"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"

"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP dan Hanura!"

"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke kubu Demokrat!"

"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban! Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"

"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148 pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"

"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"

"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan yang harus selalu menjadi prioritas!" ***

Selanjutnya.....

"SUKSESI pemimpin nasional dalam dua dekade ini berlangsung lewat mekanisme siapa menyakiti siapa disakiti!" ujar Umar. "Di senja kalanya, Rezim Orde Baru menyakiti Megawati saat terpilih jadi ketua umum PDI lewat memihak pengurus tandingan di bawah Suryadi, yang berujung serangan ke markas PDI Megawati 27 Juli 1996. Tapi saat berkuasa, Megawati juga menyakiti SBY dengan pengucilan, menggelar rapat kabinet polkam tanpa Menko Polkam saat itu, SBY! Kini giliran SBY pula, menyakiti Sri Sultan HB X!"

"Dalam setiap episode siapa menyakiti dan siapa disakiti itu layak dicatat menonjolnya arogansi kekuasaan yang diekspresikan dengan 'darah dingin', seolah tindakan menyakiti itu justru yang semestinya hingga dianggap wajar demi hal-hal yang luhur!" sambut Amir. "Lewat pengondisian wacana sedemikian, dalam menyakiti itu pihak penguasa merasa tak salah sedikit pun, bahkan sebaliknya justru berada di pihak yang benar, hingga proses menyakitinya juga makin eksplisit—
serangan 27 Juli 1966 ke markas PDI Megawati, atau menyepelekan kebulatan suara rakyat DIY baik secara formal maupun kultural!"

"Simpul masalahnya dengan demikian, adakah arogansi kekuasaan yang selalu muncul pada setiap penguasa itu merupakan suatu faktor dominan dalam budaya politik kekuasaan negeri ini?" tukas Umar. "Kalau benar itu faktor dominan, berarti ada salah persepsi yang luas tentang gambaran umum negeri kita sebagai Amarta—tempat berkumpulnya kesatria berbudi luhur! Karena kenyataan sesungguhnya, negeri kita kini hanyalah Hastina era Suyudhono berkuasa, sarang tokoh culas seperti Sangkuni, licik dan curang seperti Dorna, munafik seperti Bisma, dan seterusnya yang menjadikan Indonesia masuk kelompok negara terkorup di dunia!"

"Kesimpulan budaya kekuasaan negeri kita Kurowo seperti era Rezim Suyudhono, bukan Pendowo era Yudistiro, mudah dilihat dari realitas politik dan kekuasaan dengan birokrasi yang korup!" timpal Amir. "Pada kondisi sedemikian, episode yang sedang berlangsung sekarang tak jauh beda dengan saat para Kurowo menyakiti Yudistiro dan adik-adiknya—Pendowo Limo—dengan mengusir mereka dari hak waris negeri Hastina lewat taruhan yang dimenangkan lewat akal-akalan penguasa, seperti menyingkirkan Sultan dari hak waris sejarah lewat pemilihan langsung yang bukan rahasia umum lagi, bisa saja dimenangi lewat politik (banyak) uang!"

"Malang nian bangsaku!" tukas Umar. "Yang selama ini dikira Yudistiro, jebule Suyudhono!" ***

Selanjutnya.....

"PIDATO Megawati Soekarnoputri di Kongres III PDIP menegaskan partainya tetap sebagai oposisi--pengimbang!" ujar Umar. "Mega menolak PDIP menjadi pragmatis dengan berkoalisi demi kursi atau jabatan di pemerintahan! Sikap Mega itu dipuji Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, yang hadir pada acara PDIP di Bali itu, sebagai sikap yang monumental!"

"Pujian Surya wajar mengingat sikap itu Mega tegaskan sebagai penghargaan pada kader-kader militan PDIP di daerah-daerah yang mampu bertahan dari gempuran pragmatisme, bahkan memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2009!" sambut Amir. "Penghargaan itu disampaikan Mega dari lubuk hati paling dalam, hingga saat mengucapkan suaranya gemetar dan air matanya berkaca-kaca!"

"Memang tak mudah mempertahankan PDIP agar tak terbelah oleh tarikan pragmatisme yang amat kuat belakangan, antara lain justru dari dalam partainya sendiri!" tegas Umar. "Isu yang hampir memastikan PDIP jatuh ke pelukan penguasa yang marak menjelang kongres ini pun jadi antiklimaks! Sekaligus dengan itu terbukti, PDIP tahan gergaji--setajam apa pun gesekan untuk membelahnya!"

"Sikap tegar yang diekspresikan dengan tegas menolak pragmatisme politik itu, menjadi bersifat monumental bukan sebatas bagi kader PDIP, tapi juga bisa dipetik sebagai pelajaran bagi kaum muda bangsa!" timpal Amir. "Karena, itu timbul justru di tengah menguatnya gejala pragmatisme politik, sehingga nyaris dianggap lazim saja perolehan dukungan rakyat dalam pemilu cuma ditukar dengan sejumlah porsi kekuasaan! Maka itu, dianggap aneh bahkan dikesankan sebagai pengkhianat ketika PKS dan Golkar, dalam Pansus Bank Century, memilih berpihak pada nurani konstituennya ketimbang kepentingan koalisi berkuasa yang telah memberinya porsi kekuasaan!"

"Pengalaman PKS dan Golkar dalam koalisi--yang sampai dituding pengkhianat--itu, layak menjadi pelajaran! Tanpa kecuali bagi PDIP!" tegas Umar. "Dan Mega menariknya lebih jauh, membongkar sekaligus menolak akar masalahnya, pragmatisme politik! Jelas, amatlah tidak layak dukungan rakyat dalam pemilu yang amat mulia dengan sebutan 'suara rakyat suara Tuhan' itu jika cuma ditukar dengan porsi kekuasaan bagi segelintir elite partai semata, apalagi jika hal itu dilakukan dengan mengencundangi nurani konstituennya!"

"Apalagi konstituen PDIP mayoritas fanatik dan militan!" timpal Umar. "Kalau pucuknya tumbang digergaji pragmatisme, bisa seperti anak ayam kehilangan induk!"

Selanjutnya.....

"KENAPA Megawati perlu menegaskan PDIP masih solid di bawah kepemimpinannya?" tanya Umar.

"Mungkin untuk menjawab isu yang kian santer, dalam kongres di Bali mulai 4 April nanti PDIP akan 'pasrah' masuk koalisi Partai Demokrat guna mendapatkan jatah kekuasaan!" jawab Amir. "Isu itu mengesankan ada keretakan di PDIP, seolah ada kubu dalam partai itu yang cukup kuat untuk menarik PDIP masuk kelompok berkuasa! Itu yang membuat Megawati perlu menegaskan soliditas kepemimpinan dirinya!"

"Tentunya tak ada asap kalau tak ada api!" timpal Umar. "Artinya, bukan mustahil dalam tubuh PDIP memang sedang terjadi tarik-menarik antara kelompok yang ingin bertahan pada posisi sebagai partai prorakyat sekarang, dengan kelompok yang ngiler pada madu kekuasaan!"

"Ketika tempua bersarang rendah begitu, tentu tidak terjadi secara serta-merta!" tukas Amir. "Hukum sebab-akibat melogikakan, ketika balok PDIP nan kokoh nyaris terbelah oleh keinginan berbeda-beda, sukar diingkari adanya gergaji iming-iming kekuasaan yang menguji ketahanan PDIP dari ketajaman gergaji tersebut! Hasil kongres nanti menjadi petunjuk, kubu mana yang unggul dalam tarik-menarik di tubuh PDIP!"

"Apa mungkin sikap Megawati yang keras dengan karakter partainya sekarang bisa ditawar untuk kemudian dibengkokkan?" kejar Umar.

"Bukan ditawar atau dibengkokkan!" jawab Amir. "Tapi direinterpretasi! Misalnya tentang prinsip prorakyat yang menjadi orientasi semua kader selama ini, bobotnya sebagai klaim hanya kader PDIP yang orientasinya sungguh-sungguh ke arah itu hingga amat membanggakan mereka, direinterpretasi menjadi partai-partai lain--termasuk partai berkuasa--juga berorientasi prorakyat! Dengan begitu menggeser posisi PDIP masuk kelompok berkuasa pun tidak lagi bertentangan dengan prinsip perjuangan yang dijunjung dan dibanggakan sebelumnya!"

"Jadi cuma masalah semantika, makna katanya digeser sesuai kepentingan politik sesaat!" tukas Umar. "Sekaligus perubahan semiotika, istilah--prorakyat--sebelumnya bersifat prinsip perjuangan yang melambangkan patriotisme, diubah dengan diprofanisasi (dientengkan) menjadi sekadar retorika! Dan retorika itu, semata berorientasi pragmatis! Dalam beretorika, siapa tak bisa kalau cuma bicara prorakyat!"

"Itu dia! Ujian ketahanan dari gergaji yang tengah dihadapi PDIP tampak tidak sepele!" timpal Amir. "Karena yang digergaji pilar prinsip perjuangan, penyangga eksistensi partai di hati konstituennya! Dari penegasannya di atas, bisa ditebak Megawati takkan menyerah setajam apa pun gergajinya!"

Selanjutnya.....

"KONFLIK semakin terbuka antara kekuatan politik Blok (opsi) A dengan Blok (opsi) C," ujar Umar. "Setelah kemenangan Blok C dalam voting angket Century di DPR, dalam satu serangan balik Blok A, 19 anggota DPR 2004--2009 dari PDIP terjerat kasus suap pemilihan deputi senior gubernur BI!"

"Itu melangkapi serangan Blok A di masa kerja Pansus, soal tunggakan pajak ke arah Golkar, dan L/C fiktif ke arah PKS!" sambut Amir. "Intinya, saling mendelegitimasi lawan politik! Hasil voting Century mendelegitimasi Blok A yang berkuasa dengan menyebut 'ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century', serangan baliknya mendelegitimasi PDIP dengan 19 anggota DPR fraksinya terlibat suap!"

"Lantas apa yang diperoleh rakyat dari konflik terbuka antarblok politik itu?" potong Umar.

"Rakyat mendapat kesan, tak ada blok politik yang benar-benar bersih!" tegas Amir. "Semua blok berusaha keras membuktikan politik itu kotor!"

"Jika Blok C kini cenderung defensif atas serangan Blok A, apa mungkin Blok C membangun serangan baru dengan melanjutkan hasil angket Century menuju pernyataan pendapat DPR?" tanya Umar.

"Kemungkinan itu selalu ada!" jawab Amir. "Tapi kuorum untuk itu tiga per empat jumlah anggota dan usulan disetujui oleh tiga per empat yang hadir, layak membuat mereka tidak buru-buru! Apalagi dari kubu Blok C, Ketua Golkar Prio Budi Santoso sudah menyatakan, kalau menuju pemakzulan Golkar tak ikut!"

"Berarti, Blok C akan lebih banyak defensif karena komposisi untuk serangan baru belum memadai?" tukas Umar. "Jika serangan baru Blok A bertubi-tubi, Blok C akhirnya bisa kalah telak!"

"Blok A yang sedang berkuasa, dengan diskresi (kewenangan efektif) luas dan besar, dalam konflik jeblos-jeblosan memang di atas angin, unggul dalam segala hal!" tegas Amir.

"Namun, dengan inti konfliknya delegitimasi lawan politik, jika hasil hak angket yang negatif bagi Blok A itu tak ditindaklanjuti, proses delegitimasi akibat pembusukan politiknya berkepanjangan! Lain hal jika dilanjutkan dengan final kemenangan Blok A, pembusukan itu terhenti dan baunya hilang!"

"Berarti, seyogianya Blok A yang berkepentingan melanjutkan proses hak angket itu!" timpal Umar. "Tapi, akibat trauma babak belur di hak angket, justru Blok A yang mengganjal kelanjutannya--tak peduli proses delegitimasinya berkepanjangan! Sebab, dengan diskresi Blok A yang luas dan besar bisa membuat lawan jadi lebih busuk, akhirnya rakyat akan tutup hidung dari yang terbusuk!"

Selanjutnya.....

"SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera--PKS--Anis Matta menegaskan sikap fraksinya di Pansus Skandal Bank Century DPR, melaksanakan amanat Presiden SBY untuk membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century! Juga, tetap dalam koridor koalisi dengan Partai Demokrat (PD) yang menyepakati untuk bersikap kritis, mewujudkan good governances dan pemerintahan bersih, serta menegakkan kebenaran dan keadilan! Hal sama dikemukakan Ketua Partai Golkar Prio Budi Santoso!" ujar Umar. "Namun, Ketua PD Dja'far Hamzah menilai sikap itu bertentangan dengan kesepakatan dalam koalisi!" (Metro TV, [23-2])

"Itu terjadi akibat berbedanya kacamata kedua pihak!" sambut Amir. "PKS dan Golkar melihat koalisi sebagai wadah menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi kemaslahatan bangsa! Sedang PD melihat koalisi semata berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Kacamata yang berbeda itulah penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua pihak di Pansus Century!"

"Perbedaan pandangan yang menurut PKS dan Golkar wajar dalam demokrasi, dinilai sebaliknya oleh PD!" tegas Umar. "Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, menilai itu sebagai sikap tidak konsekuen dari mitra koalisi! Karena itu, ia tuntut mitra koalisi menarik menteri-menterinya dari kabinet! Hal itu sejalan dengan usul pimpinan PD kepada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet akibat berbedanya pandangan mitra koalisi!"

"Dari semua itu terlihat, ibarat pasangan suami-istri yang berbeda pandangan, PD memilih jalan keluar perceraian! Kalau tak mau cerai, segala bentuk yang dinilai buruk oleh pasangannya didiamkan dan dibiarkan saja!" timpal Amir. "PKS dan Golkar memilih untuk mengutamakan kemaslahatan hidup seluruh keluarga, terutama kebenaran dan keadilan, sedang keburukan atau kesalahan harus diselesaikan semestinya agar rumah tangga terselenggara secara lebih sehat!"

"Pilihan mana yang lebih baik, tentu tergantung cara berpikir masing-masing!" sambut Umar. "Namun, dari kedua pilihan itu harus dilihat ke mana ujung kaitan kepentingannya! Dari uraian yang disampaikan di Pansus Century, PD secara eksplisit menegaskan kaitan kepentingannya pada kebenaran pihak penguasa dalam kebijakan bailout! Sedang PKS dan Golkar terkait kebenaran fakta dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, yang merugikan rakyat! Karena itu, bisa disebut
berorientasi pada kepentingan rakyat!"

"Maka itu, jika pandangan PKS dan Golkar bernada sama dengan pandangan oposan--PDIP--tak lain karena dasarnya fakta yang sama!" tegas Amir. "Demi menegakkan kebenaran dan keadilan berdasar kebenaran fakta itu, PKS dan Golkar siap menerima konsekuensi 'diceraikan' dari koalisi PD! Keberanian bersikap yang layak dihormati!"***

Selanjutnya.....