"NENEK dua hari ini ceria, murah senyum!" ujar cucu. "Apa gerangan penyebabnya?"

"Seorang putri Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, terpilih sebagai managing director Bank Dunia!" jawab nenek. "Itu membuka mata dunia, terbukti emansipasi perempuan di Indonesia telah berhasil state borderless--melampaui batas-batas negara! Setiap aktivis perempuan Indonesia layak berbangga atas penghargaan lembaga kelas dunia itu! Hingga, tak berlebihan jika kita ucapkan selamat jalan Sri Mulyani!"

"Lantas bagaimana dengan kasus bailout Bank Century yang proses hukumnya sedang berjalan, dengan keputusan paripurna DPR menyebut Sri Mulyani terindikasi bermasalah?" tukas cucu.

"Tentu segala masalah terkait dirinya harus Sri Mulyani selesaikan!" timpal nenek.

"Tapi peluang yang membanggakan perempuan Indonesia itu jangan disia-siakan! Lagi pula di era post modern ini, multitask ability--kemampuan menyelesaikan banyak masalah pada saat bersamaan--menjadi ukuran kapabilitas! Jadi, masalah itu bagian dari ujian kemampuan Sri Mulyani dalam kiprahnya!"

"Tapi seandai ujung proses hukum Bank Century memutus Sri Mulyani masuk bui?" kejar cucu.

"Gitu aja kok repot!" entak nenek. "Nurdin Halid masuk penjara beberapa tahun bisa memimpin PSSI dari dalam bui! Jadi, andai-andai itu tak boleh jadi penghalang langkah Sri Mulyani ke skala yang lebih tinggi dan lebih luas!"

"Tapi bagaimana kalau pemilihan Sri Mulyani oleh Bank Dunia karena suksesnya menerapkan sistem neoliberalisme (neolib) dengan pasar bebasnya di Indonesia yang hanya menguntungkan negeri kapitalis dan merugikan kelompok ekonomi dan industri yang lemah di dalam negeri?" tanya cucu.

"Neolib dengan pasar bebasnya itu sistem global, yang juga dikembangkan Bank Dunia dan IMF!" jawab nenek. "Justru pengalaman Sri Mulyani sebagai menteri ekonomi dan menteri keuangan di Indonesia, yang telah memahami butuhnya keseimbangan baru antara determinasi kapitalis dan realitas kemiskinan rakyatnya! Maka itu, dengan posisi Sri Mulyani di jantung Bank Dunia, keseimbangan baru itu mungkin bisa diwujudkan! Gonjang-ganjing pasar bebas sedang melanda Eropa dengan episentrum Yunani, pasti beres kalau Sri Mulyani menyodorkan resepnya!"

"Ah, nenek terlalu optimistis!" tukas cucu. "Mau seimbang bagaimana, gajah dan kambing sama-sama menarik balok--tentu gajah menarik balok yang besar sedang kambing cuma bisa menarik ranting kecil! Itulah pasar bebas, selalu hanya menguntungkan pihak yang kuat--sekalipun kambing yang mengatur, memberi aba-aba!" ***

Selanjutnya.....

"DPR--Dewan Perwakilan Rakyat--menyiapkan di APBN Rp1,8 triliun untuk membangun gedung baru kantor para wakil rakyat itu, dengan alasan gedung yang ada tidak layak pakai!" ujar Umar.

"Anggaran itu terkesan dipaksakan, karena pada September 2009 Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah meneliti gedung itu, hasilnya masih layak pakai--cuma perlu perbaikan kecil di bagian tertentu! Lalu belakangan muncul alasan baru, gedungnya miring 8 derajat akibat gempa 7,3 SR di Tasikmalaya--ini juga dibantah PU!"

"Menyedihkan cara DPR memaksakan proyeknya! Terakhir muncul alasan baru lagi, dari ketua DPR, sudah over-capacity--padahal anggota DPR cuma tambah 10 dari priode sebelumnya! Malah, kalau sebelumnya anggota MPR 1000 orang, kini diganti anggota DPD hanya 132 orang!" sambut Amir. "Mereka paksakan gedung yang belum berusia 20 tahun itu dihancurkan, padahal gedung dibangun dengan konstruksi tahan ratusan tahun!
Nafsu gagah-gagahan telah membuat mereka tega melakukan itu, tanpa memikirkan rakyat yang diwakilinya masih melarat compang-camping, sehingga dana gedung yang dihancurkan atau Rp1,8 triliun untuk membangun yang baru lebih afdal buat mengatasi kesulitan hidup rakyat!"

"Itu pun rupanya belum cukup!" tukas Umar. "APBNP 2010 disahkan DPR dalam bentuk blangko kosong, tak ada daftar proyek dan program yang dibiayai dengan jumlah anggaran yang disetujui! Seharusnya, eksekutif mengusulkan proyek dan program, DPR mengkritisi urgensi dan nilai proyek atau program! Tapi kali ini, komisi-komisi DPR dan mitra kerja departemen/BUMN menyusun proyek dan program untuk mengisi anggaran yang telah disetujui! Jadilah semua itu proyek-proyek DPR!"

"Enough is enough!" entak Amir. "Kalangan DPR rupanya tidak menarik pelajaran dari penilaian Transparency Internasional bahwa DPR lembaga terkorup di Indonesia, atau banyaknya anggota DPR masuk bui akibat proyek-proyek DPR--dari penyusunan UU sesuai kepentingan pemesan, sampai alih fungsi lahan hutan!"

"Proyek pembangunan gedung dan blangko APBN bahkan lebih buruk dari proyek-proyek DPR yang menjerumuskan banyak anggota DPR, karena proyeknya terkait langsung kepentingan kalangan DPR! Conflict of interest-nya jauh lebih mencolok!" tegas Umar.

"Maka itu, alangkah baik kalangan DPR introspeksi diri sebelum terlambat, karena selain proyek-proyek DPR mengencundangi hak dan kepentingan rakyat dengan mendahulukan kepentingan para anggota DPR, conflict of interest yang ada mengancam integritas dan kredibilitas--salah-salah bukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemilih,
tapi di muka hukum!"

Selanjutnya.....

"USAI makan malam, pelesiran asyik di Shanghai naik kapal pesiar menyusuri Sungai Yangtze!" ujar Umar. Tapi di parkir dermaga, pemandu mengudak-udak agar jalan cepat memburu kapal trip terakhir. "Kok?"

"Karena pukul 10 malam kapalnya harus usai kerja, bersamaan bangunan seluruh kota mematikan lampu!" jawab pemandu. "Tradisi hemat energi!"

"Luar biasa!" entak Umar saat tepat jam 10 malam kota megapolitan dengan menara-menara pencakar langit bermandikan cahaya itu berubah menjadi tirai hitam bergaris-garis vertikal lampu tambang di siku tepi bangunan dengan kedua pucuk dipertemukan garis horizontal. Setiap gedung punya warna khas garis cahaya, biru, merah, hijau, kuning, cakrawala Shanghai di malam hari pun menjadi sketsa warna-warni yang justru lebih indah. "Berapa energi dihemat dengan tradisi ini?"

"Bisa 20 persen!" jawab pemandu. "Dari pukul 10 malam sampai pukul enam pagi, delapan jam, sebenarnya sepertiga waktu harian! Tapi karena air conditioner apartemen, lampu jalan, dan gaya hidup di tempat tertutup seperti klub, game, dan lainnya tetap aktif, mungkin 13 persen terpakai!"

"Kalau bisa hemat energi 20 persen, Indonesia bisa bebas subsidi listrik!" entak Umar. "Jadi, kalau mulai Juli nanti tarif dasar listrik (TDL) naik 10 persen--untuk pemakai 1.300--6.600 watt--jika belajar hemat 20 persen seperti Shanghai, tagihan bulanannya justru bisa lebih rendah!"

"Di Shanghai tarif listrik mahal, tak kenal subsidi, setiap orang penuh perhitungan memakainya!" jelas pemandu. "Jadi, tradisi hemat energi itu dinilai bijaksana!"

"Amat bijaksana pun!" tegas Umar. "Di Indonesia orangnya diminta mematikan lampu dua titik saja pada jam beban puncak, ogah! Akibatnya, jika ada gangguan pembangkit sedikit saja, krisis listrik tak terhindarkan! Apalagi melakukan padam total atas kesadaran sendiri dari pukul 10 malam!"

"Itu karena warga kalian merasa punya potensi energi alam yang berlimpah, 80 persen, dan baru digunakan 20 persen!" tukas pemandu. "Sedang kami, potensi energi alam cuma 30 persen telah digunakan untuk memenuhi 70 persen energi nasional, kesadaran berhematnya lebih tinggi!"

"Justru itu masalahnya!" timpal Umar. "Potensi energi alam negeri kami yang 80 persen itu baru digunakan 20 persen dari kebutuhan nasional! Sedang yang 80 persen menggunakan energi mahal, tapi warganya tak menyadari itu!"

"Kesadaran warga dibangun oleh strategi negara, pemerintah!" tegas pemandu. "Kalau strateginya ngawur, rakyatnya lebih awut-awutan lagi!"

Selanjutnya.....

MAKAN siang di Shanghai, saat mau ke toilet Umar dan Amir nyasar ke dapur. Mereka temukan tiga bak berisi kepiting hidup, satu bak terbuka sedang dua bak ditutup jaring kawat. "Yang baknya tertutup kepiting China dan Jepang, sedang yang terbuka kepiting Indonesia!" jelas pelayan.

"Apa bedanya?" tanya Umar.

"Kepiting China dan Jepang kalau satu berusaha naik yang lain mendorong ke atas, disusul yang lain menopang dari bawah lagi, kalau tak ditutup semua kepiting keluar dari bak!" jelas pelayan. "Sedang kepiting Indonesia, kalau ada kepiting yang berusaha naik ditarik ke bawah oleh yang lain! Begitu terus! Jadi, meski bak tak ditutup, tak ada kepiting berhasil naik apalagi keluar bak!"

"Itu khas Indonesia!" timpal Amir. "Jika ada yang mau naik, ada saja yang menjegal, menarik, atau melorotnya! Ketika yang menarik atau melorot itu mau naik, gantian dapat perlakuan sama!"

"Kecenderungan kurang senang melihat orang lain naik dengan merasa dirinya yang lebih pantas naik, hingga jika ada yang mau naik tak didukung tapi mau menaikkan dirinya sendiri, terlihat dalam pilkada yang menampilkan pasangan calon lebih banyak dari sebelumnya!" tegas Amir. "Hal ini tidaklah semata buruk, karena memberi lebih banyak pilihan kepada pemilih! Tapi, seperti kepiting Indonesia di restoran Shanghai, peluang untuk berhasil naik menjadi semakin kecil bagi setiap pasangan--berbeda jika saling mendukung yang berada di posisi teratas (berdasar hasil survei)!"

"Lebih banyak pilihan yang tersedia merupakan kelebihan demokrasi di Indonesia dibanding China yang cuma punya satu partai atau Jepang, tidak lebih dari lima partai! Bahkan dalam pemilihan umum legislatif kita punya 38 partai, jadi 44 ditambah enam partai lokal Aceh!" timpal Umar. "Hal itu juga menunjukkan semakin tingginya rasa percaya diri di kalangan warga bangsa kita, sisa-sisa minderwardigheits complex (MC) warisan penjajah kian habis!"

"Asumsi demikian boleh-boleh saja! Tapi, seperti kepiting di bak terbuka, semangat kerja sama dalam masyarakat kita cenderung menurun!" tukas Amir. "Contohnya kerja sama dalam bentuk koordinasi--terutama antarlembaga pemerintah--sering buruk! Pedagang pasar merasakan hal itu. Mula-mula kutipan retribusi perpas (dari Dinas Pasar), retribusi sampah (dari Dinas Kebersihan), disusul uang keamanan (untuk penjaga malam), lalu uang keamanan--jaminan bebas gangguan preman!"

"Itu dia!" timpal Umar. "Kepiting di Shanghai bisa mencerminkan watak kita!"

Selanjutnya.....

"NASIB buruh kita mirip sepak bolanya, semakin terbelakang!" ujar Umar. "Pindahnya banyak pabrik dari Indonesia ke Thailand, Vietnam, dan China, ternyata bukan semata karena buruh di negeri itu lebih murah! Justru di negeri-negeri itu gaji buruh dan kesejahteraannya relatif lebih tinggi! Tapi, perpindahan itu lebih sebagai akibat iklim usaha di negeri-negeri itu lebih baik, industri tidak terjepit beraneka pungli dan terimbas kepentingan politik penguasa!"

"Perpindahan banyak pabrik yang berakibat PHK massal itu melemahkan bargaining kaum buruh, membuat nasib dan kesejahteraan mereka lebih buruk, dan menyulutnya jadi beringas!" sambut Amir. "Sementara industrinya belum bisa lepas dari jerat pungli, imbas kepentingan penguasa untuk meraih dukungan suara buruh di pemilu dengan peraturan PHK buruh amat memberatkan pengusaha, membuat pengusaha semakin tak berdaya meningkatkan upah buruh!"

"Pokoknya, segala permasalahan yang tak teratasi dan terselesaikan oleh pemerintah itu secara simultan bersimpul pada nasib buruh yang kian buruk!" tegas Umar. "Maka itu, guna memperbaiki kesejahteraan buruh sesuai tuntutan pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei lalu, diperlukan keberanian pemerintah mengurai satu per satu faktor yang jadi penyebab buruknya nasib buruh! Terutama, usaha melepaskan satu per satu belitan masalah terhadap industri, agar membuatnya lebih bisa bernapas dengan kelonggaran untuk memberi lebih besar porsi bagian buruh dalam proses industrial!"

"Untuk itu pemerintah perlu menyimak saksama hasil survei dan kajian lembaga-lembaga nasional dan internasional terkait sistem ekonomi, politik, dan birokrasi, termasuk yang berkesimpulan Indonesia negara terkorup di Asia-Pasifik!" timpal Amir. "Dalam setiap survei terdapat komponen-komponen yang mencerminkan keterpurukan! Jadi, perbaikan dilakukan pada komponen-komponen tersebut! Bukan malah menganggap hasil-hasil survei itu semata mendiskreditkan pemerintah--lalu direspons tak semestinya! Hasil survei yang memuji-muji saja yang direspons, meski terbukti semakin menjerumuskan!"

"Dari sisi buruh juga sering ironis, hasil survei yang realistis distigma neolib, padahal negara semakin terbenam dalam neolib sehingga jalan keluar neolib pula yang lebih cocok!" tukas Umar. "Gejala itu tambah kontras ketika pilihan jalan keluar yang ditonjolkan condong ke sosialis! Akibatnya nasib buruh kian terpuruk, terjepit di tengah benturan ideologis!"

Selanjutnya.....

"LAMPUNG, sebelum zaman merdeka punya sekolah dengan manajemen mutu yang baik! Lulusan SMP (Tsanawiah) sekolah itu jika mau masuk setara SMA di Jawa selalu lulus testing (matrikulasi) untuk langsung duduk di kelas dua!" ujar Umar. "Sekolah itu, madrasah Muhammadiyah di Talangparis, dekat Bukitkemuning! Otobiografi K.H. Arief Mahya, alumnusnya, mencatat sekolah ini didirikan Dr. Rais Latief, alumnus Kairo (7 tahun) dan Mekkah (4 tahun), didukung guru lulusan Kairo, Mekah, dan Perguruan Thawalib Padang Panjang!"

"Di seluruh Lampung pada 1920-an dan 1930-an itu, Perguruan Muhammadiyah Talangparis satu-satunya sekolah setingkat SMP, selebihnya semua tingkat sekolah rakyat. Tanpa kecuali di Telukbetung dan Menggala, tempat pemerintah kolonial berkantor, yang ada cuma sekolah setingkat SD (ABS) berorientasi Belanda khusus buat anak-anak ambtenar dan keluarga bangsawan!" sambut Amir. "Pada Hari Pendidikan ini layak kita menarik hikmah dari manajemen mutu pendidikan zaman doeloe itu, sebagai bandingan ketika meski kelulusan UN SMA sederajat Provinsi Lampung 96%, passing grade-nya masih di bawah enam! Artinya, belum sebaik mutu sekolah zaman doeloe yang matrikulasinya meloncat ke atas, lebih tinggi satu kelas!"

"Apa yang membedakan mutu produk zaman doeloe dengan sekarang, jika diyakini ketulusan pengabdian gurunya tak jauh beda?" tanya Umar.

"Ketulusan pengabdian guru saja tidak cukup!" jawab Amir. "Standar kualitas para guru dan pimpinan sekolah, seperti dikesankan catatan Pak Arief Mahya, tampak punya peran penting! Karena itu kepada para guru sekarang, diharapkan serius berusaha meningkatkan mutu dan kemampuan bukan sekadar memenuhi kredit sertifikasi agar dapat tunjangan guru bersertifikat!"

"Juga unsur pimpinan, baik di sekolah maupun di instansi pengelola pendidikan, dituntut orientasi dan usahanya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu pendidikan!" timpal Umar. "Jangan berkelanjutan kesan menjadikan dunia pendidikan cuma sebagai ladang proyek, hingga komersialisasi pendidikan semakin kuat gejalanya! Iklim dunia pendidikan yang sedemikian mungkin jadi pembeda pendidikan zaman doeloe dan sekarang, hingga mutu out put-nya juga beda!"

"Iklim itu yang kini membuat murid dan orang tuanya jadi mumet, berakibat konsentrasi belajar anak tak maksimal dan akhirnya berpengaruh pada kualitas hasil didik!" tegas Amir. "Artinya, bagaimana gejala komersialisasi pendidikan bisa dikurangi guna mendukung proses perbaikan mutu pendidikan dari sisi murid! Tapi jelas sulit, ketika pendidikan telah menjadi komoditas, mutu dikaitkan dengan harga!" ***

Selanjutnya.....

"UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai berlaku 1 Mei 2010, hari ini!" ujar Umar. "Tapi pelaksana UU ini, Komisi Informasi (KI) yang berkedudukan di provinsi, baru terbentuk di tiga dari 33 provinsi! Jadi, ada mobil tak ada sopirnya!"

"UU itu diundangkan 30 April 2008, ada waktu dua tahun untuk persiapannya!" sambut Amir. "Tapi, karena UU itu oleh badan publik, terutama pemda, dinilai bakal cuma merepotkan, persiapan untuk pelaksanaannya pun jadi tak mendapat prioritas!"

"Padahal, tujuan UU itu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik!" timpal Amir. "Itu mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik! Sekaligus, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan!"

"Pokoknya masyarakat harus mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak!" tegas Amir. "Seiring itu, penting guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa! Untuk itu, meski terlambat, ada baiknya pemda dan DPRD provinsi segera memprakarsai berdirinya Komisi Informasi (KI). Sebab, KIP bukan cuma dibutuhkan pers, LSM dan warga umumnya, tapi juga anggota DPRD untuk penyelesaian masalah! Tepatnya, ketika anggota DPRD butuh data tertentu tak perlu lagi ada lemari file bisa jalan-jalan bergeser sendiri--seperti pernah dialami!"

"Meski begitu tak perlu suuzan--berprasangka buruk--atas keterlambatan pembentukan KI di daerah!" timpal Umar. "Lebih mungkin hal itu terjadi akibat kurangnya informasi tentang UU tersebut, akibat lemahnya sosialisasi pihak DPR dan Meneg Kominfo! Sosialisasi penting, bukan hanya untuk memasyarakatkan tujuan dan materi UU-nya, tapi juga pengecualian yang diatur oleh UU tersebut! Dengan pengecualian itu, informasi dengan kriteria tertentu justru harus dilindungi dari penyiarannya kepada publik!"

"Memang, pengecualian diberikan buat informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap wasiat atau rahasia pribadi, dan yang ditentukan UU!" tegas Amir. "Jadi, tak perlu takut pada keterbukaan informasi, karena informasi itu sumber kekuatan untuk mendorong kemajuan bangsa! Tanpa keterbukaan informasi, bangsa bergerak dengan meraba-raba terus!"

Selanjutnya.....