"DUKA cerita nelayan korban pembumihangusan permukiman Kualakambas dan Kualasekapuk kian pedih!" ujar Umar. "Di pengungsian tenda darurat beratap plastik asal ada itu kian banyak terserang infeksi saluran pernapasan atas (ispa)--batuk, pilek, demam! Balita kian rawan gizi, para manula makin lemah, salah satunya Suyuti (60), pekan ini menjadi korban meninggal berikutnya!"

"Menurut Koordinator Forum Komunikasi Nelayan Kualasekapuk dan Kuala Kambas, Adi, kondisi pengungsi semakin buruk, terancam kelaparan!" timpal Amir. "Sudah begitu, mereka diintimidasi pula oleh oknum terkait dengan pembumihangusan, agar tidak menyampaikan keluhan atas penderitaan mereka ke wartawan! Ibarat orang yang digencet tak boleh merintih kesakitan! Tragis nian!"

"Semua itu tentu tidak mengurangi rasa hormat pada sejumlah LSM yang memperhatikan mereka semampunya!" tegas Umar. "Antara lain Lampung Ikhlas dikoordinasi Nopi Juansyah, Tim Medis Bunda Delima, dan relawan Tim Psikologi Wahana Advokasi Remaja dan Anak-anak Universitas Muhammadiyah Lampung (Warda-UML). Dari mereka diketahui korban pembumihangusan itu berjumlah 755 orang, dengan kondisi fisik dan psikis yang amat mengenaskan!"

"Bisa dipahami kemampuan LSM yang swadaya dan swadana itu amat terbatas, sehingga jika tak ada bantuan pihak lain--terutama dari pengelola dana publik, seperti pos bantuan sosial APBD--yang cepat dan memadai, nasib pengungsi itu fatal!" timpal Amir.

"Selain bantuan darurat pangan dan obat-obatan, amat mendesak merelokasi mereka ke permukiman baru 199 kepala keluarga (KK) itu dengan kondisi tak separah sekarang, agar para nelayan bisa kembali melaut menafkahi keluarga! Tanpa itu, drama kemanusiaan yang jauh lebih tragis tak terelakkan!"

"Harapan untuk itu tidaklah berlebihan, apalagi mengada-ada!" sambut Umar. "Betapa sejuknya hati warga Lampung mendengar belakangan ini pemimpin daerah ini mempromosikan kebijakan prorakyat! Tentu bukan promosi kosong! Sebab itu, bisa diyakini, hanya soal waktu kebijakan prorakyat itu menjangkau pengungsi nelayan Kualakambas dan Kualasekapuk!"

"Untuk selanjutnya, kepada instansi yang punya kekuatan penghancur, agar mempertimbangkan dampak kemanusiaan penggunaan kekuatannya!" tegas Amir. "Sebab, tindakan penghancuran yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru yang lebih fatal bagi sendi dasar bernegara bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab!" ***

Selanjutnya.....

"AMIN menabung di celengan sisa uang jajannya setiap hari satu koin, talen atau ketip. Setelah 100 koin, sesuai hitungan di ingatannya dari hari ke hari, jumlahnya Rp14,05. Berapa koin talen dan koin ketip dalam celengan Amin?" cucu membaca di monitor komputer kakek. "Ini soal apa, Kek?"

"Soal aljabar SMP kelas 2 tahun 1950-an!" jawab kakek. "Persamaan tersamar dengan dua bilangan anu—pertama talen bernilai 25 sen per koin, kedua ketip dengan nilai 10 sen per koin"

"Sulit amat!" entak cucu. "Kakek tulis buat apa?"

"Persiapan menyusun buku excercise aljabar, menyongsong redenominasi rupiah!" jelas kakek. "Kalau redenominasi memangkas tiga angka nol dari nilai rupiah sekarang, harus disiapkan uang receh untuk rakyat jelata—sen (seperseratus rupiah), gobang (satu seperempat sen atau setengah benggol), benggol (dua setengah sen), kelip (lima sen), ketip (10 sen), talen (25 sen), dan suku (50 sen). Kita kembali ke zaman Belanda."

"Rumit sekali ragam satuan mata uang recehan untuk rakyat jelata itu!" timpal cucu.

"Memang, jauh lebih rumit dari satuan tunggal rupiah pada mata uang sekarang!" tegas kakek. "Maka itu, kalau redenominasi disebut untuk penyederhanaan mata uang, jelas keliru banget!"

"Lantas, sebenarnya untuk apa?" kejar cucu.

"Untuk menghilangkan kerisihan elite yang bergaji puluhan juta sebulan, seperti DPR Rp65 juta, atau Gubernur BI Rp235 juta, jauh sekali jaraknya dari pendapatan mayoritas rakyat—upah minimum buruh cuma Rp750 ribu sebulan! Jika dipotong tiga nolnya jadi tak ada lagi sebutan juta, apalagi ratusan juta, jadi terkesan tak ada ketimpangan!"

"Buset! Jadi redenominasi rupiah yang menguras dana menyiapkan mata uang baru dan sosialisasi itu hanya untuk menyelubungi ketimpangan pendapatan atau justifikasi ketimpangan sosial yang amat tajam?" timpal cucu. "Lalu rakyat jelata disusahkan pula dengan mata uang receh buat mereka yang ragam satuannya amat rumit!"

"Juga mempermudah korupsi!" tegas kakek. "Dengan uang sekarang, korupsi atau terima suap miliaran uangnya berkarung, susah disimpan di rumah, di bank tercium PPATK seperti Gayus!"

"Demi kepentingan elite berpendapatan besar dan koruptor, redenominasi pasti jadi!" timpal cucu. "Ternyata kemerdekaan seperti jalan melingkar, setelah 65 tahun merdeka kita kembali ke awal—zaman Belanda—di mana ketimpangan sosial punya banyak justifikasi! Rakyat jelata pun harus bawa pundi-pundi untuk recehan, jenis mata uang yang mampu mereka dapatkan!" ***

Selanjutnya.....

"ICW—Indonesia Corruption Watch—mengungkap, korupsi pada semester pertama 2010 meningkat dua kali lipat dari periode sama 2009! (Kompas, [4-8])," ujar Umar. "Rekor tertinggi korupsi pada sektor keuangan daerah, terkait dengan dana APBD!"

"Kenyataan pahit itu menunjukkan pengelolaan negara ini semakin buruk!" sambut Amir.

"Laju pemburukan terjadi bukan kepalang, dalam satu tahun bisa mencapai 100 persen!"

"Jika korupsi naik, tentu kinerja memberantasnya merosot!" tegas Umar. "Lebih parah lagi jika pada sisi pemberantasnya juga terjadi korupsi, seperti jaringan mafia hukum yang terbongkar di tubuh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terakhir ini! Membersihkan lantai dengan sapu kotor, lantai jadi tambah kotor! Itu salah satu penyebab laju peningkatan korupsi bisa begitu pesat!"

"Penyebab kedua mungkin karena pemberantasan korupsi juga dilakukan secara simbolis!" timpal Amir. "Contohnya ketika Tim Anti-Mafia Hukum dari lembaga Kepresidenan sidak ke Rutan Pondok Bambu dan menemukan “istana” terpidana dalam penjara, tim itu bukan memproses hukum secara formal aparat yang terlibat, tapi menyerahkan kasusnya pada menteri terkait untuk diselesaikan secara internal! Jadi, penindakan cuma simbolis!"

"Lebih parah lagi penyebabnya adalah pembiaran terhadap indikasi korupsi! Contohnya di balik ledakan beruntun tabung gas yang menelan banyak korban jiwa, ada sembilan juta tabung gas dan perantinya dipasok tak sesuai dengan kualitas yang dibayar dengan uang negara!" tegas Umar. "Pemerintah menarik kembali sembilan juta tabung dan perantinya itu, tanpa mencari siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara dalam pengadaan tabung yang ditarik dan harus diganti dengan kualitas standar itu! Tak ada kontraktor, subkontraktor, atau pejabat yang menanganinya diproses hukum! Pembiaran atas masalah yang potensial korupsi itu bisa membuat tindakan penyimpangan sejenis menjadi hal biasa!"

"Dan banyak faktor lainnya, seperti pelemahan KPK, perpecahan di tim antimafia hukum, yang secara komprehensif menjadi paduan kekuatan memacu laju pemburukan usaha pemberantasan korupsi!" timpal Amir. "Karena itu, jika semua faktor pelemah pemberantasan korupsi itu tak dibereskan satu per satu, laju peningkatan korupsi bisa terus semakin pesat! Celakanya, pihak yang berwenang membereskan masalah itu tak terlihat berusaha ke arah sana! Sebaliknya, malah beretorika usaha memberantas korupsi telah maksimal dan sukses!"

Selanjutnya.....

"BUDI, bangun! Sudah siang!" seru ibu. "Katanya mau jadi pejabat pemerintah atau politisi yang mengatur negara, untuk kuliah saja tidurnya sukar dibangunkan!"

"Justru jika pemerintah tidur, dijamin ekonomi lebih baik!" sambut Budi. "Itu prinsip laissez faire--sistem ekonomi pasar bebas seperti yang kini dikembangkan WTO--World Trade Organization!"

"Ada apa kalau pemerintah tak tidur?" kejar ibu.

"Kalau tak tidur cawe-cawe, ekonomi diintervensi demi kepentingan penguasa!" tegas Budi. "Seperti intervensi dalam pengadaan daging sapi, dengan membatasi impor sapi bakalan, yang diprotes para pedagang daging dengan mogok jualan di tiga pasar utama Bandar Lampung! Pembatasan impor sapi bakalan berakibat harga daging naik, karena harga sapi lokal lebih mahal, Rp26 ribu per kg timbang hidup, sedang sapi asal impor yang digemukkan Rp22 ribu per kg timbang hidup!"

"Tujuan pemerintah kan bagus, supaya kita bisa swasembada daging sapi!" timpal ibu.

"Untuk swasembada, bina secara komprehensif dulu peternaknya agar mampu bersaing dalam berbagai hal, termasuk harganya!" tegas Budi. "Jangan karena ambisi mendongkrak popularitas penguasa lewat swasembada, meski belum siap dipaksakan, malah mengorbankan konsumen yang harus membayar lebih mahal! Jadi terbukti, ketika pemerintah tidak tidur dan mengintervensi bisnis dengan regulasi eksesif, sistem ekonomi--dalam hal ini suplai daging sapi--jadi kacau!"

"Kalau regulasi untuk swasembada malah suplai terganggu, swasembada seperti maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai!" timpal ibu. "Juga tampak penguasa asal canang swasembada, tanpa perencanaan matang! Asal canang tanpa kemampuan nyata, swasembada daging jadi seperti deklarasi bebas byarpet nasional--byarpetnya jalan terus!"

"Maka itu, sebaiknya pemerintah jangan das sollen oriented, bertolak dari yang diinginkan secara muluk-muluk, tanpa melihat kondisi nyata, hingga bisnis yang berjalan baik malah diobok-obok!" tegas Budi. "Laissez faire dengan free trade-nya yang kini dipromosikan WTO itu, dalam Encyclopedia Americana diartikan, 'leave it (the economic system) alone'--biarkan itu (sistem ekonomi) sendiri! Negara-negara maju percaya pada sistem itu, dengan hukum alam mekanisme pasar yang oleh Adam Smith disebut tangan tak terlihat--invisible hand! Mereka pun mengelola ekonomi negara sesuai hukum alam tersebut! Kita malah memenggal hukum alam itu, memaksakan kepentingan penguasa semata! Akibatnya, sistem ekonomi berjalan anomalik--makin terbelakang!"

Selanjutnya.....

SEMAR menerima Rp10 ribu dari Arjuna, agar dibagi dengan ketiga anaknya. "Petruk, ini uang dari bendoro, bagi rata dengan Gareng dan Bagong" ujar Semar menyerahkan uang Rp1.000. "Aku sudah ambil bagianku, satu angka nol!"

"Untuk kami bertiga dengan tiga angka nol, jadi pas!" sambut Petruk. Ia serahkan uang Rp100 ke Gareng, "Bagi dua dengan Bagong! Aku sudah ambil bagianku, satu angka nol!"
Gareng menyerahkan Rp10 ke Bagong, dengan pernyataan sama. "Alhamdulillah!" sambut Bagong. "Sudah lama kucari koin puluhan ini, susah sekali! Padahal koin tak bergerigi tepinya ini paling cocok buat kerokan saat masuk angin!"

"Betapa bendoro kita adil, memberi uang bisa pas dibagi, setiap panakawan mendapat satu angka nol!" tegas Semar. "Bahkan siapa sangka, Bagong yang dapat angka nol terujung justru paling mensyukuri bagiannya! Itulah dahsyatnya arti barisan angka nol yang panjang pada mata uang rupiah, hingga jelata yang dengan banting tulang memeras keringat cuma bisa mendapatkan angka nol paling ujung pun, masih bisa bersyukur!"

"Memang sukar dibayangkan jika barisan angka nol yang mampu diraih jelata itu dibuang, seperti rencana Bank Sentral melakukan redenominasi rupiah!" timpal Petruk.

"Bik Cangik tak bisa lagi beli kinangan seikat sirih Rp200, sepotong gambir atau sedulit kapur Rp100, karena tak ada lagi angka nol paling ujung itu!"

"Juga Limbuk, putri Cangik, yang mampunya beli minyak goreng di warung cuma secanting Rp500 untuk menumis kangkung, tak ada lagi angka nol di ujung untuk membayarnya!" sambut Gareng.

"Jangan ditumis!" timpal Bagong. "Kangkungnya direbus, disantap pakai sambal terasi lebih asyik!"

"Dasar Bagong! Keterbatasan selalu jadi berkah terselubung!" tukas Petruk. "Tapi dengan apa dibeli terasi sepotong Rp500?"

"Mengutang di warung Mbok Sinem!" tegas Bagong. "Semua belanjaan yang tak ada mata uang pembayarnya dihitung dulu, dilunasi kelak setelah bisa mendapat uang yang cukup nilainya!"

"Warung Mbok Sinem bangkrut!" timpal Semar.

"Tampak, jelata jadi serbasusah kalau angka nol di barisan ujung nilai rupiah yang merupakan ruang perjuangan hidup mereka dihapus!" tegas Petruk. "Memang hal itu memudahkan mereka yang bergaji puluhan juta, seperti anggota DPR, pejabat tinggi, atau Gubernur Bank Sentral yang bergaji Rp235 juta sebulan! Tapi sepenting apa arti kemudahan itu jika hidup mayoritas jelata jadi lebih susah, ketiadaan alat pembayar sesuai kemampuan mereka mendapatkannya?"

Selanjutnya.....

DALAM training wirausaha kreatif, pelatih minta ke seorang peserta, "Beri contoh seperti apa yang bisa disebut kreatif, ulet, dan pantang menyerah!"

"Seperti anggota DPR!" jawab peserta. "Mula-mula minta 'dana aspirasi', proyek di daerah pemilihan setiap anggota DPR Rp15 miliar per tahun! Usul itu ditolak, minta 'dana desa' Rp1 miliar per desa! Usul ini kandas, kini usul proyek 'rumah aspirasi', setiap anggota DPR diberi Rp200 juta per tahun! Itu kreatif, ulet, dan pantang menyerah!"

"Contoh bagus, berdasar kenyataan!" sambut pelatih. "Kreatif, ulet, dan pantang menyerah pada anggota DPR itu pantas menjadi teladan bagi wirausaha muda dalam menciptakan peluang untuk memperoleh pendapatan tetap yang besar!"

"Tapi anggota DPR itu wakil rakyat, bukan wirausaha atau pengusaha yang tugasnya memang cari untung dari kegiatan bisnis!" protes peserta. "Uang yang mau diporoti anggota DPR itu uang rakyat, bukan transaksi bisnis seperti wirausaha!"

"Kita penataran wirausaha, kini sesi kreativitas, ulet, dan pantang menyerah!" kilah pelatih. "Jika anggota DPR itu wirausaha, kreativitasnya mencipta peluang bisnis itu jelas brilian! Sayangnya, mereka wakil rakyat dan yang diporoti uang rakyat! Jadi tidak pada tempatnya!"

"Lagi pula, untuk tujuan agregasi atau menyerap aspirasi rakyat itu, menurut anggota DPR Budiman Sujatmiko, dalam pendapatan bulanan anggota DPR sebesar Rp65 juta per bulan sekarang sudah ada dana tunjangan komunikasi intensif Rp14,14 juta per bulan, ditambah dana reses, hingga per tahun berjumlah Rp217,68 juta!" tegas peserta.

"Sehingga, kalau harus diberi biaya untuk 'rumah aspirasi' per anggota Rp200 juta lagi per tahun, penerimaan anggota DPR jadi tumpang tindih!"

"Daya kritismu tajam!" puji pelatih. "Daya kritis itu faktor utama dalam kreativitas! Dengan daya kritis yang tajam orang bisa membaca realitas secara jernih, dari situ muncul ide-ide baru yang kreatif!"

"Lewat ketajaman dan kejernihan daya kritis pula terlihat yang salah dan yang benar!" sela peserta. "Sedang dengan usaha memoroti uang rakyat yang merupakan perbuatan salah itu terlihat, daya kritis para anggota DPR sebenarnya tumpul dan keruh! Perlu diasah dan dicuci otaknya!"

"Kebutuhan untuk asah dan cuci otak itu disadari para wakil rakyat!" tegas pelatih.

"Untuk asah dan cuci otak itulah, wakil rakyat acap studi banding, DPR pusat ke luar negeri, DPRD ke luar daerah!"

"Studi banding moroti uang rakyat juga!" timpal peserta. "Kenapa setiap wakil rakyat menggeliat, ujungnya moroti uang rakyat melulu? Padahal rakyatnya sengsara, hidup serbakekurangan!"

Selanjutnya.....

"ALKISAH dalam pelestarian seni budaya asli rakyat topeng monyet yang sejatinya bernama kethek ogleng, disajikan hikayat anak negeri paling populer Sarimin pergi ke sawah!" Gendon berlatih suluk pembuka cerita gaya opera van televisi sambil memalu genderang gedombrengan.

"Ayo mulai!" entaknya pada monyet yang dia latih, ternyata belum bisa beraksi seperti diinginkan. "Capilnya dipakai begini, ambil pacul kau panggul begini, lalu jalan megal-megol keliling lingkaran!"

"Melatih monyet harus sabar!" sela Temon yang asyik melihat usaha Gendon menata masa depan. "Dituntut lebih sabar lagi ketika dianggap sudah jadi, karena hasilnya jauh dari memadai! Berbeda dengan lazimnya karya seni, hasil usaha maksimal mewujudkan keindahan--refleksi kesempurnaan! Gerak monyet dan bunyi genderang ogleng tak didasari nilai estetis, orientasinya cuma cari duit!"

"Memang, untuk asal bisa saja sulit sekali!" keluh Gendon. "Padahal, makanannya sudah kuberi istimewa, berlebih-lebih!"
"Huahaha...!" Temon terbahak. "Monyet kau beri remunerasi, manusia saja tak dijamin melakukan tugas sesuai diinginkan! Gayus contohnya!"

"Masak mengelola negara seperti kethek ogleng?" timpal Gendon.
"Asal gedombrengan, asal megal-megol, permainannya cuma seolah-olah--Sarimin ke sawah, Sarimin ke pasar!"

"Memang begitu! Banyak masalah ditangani cuma seolah-olah! Dikerjakan asal-asalan, tak sesuai ketentuan atau logika semestinya!" tegas Temon. "Contohnya pembagian tabung gas 3 kg! Sembilan juta tabung tak layak pakai, membahayakan jiwa pemakainya, bisa lolos terbagi! Baru diperiksa dan ditarik kembali setelah tabung gas dan perantinya meledak di mana-mana, merenggut banyak jiwa dan harta rakyat jelata!"

"Begitulah efek budaya kethek ogleng!" timpal Gendon. "Dalam kasus Gayus, ada uang suap Rp28 miliar tambah 74 miliar ditemukan polisi di kotak simpanan, tapi berkas perkaranya dilimpahkan tanpa seorang pun tersangka penyuapnya--meski Gayus mengakui menerima dari siapa saja. Malah menjabarkan secara rinci kapan dan bagaimana! (Kompas, [31-7]) Sebaliknya dalam kasus Anggodo, penyuap disidang tanpa ada bukti uang dan tersangka penerima suapnya!"

"Lebih dahsyat lagi efrk budaya kethek ogleng itu pada deklarasi bebas byarpet nasional!" tukas Temon. "Ternyata bebas byarpet nasional juga cuma seolah-olah! Usai deklarasi, byarpet lagi!"

"Demikianlah hikayat negeri kethek ogleng!" seru Gendon menutup acara. "Negeri tempat orang suka kerja asal-asalan! Janji dan harapan masa depan dipenuhi dengan keseolah-olahan belaka!"

Selanjutnya.....