan bisa merusak! Jika pengrusakan dihadapi tentara dengan kekerasan seperti dilakukan empat hari terakhir, korban jiwa bisa lebih masif--bisa menyulut perang saudara!"

"Itu tak terelak, karena tekad massa Kaus Merah berjuang sampai titik darah penghabisan!" timpal Amir. "Pemimpin mereka Jatuporn Prompan, Sabtu (15-5), menegaskan, 'Kematian takkan menghentikan perjuangan warga sipil!" (Kompas [16-5])

"Klaim Kaus Merah sebagai perjuangan warga sipil jelas, massa itu pendukung Thaksin Sinawatra yang dikudeta militer 19 September 2006!" ujar Umar. "PM Thailand sekarang, Abhisit Vejjajiva, memang hasil pemilu, tapi dianggap boneka militer! Ini inti masalahnya, yang justru semakin nyata dengan tindakan militer menghabisi Kaus Merah dengan segala cara!"

"Kunci penyelesaian konflik ini tinggal pada titah Raja Bhumibol Aduljadej!" tegas Amir. "Tapi selain raja selama ini cenderung lebih dekat dengan militer yang berfungsi sebagai pengawal tahta, juga ada isu seolah Thaksin ingin mengakhiri sistem monarki! Sehingga, chaos fatal pun raja mungkin tak bertindak!"

"Karena itu, Abhisit memilih menghabisi pemrotes dengan kekerasan militer! Ini pelajaran dari nasib PM yang ia gantikan, Somchai Wongsawat, jatuh November 2008 akibat massa Thaksin menguasai Bandara Swarnabhumi, didukung putusan Mahkamah Konstitusi memecat Somchai dan membubarkan tiga partai pemerintah!" tegas Amir. "Apakah Abhisit mampu menghabisi perjuangan warga sipil dengan kekerasan militer dan mempertahankan kursi PM, lalu lolos dari mahkamah internasional atas pelanggaran HAM berat untuk pembunuhan massal itu, sejarah sedang diukir lewat tindakannya!"

Selanjutnya.....

"KAMI menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik!" Umar mengutip satu butir manifesto ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan Senin di Istora Senayan.

"Publik dimaksud siapa?"

"Kalau public servant berarti pelayan masyarakat, yaitu para pejabat negara termasuk politisi yang duduk di kursi kekuasaan, aparat negara (militer, polisi, jaksa, hakim), dan birokrat dalam arti semua pegawai yang digaji negara, maka yang dimaksud publik adalah semua warga yang wajib mereka layani!" jawab Amir.

"Namun, dalam aksentuasi praktek kekuasaan negeri kita kini, istilah publik cenderung dimaknai lebih sempit--para aktivis dan warga yang berjuang menyalurkan aspirasi dengan mengritik atau mengoreksi public servant, sehingga yang diasumsikan sebagai publik lebih mengarah pada mereka yang suka mengusik penguasa dari keasyikan menikmati kekuasaan!"

"Konsekuensi pemaknaan sempit itu, penguasa membuat barrier--memasang batas dan jarak--dari setiap yang mereka labeli gerakan publik, sehingga ada garis tegas antara yang berada di dalam dengan di luar lingkaran kekuasaan!" timpal Umar.

"Celakanya, publik yang seperti itu dikeluarkan dari kewajiban pelaksanaan tugas sang public servant, hingga aspirasi, kritik, atau protesnya dianggap angin lalu! Tak jarang pula dianggap sebagai pengganggu, tak diizinkan menyampaikan aspirasinya ke public servant, lalu diusir dengan kekerasan oleh aparat negara!"

"Dengan garis lingkaran kekuasaan yang mereka buat itu, sistem formal demokrasi hanya berlaku dan demi kepentingan mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan!" tegas Amir. "Akibatnya, publik dalam arti luas--semua yang wajib mereka layani selaku public servant--terimbas! Karena dengan lingkaran kekuasaan yang terkapsul itu, semua kucuran nikmat dalam proses bernegara-bangsa hanya dinikmati kalangan mereka yang berada dalam lingkaran, sedang yang di luarnya hanya dapat tampias atau kena cipratan sedikit!"

"Kenyataan itu membuat wajar kelahiran ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan oleh tokoh masyarakat, akademisi, politisi dan profesional sebagai gerakan perlawanan, meneriakkan manifesto yang lantang menolak semua stagnasi dan pembelokan sistem dari cita-cita reformasi yang sesungguhnya!" timpal Umar. "Salah satu butirnya menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik, hingga menjadi amar perjuangan ormas tersebut untuk mengembalikan demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) pada proporsi yang sebenarnya, menegakkan demokrasi berorientasi kepada publik, yakni mengembalikan public servant sebagai pelayan masyarakat--bukan lagi kelompok eksklusif dalam lingkaran kekuasaan yang justru mengesampingkan kepentingan rakyat atau masyarakat yang wajib dilayaninya! Selamat datang Nasional Demokrat!" n

Selanjutnya.....