"NII—Negara Islam Indonesia yang oleh aktivisnya di Lampung juga disebut En-Sebelas—dapat angin segar!" ujar Umar. "Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, NII bukan ancaman karena belum menghimpun kekuatan perlawanan secara masif untuk mengganti (bentuk) negara!"

"Kenapa penegasan sikap pemerintah sedemikian kau sebut angin segar buat NII?" tanya Amir.

"Karena NII menjadi lebih nyaman untuk melakukan konsolidasi ideologinya, yakni ideologi negara Islam sebagai pengganti negara Pancasila—yang mereka buat semakin hambar penghayatannya di kalangan warga bangsa!" jawab Amir. "Sekaligus mematangkan radikalisme, cara mencapai tujuan dengan kekerasan dalam ideologi itu, seperti praktek NII era DI/TII dan Komando Jihad!"

"Apa isyarat atau pertanda konsolidasi ideologi NII itu selama ini telah berlangsung dan mendapat pembiaran dari pemerintah?" kejar Amir.

"Lihat saja hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian dari UIN Syarif Hidayatullah di bawah pimpinan Prof. Bambang Pranowo, 49% pelajar SMP-SMA setuju aksi radikal berlabel agama, dan menyatakan Pancasila sudah tidak relevan! (Koran Tempo, 26-4)," tegas Umar. "Bandingkan dengan aksi-aksi kekerasan Komando Jihad yang digerakkan NII pada 1976, pelakunya banyak direkrut dari kalangan pelajar!"

"Tapi menurut mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, (Kompas, 30-4) lahan subur radikalisme yang di antaranya menjadi terorisme di Indonesia terdapat pada ketidakadilan dalam berbagai bidang yang dirasakan masyarakat!" sela Amir.

"Memang!" sambut Umar. "Tapi radikalisme perlu ideologi untuk menjelma menjadi gerakan kekerasan yang terorientasi! Contohnya Pepi Fernando, otak pelaku bom buku dan bom Serpong, menjadi teroris setelah mengamalkan ideologi NII!"

"Kalau konsolidasi ideologi NII berjalan senyaman itu, warga yang setuju radikalisme berlabel agama dan menganggap Pancasila tak lagi relevan menjadi lebih luas, sekali bangkit menjadi gerakan masif, apa tak kewalahan pemerintah mengatasinya?" tanya Amir.

"Sekarang saja sering disebut televisi, sudah ratusan ribu massa NII di sekitar Jabodetabek!"

"Masalah ruwet jika estimasi pemerintah salah!" tegas Umar. "Untuk bertindak, pemerintah tetap menunggu aksi kekerasan masif dari NII. Ternyata yang muncul bukan kekerasan tapi aksi damai. Tapi karena jumlahnya yang amat besar dan meluas di seantero negeri, melumpuhkan sendi-sendi kekuasaan! Ujungnya, pemerintah terpaksa takluk pada tuntutan massa, seperti di Mesir, atau justru jadi promotor kekerasan seperti Khadafi!" ***

Selanjutnya.....

"JALAN kekerasan ternyata jadi pilihan pelajar negeri kita justru lewat mata pelajaran agama!" ujar Imar. "Hasil penelitian terhadap pelajar SMP-SMA oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian dipimpin Prof. Bambang Pranowo dari UIN Syarif Hidayatullah, menyebutkan 49% pelajar setuju aksi kekerasan berlabel agama! Menurut pelajar, Pancasila juga tak relevan!" (Koran Tempo, 26-4)

"Gawat sekali hasil penelitian itu!" sambut Amir. "Tapi pasti ada alasan rasional jika sejumlah besar pelajar saksama memilih jawaban senada begitu! Misal, apa lewat jalan nonkekerasan dan nonlabel agama, seperti pengadilan, demokrasi, atau pemerintahan bangsa kita bisa menyelesaikan aneka masalah benar-benar adil? Jika di jalan-jalan itu ternyata dinilai gagal oleh para pelajar, jalan kekerasan berlabel agama sebenarnya justru merupakan peluang sempit yang memang kita sisakan sebagai alternatif tunggal buat mereka!"

"Berarti bukan salah pelajaran atau pengajaran agama di sekolah! Melainkan, justru realitas kehidupan berbangsa kita yang membuat mereka tak punya pilihan lain!" tegas Umar. "Karena itu, jelas keliru dan sia-sia menjadikan mata pelajaran agama di sekolah sebagai scape goat—kambing hitam—dari sikap pelajar kita yang cenderung gandrung kekerasan itu! Pokok masalahnya justru pada cara orang tua mengelola negara-bangsa yang nyata-nyata telah gagal mewujudkan keadilan lewat berbagai dimensi formal!"

"Realitas sedemikian tak bisa dibantah!" timpal Amir. "Artinya, pilihan berani 49% pelajar itu yang harus dijadikan dasar bagi orang tua—terutama yang berkuasa—untuk introspeksi, kenapa gagal menciptakan keadilan lewat jalan nonkekerasan, sehingga jalan kekerasan jadi pilihan pelajar! Itu juga tak terlepas dari penilaian pelajar, Pancasila tidak relevan—karena yang selama ini mereka saksikan cuma praktek seolah-olah itu Pancasila, bukan praktek dari Pancasila yang sejatinya! Jadi, untuk mengubah kesan para pelajar itu terhadap Pancasila, para aktor kekuasaan—dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—harus mempraktekkan yang sejatinya nilai-nilai Pancasila!"

"Dengan demikian lebih jelas, yang salah bukan pelajaran agama di sekolah, apalagi NII gadungan yang cuma cari korban pemerasan lewat hipnotis dan cuci otak!" tegas Umar.

"Kesalahan justru pada orang tua yang berkuasa, karena telah gagal mewujudkan keadilan dalam berbagai dimensi dan substansinya dengan cara-cara nonkekerasan, serta mempraktekkan Pancasila sekadar dalam keseolah-olahan, tidak tulus mengatualisasikan Pancasila dengan nilai-nilai yang sejatinya!" ***

Selanjutnya.....