"PETA politik nasional pasca-Pansus Century akan berubah signifikan. Hubungan kabinet-DPR, dari sebelumnya coupling--terikat satu irama--dengan koalisi mayoritas di DPR mendukung kabinet, kini jadi decoupling--tak seirama lagi!" ujar Umar. "Ibaratnya, kabinet memainkan musik jazz, DPR main dangdut atau bahkan rock!"

"Tapi hal itu diperkirakan tak lama, mungkin hanya sepanjang proses tindak lanjut putusan DPR tentang kasus Century!" sambut Amir. "Usai itu, jika presiden tak me-reshuffle kabinet, biduk lalu kiambang bertaut! Lain hal kalau presiden mengeluarkan menteri-menteri dari PKS, Golkar, dan PPP, sehingga mayoritas lebih 300 kursi DPR dikuasai oposisi terbuka, tidak ada lagi kaitan kepentingan terselubung dengan pemerintahan, DPR kembali menjadi teater adu kepentingan yang tajam pada setiap hal yang diajukan pemerintah!""

"Decoupling kabinet--DPR yang dipertegas dengan reshuffle kabinet, untuk politik jangka panjang amat menguntungkan partai-partai di kubu oposan dengan peluang kritis maksimal yang mereka dapatkan!" tegas Umar. "Konsekuensinya, peralihan dari partai koalisi ke oposan itu sama dengan kehilangan kekuasaan atas sumber dana partai--sebagaimana diasumsikan selama ini!"

"Seberapa besar dana partai bisa diperoleh dari penempatan kader partai di kabinet, sebenarnya merupakan ihwal misterius! Apalagi, gaji menteri lebih kecil dari anggota DPR, sedang dari korupsi mustahil dilakukan!" timpal Amir. "Lebih masuk akal jika menerapkan secara profesional sistem keanggotaan stelsel aktif perorangan, dengan setiap pemegang kartu anggota wajib membayar iuran bulanan! Lewat iuran itu jadi kewajiban mutlak setiap anggota legislatif dan pengurus partai memperjuangkan kepentingan anggota!"

"Lewat mekanisme iuran itu kewajiban elite partai pada konstituen tak bisa ditawar-tawar, apalagi sekadar ditukar dengan kepentingan eksekutif seharga pelesiran studi banding!" tegas Umar. "Di basis, para pengurus partai menjadi bagian perjuangan hidup sehari-hari konstituen! Temasuk perjuangan kepentingan konstituen di legislatif daerah! Jadi, bukan hanya menjelang pemilu partai mengunjungi konstituen!"

"Jika hal itu bisa dilakukan di seluruh basisnya seantero negeri, menjadi terlalu kecil arti sumber dana partai dari kekuasaan seorang menteri!" timpal Amir. "Di sisi lain, partai juga semakin bisa diandalkan sebagai sarana perjuangan hidup bagi rakyat! Di legislatif semua tingkat, elite partai tak bisa mengelak dari bekerja lebih profesional dalam orientasinya pada kepentingan konstituen khususnya, dan kepentingan rakyat umumnya! Dengan begitu, reshuffle kabinet dan jadi oposisi terbuka, siapa takut?"

Selanjutnya.....

"SENIN pagi, polisi membuka satu lajur sebelah kanan tol Tangerang menuju Tomang di jalur melawan arus! Secara formal, melawan arus itu melanggar hukum!" ujar Umar.

"Sementara para kepala daerah yang menjalankan instruksi pusat membeli mobil pemadam kebakaran (damkar) dipenjarakan! Tak peduli, di tahun itu kebakaran (terutama hutan) merebak dan damkar berguna! Apa rasionalitas di balik kedua kontroversi itu?"

"Guru besar FHUI Hikmahanto Djuwana (Kompas, 27-1-10) membedakan kebijaksanaan (discretion) dan kebijakan (policy). Polisi membuka lajur yang melawan arus itu dia golongkan kebijaksanaan, penggunaan kewenangan yang dimiliki dalam tugasnya! Pelanggaran hukum yang dilakukan dibenarkan demi kemaslahatan publik!" jawab Amir.

"Sedang para kepala daerah dipenjara, karena di balik kebijakan pusat itu ada juragan damkar yang diperkaya dengan harga barangnya jauh lebih mahal dari semestinya!"

"Lantas, bailout Bank Century itu masuk kebijakan atau kebijaksanaan?" tanya Umar.

"Berdasar penyataan berkali-kali Presiden SBY dan hasil akhir Pansus Hak Angket DPR, bailout itu digolongkan kebijakan!" jawab Amir. "Seperti kasus damkar ada juragan diperkaya, dalam bailout juga ada juragan diberi kesempatan merampok (istilah Jusuf Kalla) uang negara dari guyuran dana talangan! Ini diketahui dari hasil audit investigasi BPK dan penyelidikan pansus!"

"Tapi dari berbagai pernyataan presiden kayaknya ada terpeleset lidah!" timpal Umar.

"Deskripsinya tentang bailout mengacu itu kebijaksanaan, tapi ia sendiri selalu
menyebutnya kebijakan!"

"Perbedaan kebijakan dengan kebijaksanaan tipis sekali, deskripsinya bisa overlapping! Karena, keduanya sama-sama memakai kewenangan yang dimiliki dalam tugas!" sambut Amir. "Bedanya, kebijakan menjalankan kewenangan tetap dalam koridor aturan dengan prakondisi dan tujuan yang tidak bias! Sedangkan kebijaksanaan justru lazim dimaksudkan sebagai kewenangan untuk mengesampingkan aturan demi kepentingan yang lebih nyata bagi kemaslahatan publik!"

"Berarti, meski tujuan bailout jelas seperti yang dideskripsikan presiden, kelemahan tampak pada prakondisinya sejak pemberian FPJP--fasilitas pinjaman jangka pendek--di mana kewajiban CAR positif 8 persen sebenarnya tak bisa dipenuhi, tapi justru Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai dasar ketentuan itu yang diganti, dengan syarat asal CAR-nya positif!" tegas Umar. "Informasi berbau moral hazard itu layak diasumikan telah diketahui KSSK sebagai prakondisi kebijakan bailout! Jika tak diketahui, bisa dianggap lalai--seperti kelalaian sopir bus yang menabrak, tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum!"

Selanjutnya.....

"SETELAH Presiden SBY, Kamis malam, menyatakan kebijakan bailout Bank Century sudah tepat untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari dampak krisis global, Boediono, Jumat, menyatakan tidak akan mundur dari jabatan Wapres!" ujar Umar. "Tiga alasan Boediono: Ia tak mau dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang lari dari tanggung jawab! Tak mau melecehkan rakyat yang telah memberi suara (memilihnya dalam pilpres). Dan, tak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkannya!"

"Alasan Boediono itu rasional!" sambut Amir. "Masalahnya, kalau ia tak mau mundur atas kesadaran sendiri, apakah mungkin ia dipaksa mundur dengan mekanisme konstitusional lewat proses pemakzulan?"

"Kemungkinan melengserkan Boediono terlalu kecil peluangnya!" tegas Umar. "Pada langkah awalnya dengan skor voting skandal Century 325 lawan 212, usaha oposisi melanjutkan keputusan DPR terkait hak angket Bank Century dengan memproses pengeluaran pernyataan pendapat DPR terkesan tidak sulit. Tentu, kalau kekuatan oposisi itu bisa terkonsolidasi! Bahkan seandai Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan kelanjutan gugatan DPR ke MPR! Di lembaga tertinggi negara ini, ketika DPR dan DPD digabung, tak mudah meraih kuorum 3/4 dari 692 anggota MPR! Belum lagi dengan 2/3 dari anggota MPR yang hadir harus menyetujui voting pemakzulan!"

"Kenapa kuorum dan hasil voting MPR menurut kamu sukar tercapai?" kejar Amir.

"Karena, meski anggota DPD sekarang sudah diisi kader partai, kekuatan nonpartisan cenderung masih dominan!" tegas Umar. "Itu berarti, gejala di DPR tak mudah dilanjutkan di MPR! Lebih lagi, para senator kita--anggota DPD--tak terkelompok dalam fraksi-fraksi seperti di DPR, lobi terhadap orang per orang yang tanpa ikatan disiplin kepada partai, diperkirakan bisa lebih mudah!"

"Belum tentu! Para senator yang harus menjaga dukungan suara rakyat secara langsung terhadap dirinya pada pemilu mendatang, bisa lebih alot dilobi!" timpal Amir. "Kalau saya, justru MK yang mungkin sulit meloloskan usaha pemakzulan! Alasannya, terlepas dari penyimpangan oknum-oknum lain dalam kasus Century, khusus untuk Boediono tampaknya tak mudah dibuktikan bersalah terkait pasal-pasal pemakzulan!"

"Menurut saya di MK justru bisa lolos, karena KPK juga memproses kasus sama terhadap orang-orang lain!" tegas Umar. "Dengan diproses KPK, apalagi didukung hasil audit investigasi BPK, besar kemungkinan akhirnya memuaskan rakyat! Jika proses di KPK begitu, apa mungkin untuk kasus sama putusan MK berbeda?" ***

Selanjutnya.....

"DAHSYAT! Kubu penguasa yang percaya diri dengan koalisi berkekuatan lebih 75 persen suara di parlemen, hingga mendukung 100 persen pembentukan Pansus Skandal Bank Century karena yakin akan menang mutlak apa pun opsi propenguasa, ternyata dikalahkan kubu oposisi dengan skor 325 lawan 212!" ujar Umar. "Kenapa itu bisa terjadi, padahal kubu penguasa telah memainkan berbagai intrik, lobi bahkan massa?"

"Keunggulan itu diperoleh siapa yang sepanjang masa kerja Pansus Century lebih berhasil menggalang secara konsisten energi positif yang dialirkan dari nurani rakyat!" jawab Amir. "Bukan berarti kubu penguasa tidak melakukan hal sama! Tapi kurang konsisten, akibat secara bersamaan mengeksploitasi energi negatif dari intrik dan lobi, maupun ekspresi superior di ruang Pansus, seolah semua bisa diatur lewat koalisi! Itu membuat energi negatif malah lebih dominan pada kubu penguasa, hingga menabiri simpati publik ke kubunya, dan menyelubungi kejernihan berpikir mereka sendiri!"

"Kejernihan berpikir seperti apa?" kejar Umar.

"Kejernihan menalari sejarah!" tegas Amir. "Mereka hanya terpaku pada alasan bailout untuk mengatasi dampak krisis global pada ekonomi nasional! Mereka terlupa, kebijakan yang diambil akhir 2008 itu terjadi dalam periode pertama pemerintahan Presiden SBY yang telah dipertanggungjawabkan secara politik dan legal-formal pada akhir masa jabatannya, 2009! Segala bentuk pertanggungjawaban itu telah diterima MPR, malah SBY dipilih kembali oleh rakyat!"

"Berarti, segala kebijakan pemerintahan SBY periode pertama, pertanggungjawabannya telah selesai!" timpal Umar. "Tapi para elite penguasa lupa pada realitas sejarah itu, malah mendukung pembentukan Pansus menggugat ulang kebijakan tersebut--hingga terjadi double jeopardy!"

"Bahkan, selubung energi negatif itu tanpa kecuali membayangi Presiden SBY!" tegas Amir. "Tadi malam pun, pada pidato menyambut usainya proses skandal Century di DPR, ia hanya kembali bicara kronologis konteks krisis global sebagai justifikasi bagi kebijakan itu, tapi juga lupa semua kebijakannya sepanjang masa jabatan priode pertama telah selesai ia pertanggungjawabkan!"

"Begitulah!" sambut Umar. "Selubung energi negatif yang dominan itu terjadi hanya akibat terlalu merasa superior, paling besar, dan semua bisa diatur! Mungkin ekspresi para politisi kubu penguasa yang sedemikian kurang pas bagi rakyat membuat energi positif dari nuraninya dialirkan ke pihak lain, yang terbukti mampu mengalahkan secara terbuka segala bentuk intrik dan lobi!" n

Selanjutnya.....

NENEK gelisah melihat cucunya duduk memble. "Kok tidak nonton bola?" sapa nenek. "Di stadion ada pertandingan besar!"

"Ogah!" jawab cucu. "Pertandingan bola sering rusuh, ricuh, lalu berantem! Bisa benjut!"

"Kau cuma cari-cari alasan, kan?" timpal nenek. "Pasti kau ingin istirahat agar nanti bisa semalam suntuk nonton organ tunggal di simpang!"

"Nonton organ tunggal, di malam hari pula?" sambut cucu. "Apa Nenek tak tahu, di beberapa daerah Lampung polisi melarang mengadakan pertunjukan organ tunggal di malam hari, karena sering rusuh! Kalau siang, mungkin asyik juga!"

"Kau ini laki-laki seperti perempuan, takut pada yang rusuh!" tukas nenek. "Kalau begitu ayo, nonton televisi saja! Ada siaran langsung sidang paripurna DPR memutus skandal Bank Century!"

"Nenek lihat sendiri kemarin! Paripurna DPR juga ricuh!" timpal cucu. "Bukan mendidik rakyat untuk bijaksana, tapi cuma demonstrasi cara-cara licik dan emosional! Dengan perilaku para wakilnya di parlemen seperti itu, rakyat bukan saja tak dapat pelajaran positif, tapi malah contoh buruk!"

"Kalau di lapangan sepak bola berantem, di organ tunggal rusuh, di DPR juga ricuh, lantas kau mau ngumpet di mana?" entak nenek. "Hadapi saja seperti apa pun kenyataan karena memang tak mungkin lagi mengelak dari segala bentuk gejala yang serba tidak nyaman, bahkan memalukan itu! Semua itu cuma seperti onggokan-onggokan sampah di lautan rakyat yang masih jernih! Maka itu, lautan rakyat yang masih jernih itu harus berusaha membuat gelombang untuk mendorong sampah-sampah itu ke luar dari area laut atau menenggelamkannya jadi mata rantai makanan ikan! Kalau tidak begitu, justru onggokan-onggokan itu yang meluas dan mencemari seluruh lautan rakyat!"

"Dengan cara bagaimana?" potong cucu.

"Mengikuti alunan gelombang mendorong usaha-usaha menjernihkan kekeruhan tersebut!" tegas nenek. "Misalnya, dengan mengikuti proses di DPR dengan mencurahkan semangat ke arah mereka yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat! Semangat yang ramai-ramai dicurahkan seluruh rakyat itu akan seksama mendorong gelombang yang memperjuangkan nasib rakyat!"

"Tapi semua pihak mengaku memperjuangkan nasib rakyat?" tukas cucu.

"Vox populi vox Dei! Suara rakyat suara Tuhan!" tegas nenek. "Untuk itu, karena Tuhan itu mahatahu, suara rakyat itu cukup yang dicurahkan hati nurani secara tulus, tak harus yang eksplisit diucapkan atau diberikan lewat kertas suara!"

"Kalau begitu, asal tak ada kecurangan, rakyat selalu menang! Karena, siapa pun yang
unggul dalam proses politik seperti di DPR itu dianggap sebagai kemenangan nurani rakyat!" tegas cucu.

"Konsekuensinya, pihak mana pun yang kalah pada proses itu harus introspeksi sejauh mana orientasinya pada nasib rakyat!" tegas nenek. "Keunggulan pada yang orientasinya tertinggi!"

Selanjutnya.....

"DASAR Jakarta! Jalan macet melulu!" gumam Umar melihat sekilas jubelan mobil macet saat terbangun sejenak dari ngorok di jok samping sopir, lalu tidur lagi.

"Mimpi apa kau siang bolong begini?" entak Amir yang menyetir. "Boro-boro Jakarta, Bakauheni saja belum!"

"Apa?" Umar tersentak, bangun. "Sampai mana kita?"

"Macet akibat badan jalan ambles di kilometer 79-80 Bandar Lampung--Bakauheni!" jawab Amir. "Jalan alternatif lewat Palas--Ketapang juga harus dialihkan, karena jalan antarkecamatan itu tak mampu menahan beban truk dan tronton!"

"Sialan!" keluh Umar. "Rupanya aku cuma mimpi lewat tol Tegineneng--Bakauheni, masuk jembatan Selat Sunda (JSS) tembus tol Merak--Jakarta! Maka itu, jalanan macet ini tadi kukira di Jakarta! Kenyataannya bukan tol dan JSS, malah jalan raya Lampung ambles!"

"Bukan cuma ambles, juga berhantu!" timpal Amir.

"Ah, masa kau percaya takhayul?" sergah Umar.

"Bukan takhayul!" bantah Amir. "Sudah puluhan truk material urukan dituang ke lubang besar dan dalam yang menganga di tengah jalan itu, tapi tak kunjung penuh! Sekali sempat rata di permukaan, tapi ambles lebih dalam lagi! Menurut perkiraan pihak yang bertanggung jawab mengatasinya, bulan Juni nanti diharapkan selesai!"

"Bulan Juni? Itu

empat bulan dari sekarang! Cuma untuk menutup sebuah lubang di jalan?" entak Umar. "Itu bukan sekadar hantu, tapi kutukan! Akibat terlalu dibuai mimpi jalan tol dan JSS, jalan yang ada malah tak dirawat dengan semestinya! Ambles itu bisa akibat daya tahan gorong-gorong di bawah jalan tak diperhatikan, padahal beban yang melintas di atasnya terus bertambah berat!"

"Kalau begitu bukan kutukan danyang atau roh penguasa jalan raya! Tapi kutukan alam atas kelalaian memperhatikan dan merawat semua fasilitas saluran air di kiri-kanan jalan dan yang melintas di bawahnya!" timpal Amir. "Kelalaian itu bisa terjadi karena terlalu larut dalam impian jalan tol dan JSS, padahal menurut Staf Ahli gubernur Lampung, Ashori Djausal, semua itu cuma wacana!" (Lampung Ekspres Plus, [1-3])

"Berarti kita seperti pungguk merindukan bulan, mimpi menggapai bintang-bintang di langit tapi lupa pada rumput di bumi!" tegas Umar. "Jalan ambles itu mengingatkan kita untuk kembali ke realitas yang harus dihadapi dan diperlakukan dengan adil--tak cuma larut dalam mimpi!"

"Itu peringatan kepada kita, mengurus jalan di daratan saja ambles, betapa mengerikan jika dengan mentalitas serupa harus mengelola JSS, jembatan terpanjang sedunia di atas laut sedalam 200 meter!" timpal Amir. "Disiapkan jembatan timbang pun yang ditimbang cuma keneknya! Sedang truk yang melampaui batas daya dukung jalan dan jembatan, selalu bablas! Belum lagi kebiasaan buruk seperti di Jembatan Suramadu, bautnya dicopoti orang untuk dijual kiloan!

Selanjutnya.....

"BERANEKA turf card istana dimainkan di balik pertarungan terbuka dalam Pansus Skandal Bank Century, terutama menghadapi paripurna DPR 2 dan 3 Maret ini!" ujar Umar. "Turf card dimaksud mulai intrik menekan lewat penunggak pajak terkait usaha Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, lobi-lobi Partai Demokrat dan staf-staf khusus presiden, demo massa berbagai sayap Partai Demokrat, menebar spanduk dukungan pada SBY- Boediono dan Sri Mulyani, terakhir intrik pada inisiator Pansus Century dari PKS, Misbakhun, dengan tuduhan terlibat L/C fiktif Bank Century!"

"Turf card dalam permainan 'truf gembira', juga disebut kartu pemotong!" timpal Amir. "Ia punya dua fungsi. Pertama, untuk menyudi--memaksa semua pemain (kawan dan lawan) menurunkan satu kartu pemotong yang dimiliknya dengan membuka turf card! Tujuannya agar semua turf card di tangan lawan habis dengan diadu secara terbuka! Kedua, sebagai kartu pemotong diadu tertutup! Diadu terbuka atau tertutup pengendali lebih besar peluangnya menang!"

"Peran pengendali permainan diperebutkan pada awal setiap sesi dengan penawaran tertinggi berdasar kartu di tangan! Dengan itu pengendali seperti pemenang pemilu, selain mengendalikan permainan (mirip pemerintah) juga memimpin koalisi dengan tiga teman pemain lain! Secara jelas pula, empat pemain lawan dihadapi sebagai oposan!" tegas Umar. "Timbul masalah dengan turf card istana itu, karena secara terbuka dan tertutup diadu dengan kartu pemotong teman sendiri! Ini memperkecil skor kartu yang diraih, karena kartu pemotong dihabiskan lewat mengadunya sesama teman, lawan dapat peluang meraih angka dengan sisa pemotong miliknya!"

"Memang terlihat, banyak turf card istana tak dimainkan efektif!" timpal Amir. "Contohnya, intrik penunggak pajak dan L/C fiktif, cuma membuat yang sikapnya harus dilunakkan malah jadi lebih keras! Karena itu, kemenangan pengendali dalam kasus Century tergantung pada pusingan kartu terakhir--lewat lobi tertutup yang waktu untuk voting seharusnya Selasa Wage, diperpanjang waktunya jadi Rabu Kliwon! Itu karena Selasa Wage dalam primbon Jawa bilangannya terkecil--Selasa 3 dan Wage 4! Sedang Rabu (7) Kliwon (8), jadi 15. Cari peluang lewat besaran nilai waktu!"

"Agaknya primbon Jawa itu yang jadi turf card terakhir! Sehingga, meski sebenarnya rapat paripurna cukup satu hari harus diperpanjang jadi dua hari!" tukas Umar. "Artinya, sampai pusingan kartu terakhir pihak pengendali dalam permainan truf ini masih menguasai permainan, contohnya, bisa memperpanjang waktu rapat paripurna!"

"Dalam truf penentuan pemenangnya dengan menghitung nilai kartu kedua pihak!" timpal Amir. "Begitu pula dalam kasus Century, sekaligus nilai hasil aneka turf card istana, penentunya hasil voting paripurna DPR--yang sejauh ini terkesan masih menggelisahkan sang pengendali!"

Selanjutnya.....