"ERA 2000 tahun lalu, Romawi telah menguasai dunia dengan prinsip Civis Romanus--jaminan perlindungan dari Kaisar bagi setiap warga negara Romawi di pojok dunia mana pun! Barang siapa menyakitinya, akan berurusan dengan kekuasaan Kaisar!" ujar Umar.

"Hampir semua konstitusi modern mengadopsi prinsip itu, negara wajib melindungi setiap warga negaranya! Tapi prinsip itu yang juga berlaku pada konstitusi kita belum berjalan dengan baik! Pol. PP diberi perangkat organik untuk memukuli rakyat, seperti terjadi di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu sore!"

"Tampak pemenuhan hak warga negara sesuai konstitusi, terkait kewajiban negara melindungi rakyatnya, masih perlu ditingkatkan!" sambut Amir. "Praktek konstitusi, masih cenderung lebih repot dengan hak-hak elite terkait keamanan jabatannya, dari presiden dan jajaran eksekutif, anggota parlemen, sampai ke lembaga-lembaga tinggi negara lainnya! Setiap hari rakyat dipukuli Pol. PP dan aparat lainnya di mana-mana, luput dari pengorientasian itu masalah konstitusi--pelanggaran atas hak mendapat perlindungan dari segala bentuk penistaan dan penyiksaan--termasuk gangguan, pengambilan atau perusakan hak miliknya--oleh siapa pun!"

"Yang menjadi tontonan di layar kaca setiap hari justru pedagang kaki lima, tunawisma, dan kaum tak berdaya sejenisnya dikepruk, dagangan dan peralatan usaha mereka dirusak, dihancurkan atau disita tanpa putusan pengadilan!" tukas Umar.

"Sudahlah hak perlindungan dari konstitusi tak mereka dapatkan, hak lain setiap warga negara yang juga melekat pada diri mereka--hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, secara bersama telah dikecundangi! Tapi oleh siapa?"

"Tentu oleh pihak yang setiap ada protes, kritik, atau demo selalu mengingatkan jangan melanggar konstitusi!" jawab Amir. "Padahal, pihak dimaksud sebagai representasi negara dalam memenuhi kewajiban konstitusi terhadap rakyat, dengan rakyat yang wajib diberi perlindungan itu telah menjadi sasaran gebukan dan pembelasahan rutin Pol. PP atau aparat lain sebagai bawahannya, secara langsung setiap kali terbukti kealpaan atas kewajibannya itu! Sekaligus alpa dari kewajibannya menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan!"

"Jadi, tragedi berdarah Koja harus jadi cambuk bagi aparat Pemerintah Pusat dan daerah, sebagai bukti telah keliru dalam mengimplementasikan konstitusi selama ini!" tegas Umar. "Atau, menganggap kekeliruan itu justru tradisi!" ***

Selanjutnya.....

"SOLUSI kekerasan telah jadi unggulan pemerintah daerah nyaris di seantero negeri! Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dilengkapi pelindung diri dan tongkat penggebuk, sengaja dibenturkan dengan rakyat-pedagang kaki lima, tunawisma, dan kaum tak berdaya lainnya! Bentrok berdarah di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, klimaksnya!" ujar Umar. "Sedikitnya tiga orang tewas, 66 Pol. PP, 10 polisi, dan 54 warga luka berat!"

"Tragedi berdarah itu terjadi akibat rakyat mempertahankan tanah wakaf Habib Hasan bin Muhammad al Hadad yang bergelar Mbah Priok--terkait ketokohannya sebagai perintis Pelabuhan Tanjung Priok!" timpal Amir. "Tanah seluas 5,4 hektare yang diwakafkan sejak Abad 18 itu, entah lewat rekayasa hukum seperti apa kini secara administratif diklaim sebagai milik PT Pelindo II. Pengalihan hak secara sepihak--tanpa setahu ahli waris wakaf--termasuk lewat sidang pengadilan antarpihak yang tak berhak atas tanah wakaf itulah biang kerok bentrok berdarah sepanjang Rabu hingga Kamis dini hari!"

"Ironisnya, tanah wakaf itu sampai terakhir ini masih efektif sebagai pengikat silaturahmi murid dari para pelanjut dakwah Habib Hasan alias Mbah Priok dari berbagai penjuru Tanah Air!" tegas Umar. "Selain pengajian rutin malam Jumat yang diikuti ratusan orang, pada hari-hari tertentu bisa dihadiri ribuan orang! Rupanya, di negeri yang kian dikooptasi koruptor ini, kegiatan rohani masyarakat itu tidak dinilai penting! Juga nilai historis wakaf Mbah Priok sebagai pusat siar ajaran Islam itu kurang dihormati-- cerminan bangsa kerdil yang tak menghargai sejarahnya!"

"Lebih tragis lagi, dari pembicaraan lewat telepon Wakil Gubernur DKI di Metro TV Rabu malam diketahui, gerak maju atau mundur pasukan Pol. PP menebar bencana itu sepenuhnya dikendalikan pimpinan dari Kantor Wali Kota Jakarta Utara--tanpa melihat langsung situasi lapangan!" timpal Amir. "Jauh lebih buruk lagi, pernyataan Wakil Gubernur bahwa sampai malam saat ia bicara di televisi itu tak ada korban jiwa! Padahal sejak petang televisi nasional telah menyiarkan korban tewas sedikitnya dua orang! Menyedihkan, hari gini pemimpin masih berdusta di siaran televisi."

"Semua itu terjadi akibat salah kaprah kalangan pemerintah daerah menjadikan solusi kekerasan lewat Pol. PP sebagai unggulan menyelesaikan masalah!" tegas Umar.

"Memprihatinkan, itu mencerminkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah rendah dalam penyelesaian masalah, atau sikap otoriter pada dirinya lebih dominan! Hanya dua alasan itu dasar menjadikan solusi kekerasan sebagai unggulan!"

Selanjutnya.....