"SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam evaluasi keuangan daerah akhir tahun menyebutkan tahun 2009 sebagai tahun hura-hura elite politik menjarah APBD. (Kompas, 7-1)" ujar Umar. "Itu disimpulkan Fitra berdasar hasil pantauan yang luas, termasuk daerah-daerah pemekaran!"

"Evaluasi Fitra itu warning bagi para pengelola anggaran agar lebih berhati-hati, terutama di Provinsi Lampung yang baru menerima DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) APBN 2010 sebesar Rp11,33 triliun!" timpal Amir. "Mengajak berhati-hati itu penting, karena terminologi yang digunakan memberi isyarat terjadi peningkatan drastis dalam bermain anggaran, dari sebelumnya menyunat anggaran untuk bancakan, kini jadi menjarah anggaran untuk hura-hura!"

"Betul-betul drastis!" sela Umar. "Menyunat hanya memotong sedikit ujungnya, bancakan makan bersama dari satu ambeng yang terdiri dari nasi, urap, kerupuk atau rempeyek, dan sebutir telur rebus dipotong dengan benang menjadi delapan atau bahkan 16 sayatan! Sedangkan menjarah, mengambil secara tanpa hak sebanyak mungkin, bahkan digotong beramai-ramai! Lalu hura-hura, pesta pora menghamburkan dana tanpa batas!"

"Itu dia! Evaluasi Fitra yang mencerminkan ada peningkatan drastis gejala korupsi di daerah amat kontras dengan realitas penderitaan rakyat di pelosok daerah yang tak kunjung mentas dari kemiskinan!" tegas Amir. "Untuk mencegah agar gejala itu tidak terjadi, kalangan elite daerah sebaiknya mengurangi kegemaran selalu melihat ke atas! Sebaliknya, perbanyak melihat ke bawah! Lihatlah nasib rakyat yang masih butuh banyak perhatian dan empati, sehingga menumbuhkan keberpihakan dan tekad perjuangan untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang malang! Sebab, kalau lebih banyak melihat ke atas, mendongak terus, pejabat di atas pakai mobil Crown Super-Saloon, bukan saja lantas ikut pakai super-saloon, malah harus melampauinya supaya tampak lebih hebat"

"Kalau pilihan supaya tampak lebih hebat itu yang dilakukan, sudahlah dalam APBD anggaran rutin untuk pejabat dan pegawai jauh lebih besar dari anggaran untuk rakyat, dengan bertambahnya secara signifikan anggaran fasilitas pejabat, dana anggaran untuk rakyat mengkerut jadi jauh lebih kecil lagi!" timpal Umar. "Dengan itu, hura-hura yang dilakukan bukan semata pesta pora makan--yang menghabiskan sekarung beras pun tak seberapa harganya, melainkan hura-hura dengan menghamburkan dana APBD untuk fasilitas pejabat yang mengakibatkan porsi anggaran untuk rakyat kian menciut terus!"

"Tepatnya, menjarah dan hura-hura itu tak harus ditafsirkan harfiah!" tegas Amir.

"Bisa jadi caranya lebih halus, tapi hasil jarahannya justru jauh lebih besar!" ***

Selanjutnya.....

>

"BPS--Badan Pusat Statistik--merilis nilai ekspor Provinsi Lampung Januari--November 2009 turun 18,19 persen dari periode sama 2008," ujar Umar. "Menurut Muhamad Razif, kepala BPS Lampung, penurunan terjadi pada empat kelompok utama komoditas ekspor Lampung! Kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah (kontribusi 25,02%), lemak dan minyak hewani/nabati (24,18%), pulp--bubur kertas--dan olahannya (6,55%), buah-buahan dan sayuran (6,54%). Total kontribusi empat kelompok itu 62,28%." "Ekspor nonmigas menurut Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu (5-1) secara nasional 2009 turun 12%. Maka, penurunan ekspor Lampung itu 6% lebih buruk!" sambut Amir. "Itu bisa terjadi selain dampak krisis keuangan global dengan menurunnya impor negara-negara maju terutama AS, Jepang dan Uni Eropa, khusus Lampung juga terkena akibat kasus Tripanca, terkait 150 ribu ton kopi, kakao, dan rempah yang jadi masalah!" "Dampak krisis global pada semester awal 2009 itu tampak pada penurunan ekspor Lampung ke Jepang dan AS yang sebelumnya selalu di posisi teratas, digeser ekspor ke China!" tegas Umar. "Pergeseran signifikan tujuan ekspor ke China sebagai kompensasi masa krisis global itu cukup penting bagi diversifikasi tujuan ekspor Lampung! Saat ekonomi dunia kembali normal dan ekspor ke negara maju pulih, hasil diversifikasi menopang laju pertumbuhan komoditas ekspor Lampung--terutama kakao, minyak nabati (sawit), serta ikan dan udang yang kian pesat tumbuhnya!" "Pertumbuhan produksi komoditas ekspor yang tampak di lapangan, dihadapkan dengan realitas penurunan nilai ekspornya--meski kuat alasan penyebabnya (krisis global)--tetap menuntut jalan keluar untuk menciptakan keseimbangan kembali antara produktivitas dan pemasarannya!" timpal Amir. "Sebab, dalam pelajaran ekonomi elementer pun diketahui, saat penawaran lebih besar dari permintaan berakibat "Jalan keluar seperti apa?" potong Umar. "Untuk komoditas rakyat seperti kopi dan kakao, sebelum ekspor pulih sedang produk melimpah, mungkin pemkab setempat bekerja sama dengan asosiasi eksportir menampung sementara panen rakyat untuk menyangga harga!" jawab Amir. "Sedang pada minyak nabati (sawit), pemda dan perbankan mendorong para produsen untuk membangun pabrik biodiesel, substitusi solar, yang kebutuhannya relatif tak terbatas! Dengan itu, lemahnya permintaan pasar ekspor tak berpengaruh signifikan pada produsen!" n

Selanjutnya.....

"PETUNJUK membersit, Century Gate memasuki babak baru!" ujar Umar. "KPK sudah menemukan lima indikasi korupsi dalam dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century! Sedang DPR, setelah rapat Pansus Hak Angket Century Gate sepanjang hari kemarin 'menghabisi' mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Aulia Pohan, diketahui telah terjadi pembiaran atas kesalahan yang dilakukan berulang sejak awal merger tiga bank gagal--CIC, Pikko, dan Danpac--menjadi Bank Century!"

"Dari kedua sisinya itu semakin tampak adanya pelanggaran hukum, baik akibat penyalahgunaan wewenang maupun kelalaian!" timpal Amir. "Dari situ terpenting dicatat, dalam pengungkapan kasus ini sama sekali tidak ada politisasi! Kedua lembaga melangkah tepat pada jalur tugasnya--KPK menelusuri korupsinya, Pansus DPR mencari pelanggaran aturan main kekuasaan!"

"Catatan itu penting karena membantu bank di saat krisis untuk menyelamatkan ekonomi negara tentu merupakan keharusan!" tegas Umar.

"Tapi timbul masalah, di balik pelaksanaan keharusan itu ada yang membonceng untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merampok sebagian dana talangan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebesar Rp6,7 triliun itu! Padahal, dana LPS itu uang negara, setoran modal awal LPS dari APBN Rp4 triliun dan setoran bank dari potongan bunga tabungan nasabah untuk premi jaminan simpanan! Jadi, seluruh dana itu uang rakyat!"

"Dengan talangan itu uang rakyat, penyimpangan dalam penyalurannya sebesar Rp2,8 triliun yang tak berdasar hukum (versi BPK), harus dicari yang bertanggung jawab!" timpal Amir. "Usaha mencari penggarong uang rakyat nyata bukan politisasi! Sebaliknya, usaha menutup-nutupi penggarongan itu dengan penggunaan segala bentuk kekuasaan yang justru merupakan politisasi!"

"Maka itu, KPK dan Pansus DPR tak perlu terhalang oleh segala bentuk kontraisu yang menyebut pelaksanaan tugas mereka sebagai politisasi!" tegas Umar. "Semua sepakat bantuan pada bank di masa krisis untuk menyelamatkan ekonomi nasional! Tapi semua juga sepakat, siapa pun membonceng untuk keuntungan pribadi atau golongan di balik bantuan tersebut, apalagi menggarong dana talangannya, harus ditindak tegas menurut hukum!"

"Lebih lagi pidana korupsi terkait perbankan! Berdasar yurisprudensi, kelalaian pimpinan BI dari Burhanuddin Abdullah sampai Aulia Pohan atas dana Yayasan BI divonis hukuman berat, dalam Century Gate--seperti terungkap di rapat Pansus Selasa (5-1)--kelalaian terjadi berulang-ulang sampai para anggota Pansus menyebutnya permisivisme,--pembiaran kesalahan yang terus-terusan terjadi!" timpal Amir. "Karena itu, harus diperjuangkan hukum tetap berlaku sama pada setiap warga negara!" n

Selanjutnya.....

"MAHATMA Gandhi, bapak bangsa India, naik kereta api ekonomi di kelas tiga!" tutur Umar. "Orang di sekitarnya mengenali itu tokoh besar bangsanya, menanya, 'Kenapa Anda naik kereta ekonomi kelas tiga?' Dengan senyum pemimpin agung berpakaian lembaran kain putih mirip ihram itu menjawab, 'Karena tidak ada kelas empat!"

"Itu contoh hidup sangat sederhana dari seorang pemimpin yang amat dihormati bukan saja oleh bangsanya, tapi juga dunia!" sambut Amir. "Lewat praktek hidup sederhana meneladani Gandhi para pemimpin India, di tengah krisis keuangan global ekonomi negerinya yang berpenduduk satu miliar jiwa mampu mencapai pertumbuhan di atas delapan persen pada 2009! Sedang kita, cuma mampu tumbuh empat persen saja, jauh di bawah skala penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan, para pejabat negaranya sudah merasa amat hebat hingga memakai kendaraan dinas Crown Super-Saloon seharga Rp1,3 miliar!"

"Maka itu, sangat wajar Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menolak kendaraan dinas supermewah itu!" tegas Umar. "Menurut dia, selisih harga lebih Rp800 juta itu berarti banyak bagi rakyat yang mayoritas masih melarat! Laode Ida menegaskan, pimpinan negara kita tidak peka terhadap penderitaan rakyat!"

"Masalahnya, karena para pemimpin kita terjebak hidup dalam retorikanya sendiri!" timpal Amir. "Dengan retorika mereka sebutkan negara telah maju dan rakyatnya makmur, mereka anggap retorikanya itu telah menjadi kenyataan sehingga dirinya merasa patut tampil selayak pemimpin di negara yang rakyatnya makmur! Celakanya, ada di antara pemimpin itu, meski tak sebanyak bilangan jari seperti Laode Ida, masih bisa melihat realitas penderitaan rakyat apa adanya! Akibatnya terjadi kontras, para pemimpin hidup supermewah, rakyatnya hidup tiarap tercekam superderita!"

"Ironisnya, para pemimpin selalu merujuk sukses negerinya dengan mengacu India dan China, yang keduanya berpenduduk lebih satu miliar jiwa dengan angka pertumbuhan ekonomi kontinu di atas delapan persen! Bahkan sebelum krisis global China bisa lebih 10 persen!" tukas Umar. "Padahal, kedua negara itu bisa mencapai sukses demikian terutama berkat para pemimpin negerinya hidup sangat sederhana, sedang para pemimpin kita sebaliknya! Di China koruptor dihukum mati, di sini komisi antikorupsinya diadang berbagai penyulitan! Terakhir disiapkan aturan penyadapan telepon koruptor setiap dilakukan komisi itu!"

"Meski begitu, kita cuma bisa berdoa langkah Laode Ida membawa pencerahan pada para pemimpin bangsa kita, hingga mampu melihat dengan jernih realitas penderitaan rakyat!" timpal Amir. "Agar mereka tak lagi lupa diri, menari-nari hidup supermewah di atas penderitaan rakyat!"

Selanjutnya.....

"TAHUN baru di rumah nenek, kami berdoa menyambut positif berlakunya perdagangan bebas ASEAN-China pada detik-detik pergantian tahun!" ujar Amir.

"Iseng amat?" timpal Umar. "Apa kaitannya, nenekmu bukan pemegang lisensi merek dagang China?"

"Nenekku pengagum Gus Dur, jadi dia lihat dari sisi humanis universal arti perdagangan bebas itu bagi rakyat!" jawab Amir. "Pertama, bisa mendapatkan dengan harga lebih murah barang-barang kelontong, seperti benik (kancing baju), jarum, benang jahit, dan lainnya! Lebih murah dari saat kena bea dan selundupan! Semua itu kebutuhan sehari-hari warga jelata!"

"Tapi mengancam industri nasional, yang kalah bersaing harga dengan produk China!" potong Umar.

"Itu terkait dengan nikmat kedua bagi rakyat!" tegas Amir. "Tekanan persaingan harga mendesak industri nasional melakukan rasionalisasi dan efisiensi maksimal untuk bisa bertahan hidup! Rasionalisasi antara lain gaji pimpinan di sektor industri kita yang

amat jauh dari buruhnya yang kandas di UMR! Di China, perbandingan gaji terendah dan tertinggi tak boleh lebih 1 : 12. Dirut BUMN ke kantor naik sepeda!"

"Itu saja tak cukup!" timpal Umar. "Industri kita terbelit ekonomi biaya tinggi, terutama gurita korupsi/pungli, pokok masalahnya di luar faktor internal dunia usaha!"

"Itu jadi nikmat ketiga bagi rakyat!" sambut Amir. "Dunia usaha akan mendesak pemerintah bersungguh-sungguh membersihkan birokrasi dari segala bentuk korupsi dan pungli! Jika gagal dan industri mengalami kebangkrutan masif, PHK membeludak, pemerintah bisa jatuh! Maka itu, pemerintah harus serius memberantas korupsi/pungli, rakyat juga yang menikmati hasilnya!"

"Bagaimana kalau pemerintah tak peduli gagal dalam memberantas korupsi dan pungli, karena lewat retorika selalu bisa pamer keberhasilan lewat versinya sendiri?" tukas Umar. "Sebaliknya, justru memanfaatkan sistem yang korup itu untuk melestarikan kekuasaan!"

"Kalau itu yang terjadi, ekonomi bangsa terpuruk fatal, usaha penyesuaian yang dilakukan internal dunia usaha sia-sia!" timpal Amir. "Meski begitu, ini tetap menjadi hikmah ke empat bagi rakyat, bisa menyaksikan pembuktian sejauh mana kemampuan pemerintah memberantas korupsi!"

"Maksudku setelah pemerintah terbukti gagal dan ekonomi nasional bangkrut!" kejar Umar.

"Kalau sudah setingkat itu hingga kemiskinan dan pengangguran masif sekali, rakyat mendapatkan hikmah kelima, menemukan kembali keberanian dirinya, jadi tak takut bergabung dalam gerakan rakyat memberantas korupsi dan pungli!" tegas Amir. "Dalam kondisi sedemikian, gerakan rakyat yang habis kesabarannya itu bisa menjadi gerakan cepat (revolusi) sosial antikorupsi! Gerakan ini sukar dibendung dengan retorika penguasa lewat menakut-nakuti! Di situ saatnya tiba, rakyat menentukan sendiri jalannya sejarah! Namun, dengan sikap positif kemungkinan terburuk itu diharapkan tidak sampai terjadi!" ***

Selanjutnya.....

UNJUK sukses di kota, cucu membawa kakeknya yang datang dari desa ke lapangan golf.

"Ini tempat orang-orang sukses!" jelas cucu. "Aku dulu kakek ajari mengayun sabit membabat rumput, sekarang mengayun stik memukul bola!"
Kakek terangguk, memandang lapangan luas yang hijau, dipagari pepohonan tinggi di kiri-kanannya. Sambil ikut cucu jalan bersama kawan mainnya, ia pun banyak bertanya tentang golf, tentang orang-orang yang membawakan tongkat golf mereka!
Di jalan pulang cucu tanya, "Apa kesan kakek?"

"Bagus!" jawab kakek. "Itu olahraga sempurna! Jalan sampai tiga jam lebih, memukul bola pakai tenaga, menghirup udara segar! Cuma..."

"Cuma apa?" kejar cucu.

"Itu pepohonan di kiri-kanan sepanjang lapangan kenapa ditanam albasia atau cemara yang tidak berbuah?" ujar kakek. "Tadi kakek bayangkan, jika itu ditanami petai, melinjo, durian dan lainnya yang juga bisa menjulang setinggi itu, pasti hasilnya menambah perolehan sewa lapangan!"

"Kakek kuno, kampungan!" entak cucu. "Golf itu permainan kelas dunia, lapangannya juga harus berstandar internasional!"

"Masak pohonnya saja tak boleh di-Indonesia-kan? Yang bener aja!" timpal kakek. "Coba kalau itu tanaman kebun, hasilnya separuh untuk yayasan pengelola lapangan, separuhnya lagi bisa untuk kesejahteraan para kedi yang sekaligus diberi tugas menjaga, merawat, dan memanen hasilnya, kesejahteraan ratusan kedi bisa ditingkatkan!"

"Jadi kakek tadi dalam benak me-replanting--menanam ulang--pepohonan di lapangan golf, sekalian perhitungan ekonomisnya?" tanya cucu. "Tapi ada standar bentangan lebar pohonnya!"

"Lebar bentangan pohon bisa diatur!" tegas kakek. "Pokoknya semua aturan permainan tetap, pohonnya saja yang di-Indonesia-kan! Sekaligus sebagai contoh pembumian budaya dunia di negeri ini sehingga modernisasi bukan semata-mata westernisasi, melainkan juga mentahbiskan piranti lokal ke dalam proses modernisasi! Dengan begitu, di tengah kemajuan yang dicapai kita tetap merasa hidup di bumi Indonesia yang amat kita cintai! Berani mengajukan gagasanku?"

"Ogah, ah!" jawab cucu. "Ntar jadi tertawaan!"

"Kalau kalangan suksesnya--atau istilah televisi elitenya--saja tak berani meng-Indonesia-kan lingkungannya, sehingga simbol-simbol sukses dan kemajuan cuma yang serbawesternisasi, saat kemajuan tercapai bangsa ini kehilangan identitas atau jati dirinya!" tegas kakek. "Sampai di situ, secara budaya dengan semua subsistemnya--tanpa kecuali politik dan ekonomi--bangsa kita kembali terjajah! Penjajahan budaya, lebih merasuk ke sumsum sendi-sendi kehidupan!"

"Kakek repot jati diri melulu!" entak cucu. "Kakek lihat sendiri, tradisi feodal mampu bertahan dan menyatu dengan politik dan ekonomi liberal! Budaya dunia tak kenal batas negara, Kek!"

Selanjutnya.....

"SEJALAN tradisinya, Indonesia memasuki 2010 dengan ketiadaan grand design--blue print--gambar akhir hasil pembangunan!" ujar Umar.

"Rencana pembangunan jangka menengah dan panjang cuma memuat target-target parsial, tambal sulam! Kemiskinan akhir periode anu berkurang anu persen! Pengangguran turun sekian persen! Kekurangan listrik 50 ribu mw ditambal 10 ribu mw, padahal periode itu sampai bolongnya jadi jauh lebih besar! Idealnya, ada blue print komprehensif bentuk akhir seutuhnya, berapa biayanya, bagaimana mewujudkannya lengkap time schedule prosesnya!"

"Tambal sulam itu terjadi nyaris di semua sektor!" timpal Amir. "Di sektor pendidikan amat parah, dilukiskan Dr. M. Abduhzen dari Institute for Education Reform dalam seminar akhir tahun FMGI--Forum Martabat Guru Indonesia--Lampung! Ganti rezim pejabat ganti kebijakan, sifatnya trial and error, hit and run, kick and rush--plesetan cekik dan peras!"

"Aslinya kick and rush berarti tendang dan tabrak, istilah rugbi--sepak bola Amerika!" ujar Umar. "Diplesetkan cekik dan peras, seperti apa?"

"Contoh gamblang diberikan Prof. Sutopo Gani--Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung--pada seminar sama! Dari 20 persen APBD 2009 Provinsi Lampung untuk pendidikan atau Rp380-an miliar, masuk sektor pendidikan cuma 10,5 persen! Yang 89 persen lebih masuk satker-satker lain dengan dalih kegiatan pendidikan satkernya!"

"Mantap sekali cekik dan perasnya!" tukas Umar.

"Padahal masalah sektor pendidikan sendiri jauh lebih kritis dari dalih yang malah diberi prioritas itu!" timpal Amir. "Menurut Prof. Sutopo, dari 107 ribu guru di Lampung, 54 ribu lebih guru honorer, merata di sekolah negeri dan swasta! Bukan rahasia, honor kebanyakan guru itu cuma sekitar Rp250 ribu sebulan! Jika guru honorer mogok, tegas Sutopo, pendidikan Lampung bisa lumpuh!"

"Gawat!" entak Umar. "Keadilan harus ditegakkan! Masak anggaran pendidikan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah dicukupi 20 persen, masih demikian banyak guru tercekik dan diperas!"

"Itulah yang diperjuangkan Dewan Pendidikan, dengan konsep tidak tambal sulam lagi!" tegas Amir. "Tuntutan kenaikan gaji guru honorer harus setara gaji minimal yang diterima guru PNS tahun 2010, yakni Rp2 juta! Ada komitmen nasional--sejak Hari Guru 2008 Presiden SBY menjanjikan nasib semua guru honorer selesai akhir 2009, kata Prof. Sutopo, kebutuhan dana untuk itu ditutup anggaran pendidikan pusat 50 persen, provinsi 30 persen, kabupaten-kota 20 persen! Anggaran pendidikan pusat dan provinsi di Lampung sekitar Rp1,7 triliun, biaya untuk itu dan kebutuhan pendidikan lainnya bisa dipenuhi!"

"Kuncinya pada kepala daerah dan DPRD yang saat kampanye berjanji propendidikan!" timpal Umar. "Jika mereka kesatria memenuhi janjinya, bukan janji kosong, derita guru honorer bisa diatasi--tak lagi melanjutkan tradisi tambal sulam!" ***

Selanjutnya.....