"KONDISI listrik nasional yang terus memburuk, hingga Jakarta dan Bali sebagai beranda tamu asing juga sudah kena giliran gelap, melengkapi realitas negeri kita sebagai Republik Byar-Pet! ujar Umar. "Dengan giliran jadi lebih sering dan gelap lebih lama, tampak pelayanan kebutuhan energi yang vital bagi kegiatan semua sektor ekonomi dan soaial ini bukannya maju, melainkan justru kian mundur drastis!"

"Kalau dalam ilmu politik sering dibuat metafora pemerintah itu seperti listrik, jika di pusat nyala seluruh jaringan kekuasaan sampai ujung-ujung terjauhnya juga menyala, maka giliran gelap listrik juga menggambarkan realitas byar-petnya jaringan kekuasaan pemerintah!" sambut Amir. "Dalam Republik Byar-Pet itu selalu ada kawasan kekuasaan yang tak menyala! Contohnya pada zaman BLT, banyak bupati yang menolak penyaluran BLT di daerahnya karena dianggap promosi buat kekuatan politik tertentu! Di kawasan penolak BLT itu, aliran listrik kekuasaan bagi warga yang berhak menerima BLT jelas mengalami giliran gelap!"

"Tersendatnya pembagian BLT, dari semula ada kemudian menjadi tidak ada, sebagai gambaran kondisi Republik Byar-Pet, melukiskan tidak konsistennya kebijakan pemerintah!" tegas Umar. "Ketakkonsistenan itu terlihat nyata pada semakin besarnya subsidi APBN pada listrik, tapi semakin luas dan semakin lama pula giliran gelap terjadi!"

"Subsidi APBN terhadap PLN, yang tahun 2008 mencapai Rp28,5 triliun, tahun ini lebih besar lagi, bisa tembus Rp50 triliun! (Gonjang-

Ganjing Listrik Nasional, www.antikorupsi.org). Jelas, paradoks subsidi seperti itu cuma terjadi di Republik Byar-Pet!" potong Amir. "Artinya, justru giliran gelap aliran listrik itu yang harus dibayar mahal dengan uang rakyat lewat subsidi listrik APBN!"

"Jadi, kembali ke metafora pemerintah dan listrik tadi, tercermin pula terjadinya giliran gelap yang serius dari pemerintah terhadap kendali subsidi listrik APBN dalam pengelolaan PLN!" timpal Umar. "Jika subsidi BBM diublek-ublek terus dengan segala jenis jalan keluar untuk menurunkannya, lain halnya dalam subsidi listrik! Selain tak terlihat adanya usaha mencari jalan keluar atau substitusi untuk menekan subsidi APBN pada listrik yang terus membengkak, kondisi pelistrikannya sendiri juga justru terus memburuk!"

"Paradoks yang berpangkal pada 'giliran gelap' perhatian pemerintah terhadap subsidi APBN buat listrik atau PLN itulah blunder-nya!" tegas Amir. "Tentu saja, agar tak terjadi decline--kemerosotan berkelanjutan yang tak bisa dihentikan--dalam kondisi listrik nasional, 'giliran gelap' perhatian pemerintah terhadap pengelolaan PLN itu harus diakhiri--justru sebagai kunci mengakhiri giliran gelap listrik nasional!" 

Selanjutnya.....

WAKIL kepala sekolah (kepsek) usul, "Sebaiknya study tour murid kita kali ini ke kuburan kampung kita saja!" ujarnya. Study tour ke pabrik seperti selama ini ternyata cuma memotivasi siswa untuk menjadi buruh pabrik, bukan inovator produk baru atau apalagi pengusaha pabrik, yang amat jauh dari realitas kemampuan mereka!"

"Tapi masak lantas study tour ke kuburan?" entak kepsek. "Selain konyol jadi tertawaan wali murid, juga rawan kesurupan! Dari mana ide segila itu?"
"Bukan ide gila!" tangkis wakil. "Ide itu muncul saat menghadiri pemakaman tokoh kampung ini yang sukses di Jakarta! Tanpa kita sadari, banyak tokoh asal kampung ini sukses di rantau, bahkan luar negeri! Saat meninggal jasad mereka dibawa pulang, dimakamkan di kampung asalnya sini! Mereka itu pejabat tinggi, politisi nasional, diplomat, pengusaha miliarder!"

"Tunggu dulu!" potong kepsek. "Kau betul! Tokoh-tokoh itu anak kampung ini, dulu murid sekolah ini juga, terbukti bisa sukses di kancah nasional malah internasional!

Aku setuju itu bisa menjadi inspirasi konkret dan lebih dekat emosionalnya untuk memotivasi murid kita! Sama-sama anak kampung ini, kalau tokoh-tokoh itu bisa, mereka juga harus bisa! Tapi kita harus kerja keras lebih dulu, menyosialisasikan
esensi ide ini pada wali murid, tokoh masyarakat, aparat setempat, agar semua tahu persis ide dasarnya!"

"Itulah yang ingin kusampaikan tadi!" timpal wakil. "Masalahnya, nyata telah terjadi degradasi impian anak-anak kampung ini dari zaman ke zaman! Dulu setiap keluar kampung impiannya jadi pejabat tinggi, politisi nasional, diplomat, atau pengusaha besar, justru generasi sekarang ke luar kampung impiannya cuma jadi kuli pabrik! Kenyataan buruk ini cuma bisa kita tunjukkan pada mereka lewat kuburan! Untuk itu juga perlu kita ajak wali murid dan tokoh masyarakat ke kuburan, menunjukkan bukti degradasi itu, guna mengubah mindset mereka!"

"Setuju! Sekarang baru kita sadari kenapa leluhur menanamkan tradisi membawa pulang jenazah untuk dimakamkan di kampung!" ujar kepsek. "Ternyata itu diperlukan untuk retrospeksi lintas generasi, agar warga kampung ini bisa mendapat standar kualitas yang telah dicapai generasi pendahulu! Lewat standar itu generasi muda harus berjuang mencapai kualitas dan status sosial yang lebih baik! Bukan malah melorot jauh di bawah standar yang telah tercapai!"

"Sekaligus untuk disadari warga kampung, buat apa biaya mahal membawa pulang jenazah dari seberang pulau--bahkan dari luar negeri! Pasti tak sekadar mengantar bangkai!" timpal wakil. "Study tour ke kuburan bisa menjadi proses menalari wisdom leluhur dalam menjaga agar peradaban jangan mundur--seperti terjadi kini--kampung asal pejabat tinggi berubah jadi kampung kuli!"

Selanjutnya.....

"DALAM monolitis absolut 92% suara partai politik (parpol) berhimpun dalam koalisi berkuasa di parlemen, kondisi politik nasional jadi seperti wajik bandung!" ujar Umar. "Itu sejenis kue Lebaran, dibungkus dengan kertas minyak warna-warni--biru, hijau, merah, putih, kuning, dan lain-lain--tapi isinya wajik yang sama!"

"Wajik bandung yang dibungkus dengan melintir kertas pembungkus di kedua ujungnya dengan menyisakan untuk rumbai penghias itu, disajikan dari rumah warga Betawi sampai pedalaman Sumatera Utara!" sambut Amir. "Artinya, wajik bandung merupakan hidangan Lebaran yang sangat merakyat! Sehingga, kondisi politik wajik bandung bagi rakyat nantinya bukan lagi hal yang aneh! Rakyat paham, meski bungkusnya warna-warni, isinya sama baik bahan maupun rasanya!"

"Apalagi bagi rakyat wajik bandung punya banyak keistimewaan!" timpal Umar. "Ia

diberi pewangi alami, vanili! Dimasukkan stoples, agar tak masuk angin! Bentuknya yang praktis mudah dikantongi anak-anak, sebagai camilan di jalan saat keliling kampung berlebaran!"

"Tapi di balik keistimewaan itu pula terdapat kelemahannya!" tegas Amir. "Salah satu
bahan wajik itu kelapa, sehingga kalau lebih seminggu harum vanili dikalahkan oleh bau tengik kelapa! Memang, dalam toples yang relatif kedap udara bisa lebih awet! Tapi itu berarti, wajik bandung tak tahan angin, harus selalu tertutup rapat! Dalam politik berarti relatif tertutup, bukan saja hampa dari kritik, tapi juga sukar mengakomodasi aspirasi rakyat--mungkin karena harus selalu menunjukkan loyalitas kepada sang penguasa, hingga lebih berorientasi kepentingan penguasa ketimbang kepentingan rakyat! Bentuk yang praktis dibawa ke mana-mana untuk kepentingan penguasa! Sedang kepentingan rakyat, baru nanti menjelang pemilu berikutnya dipikirin¯!"

"Hal demikian bagi rakyat dianggap wajar, karena wajik bandung memang sajian ala kadarnya, asal ada yang disajikan di hari raya!" timpal Umar. "Dalam politik, kondisi wajik bandung juga jadi ala kadarnya, asal ada perwakilan rakyat! Soal efektif atau tidak fungsinya bagi rakyat, sudah cukup dengan warna-warninya yang mewakili warna aliran massa pendukung! Jadi, dalam soal warna, dalam kondisi politik wajik bandung semua warna aliran politik terakomodasi di parlemen!"
"Semua itu diandaikan jika koalisi berkuasa benar-benar berjalan rapijali, loyalitas dan satu bahasa dalam koalisi tak sedikit pun mengalami anomali!" tegas Amir. "Lain hal kalau tutup stoples wajik bandung tersingkap sedikit sehingga angin bisa masuk--bau tengik akan sembribit keluar dari stoples koalisi--tapi justru itulah bau rakyat! Apakah koalisi berkuasa dalam monolitis absolut selalu bisa terpelihara dengan harum penguasa, atau terkontaminasi tengiknya bau rakyat, sejarah yang akan menentukan!"

Selanjutnya.....

"HAL yang sering menonjol dalam kiprah monolitis absolut adalah dominasi makna atas istilah-istilah politik, hukum, dan kemasyarakatan bernegara-bangsa yang khas menurut tafsir penguasa!" ujar Umar. "Misalnya istilah negara dalam kondisi darurat--syarat untuk mengeluarkan perppu--terminologi (nilai dan kriteria) penguasa yang berlaku, bukan kondisi dengan kriteria-kriteria yang lazim dipahami publik! Disebut dominasi, karena publik atau rakyat tak bisa mengubah makna yang digunakan penguasa!"

"Dominasi makna diperkokoh proses formal di DPR dengan monolitis absolut 92% suara pendukung yang melegalisasikan makna kondisi darurat tersebut!" sambut Amir.
"Dalam monolitis absolut, dominasi makna lewat proses formal DPR itu amat kokoh, seperti terminologi negara dalam kondisi darurat tadi, jika penguasa telah melansir suatu istilah dengan makna khusus lalu diperkuat parlemen, makna khusus itulah yang benar dan berlaku! Sehingga, andaikan sebuah benda warna merah dilansir penguasa sebagai hitam, lalu oleh parlemen dilegalisasikan sebagai hitam, seluruh waga bangsa harus ikut menyebut itu hitam!"

"Dominasi makna dengan pemberian kriteria baru yang khas menurut bahasa penguasa, membawa konsekuensi luas! Karena, setiap istilah dalam ucapan penguasa nantinya punya makna khusus, bahkan nilai-nilai dan kriterianya tak lagi sesuai dengan istilah sama dalam bahasa universal!" tegas Umar.

"Hal serupa pernah kita alami semasa Orde Baru! Istilah demokrasi misalnya, memiliki

nilai dan kriteria khas penguasa, berbeda dengan makna demokrasi yang berlaku universal!"

"Luasnya konsekuensi dominasi makna dalam kekhasan bahasa penguasa itu terlihat masa Orde Baru, hingga untuk menyosialisasikan makna yang berlaku menurut tafsir penguasa, harus dilakukan penataran P-4 secara nasional, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai simulasi nilai dalam amalan sehari-hari di tingkat desa!" timpal Amir. "Sosialisasi makna sesuai maksud penguasa atas semua istilah bernegara-bangsa itu amat penting, sebab kalau tidak, setiap ucapan penguasa ditafsir dan dijalankan berbeda oleh birokrasi atau rakyat! Akibatnya negara bisa kacau seperti akhir sejarah menara Babilon--sesama warga menafsir beda ucapan lawan bicaranya!"

"Maka itu, karena dominasi makna merupakan sifat alami bawaan monolitis absolut, diperlukan kesiapan mengantisipasinya!" tegas Umar. "Lebih-lebih kalangan pengajar bahasa di sekolah dan perguruan tinggi, wajar mengintrodusir makna ganda istilah-istilah kunci, menurut tafsir penguasa dan tafsir universal! Tafsir universal tetap perlu diajarkan, agar tak bego ketika diskusi intelektual berbahasa universal! Tapi tafsir penguasa harus diutamakan, agar tak dapat masalah akibat salah tafsir terhadap perintah penguasa!" n 

Selanjutnya.....

"SETELAH dilantik dengan biaya puluhan miliar, rapat atau sidang DPR baru kok tak pernah diliput pers, terutama televisi?" tanya Umar.

"Mungkin belum rapat dan sidang, karena kabinet baru mitra kerjanya belum dilantik!" timpal Amir.

"Jadi setelah terima gaji di muka, langsung makan gaji buta?" kejar Umar.

"Uenak tenan!"

"Begitulah privilese--hak-hak istimewa--yang menjadi milik kader partai setelah menjadi elite politik!" jawab Amir. "Apalagi nyaris semua partai di DPR, 92%, bergabung dalam koalisi berkuasa sehingga jadi monolitis absolut, para kader partai di DPR itu praktis makan gaji buta sepanjang periode jabatannya! Sebab, dengan monolitis absolut pendukung penguasa begitu, tugas anggota DPR dalam koalisi relatif tinggal amin-amin saja atas apa pun yang diajukan pemerintah!"

"Amin-amin seperti kenduri?" entak Umar. "Jadi, meski setiap hari bergaya pakai jas dan dasi, sebenarnya mereka cuma seperti menghadiri pesta? Seingatku, di zaman Orde Baru anggota DPR dari partai berkuasa juga harus ulet adu argumenasi!"

"Berbeda monolitisme single majority 70% Orde Baru dengan monolitis absolut 92% koalisi berkuasa sekarang!" tegas Amir. "Di masa Orde Baru masih ada hampir 30% kekuatan kritis, PPP dan PDI, yang bisa mementahkan agenda-ageda yang dibawa penguasa ke DPR! Untuk itu, anggota DPR partai beruasa harus bisa mementahkan kontrargumen dari partai di luar pendukung pemerintah! Sedang sekarang, delapan persen suara di luar koalisi, cukup dilayani wakil dari partai berkuasa, hingga mayoritas kader dari partai koalisi cukup amin-amin saja! Sebab kalau semua bicara jadi keroyokan, tak efektif karena masalahnya melebar, tak fokus lagi--malah merugikan penguasa!"

"Kalau begitu lebih untung partai kecil yang tidak bergabung dalam koalisi, karena selalu bisa unjuk kebolehan mengkritisi pemerintah, meski kalah saat pengambilan keputusan!" timpal Umar.

"Memang partai kecil di luar kekuasaan selalu bisa menarik keuntungan jika mampu memanfaatkan peluang kritisnya!" sambut Amir. "Contohnya PK (sebelum jadi PKS) di DPRD Lampung cuma punya satu wakil, dengan memanfaatkan secara tepat peluang kritisnya bisa menambah anggota jadi enam setelah pemilu berikutnya!"

"Kalau cuma amin-amin begitu buat apa setiap anggota DPR diberi seorang staf dinas?" tukas Umar.

"Staf itu perlu!" tegas Amir. "Selain untuk menunjukkan pentingnya posisi diperlukan embel-embel, harus ada yang mencatat agenda anggota yang terhormat, mengurus administrasi dan surat-menyuratnya!"

"Jadi tak ada lagi pekerjaan tersisa buat para anggota terhormat?" entak Umar.

"Nikmat betul para anggota DPR dalam monolitis absolut, benar-benar makan gaji buta!"

Selanjutnya.....

"DENGAN 92% koalisi partai politik (parpol) menjadi milik penguasa dalam monolitis absolut, rakyat punya apa lagi untuk mengkritisi pemerintah?" tukas Umar. "Pertanyaan itu layak diajukan mengingat parpol di parlemen selama ini lebih mengutamakan kepentingan partainya, selain kepentingan pribadi para anggota DPR--sedang untuk perjuangan aspirasi serta kepentingan rakyat di urutan belakang! Misalnya, dalam pemberantasan korupsi bukan saja para anggota DPR malah terlibat korupsi, dalam melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk membuat Pengadilan Tipikor, malah menyelipkan usaha memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi!"

"Dalam masyarakat madani (civil society), rakyat selalu punya lembaga-lembaga di luar pemerintah yang membela kepentingan rakyat--seperti pers, ormas, LSM, dan komisi negara independen!" sambut Amir. "Menurut pengalaman masa Orde Baru, pers--media cetak dan elektronis (radio, televisi)--bisa dikooptasi oleh penguasa, di bawah ancaman UU yang bisa membreidel! Sedang ormas 'dibina' untuk tidak menyentuh kawasan politik!

Untuk media internet, LSM serta komisi negara independen yang khas hadir di era reformasi, masih harus diuji ketahanannya dari kooptasi!"

"Justru komisi-komisi negara independen meski eksistensinya dijamin konstitusi, seiring proses pelemahan KPK menyatakan ketakutan terkena kriminalisasi seperti pimpinan KPK!" tegas Umar. "Internet, lewat UU ITE yang belum berlaku saja bisa menjerat Prita Mulyasari, tak sukar ditebak seperti apa nantinya! Sedang LSM, di luar yang diekola profesional untuk kepentingan publik, tak sedikit yang 'plat merah', atau didirikan untuk mencari proyek, malah jadi selubung premanisme! Itu menunjukkan, LSM juga bisa dilemahkan lewat penonjolan LSM negatif!"

"Dari semua itu terlihat, lembaga-lembaga civil society tak bisa diharapkan berfungsi maksimal untuk membuat perimbangan dengan kekuatan monolitis absolut penguasa yang nyaris punya segalanya untuk melestarikan kekuasaan!" timpal Amir. "Apalagi kalau dibanding Orde Baru dengan monolitisme single majority 70%, dalam monolitis absolut sekarang dengan 92% koalisi berkuasa, lembaga-lembaga civil society yang secara konstitusional dibangun untuk membela dan melindungi kepentingan rakyat, ternyata bagi rakyat semua itu cuma seperti senapang locok yang mesiunya basah--kecil kemungkinannya bisa berfungsi efektif!"

"Rakyat sangat menyadari kemungkinan kurang efektifnya lembaga-lembaga civil society miliknya itu, seperti juga parpol yang mereka pilih!" tegas Umar. "Tapi rakyat punya tradisi fatalisme--pasrah dan manut apa pun maunya penguasa! Dengan itu terbukti, rakyat mampu bertahan dari rezim ke rezim!" ***

Selanjutnya.....

"SUKAR diterima logika! Perjuangan mereformasi sistem politik dari monolitisme single majority 70% pendukung Orde Baru di DPR, justru berujung ke wajah 'Indonesia Baru' yang monolitis absolut 92 persen koalisi berkuasa!" ujar Umar.

"Nasib reformasi yang mendamba Indonesia Baru (tanpa tanda petik), malah seperti lepas dari mulut buaya jatuh ke pelukan godzila--kakeknya buaya!"

"Itu konsekuensi setelah Partai Demokrat menarik kursi ketua MPR dari PKS dan diberikan ke PDIP, disusul keberhasilan Aburizal Bakrie membawa Partai Golkar jadi subordinat Partai Demokrat!" sambut Amir.

"Hal itu tanpa kecuali Presiden SBY sebenarnya tak terlalu berharap Golkar masuk koalisi besar, ditunjukkan dengan sikapnya yang terbuka menghormati Golkar jika mau beroposisi setelah 21 Oktober!" (Kompas, [7-10])

"Tapi justru Golkar yang ngebet masuk koalisi berkuasa! Dengan itu, monolitis pun lebih absolut, hingga pemerintah jadi amat leluasa berbuat apa saja diamini semua parpol dalam koalisi, check and balances tinggal formalistik--tak sekritis yang seharusnya!" tukas Umar. "Sebaliknya, kalau ada kritik dari luar kekuasaan, justru jajaran koalisi jadi benteng pembela penguasa, merasionalisasi kebijakan yang dikritisi! Hal itu bisa membuat kebijakan pemerintah tak terasah lebih tajam oleh proses demokrasi, bahkan yang tumpul sekalipun akan diamankan agar tetap lolos! Lebih parah lagi, monolitis absolut ibarat mobil perangkat remnya blong, tak bisa menahan laju kemauan penguasa! Sehingga, bukan hanya menumbur rakyat pun dianggap oke-oke saja, kebablasan ke jurang berlumpur pun diberi tepuk tangan, dikira offroader!"

"Masalah serius monolitis absolut, bukan cuma kekuasaan berjalan tanpa kontrol efektif, tapi lebih lagi pada penyebab lemahnya kontrol!" timpal Amir. "Itu terjadi akibat parpol-parpol dalam koalisi besar jadi bersaing sesama mereka untuk mendapatkan kekuasaan (kedudukan) yang lebih besar dan mengamankan kedudukan yang telah diperoleh! Persaingan internal koalisi itu mendorong untuk harus selalu unjuk kebolehan dan loyalitas pada penguasa--demi 'gratifikasi ekstrakekuasaan'! Akibatnya, perjuangan parpol-parpol untuk membela kepentingan rakyat tinggal slogan! Ketika rakyat menghadapi konflik dengan kekuasaan, keberpihakan parpol pada rakyat tinggal basa-basi, karena loyalitas pada penguasa harus selalu dibuktikan dari isu ke isu!"

"Jadi, yang akan segera merasakan kehadiran 'Indonesia Baru' dalam monolitis absolut itu justru rakyat, karena pembelaan parpol terhadap nasib mereka saat berhadapan dengan kekuasaan, seperti ketika lapak dagangan mereka digusur, akan semakin nyaris tak terdengar!" tegas Umar. "Malah bisa-bisa pedagang yang disalahkan parpol, jualan di kawasan tak berizin! Padahal, harga kios berizin tak terjangkau! Itulah aduhainya 'Indonesia Baru'!" n 

Selanjutnya.....