"MASYARAKAT se-Tanah Air masih ingat tegangnya persiapan koalisi PKS--Partai Keadilan Sejahtera--dengan Partai Demokrat, hingga baru ditandatangani menit-menit terakhir menjelang deklarasi pencalonan pasangan SBY-Boediono untuk presiden/wakil presiden!" ujar Umar. "Saat itu pemilihan umum legislatif (pileg) telah selesai, sehingga bagi konstituen PKS koalisi itu khusus untuk pemilu presiden (pilpres) dengan segala kaitan lanjutannya! Konstituen PKS tidak memberi mandat koalisi di parlemen, yang tak pernah dilakukan sebelum pileg!"

"Karena itu, PKS harus tetap memegang teguh amanah konstituennya pada pileg!" sambut Amir. "Konstituen PKS juga tak boleh dilecehkan partai lain setelah memberikan suara di pilpres pada calon sesuai pengarahan pimpinan PKS! Artinya, hak-hak PKS terkait pilpres tak bisa dicampur aduk dengan pileg yang prosesnya terpisah!"

"Konsistensi PKS mengemban amanah konstituen untuk menegakkan kebenaran dalam kiprahnya di parlemen, merupakan kehormatan yang tak bisa ditawar-tawar apalagi digadaikan!" tegas Umar. "Menjaga kehormatan, bagi kader PKS, yang juga pemimpin umat, jelas tak bisa dibanding apalagi disetarakan dengan pertimbangan pragmatis! Amanah dan kehormatan berada pada prioritas tinggi untuk dipertahankan dan diperjuangkan, justru sebagai standar integritas dan kredibilitas setiap kader PKS!"

"Untuk itu, para kader PKS terutama yang terkait proses koalisi, punya kewajiban moral untuk menjelaskan kepada mitra koalisi tentang proporsi koalisi sesuai prosesnya, dan tentang pemahaman konstituen PKS atas koalisi tersebut!" timpal Amir. "Sejalan itu, meluruskan kesalahpahaman dalam memaknai koalisi yang dipublikasikan luas dan cenderung merugikan karena cenderung melabeli PKS sebagai partai ingkar janji--lalu menghukum PKS dengan menggusur kadernya dari kabinet! Padahal, bargaining

kursi kabinet secara nyata terkait dengan dukungan konstituen PKS dalam memenangkan pilpres, sehingga jika dilakukan penggusuran kader PKS dari kabinet berarti telah menafikan dukungan konstituen PKS di pilpres!"

"Di sisi lain, apa pun pilihan langkah PKS dalam Pansus Century Gate DPR akan menjadi ukuran bagi konstituennya sejauh mana PKS mampu mengemban amanah konstituen, khususnya lagi amanah dalam menegakkan kebenaran!" tegas Umar. "Sikap kurang tepat mitra koalisi terhadap PKS dengan mengacungkan ancaman reshuffle kabinet justru dijadikan ujian atas kematangan berpolitik kader PKS, apakah ancaman itu bisa menggoyahkan pendirian dan orientasinya pada amar makruf nahi mungkar--mengemban teguh amanah dan berpihak pada kebenaran--dengan menentang perbuatan mungkar, salah secara moral, hukum maupun administratif!"

Selanjutnya.....

"SUKSES menyelenggarakan PON dan kini tuan rumah Porwanas, Palembang dipromosikan Wali Kota Eddy Santana Putra untuk jadi tuan rumah SEA Games 2011," ujar Umar.

"Dibanding PON pesertanya 33 kontingen (provinsi), SEA Games 11 kontingen (negara)--bilangan peserta jadi lebih kecil--yang diperlukan tinggal membangun kampung atlet berstandar ASEAN!"

"Palembang kota yang tumbuh komprehensif! Bukan cuma ruko yang merebak, fasilitas lain berkembang sebanding!" sambut Amir. "Pusat belanja dan hiburan, hotel berbintang, perluasan kota dengan jalan-jalan baru yang lebar, sarana olahraga, bandara berlantai dua dengan garbarata!"

"Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang mirip nenek gemar bersolek dan fitnes, kondisinya selalu tampak ideal!" tegas Umar. "Berdasar prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan 1923 antara Bukit Siguntang dan Situs Karang Anyar, sebuah wanua--kota--Kerajaan Sriwijaya didirikan tanggal 5, bulan Ashada, tahun 605 Syaka, atau 17 Juni 683 Masehi. Jadi, Palembang pada 2010 berusia 1327 tahun!"

"Prasasti Kedukan Bukit berhuruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno itu telah diperiksa para ahli sejarah kebudayaan, antara lain Prof. M. Yamin!" timpal Amir. "Didirikan Wangsa Syailendra dengan raja pertama Balaputra Dewa, jelas ada kaitan dengan Dinasti Syailendra di Jawa yang pada kurun sama membangun Candi Borobudur--satu dari tujuh keajaiban dunia! Betapa maju Sriwijaya sebagai pusat kebudayaan dan bisnis kawasan Asia Tenggara zaman itu!"

"Cikal bakal Singapura juga dirintis putra Sriwijaya, Parameswara, lalu Malaka dan Pattani! Ia masuk Islam dengan nama Sultan Iskandar Syah!" sambut Umar. "Maka itu, SEA Games 2011 di Palembang bisa menjadi event nostalgia memicu reorientasi visi kejayaan Sriwijaya--lewat prosesi yang dikemas mirip program ESQ--emotion spriritual quotient--khusus buat generasi muda! Semangat merintis dan membangun negeri dengan kesiapan mengambil risiko bawaan setiap tantangan, harus jadi kultur masa depan bangsa!"

"Reorientasi mencapai kejayaan lewat event nostalgia begitu jarang didapatkan generasi muda, sehingga mentalitas bangsa cenderung kian kerdil saja--terakhir ketakutan pada perdagangan bebas dengan China!" tegas Amir. "Apalagi kepada negara adidaya, secara formal para pemimpin cari jalan paling nyaman bagi kekuasaan, tak peduli dalam segala hal kita dirugikan--contohnya, konsesi pertambangan dan bagi hasilnya!"

"SEA Games sebagai pemicu reorientasi menyulut semangat kejayaan Sriwijaya, mematangkan sikap generasi muda siap rawe-rawe rantas, sebenarnya bisa membuat takut para pemimpin yang sekarang saja sudah pusing mengatasi gejala semangat sejenis yang semakin marak di kalangan generasi muda! Namun, karena sikap berani mengambil risiko amat diperlukan bangsa ke masa depan, agar tak menjadi bangsa yang semakin lembek dan lemah dalam persaingan global, SEA Games di Palembang menjadi keharusan!" ***

Selanjutnya.....

"MODEL pembangunan yang jor-joran menebar charity--'sedekah politis'--kepada warga miskin, mulai pembagian uang tunai sampai sembako, selalu mendapat sorotan kritis karena membuat rakyat tergantung dan menunggu, di antaranya jadi malas!" ujar Umar.

"Idealnya, mendorong partisipasi aktif rakyat, kerja keras merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!"

"Dr. Kartono Mohammad (Metro TV, [2-2]) memberi contoh di China--berpenduduk 1,5 miliar jiwa tapi pengangguran tak mencolok seperti Indonesia--bantuan tidak cuma-cuma, tapi berupa gaji lewat kerja memeras keringat!" sambut Amir.

"Contoh, di jalan raya bebas hambatan antarprovinsi yang setiap ruas panjangnya ratusan kilometer, banyak orang mengecat jalan dengan sejenis aqua proof! Mereka bukan mengecat dengan semprotan atau roller yang bisa lebih cepat selesai, tapi memakai kuas, agar lebih banyak orang bisa dipekerjakan!"

"Dengan begitu penerima bantuan bisa merasa lebih bermartabat dan memiliki harga diri tak beda dengan warga lainnya, karena mereka mendapatkannya lewat bekerja keras memeras keringat--tak cuma nyadong seperti dalam model charity!" tegas Umar.

"Di sisi lain, dengan lapisan aqua proof yang kontinu, mutu jalan pun terjamin dari intrusi salju maupun hujan hingga tahan lebih lama, tak seperti jalan di negeri kita yang setiap musim hujan hancur dan harus direhab total dengan biaya jauh lebih mahal dibanding mengecat dengan aqua proof secara teratur!"

"Dari semua sisinya memang lebih berhasil guna dan berdaya guna!" timpal Amir.

"Tapi jauh lebih penting dari itu, model China mengembangkan budaya kerja keras secara nyata! Seiring itu mereka juga dibekali keterampilan khusus sesuai proyeksi kebutuhan dan masa depan!"

"Berarti benar-benar didorong dan difasilitasi untuk merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!" sambut Umar. "Hal serupa menjadi cita-cita Nasional Demokrat. Manifesto ormas itu menegaskan dasarnya, demokrasi berbasis warga negara yang kuat!"

"Konsep pembangunan berdasar demokrasi berbasis warga itu sebenarnya sudah ada, dikenal dengan proses rembuk desa sampai nasional!" tegas Amir.

"Namun, dalam pelaksanaannya posisi warga negara amat lemah! Saat rembukan warga menyepakati prioritas program di desanya, tapi sampai kabupaten prioritasnya ada pada bupati, terkait berbagai kepentingannya! Jika kebetulan proyek di desanya dibangun, pelaksananya kontraktor atau swakelola dinas terkait, sedang rakyat cuma jadi
penonton!"

"Itu dia!" timpal Umar. "Demokrasi model rembuk desa itu harus berbasis warga negara yang kuat! Tanpa itu warga diperalat elite, kompensasinya ditradisikan nyadong!" ***

Selanjutnya.....

DI coffee shop sebuah hotel Jakarta, seorang bule memakai t-shirt bersulam kincir angin di dada kiri menonton televisi yang menghadap ke arahnya.

"Onbeschop!" entaknya melihat tayangan berita, lalu beranjak dengan wajah tak nyaman!

"Kenapa si bule ngacir sewot seperti disengat lebah?" tukas Umar. "Apa arti ucapannya tadi?"

"Entah!" jawab Amir. "Tapi lihat berita di televisi, ternyata si bule gerah melihat tayangan foto presiden dan wakil presiden--pasangan SBY-Boediono--diinjak-injak demonstran!"

"Apa ruginya dia, harus sewot?" timpal Umar. "Kita saja yang empunya itu presiden tak begitu!"

"Tunggu dulu!" entak Amir. "Kita yang setiap hari melahap berita seperti itu jadi imun, tidak merasa aneh! Logika kita sudah kebas, mati rasa! Beda dengan si bule yang pertama melihat foto kepala negara diinjak-injak, sukar diterima logikanya!"

"Dia sewot mungkin karena kecewa pada dirinya, salah memilih negeri tujuan wisata!" timpal Umar. "Semula dia pilih Indonesia karena promosi tradisi peradabannya adiluhung--par excellences! Sampai di sini ia menemukan sebaliknya, peradaban yang amat rendah, demokrasi tanpa etika! Bagi bule yang lebih dulu mengenal demokrasi, terjebak situasi seburuk itu serasa kecemplung sumur!"

"Maka itu, kita yang harus introspeksi total!" tegas Amir. "Kalau warga asing saja tak nyaman melihat foto kepala negara dari negeri yang dia kunjungi diinjak-injak, masak kita warga negaranya sendiri terlalu bebal untuk bisa menyadari hal itu sebagai perbuatan amat buruk, berdemokrasi tanpa etika! Belum lagi jika mengingat dwitunggal pemimpin bangsa itu merupakan lambang negara!"

"Selain itu, saudara-saudara sebangsa kita, terutama demonstran, juga perlu diingatkan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah!" timpal Umar. "Untuk itu, spanduk, poster, foto, dan happening art dalam demo harus dijaga proporsinya pada sifat karikatural, bukan vonis, apalagi mengeksekusi! Jika dalam perjuangan kita tidak menghormati prinsip-prinsip hukum yang mendasar, apalagi dengan sengaja melanggarnya, usaha menciptakan masa depan bangsa lebih baik akan sia-sia, sebab pada saat yang sama kita rusak sendiri dasarnya secara lebih buruk lagi!"

"Namun demikian, kalangan penguasa juga perlu diingatkan, demokrasi itu proses interaksi!" tegas Amir. "Artinya, jika demo dengan cara-cara elegan saja sudah mendapat respons memadai, sebatas cara-cara itu pula demokrasi berjalan efektif! Tapi jika pihak penguasa mati rasa, peningkatan tahap demi tahap intonasi pendemo tak dapat respons, interaksi selalu gagal, tak terelakkan prosesnya berlanjut hingga ke tingkat yang tak bisa ditoleransi--seperti juga demokrasi formal yang tak beretika! Tapi tampak, semua itu produk sekaligus bukti kegagalan interaksi penguasa dalam komunikasi politik berdemokrasi!" n

Selanjutnya.....

"IZIN Mahkamah Agung (MA) kepada Pansus DPR untuk mendapatkan semua data Bank Century dari BI, BPK, dan PPATK lewat PN, memperbesar peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar menguji soliditas koalisi partai-partai berkuasa!" ujar Umar.

"Gelagat PKS dan Golkar di Pansus yang cenderung menilai Boediono dan Sri Mulyani bertanggung jawab atas bailout Bank Century (Koran Tempo, 31-1), dapat dukungan data lebih lengkap dengan izin MA itu!"

"Penilaian demikian jelas bertentangan dengan partai-partai koalisi berkuasa lainnya--PD, PAN, PPP, dan PKB, yang berpromosi kebijakan KSSK (Sri Mulyani dan Boediono) mem-bailout Bank Century justru menyelamatkan ekonomi dari krisis global!" timpal Amir. "Soal keberanian untuk bersikap beda dengan koalisi berkuasa, PKS sudah membuktikan dalam menolak ujian nasional (UN) di komisi DPR yang membidangi pendidikan! Sedang bagi Golkar, sikap beda itu justru merupakan peluang untuk meningkatkan bargaining, sekaligus unjuk gigi menghadapi kerasnya sikap Sri Mulyani dalam polemik dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, maupun hal lain yang terkait di balik itu!"

"Jika harus voting dalam menentukan sikap akhir Pansus dengan PKS dan Golkar tak mendukung opsi koalisi berkuasa, dari 30 suara Pansus koalisi hanya akan mendapat 14 suara--PD 8, PAN 2, PPP 2, dan PKB 2, sedang lawan 16 suara--Golkar 6, PDIP 5, PKS 3, Gerindra 1, dan Hanura 1," tegas Umar. "Itu berarti, nonkoalisi bisa mengajukan opsi pernyataan pendapat ke paripurna DPR, berupa pemakzulan Boediono dan Sri Mulyani!"

"Untuk itu, koalisi berkuasa harus menyelesaikan masalahnya di Pansus, mengadang opsi terburuk bagi penguasa masuk ke paripurna!" timpal Amir. "Sebab, meski di paripurna sebenarnya masih bisa diatasi koalisi lewat pimpinan partai, opsi yang sempat mencuat jadi isu strategis akan sulit dikendalikan! Untuk itu, PKS atau Golkar yang harus 'diselesaikan'? PKS, berdasar pengalaman kasus UN, sukar ditawar sikapnya! Sedang Golkar, harus dicoba apakah bargain tak bisa ditawar?"

"Apa pun hasil akhirnya kemudian, proses dalam kerja Pansus Bank Century menunjukkan PKS dan Golkar telah menguji soliditas koalisi partai-partai berkuasa!" tegas Umar.

"Hal ini bisa dientengkan dengan menyebutnya sebagai dinamika politik! Tapi, pada gilirannya, hal itu juga menjadi ujian bagi partai-partai koalisi, apakah itu dilakukan untuk memuaskan kepentingan kekuasaan, atau benar-benar komitmen pada kebenaran sesuai nurani! Hanya yang menjalaninya yang tahu!"

"Namun, dengan prosesnya secara saksama diikuti rakyat melalui siaran langsung televisi, rakyat tetap bisa menilai pilihan sikap dan opsi yang diambil para politisi!" tegas Amir. "Mungkin para politisi merasa lega memenangkan opsinya di parlemen, tapi mereka tak bisa lepas dari ujian yang sesungguhnya, penilaian rakyat!" n

Selanjutnya.....

"KAMI menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik!" Umar mengutip satu butir manifesto ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan Senin di Istora Senayan.

"Publik dimaksud siapa?"

"Kalau public servant berarti pelayan masyarakat, yaitu para pejabat negara termasuk politisi yang duduk di kursi kekuasaan, aparat negara (militer, polisi, jaksa, hakim), dan birokrat dalam arti semua pegawai yang digaji negara, maka yang dimaksud publik adalah semua warga yang wajib mereka layani!" jawab Amir.

"Namun, dalam aksentuasi praktek kekuasaan negeri kita kini, istilah publik cenderung dimaknai lebih sempit--para aktivis dan warga yang berjuang menyalurkan aspirasi dengan mengritik atau mengoreksi public servant, sehingga yang diasumsikan sebagai publik lebih mengarah pada mereka yang suka mengusik penguasa dari keasyikan menikmati kekuasaan!"

"Konsekuensi pemaknaan sempit itu, penguasa membuat barrier--memasang batas dan jarak--dari setiap yang mereka labeli gerakan publik, sehingga ada garis tegas antara yang berada di dalam dengan di luar lingkaran kekuasaan!" timpal Umar.

"Celakanya, publik yang seperti itu dikeluarkan dari kewajiban pelaksanaan tugas sang public servant, hingga aspirasi, kritik, atau protesnya dianggap angin lalu! Tak jarang pula dianggap sebagai pengganggu, tak diizinkan menyampaikan aspirasinya ke public servant, lalu diusir dengan kekerasan oleh aparat negara!"

"Dengan garis lingkaran kekuasaan yang mereka buat itu, sistem formal demokrasi hanya berlaku dan demi kepentingan mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan!" tegas Amir. "Akibatnya, publik dalam arti luas--semua yang wajib mereka layani selaku public servant--terimbas! Karena dengan lingkaran kekuasaan yang terkapsul itu, semua kucuran nikmat dalam proses bernegara-bangsa hanya dinikmati kalangan mereka yang berada dalam lingkaran, sedang yang di luarnya hanya dapat tampias atau kena cipratan sedikit!"

"Kenyataan itu membuat wajar kelahiran ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan oleh tokoh masyarakat, akademisi, politisi dan profesional sebagai gerakan perlawanan, meneriakkan manifesto yang lantang menolak semua stagnasi dan pembelokan sistem dari cita-cita reformasi yang sesungguhnya!" timpal Umar. "Salah satu butirnya menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik, hingga menjadi amar perjuangan ormas tersebut untuk mengembalikan demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) pada proporsi yang sebenarnya, menegakkan demokrasi berorientasi kepada publik, yakni mengembalikan public servant sebagai pelayan masyarakat--bukan lagi kelompok eksklusif dalam lingkaran kekuasaan yang justru mengesampingkan kepentingan rakyat atau masyarakat yang wajib dilayaninya! Selamat datang Nasional Demokrat!" n

Selanjutnya.....

PAK Labai, tokoh masyarakat, jalan bergegas dari arah dermaga. Melihat raut wajahnya yang tegang, saat melintas warung warga bertanya, "Ada apa, Pak Labai?"

"Ada kapal asing karam!" jawab Pak Labai.
Orang dari warung segera berlarian ke dermaga sambil berteriak, "Ada kapal asing karam!"
Warga desa pun berkejaran ke dermaga, tak melihat sedikit pun kapal yang karam itu. Tapi, karena Pak Labai tokoh yang dipercaya, salah seorang berkata, "Berarti sudah tenggelam semua kapal itu! Pak Labai saja tadi cuma melihat bendera asing di ujung tiangnya!"
Sejumlah pemuda mengayuh sampan ke tengah laut. Sampai kembali, mereka tak menemukan sepotong pun benda ringan yang seharusnya timbul, keluar dari kapal yang karam! Mereka ke rumah Pak Labai, "Mungkin yang Pak Labai lihat tadi bendera kapal selam!"

"Siapa yang mengatakan aku melihat?" jawab Pak Labai. "Aku mendengar!"

"Mendengar?" timpal pemuda. "Seperti apa suara kapal karam? Bagaimana tahu itu kapal asing?"

"Aku mendengar dari berita radio di hape yang kukantongi!" tegas Pak Labai. "Disebutkan, ada kapal karam di Segitiga Bermuda! Kata saksi mata warga lokal, kapal itu berbendera asing!"
Para pemuda terhenyak. "Kenapa Pak Labai tadi tak mengatakan begitu? Akibat ucapan Bapak yang tak lengkap, warga sedesa merasa tak nyaman, karena tak memberikan pertolongan!"

"Sampaikan permohonan maafku ke warga desa! Aku tadi sedang tergesa pulang karena mules!" ujar Pak Labai. "Aku paham telah terjadi disonansi komunikasi--warga desa tak nyaman akibat informasi yang kuberikan tidak lengkap!"

"Disonansi komunikasi bukan cuma membuat warga desa kita tak nyaman, tapi warga bangsa!" timpal pemuda. "Menurut Effendi Gazali (Kompas 30-1), itu akibat penjelasan Presiden SBY yang tak lengkap kepada rakyat tentang program 100 hari kabinet! Akibat tak nyaman, mahasiswa, buruh, tani dan elemen kritis se-Tanah Air demonstrasi! Pemerintah juga tak nyaman akibat rakyat tak tahu rincian program 100 hari tersebut!"

"Aku juga tak tahu apa isi program kerja 100 hari kabinet, kecuali satgas mafia hukum yang meski melakukan gebrakan di LP, tak ada mafia yang ditindak secara hukum!" tegas Pak Labai. "Ketika meresmikan PLTU Labuan pada hari ke 100 kerja kabinet, Presiden SBY cuma menyebutkan 15 prioritas, 45 program, dan 145 rencana aksi! Apa isi semua itu, juga tak dijelaskan! Jadi, sampai masa 100 hari berakhir, rakyat tidak tahu apa saja yang dikerjakan dalam program tersebut!"

"Jangan-jangan program kerja 100 hari yang informasinya tak diterima rakyat secara lengkap hingga menimbulkan disonansi komunikasi itu, cuma seperti cerita kapal karam!" tukas pemuda. "Dihebohkan semua orang, tapi sebenarnya tidak ada! Maka itu, rakyat tak merasakan sedikit pun perbaikan kondisi hidupnya!"

Selanjutnya.....