"MK--Mahkamah Konstitusi--menolak gugatan hasil pilpres 2009 yang diajukan para pemohon, pasangan JK-Win dan Mega-Pro!" ujar Umar. "Kata MK, dalil-dalil yang dikemukakan pemohon atas adanya penggelembungan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif lewat kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) tak bisa dibuktikan! Dengan itu, keputusan KPU tentang pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres 2009 dinyatakan sah!"

"Maka tuntaslah semua tahapan proses pilpres, sekaligus pemenangnya mendapatkan legalitas yang sempurna untuk mengemban amanah seluruh rakyat Indonesia guna menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia!" timpal Amir. "Kita ucapkan selamat kepada pasangan SBY-Budiono! Semoga bangsa Indonesia selalu dalam rida-Nya, makin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan presiden terpilih!"

"Tak boleh lupa, kita juga wajib menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada

pasangan JK-Win dan Mega-Pro beserta tim sukses dan para pendukungnya, yang berkat kerja keras mereka menjalankan demokrasi dalam proses pilpres dari tahap awal sampai tuntas, proses demokratis pemilihan kepala negara bisa berjalan secara maksimal!" tegas Umar. "Termasuk proses terakhir di MK, yang telah memberi pelajaran berharga bagi bangsa kita untuk memilih jalan damai dalam penyelesaian sengketa pilpres! Bahkan sikap Megawati Soekarnoputri layak diteladani, yang seusai putusan MK dibacakan, ia pidato resmi menyatakan dirinya menghormati putusan MK tersebut, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada segenap tim sukses, relawan, dan warga bangsa yang telah mendukung perjuangannya!"

"Pelajaran berharga dari pilpres itu terdapat di berkas putusan MK, antara lain yang menegaskan agar ke masa depan kita bisa menyelenggarakan pemilu yang lebih profesional, dari pembuatan Undang-Undangnya sampai pelaksanaannya oleh KPU!" sambut Amir. "Pada uraian sebelum amar putusannya, MK mengakui adanya pelanggaran administratif dan operasional, agar diselesaikan secara hukum untuk perbaikan pemilu ke depan! Kesalahan itu bersifat teknis, tidak membatalkan hasil pilpres!"

"Dengan segala kekurangan itu, satu pekerjaan besar bangsa telah selesai, pekerjaan selanjutnya menunggu--agenda menyejahterakan rakyat!" tegas Umar. "Agenda itu mendesak karena sempat agak dikesampingkan sepanjang 2009, akibat warga seantero negeri sibuk pesta demokrasi--dari pemilu ke pilpres! Gawe politik menghabiskan segala daya dan dana, semata untuk meraih kekuasaan! Maka itu, agenda menyejahterakan rakyat sebagai tujuan kekuasaan yang diperebutkan itu, harus secepatnya ditunaikan oleh peraih kekuasaan!!" ***

Selanjutnya.....

“DUA pasangan calon presiden (capres), Mega-Pro dan JK-Win, memanfaatkan peluang mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pemilihan presiden (pilpres) yang telah ditetapkan KPU dengan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenangnya!” ujar Umar. “Mungkinkah ada konsekuensi serius dari kedua gugatan itu?”

“Konsekuensi serius mungkin bisa terjadi andai MK mengabulkan gugatan salah satu dari pasangan penggugat dengan membatalkan hasil pilpres!” jawab Amir. “Tapi sebelum sampai kemungkinan terjauh itu, kita sambut positif dulu langkah kedua pasangan capres itu memanfaatkan peluang yang disediakan UU Pilpres! Dengan berjalannya proses hukum ini, justru bisa diharapkan keseluruhan tahapan pilpres akan cepat selesai!”
“Dari bagian akhir ucapanmu, yang menyatakan pengajuan gugatan tersebut justru mempercepat tahapan pilpres selesai, terkesan kau kurang yakin MK bakal mengabulkan gugatan kedua pasangan capres?” tukas Umar.

“Kesan seperti itu boleh-boleh saja!” tegas Amir. “Namun, kesiapan mental semua pihak

untuk menerima apa pun putusan MK, diperlukan! Bukan saja kesiapan jika MK menolak gugatan itu, hingga hasil pilpres sah dan harus diterima semua pihak. Sebab, bisa lebih repot lagi mengondisikan agar putusan diterima semua pihak justru andai MK membatalkan hasil pilpres yang telah ditetapkan KPU. Padahal, dengan keyakinan MK betul-betul netral dalam menangani gugatan itu, peluang putusan MK masih fifty-fifty—kemungkinan yang mana pun bisa terjadi!”

“Kalau begitu penyiapan menghadapi putusan MK harus sebanding, baik andai MK menolak maupun mengabulkan gugatan tersebut!” timpal Umar. “Artinya, segenap warga bangsa harus siap menerima putusan MK, apa pun putusan itu, seperti warga AS menerima putusan MA saat menetapkan secara kontroversial Bush sebagai pemenang pilpres atas lawannya, Al Gore!”

“Hasil pilpres ditetapkan oleh sebuah mahkamah merupakan hal baru bagi kita!” tegas Amir. “Jadi, bagaimana respons warga nantinya, akan lebih ditentukan oleh sikap tokoh pemimpinnya. Sebab di Amerika juga, waktu MA memutuskan Bush yang menang, tim sukses Al Gore menolak putusan itu! Lain hal Al Gore sendiri, ia justru langsung menelepon Bush mengucapkan selamat menang pilpres sesuai putusan MA!”

“Kalau begitu, rakyat negeri kita jauh lebih manut pada pemimpinnya dibanding rakyat AS!” timpal Umar. “Ketika pemimpinnya menyatakan oke, rakyat akan menimpali dengan oke banget! Cuma, apakah pemimpin Indonesia bisa seperti Al Gore?”
“Untuk pertanyaanmu terakhir itu, kayaknya tak ada orang yang berani menjamin!” tegas Amir. “Karena baru kali pertama kita akan melihatnya lewat putusan MK nanti! Lebih-lebih, andai MK membatalkan hasil pilpres!” ***

Selanjutnya.....

"KPU telah mengumumkan hasil pemilihan umum presiden (pilpres), pasangan SBY-Budiono menang telak! Namun, secara formal keabsahannya masih terganjal oleh peluang mengajukan gugatan ke MK yang ditetapkan UU selama tiga hari!" ujar Umar. "Pasangan Mega-Pro telah memastikan untuk mengajukan gugatan ke MK atas sejumlah kecurangan. Sedang pasangan JK-Win menolak hasil pilpres dengan alasan kisruh DPT dan KPU memihak SBY-Budiono!"

"Usaha menyelesaikan sengketa pilpres secara hukum lewat MK pilihan terbaik! Diharapkan, tim sukses JK-Win juga menempuh cara serupa agar penolakan hasil pilpres tidak berlarut!" sambut Amir.
"Untuk selanjutnya tentu, apa pun putusan MK diterima secara final! Dengan begitu, pekerjaan besar bangsa memilih pemimpin negara selesai! Dengan selesainya suatu pekerjaan besar itu, bangsa kita yang tertinggal dalam berbagai dimensi dari bangsa-bangsa lain, bisa kembali melangkahkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan tersebut!"

Harapan demikian terkesan sederhana! Tapi karena sedehana itu justru mencerminkan aspirasi mayoritas warga bangsa--terutama dari lapisan terbawah--yang cara berpikirnya tidak cenderung macem-macem" tegas Umar. "Artinya, kalangan pemimpin diharapkan arif dalam melihat realitas kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu--pileg dan pilpres--sebagai pengalaman untuk ditarik hikmahnya sebagai pelajaran! Pengalaman sebagai guru paling bijaksana!"

"Dari sisi lain, sejauh mana pun kecurangan bisa dibuktikan, lalu suara kemenangan yang terkait kecurangan itu dibatalkan, dengan selisih angka perolehan suara yang cukup jauh hasilnya tidak akan mengubah posisi pemenangnya!" timpal Amir. "Bukan berarti kecurangan tak perlu dibuktikan! Justru menjadi keharusan, agar pada pemilu selanjutnya kecurangan sama bisa dicegah secara dini lewat aturan mainnya! Karena layak diakui, salah satu kelemahan dalam Pemilu 2009 terletak pada aturan main yang kurang memadai dalam mengakomodasi dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi! Dinamika msyarakat terkait mobilitas penduduk saja gagal diakomodasi sehingga DPT semrawut, mahasiswa dan pekerja di luar desanya tak bisa memilih! Sedang dalam teknologi, laporan dari daerah pemilihan ke KPU Pusat sering macet!"

"Maka itu, jika semua kesalahan akibat kelemahan aturan main dan teknologi dipertahankan sebagai dasar menolak hasil pilpres, jelas masalah tak selesai!" tegas Umar. "Konsekuensinya, negara bisa bubar tak punya pemimpin, karena semua itu telanjur sedemikian rupa tak mungkin diperbaiki! Jalan satu-satunya, menerima segala kekurangan sebagai kenyataan masih setingkat inilah kualitas demokrasi yang bisa kita hasilkan!" ***

Selanjutnya.....

"DARI tadi kau putar tutup gelas selayak gasing!" tukas Umar. "Mau menebak soal apa?" "Mau tahu akhir gasing politik rekapitulasi hasil pemilihan umum presiden--pilpres!" jawab Amir. "Saksi dari pasangan capres Mega-Pro di sejumlah provinsi, seperti Lampung dan Sumut, tidak menandatangani hasil rekapitulasi KPUD!"

"Dengan tutup gelas bulat tanpa mata panah penunjuk begitu, kau putar terus pun tak akan menunjukkan arah tertentu!" tegas Umar. "Itu bisa berarti, diputar seperti apa pun gasing politik, hasil rekapitulasi pilpres akan tetap bulat seperti tutup gelas itu! Karena menurut Undang-Undang (UU), tanpa ditandatangani saksi dari capres pun hasil rekapitulasi KPU tetap sah! Jadi tak perlu pusing menebak arah gasing politik!"

"Kalau kekosongan tanda tangan saksi dari capres pada rekapitulasi tak mengurangi keabsahan hasil pilpres, syukurlah! Kita tak perlu khawatir pada kemungkinan buruk akibat ketiadaan tanda tangan saksi!" timpal Amir. "Tapi, kalau jelas ketentuan UU soal tanda tangan tak masalah, buat apa tak menandatangani rekapitulasi KPU?"
"Para saksi tingkat provinsi itu cuma menjalankan instruksi dari pimpinan nasionalnya!" tegas Umar. "Instruksinya, melaporkan semua masalah di daerahnya selama proses pilpres!"

"Itu lagi! Selain tak menandatangani rekapitulasi KPU, mengirim semua masalah dalam pilpres!" entak Amir. "Pasti ada gasing politik yang masih berputar! Perputaran gasing itu harus kita tebak!"

"Arah terjauhnya sebatas dinamika demokrasi, seperti minderheits nota, karena secara legal formal semua itu tak bisa membatalkan hasil pilpres!" tegas Umar. "Tapi harus diakui, segala bentuk catatan tentang kekurangan yang terjadi dalam proses pilpres itu amat penting bagi memperbaiki sistem pemilihan umum kita, hingga proses demokrasi negeri kita semakin mendekati kesempurnaan dari waktu ke waktu!"

"Kau terlalu positive thinking, segala sesuatu kau anggap semata menuju pematangan demokrasi!" tukas Amir. "Dengan itu kau lupa, sesuatu bisa jadi matang hanya jika ada penggodokan, penggorengan, pemanggangan, yang semua itu dihasilkan oleh suhu yang panas!"

"Soal suhu bisa panas di tahap akhir proses pilpres cuma ramalan intel, yang tugasnya memang harus melihat kemungkinan terburuk!" timpal Umar. "Ramalan itu tak mengalkulasi kedewasaan partai politik di negeri kita dalam berdemokrasi! Dengan kedewasaan partai politik kita dimaksud, pilihan jalan damai pasti diutamakan! Soal pilihan ini tak perlu diragukan! Pimpinan nasional partai politik belum terlalu gila kekuasaan, sehingga rela mengorbankan massa pendukung setia partainya hanya untuk melampiaskan ambisi politik di luar akal sehat! Artinya, suhu panas dalam gasing politik pematangan demokrasi hanya terjadi dalam dialektika!" ***

Selanjutnya.....

"SELAMAT! Jagoanmu, pasangan SBY-Boediono, menang!" seru Temin. "Hasil quick count Metro TV memastikan itu dengan perolehan suara SBY-Boediono 58,51%, disusul Mega-Pro 26,32%, dan JK-Win 15,18%. Juga, SBY-Boediono unggul di 25 provinsi, syarat pemilu selesai satu putaran!"

"Resminya masih menunggu perhitungan KPU!" sambut Temon. "Puji syukur kita, pemilu presiden berjalan lancar, aman dan damai di seluruh Tanah Air! Jika ada insiden kecil dalam pelaksanaannya di sana-sini, tak cukup berarti untuk mengurangi sukses pemilu! Tanpa kecuali, masa persiapannya penuh dinamika terkait kisruh nama ganda di DPT yang tak selesai sampai hari pencontengan!"

"Semua kekurangan dalam pelaksanaan pemilu itu kita jadikan pelajaran, untuk diperbaiki pada pemilu berikutnya!" tegas Temin. "Sedang pemilu damai yang berhasil diciptakan segenap elemen bangsa itu kita lembagakan sebagai budaya demokrasi yang dinamis! Suatu budaya di mana persaingan kepentingan masa kampanye selesai dengan diperolehnya pemenang pemilu, kembali menjadi satu keluarga bangsa yang mendukung sepenuhnya pemerintahan baru hasil pemilu! Sesuai peribahasa nenek moyang kita, biduk lalu kiambang bertaut! Kiambang itu gelombang air yang terbelah oleh haluan perahu!"

"Itu yang kita harapkan! Meski begitu, dukungan dimaksud dalam budaya demokrasi yang dinamis--sebagai proses membangun peradaban--masih perlu dipahami lebih jauh lagi!" timpal Temon. "Terutama kedinamisan luar-dalam yang terkesan masih asing! Dinamika internal (ke dalam) pada poros-poros kekuasaan di negeri ini cenderung direspons sebagai pengkhianatan, lalu dipecat atau PAW! Padahal internal kontrol, mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan dalam suatu tubuh organisasi, amat diperlukan untuk tumbuh lebih sehat dan lebih sempurna! Sama halnya kontrol dari luar, langsung direspons sebagai musuh! Padahal, koreksi dari luar dan dalam itu bertujuan memperbaiki kekurangan dan kesalahan, hingga prosesnya mendorong untuk lebih sempurna bagi terciptanya peradaban demokrasi lebih maju!"

"Untung kau yang jagonya menang menyatakan itu!" tegas Temin. "Budaya demokrasi kita jelas masih perlu pengembangan dalam akomodasinya terhadap dinamika internal dan eksternal, guna terus meningkatkan kualitas secara esensial pengelolaan negara-bangsa! Jika internal kontrol dieliminasi, eksternal kontrol dinafikan, bisa terjadi political decay--pembusukan politik!"
"Dalam pembusukan politik, demokrasi tinggal formalitas! Sedang prosesnya dalam poros-poros kekuasaan cuma praktek otoriter!" timpal Temon. "Karena itu, budaya politik yang tidak dinamis bisa menjurus ke status quo, baik secara integral maupun terbatas pada poros-poros kekuasaan--praktek politik yang bertentangan dengan peradaban demokrasi sejatinya!" *** Selanjutnya.....

"NASIB bangsa ke depan ditentukan oleh pilihan kita hari ini!" ujar Umar "Pengalaman empat dekade bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan, hasilnya hanya lebih dinikmati 20% warga kelas atas, dengan ketimpangan pendapatan menajam lebih dua kali lipat, dari Rasio Gini 0,18 pada 1971 menjadi 0,37 pada 2007." (Buras, 21-6-2009)

"Ketimpangan itu menajam secara drastis justru pada era reformasi, dari Rasio Gini 0,24 pada 1997 menjadi 0,37 pada 2007!" sambut Amir. "Secara absolut penajaman ketimpangan itu terlihat pada distribusi kue nasional (PDB), 40% penduduk berpendapatan rendah pada 2002 mendapat bagian 20,82%, pada 2007 turun menjadi 19,1%. Lalu 40 persen kelompok menengah pada periode sama merosot dari 38,89% menjadi 36,11%. Di lain pihak, 20% warga kelas atas naik dari 42,2% jadi 44,8%. Gejala itu jelas harus dihentikan, karena Rasio Gini tersebut makin mendekati angka 0,5, kondisi terburuk realitas sosial-kemanusiaan!"

"Jarak menuju 0,5 itu tinggal 0,13 poin, sama dengan rekor yang dicetak selama satu dekade reformasi!" tegas Umar. "Artinya, kalau model pembangunan selama reformasi ini dilanjutkan, dalam satu dekade ke depan bangsa Indonesia bisa sampai ke titik yang tak boleh terjadi itu! Tanpa kecuali, indikator makroekonomi tampak kian menggembirakan--bagi mereka yang selalu menikmati maksimal kue pertumbuhan ekonomi nasional--20% warga lapisan atas!"

"Maka itu, kepada setiap warga yang memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilihnya! Ramai-ramai ke TPS, tentukan masa depan bangsa, agar nasib anak-cucu kelak tidak lebih buruk dari mayoritas warga bangsa dewasa ini!" tegas Umar. "Jangan terpengaruh ikut golput, karena pilihan menjadi golput itu amat buruk akibatnya bagi tanggung jawab pribadi setiap warga terhadap nasib anak-cucu! Artinya, dengan menjadi golput itu sengaja menyerahkan masa depan anak-cucu pada orang lain yang belum tentu melakukan pilihan dengan akal sehat!"

"Dengan empat dekade pembangunan nasional hanya semakin membenamkan warga lapisan bawah pada kedalaman kemiskinan lebih dua kali lipat itu, menurut akal sehat, diperlukan model atau paradigma baru pembangunan!" timpal Amir. "Paradigma baru itu mungkin bisa dicari dari tawaran para capres dan cawapres selama kampanye! Tawaran mana yang paling diyakini mampu menghentikan laju penerjunan ke jurang Rasio Gini 0,5 satu dekade ke depan, itulah pilihan paling tepat untuk menyelamatkan anak-cucu dari kondisi terburuk pada zamannya kelak!"

"Namun, pasangan capres-cawapres mana yang paling mumpuni membawa bangsa menghindari jurang itu, sepenuhnya tergantung pada penilaian masing-masing!" tegas Umar. "Terpenting tidak golput, tetapkan pilihan dengan akal sehat dan doa, semoga Allah meridai pilihan bangsa!" *** Selanjutnya.....

"INI hari terakhir para calon presiden (capres) kampanye!" ujar Umar. "Mulai besok selama tiga hari, pada masa tenang, kita putar ulang semua memori tentang ketiga capres dan cawapres baik penampilan dan janjinya selama kampanye, maupun track record mereka satu per satu untuk membulatkan hati saat memilih di hari 'H', 8 Juli!""Pada dasarnya semua capres baik, bisa diberi nilai minimal delapan!" sambut Amir. "Dari renungan masa tenang diharapkan menemukan nilai tambahan, untuk bisa diberi nilai lebih baik atau sembilan!

Setelah itu putar kembali memori untuk mencari yang terbaik, nilai 10!""Nilai 10 atau sempurna cuma milik Tuhan!" tegas Umar. "Manusia selalu punya

kekurangan, hingga nilai terbaik bagi manusia mungkin cuma 9,9! Atau, kalau yang lain cuma bisa dapat sembilan, nilai 9,1 juga sudah jadi yang terbaik!""Menurutmu siapa yang terbaik?" tanya Umar."Tergantung dari sisi mana memandangnya!" jawab Amir. "Dari sisi kesetaraan gender, tentu orang bisa menyatakan Mega yang terbaik! Dari sisi prajurit kesatria yang pintar, tentu SBY yang terbaik! Jika dilihat dari sisi pengusaha ulet yang banyak akal, JK pula yang terbaik!

Maka itu, serahkan saja pada masing-masing orang menentukan pilihan mana yang terbaik sesuai persepsi nilai yang dominan pada dirinya!""Model pilihan seperti itu cuma berlaku pada kalangan independen!" timpal Umar. "Dan orang independen mungkin minoritas!

Sedang mayoritas lainnya, justru partisan yang kebanyakan cuma ikut pilihan pemimpin partainya! Kaum partisan yang mayoritas itu sebagian besar menapikan penilaian pribadi, manut grubyuk lazimnya massa, pejah-gesang nderek hidup-mati ikut--pilihan pimpinan partainya!""Fanatisme seperti itu memang ada pada massa partisan negeri ini!" tegas Amir.

"Tapi pilihan pada ketokohan figur calon, tetap tak bisa disepelekan! Pada faktor ketokohan figur calon inilah, seperti pengalaman dalam pilkada, subjektivitas pemilih menjadi penentu! Di luar massa fanatis partai, kalangan yang simpatisan partai atau berikatan lebih longgar lagi dengan partai, akan lebih menilai lewat ketokohan tersebut! Pemilih jenis ini juga bisa menentukan kemenangan, jadi penguat massa fanatis yang telah ada!""Kalau begitu, karena semua capres dan cawapres punya massa pendukung fanatis tapi masing-masing jumlahnya belum bisa menjadi pemasti kemenangan, arah suara nonpartisan justru yang bakal jadi penentu hasil akhirnya!" timpal Umar. "Di masa tenang, golongan ini sulit dipengaruhi!""Karena itu, klaim-klaim kalangan tim sukses bisa saja meleset!" tegas Amir. "Apalagi kalau pilihan diputuskan dari hasil istikharah, cuma Tuhan yang bisa memastikan pemenangnya! Maka itu, ojo dumeh! Jangan gegabah!" *** Selanjutnya.....

"DEBAT capres di televisi malam Jumat antiklimaks bagi penonton!" ujar Temin. "Jadi dialog ewuh-pakewuh, seperti dua menko (SBY dan JK) bicara di depan presiden--Mega!"
"Bahkan JK keceplos 'Saya sekarang masih wakil presiden!' saat diminta menanggapi uraian SBY!" sambut Temon. "Gaya ketiga capres tidak klop dengan saat kampanye di depan massanya, yang cenderung saling menyerang pesaing!"
"Jauh saling serang, jumpa saling melengkapi?" timpal Temin. "Ada apa di balik antiklimaks itu?"

"Ternyata format debat tanpa perdebatan itu hasil kesepakatan KPU dengan tim sukses ketiga capres! (Kompas, 20-6) Jadi, antiklimaks itu justru sesuai skenario! Nyatanya, lembaga pengelola demokrasi dan para aktor belum siap memainkan demokrasi sesungguhnya! Baru main secara formalistik--debat sekadar memenuhi ketentuan formal, tidak mempertajam dan memperdalam pemahaman terhadap esensi materi kampanye untuk dinilai publik pemilih! Esensi debat itu justru disisihkan!"

"Kalau begitu, berarti KPU bersama tim sukses ketiga capres secara sengaja mengecoh publik!" tukas Temin. "Apakah secara etika-moral tim-pemimpin itu patut mengecoh rakyat pemilih?"
"Tak ada pasal untuk pengecohan di UU Pilpres!" tegas Temon. "Soal pengecohan elite pada rakyat, tak hanya saat kampanye! Bahkan pembangunan selama 40 tahun ini juga pengecohan!"
"Gile lo!" potong Temin. "Apa buktinya!"
"Buktinya pada Rasio Gini yang terus menanjak, sebagai petunjuk ketimpangan pendapatan terus melebar!" tegas Temon. "Menurut Mudrajat Kuncoro, guru besar ekonomika dan bisnis UGM, 1971 Rasio Gini Indonesia 0,18, naik menjadi 0,24 pada 1997--menyulut multikrisis menjatuhkan Orde Baru! (investorindonesia.com, 19-5-2008, 23:29:35 WIB).

Orde Reformasi ternyata lebih parah, hanya dalam 10 tahun, pada 2007 Rasio Gini Indonesia menjadi 0,37." (Gajah Kusumo & Dewi Astuti, Bisnis Indonesia, 19-8-2008)
"Maksudnya semakin tinggi angkanya kian lebar pula ketimpangan pendapatan?" sela Temin.
"Betul! Artinya, selama 40 tahun pembangunan, ketimpangan pendapatan meningkat lebih dua kali lipat! Apa dengan begitu pembangunan tidak mengecoh rakyat?" entak Temon. "Rasio Gini itu standar Bank Dunia, skor 0 sampai 1, tapi tak boleh melampaui 0,5 sebagai limit terparah! Kita semakin mendekati limit itu!"
"Seperti apa wujud ketimpangan itu?" kejar Temin.

"Contoh, 40% penduduk berpendapatan rendah 2002 mendapat kue nasional (PDB) 20,82%, pada 2007 tinggal 19,1%. Lalu 40% warga kelompok menengah dari 38,89% turun jadi 36,11%. Sedang 20% kelas atas, naik dari 42,2% jadi 44,8%," jelas Temon. "Jadi, pembangunan selama ini mengecoh rakyat, yang miskin kian melarat, sedang elite--yang selalu mendahulukan kepentingan dirinya--tambah makmur drastis!" *** Selanjutnya.....

"KETAHUAN! Prediksimu JK-Win lawan Mega-Pro ke putaran dua pilpres ternyata dari hasil pollingSMS detik.com!" tukas Temin. "Aku baru lihat di MI(18-6), kalau di polling detik.com JK-Win dapat suara 40,967%, disusul Mega-Pro 31,822%, dan SBY-Berbudi 27,211%."

"Di polling kompas.com dan tempointeraktif.com malah JK-Win menang satu putaran!" timpal Temon. "Di kompas.com JK-Win meraih 66,14%, diikuti SBY-Berbudi 21,15%, dan Mega-Pro 12,71%. Sedang di tempointeraktif.com, JK-Win mendapat 51%, SBY-Berbudi 30%, dan Mega-Pro 19%. Juga polling SMS elshinta.com menempatkan JK-Win di urutan pertama dengan 41,57%, disusul SBY-Berbudi 37,26%, dan Mega-Pro 21,17%."

"Semua itu kan angka sebelum debat capres!" kilah Temin. "Setelah debat pasti terbalik!"
"Kalau terbalik berarti pasangan Mega-Pro yang teratas!" potong Temon. "Maksudku, SBY-Berbudi memuncaki klasemen!" tegas Temin. "Tak percaya lihat saja tren semua polling setelah debat capres!"
"Gaya defensifmu betul-betul mengesankan kau tim sukses SBY-Berbudi!" sambut Temon.
"Kalau penyusunan tim sukses dilakukan lewat casting seperti memilih aktor film, kurasa kau lulus jadi tim sukses SBY-Berbudi! Sayangnya, justru gaya defensif kubu SBY-Berbudi itulah yang cenderung menjadi salah satu faktor kelemahan dalam persaingan menarik perhatian pemilih, lebih-lebih dari kalangan proaktif mengikuti polling!"

"Responden polling itu cuma lapisan kecil dari heterogenitas bangsa kita yang besar! Jadi, tidak mencerminkan aspirasi sebagian besar warga bangsa!" tegas Temin.
"Responden yang proaktif hingga responsif memanfaatkan polling-polling itu, lebih mencerminkan aspirasi kelompok kecil yang tidak puas dengan kondisi sekarang! Padahal, sebagian besar rakyat merasakan kondisi sekarang sudah lebih baik dan menginginkan yang sudah baik itu dilanjutkan!"
"Anggapan sebagian besar rakyat merasa kondisi sekarang sudah baik dan harus dilanjutkan itulah titik krusial sikap defensif kubu SBY-Berbudi!" tukas Temon.

"Sekalipun hal itu ditanamkan ke benak rakyat dengan tayangan intensitas tinggi di televisi, hasilnya cuma hiper-realitas, hanya kesan seolah-olah begitu! Namun, dengan kesulitan hidup yang masih menyergap sebagian besar rakyat setiap hari, kesan sebatas hiper-realitas itu mudah menguap! Hasil polling cerminkan itu!"

"Polling lagi!" entak Temin. "Yang lebih konkret!"
"Konkretnya, para pesaing berpacu dengan ide-ide baru sebagai alternatif keluar dari kondisi buntu kehidupan mayoritas rakyat!" jawab Temon. "Kubu SBY-Berbudi bisa tertinggal jika cuma defensif, bertahan pada segala bentuk kebuntuan rakyat itu dengan slogan lanjutkan, lanjutkan! Maaf, Min! Itu ditolak responden polling!" *** Selanjutnya.....

"MENURUT prakiraanmu, pasangan Mega-Pro atau JK-Win yang maju ke putaran dua?" tanya Temin.
"Kalau prakiraanku, di putaran dua nanti yang bertarung Mega-Pro lawan JK-Win!" jawab Temon. "Nah, langsung jadi penasaran!"
"Jelas penasaran!" timpal Temin. "Pertanyaanku Mega atau JK, kau jawab Mega lawan JK! Kutanya prakiraanmu, kau jawab dengan harapanmu!"
"Dari ekspresimu, kau bukan keberatan soal atau dijawab jadi lawan!" tukas Temon. "Melainkan, lebih keberatan pada pasangan yang masuk final!"
"Mungkin tadi begitu!" kilah Temin. "Tapi segera kusadari, kalau bercanda kau suka ngaco!"

"Siapa yang ngaco?" entak Temon. "Itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi dalam pilpres kali ini! Dan ibarat bal-balan, pertandingan baru akan dilakukan 8 Juli. Jadi, hanya jika sudah pasti bola tidak bunder dan wasit bakal berpihaklah salah satu tim bisa memastikan bakal menang! Apa kau sudah tahu ada dasar untuk mengklaim seperti itu, hingga hal wajar pun kau sebut ngaco?"

"Susah ngomong ama Lo! Ngejebak melulu!" tukas Temin. "Pakai akal sehatlah! Dalam pilkada saja sulit menyaingi incumbent, kecuali diadu dengan jagoan muda yang betul-betul solid, seperti di Lampung Barat, Tanggamus atau Jawa Barat! Pesaing model itu tak ada di pilpres ini!"
"Cuma karena tak ada pesaing muda saja asumsi incumbent susah dikalahkan?" kejar Temon.

"Asumsi terkuatnya, incumbent sudah terbukti, sedang contender baru janji!" tegas Temin. "Ini contohnya, sebaran berita JN News hari ini di hape-ku: Di era SBY, 3.157 kasus korupsi ditangani. Di antaranya 127 kasus melibatkan pejabat dan mantan pejabat negara yang diproses secara hukum dan dipenjara, ujar Idhi Siregar, S.H."

"Menjaring koruptor itu seperti menjala ikan!" timpal Temon. "Di air yang banyak ikannya, setiap tebar banyak ikan yang tersangkut di jala! Sedang di tempat yang tak ada ikannya, sampai bungkuk pun menebar jala, tak seekor pun ikan tersangkut! Berita itu menunjukkan ternyata di era ini makin banyak koruptor!"

"Inilah yang membuat aku ogah bicara ama Lo! Cerita apa pun, kau pelintir!" entak Temin.
"Dipelintir bagaimana? Kau minta pakai akal sehat! Bicaraku kan logis, aktualisasi akal sehat!" timpal Temon. "Akal sehat rakyat juga mengikuti logika-logika di lingkungan sekitar mereka, mirip logika menjala tadi! Jangan kira ketika orang pintar bicara A lalu mereka tafsirkan A juga! Bisa-bisa, sesuai dengan logika lingkungannya, ditafsirkan Z!"

"Kalau begitu, aku rakyat desa, bisa berlogika seperti itu juga!" sambut Temin. "Betul, pasangan Mega-Pro akan bertarung lawan JK-Win di putaran dua pilpres...mbesok! Tafsirkan sendiri!"
"Ternyata kau bisa sinis juga!" tegas Temon. "Mbesok, bahasa Jawa, bisa berarti besok, tapi lebih sering berarti sometime in the future!" *** Selanjutnya.....

"ADA apa, dari tadi kau pelototi terus rubrik SMS pembaca di koran itu?" tanya Umar.
"Banjir SMS memprotes salah satu capres!" jawab Amir. "Pasalnya, jinglekampanye capres itu plagiat alias menjiplak irama jingle iklan produk mi instan! Gawatnya, SMS-SMS protes itu dimuat tanpa edit, menyebut secara jelas nama capres dan mi instannya!" (Kompas, 29-5, hlm.8)

"Menjiplak atau tidaknya jingle kampanye capres itu ditentukan ada-tidaknya izin dari pemilik jingle iklan itu untuk dijadikan jingle kampanye sang capres!" timpal Umar. jingle kampanye capres itu dipakai pertama saat deklarasi, bisa saja deklarasi yang digelar semegah deklarasi Obama itu disponsori produsen mi instan tersebut--sehingga lewat pemakaian jingle iklannya untuk jingle kampanye, justru kampanye capres yang diduplikasi promosi produk mi instannya! Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlalui!"

Jingle iklan mi instan yang tak asing di telinga rakyat itu dipakai untuk jingle kampanye capres, timbul kesan di benak rakyat, capres itu sejenis rasa baru dari mi instan tersebut!" tukas Amir. "Kalau produk mi instan itu sebelumnya terkenal rasa kari, rasa bakso atau rasa ayam bawang, lewat jingle capres mencuat kesan yang diiklankan itu produk baru--mi instan rasa capres!"
"Harapan terbaik tentu, pemakain jingle iklan itu atas persetujuan pemilik produk!" timpal Umar. "Dengan begitu, kita tidak disodori capres yang pandainya cuma menjiplak! Apalagi sang capres terkenal sebagai promotor antipembajakan hak cipta! Mau jadi apa negeri ini kalau dipimpin tukang jiplak, pembajak hak cipta!"

"Meski kalau dengan izin pemakaian jingle iklan bisa lolos dari kriteria plagiat, konsekuensi lain tetap tak kalah serius!" tegas Amir. "Kalau untuk membuat sebuah jingle kampanye saja seorang capres dan tim suksesnya tidak mampu, mau diharapkan mampu untuk apa pula dia dan timnya sekarang kalau mendapatkan kekuasaan memimpin negara?"
"Lalu bagaimana menghindari konsekuensi buruk itu?" tanya Umar.
"Mungkin harus dengan merombak tim suksesnya yang di antaranya mungkin ada kartu mati!" tegas Amir.

"Secara umum merombak sikap jajarannya, yang dengan kemenangan partai pengusungnya di pemilu legislatif dan popularitas calonnya di atas angin,
lantas gegabah menganggap enteng segala sesuatu! Hanya akibat gegabah lupa daratan itulah, menjiplak dianggap bukan lagi hal yang hina dan memalukan di negeri ini!"
"Apalagi jika duplikasi jingle kampanye disengaja untuk mengintroduksi produk tersebut sebagai kesatuan dari kekuasaan!" timpal Umar. "Rakyat dijerumuskan dalam memilih presiden, jadi cuma sekelas memilih bintang iklan mi instan!" *** Selanjutnya.....

"KETIKA SBY menjanjikan jika terpilih kembali akan mencetak pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2014, capres Megawati menjanjikan pertumbuhan ekonomi 10 persen--dua digit!" ujar Umar. "SBY yang masa pertama pemerintahannya gagal mencapai pertumbuhan 7 persen itu pun sewot! Di depan pedagang Pasar Sukawati, Bali, yang tak tahu juntrungnya, SBY meminta rakyat tidak menelan saja janji capres yang tak realistis! Menurut SBY, dunia sedang krisis, negara-negara maju tumbuh negatif! Begitupun, meski rendah, Indonesia bersama India dan China masih tumbuh positif! Jadi, mustahil untuk tumbuh dua digit!"

"Dengan cara pandang konvensional atau apa lagi konservatif bergantung pada pasar luar negeri, pertumbuhan dua digit pada situasi global seperti sekarang memang mustahil!" sambut Amir. "Tapi Indonesia punya pengalaman unik, ketika situasi global dan industri domestik tidak mendukung, ekonomi negeri ini bisa tumbuh di atas 6 persen berkat topangan konsumsi serta ekonomi rakyat skala kecil dan menengah! Sungguh, itu suatu keajaiban di tengah situasi kritis! Maka itu, juga bukan mustahil kalau kekuatan ekonomi rakyat skala kecil dan menengah itu diberi stimulan lebih baik, ditopang pembenahan industri domestik (terutama industri pengolahan hasil pertanian yang tinggi nilai tambahnya guna meningkatkan daya beli rakyat), lanjutan keajaiban bukan pula mustahil! Artinya, pertumbuhan dua digit bukan gegabah, jika dijadikan achievement-semua unsur diarahkan berorientasi ke usaha pencapaiannya!"

"Masalahnya cenderung akibat kita terlalu terpaku pada segala dimensi kekuatan asing, rasa percaya diri kita pada kekuatan sendiri jadi tak terawat, hingga tak mendalami dan mengelolanya secara memadai!" tukas Umar. "Bukanlah xenofobia--takut asing--ketika kita mengorientasikan pandangan pada kekuatan domestik dengan topangan pasar 200 juta jiwa lebih! Melainkan hanya akibat percaya diri tak terawat pada kekuatan domestik itu, kita jadi lengah hingga 60 persen produk asing menguasai pasar kita lewat penyeludupan! Jika hanya dengan sisanya saja kekuatan konsumsi kita bisa tumbuh 6,3 persen, tidaklah mustahil jika pasar domestik sepenuhnya diisi produk lokal, pertumbuhan lebih tinggi bisa diharapkan! Jadi, kuncinya pada kekuasaan yang tegas hingga tuntas membasmi penyeludupan!"

"Dari sisi itu terlihat antitesis asumsi penguasa yang menegaskan benahi dulu ekonomi baru bereskan alat utama sistem pertahanan--alutsista, realitas justru menuntut bereskan dulu alutsista darat, laut, dan udara agar negara kita tak rapuh dari terobosan penyeludupan, illegal logging dan illegal fishing, hingga ekonomi lokal bebas dari tekanan segala bentuk kegiatan ilegal asing!" *** Selanjutnya.....

"LEWAT deklarasi yang dramatis, di pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, pasangan calon presiden-wakil presiden Mega-Prabowo (Mega-Pro) berhasil memantapkan citra ideologisnya berpihak wong cilik dan ekonomi kerakyatan!" ujar Umar.

"Puluhan ribu simpatisan yang hadir mayoritas dari warga kelas bawah mendukung pencitraan tersebut! Itu pun masih diperkuat lagi orasi Prabowo memperjuangkan ekonomi kerakyatan, menggantikan sistem sekarang yang telah terbukti gagal menyejahterakan rakyat!"
"Setting deklarasi itu memang bisa disebut sukses memosisikan Mega-Pro antagonis dengan pesaing utama di pilpres kali ini, yang mendeklarasikan pencalonan dirinya di gedung megah dengan undangan terseleksi!" sambut Amir.

"Hingga, sekalipun Prabowo tak menyebut spesifik sistem yang gagal, penonton dari luar lokasi pun bisa menyimpulkan yang dimaksudnya neoliberalisme (neolib)"yang akibat ketegangan PKS di ambang deklarasi koalisi Demokrat"mencuatkan Boediono dan pemerintahan sekarang sebagai simbolnya!"

"Dengan pencitraan diri sedemikian, Mega-Pro berhasil mempertajam perbedaan warna label ideologinya dengan pesaingnya, incumbent, sekaligus mendiskreditkan incumbent berlabel ideologi neolib, dan Mega-Pro berlabel ideologi kerakyatan!" tukas Umar.

"Itu strategi kontraisu yang brilian dari Prabowo, yang bisa membuat SBY-Berbudi kehabisan waktu meluruskan bahwa mereka bukanlah neolib membuat incumbent dalam posisi defensif! Kelihaian Prabowo itu lebih jauh lagi, akan mengeksploitasi pendapat umum yang antineolib mengunjal sikap negatif pada incumbent, selain didukung semaraknya aksi mahasiswa di seantero negeri menolak neolib!"

"Tanpa kontraisu yang benar-benar kena memang sulit menyaingi incumbent yang sedang di atas angin citra dan popularitasnya!" sambut Amir.

"Lebih berat lagi karena isu neolib kontra kerakyatan itu juga diusung pasangan JK-Win, hingga hasilnya juga dibagi dua! Tapi, usaha membuat incumbent defensif dari serangan dua arah (Mega-Pro dan JK-Win) dengan meluruskan pihaknya bukan neolib bisa menjadi kelemahan, karena dengan begitu terus malah kehilangan posisi ideologis! Sebab, citra kerakyatan lebih mantap disandang Mega-Pro, sedang citra neolib belum tentu bisa tuntas dibersihkan dari dirinya!"

"Menghadapi persaingan seperti itu, sebenarnya incumbent tak perlu menghabiskan waktu untuk mengelak dari labelisasi yang diberikan pihak lain! Sebab, hasilnya belum tentu memadai!" tegas Umar.

"Akan lebih baik jika incumbent melakukan rasionalisasi terhadap realitas neolib yang tak bisa dielakkan sebagai semangat zaman! Menolak neolib hanya menjadikan tokoh seperti Chavez atau Castro-Castro kecil lainnya! Ini jelas pilihan sulit, tapi bisa membuka mata rakyat, salah-salah langkah ke mana arah gerakan antineolib! Kontraisu demikian bisa berbalik, Mega-Pro dan JK-Win yang defensif!" Selanjutnya.....