"PARA tokoh lintas agama Senin menyerukan agar rakyat melawan kebohongan rezim Presiden SBY! Mereka rilis daftar sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru!" ujar Umar. "Seruan itu Selasa diperkuat oleh aktivis sejumlah LSM di Jakarta dengan daftar kebohongan sama! Salah satu kebohongan lama jumlah orang miskin berkurang jadi 31,02 juta jiwa. Padahal penerima beras rakyat miskin 70 juta jiwa, dan penerima Jamkesmas 76,4 juta jiwa! Cuma bagaimana cara melawan kebohongan, apalagi yang senyata itu?"

"Tentu mendesak rezim SBY supaya jujur!" jawab Amir. "Memenuhi janjinya! Seperti dalam debat capres 2009, SBY berjanji menyelesaikan kasus lumpur Lapindo, tapi sampai sekarang tak selesai! Lalu, tindak lanjut kepentingan bangsa, seperti audit pemerintah atas PT Freeport mengusulkan renegosiasi, tapi hingga sekarang tak dilakukan!"

"Kalau cuma ngomong mendesak agar rezim penguasa jujur, tidak ingkar janji, menindaklanjuti kepentingan bangsa, mudah! Tapi apa digubris?" timpal Umar. "Rakyat tidak punya kapasitas dan otoritas untuk mendesak, apalagi mendikte rezim melakukan semua itu! Otoritas untuk itu telah diamanatkan kepada para wakil rakyat di semua tingkat! Kalau wakil rakyat tidak melaksanakan amanat itu, apalagi malah melakukan konspirasi dengan penguasa, rakyat tak bisa apa-apa! Andai pun rakyat demo, kalau pada dasarnya para wakil rakyat dan penguasa sudah tak mau mendengar suara hati nurani rakyat, juga percuma saja!"

"Tak boleh menyerah secara fatalistik begitu sebelum mencoba!" tegas Amir. "Hak-hak rakyat tak habis dan gugur meski telah diamanatkan kepada wakil rakyat! Melalui berjuang untuk menegakkan hak-haknya yang dicundangi rezim, kekuatan rakyat jadi nyata! Perlawanan seperti itu yang dimaksud tokoh lintas agama!"

"Tapi mayoritas rakyat kini sangat lemah, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya saja waktunya tak cukup! Tak ada waktu lagi untuk ikut gerakan perlawanan seperti itu!" timpal Umar. "Sementara retorika—secara implisit artinya berisi kebohongan—penguasa, semakin intensif lewat tayangan iklan berulang-ulang! Retorika itu menyesaki benak rakyat hingga kebohongan jadi terbiasa dan hal yang lazim! Akibatnya, rakyat jadi imun atau kebal dengan kebohongan rezim!"

"Itu dia!" tegas Amir. "Seruan tokoh lintas agama itu menggugah keimunan rakyat dari kebohongan penguasa, agar rakyat tak mau dibohongi terus! Jika rezim menyadari rakyat tak bisa dibohongi lagi, rezim pun akan berhenti berbohong! Sampai di situ, tercapai tujuan perlawanan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"SUKSESI pemimpin nasional dalam dua dekade ini berlangsung lewat mekanisme siapa menyakiti siapa disakiti!" ujar Umar. "Di senja kalanya, Rezim Orde Baru menyakiti Megawati saat terpilih jadi ketua umum PDI lewat memihak pengurus tandingan di bawah Suryadi, yang berujung serangan ke markas PDI Megawati 27 Juli 1996. Tapi saat berkuasa, Megawati juga menyakiti SBY dengan pengucilan, menggelar rapat kabinet polkam tanpa Menko Polkam saat itu, SBY! Kini giliran SBY pula, menyakiti Sri Sultan HB X!"

"Dalam setiap episode siapa menyakiti dan siapa disakiti itu layak dicatat menonjolnya arogansi kekuasaan yang diekspresikan dengan 'darah dingin', seolah tindakan menyakiti itu justru yang semestinya hingga dianggap wajar demi hal-hal yang luhur!" sambut Amir. "Lewat pengondisian wacana sedemikian, dalam menyakiti itu pihak penguasa merasa tak salah sedikit pun, bahkan sebaliknya justru berada di pihak yang benar, hingga proses menyakitinya juga makin eksplisit—
serangan 27 Juli 1966 ke markas PDI Megawati, atau menyepelekan kebulatan suara rakyat DIY baik secara formal maupun kultural!"

"Simpul masalahnya dengan demikian, adakah arogansi kekuasaan yang selalu muncul pada setiap penguasa itu merupakan suatu faktor dominan dalam budaya politik kekuasaan negeri ini?" tukas Umar. "Kalau benar itu faktor dominan, berarti ada salah persepsi yang luas tentang gambaran umum negeri kita sebagai Amarta—tempat berkumpulnya kesatria berbudi luhur! Karena kenyataan sesungguhnya, negeri kita kini hanyalah Hastina era Suyudhono berkuasa, sarang tokoh culas seperti Sangkuni, licik dan curang seperti Dorna, munafik seperti Bisma, dan seterusnya yang menjadikan Indonesia masuk kelompok negara terkorup di dunia!"

"Kesimpulan budaya kekuasaan negeri kita Kurowo seperti era Rezim Suyudhono, bukan Pendowo era Yudistiro, mudah dilihat dari realitas politik dan kekuasaan dengan birokrasi yang korup!" timpal Amir. "Pada kondisi sedemikian, episode yang sedang berlangsung sekarang tak jauh beda dengan saat para Kurowo menyakiti Yudistiro dan adik-adiknya—Pendowo Limo—dengan mengusir mereka dari hak waris negeri Hastina lewat taruhan yang dimenangkan lewat akal-akalan penguasa, seperti menyingkirkan Sultan dari hak waris sejarah lewat pemilihan langsung yang bukan rahasia umum lagi, bisa saja dimenangi lewat politik (banyak) uang!"

"Malang nian bangsaku!" tukas Umar. "Yang selama ini dikira Yudistiro, jebule Suyudhono!" ***

Selanjutnya.....