"WAKIL Presiden Budiono dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) membicarakan masalah konflik bernuansa agama yang sesungguhnya berlatar kesenjangan ekonomi!" ujar Umar. "Kata Wapres, kesenjangan ekonomi yang terjadi pada umat Islam itu akibat hasil pembangunan belum merata menetes ke seluruh lapisan masyarakat! Karena itu, perlu pemberdayaan umat melalui pemerataan ekonomi untuk menutup peluang konflik tersebut!" (Kompas, [7-10])

"Ketua MUI Slamet Effendy Yusuf yang ikut dalam rombongan Ketua Umum MUI Sahal Mahfudh itu menyatakan hal seperti itulah yang sering digeneralisasi sebagai konflik agama!" timpal Amir. "Ia memberi contoh, suatu kawasan yang sebelumnya dihuni satu komunitas agama kemudian berubah setelah menjadi hunian baru! Warga asli yang tergusur tetap miskin, sedang penghuni baru dari kelompok kaya kebetulan sebagian besar beda agama! Jadi latar konflik sesungguhnya kesenjangan ekonomi!"

"Masalah utamanya memang kesenjangan! Tapi sejauh ini, masalah kesenjangan itu pun tidak dicarikan solusi sosial budaya, tapi lebih dengan usaha meneteskan kemakmuran pada kelompok miskin yang dasar bernasib malang, lebih setengah abad usaha itu dilakukan berbagai rezim, kemakmuran tak kunjung menetes juga!" tegas Umar. "Pokok masalahnya, karena kemakmuran sejak zaman Belanda selalu enklave—ditembok tinggi secara fisik dan ekonomis—tak kunjung diruntuhkan seperti tembok Berlin! Selain tembok nyata yang memagari real estate kelas atas dari warga sekitarnya, bahkan tembok dalam tembok alias cluster, warga pinggiran dijadikan momok sumber gangguan, secara ekonomis warga kompleks mewah beli sayur dan buah dari supermarket, bukan dari warga sekitar!"

"Dari gambaran itu yang terlihat malah bukan lagi kesenjangan ekonomi, intinya malah kesenjangan budaya!" timpal Amir. "Kesenjangan budaya itu mencolok justru di puncak kemakmuran, seperti Freeport dan sekelasnya, di sekitarnya selalu terdapat kelompok warga termiskin yang amat kontras secara budaya! Kontras nian, jika warga miskin memulung sampahnya saja pun, ditembak satpam!"

"Jadi terlihat, mengatasi kesenjangan ini tak akan cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar menetes ke kaum miskin, karena saluran rembesannya tumpat!" tegas Umar. "Jadi harus membuka sumbatannya lewat dakwah dengan ajaran moral rasa senasib sebangsa terutama pada pihak yang enklave! Tentu bukan sembarang dakwah, tapi dakwah seperti para wali yang menyatukan umat secara budaya!" ***

Selanjutnya.....

"RUMUSAN Aristoteles, politik itu seni mengelola kehidupan kolektif untuk kemaslahatan bersama! Untuk itu, politisi sebagai aktornya!" ujar Umar. "Tapi aktor tersebut—para anggota DPR kita—oleh peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris dan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar Gumay dinilai tak tahu tugas legislatif dalam membuat UU dan mengawasi. Sebagian besar anggota DPR memandang menampung aspirasi konstituen selalu harus melibatkan bantuan uang dan materi belaka!" (Kompas, [6-10])

"Kesimpulan Haris perlu meningkatkan kualitas anggota Dewan agar tahu apa yang dimaksud aspirasi dan kepentingan rakyat, menunjukkan para aktor di pentas politik kita memprihatinkan!" sambut Amir. "Pemahaman mereka aspirasi itu adalah uang atau material yang mereka bagi-bagikan ke konstituen, jelas mereduksi demokrasi! Dari pemahaman itu sukar diharap mewujudkan kemaslahatan bersama dalam konteks luas kehidupan bernegara-bangsa!"

"Dengan begitu, tugas utama yang dilakukan oleh para anggota DPR hanya mencari uang sebanyak-banyaknya dari APBN untuk dibagi langsung ke konstituen!" tukas Umar. "Tak ayal, dana aspirasi yang menurut Budiman Sujatmiko Rp215 juta per tahun dalam gaji anggota DPR Rp65 juta per bulan jadi tak cukup, sehingga perlu tambahan lewat proyek aspirasi Rp15 miliar per tahun per anggota, lalu dana rumah aspirasi, dan entah apa lagi nanti!"

"Lucunya, dengan pemahaman sedemikian para anggota DPR jadi takut jumpa konstituen, hingga datang ke konstituen lima tahun sekali saat dekat pemilu!" timpal Amir.

"Dengan begitu, bahkan dana aspirasi yang Rp215 juta setahun itu pun utuh untuk menopang hidup anggota DPR yang cenderung bergaya selebritas! Akibatnya, hanya kemaslahatan bersama kalangan anggota DPR saja yang terwujud, bukan kemaslahatan bersama seluruh warga bangsa seperti maksud politik sebagai seni!"

"Politik sebagai seni tentu seni peran! Bayangkan kalau dalam suatu pentas seni peran itu, para aktor tak tahu tugas harus berperan bagaimana tampil di pentas, jelas pentas kacau—jangankan menghasilkan keindahan, jalan ceritanya saja tak jelas!" tegas Umar. "Celakanya, pada pementasan yang sedemikian buruk itu para aktor menuntut bayaran jauh lebih tinggi dari kewajaran!"

"Dan bayaran itu uang rakyat atau konstituen yang lima tahun sekali mereka kembalikan ala kadarnya!" timpal Amir. "Begitulah ketika politik gagal dimainkan sebagai seni, kemaslahatan bersama warga bangsa cuma retorika!" ***

Selanjutnya.....

"SELEKSI calon kapolri kali ini dapat perhatian ekstrawarga!" ujar Umar. "Dimaklumi, meskipun prestasi polisi baik dalam menumpas teroris, dalam berbagai tugas polisi melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum masih perlu peningkatan! Selain korupsi, maraknya anarkisme—aksi massa brutal, premanisme, dan gerombolan bersenjata api—membutuhkan kapolri baru yang berani dan tegas!"

"Soal sosok tak penting lagi, Presiden mengajukan calon tunggal ke DPR!" timpal Amir. "Tapi siapa pun orangnya, diharapkan bisa memerankan karakter tokoh sesuai dengan ‘skenario' dambaan rakyat! Karakter berani dan tegas membasmi anarkisme!"

"Tapi ada batas kemampuan manusia!" tegas Umar. "Karena itu, setiap kapolri terbatas catatan prestasinya! Sutanto, sukses membasmi judi! Bambang Hendarso Danuri sukses menumpas teroris! Kapolri berikutnya, sembari meningkatkan laju pemberantasan korupsi mendukung kejaksaan dan KPK, menghabisi anarkisme dalam segala bentuknya, bisa jadi paket prestasinya!"

"Paket membasmi anarkisme itu bisa bertolak dari pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, dari setiap aksi massa anarkis harus ada pelaku dan inisiator yang ditindak dan diproses hukum! Tak boleh lagi jika tindakan anarki dilakukan beramai-ramai seolah bebas dari hukum!" timpal Amir. "Model ini diterapkan dalam perjanjian damai Tarakan, meskipun kedua pihak menyepakati damai, semua pelaku tindak anarki tetap diproses hukum!"

"Keberanian dan ketegasan membasmi anarkisme itu bukan hanya pada kapolri sorangan!" tegas Umar. "Melainkan, dengan komando tunggal di tangannya, segenap jajaran Polri di Tanah Air dengan 400 ribuan personel itu menjalankan secara konsekuen! Seperti saat pemberantasan judi, dari kesatuan teratas sampai ujung tombak—pos dan polsek—bertindak tanpa kompromi di yurisdiksinya, dari judi kelas atas sampai jalanan!"

"Namun, membasmi anarkisme beda, bisa dapat perlawanan dari massa! Pengalaman di Lampung, saat polisi menahan pelaku anarki, mapolsek bisa diserang massa!" timpal Amir. "Untuk mengatasi itu, secara internal kepolisian membuat ketentuan prosesnya ditarik ke atas! Kasus polsek ditangani polres, jika ancamannya serius ditarik ke Polda!"

"Juga aspek penjeraannya! Polri buat ketentuan khusus pada pelaku anarki, tak boleh dibantar dan dikunjungi!" tegas Umar. "Dengan begitu, andaikan tuntutan jaksa dan putusan pengadilan nantinya ringan, pelajaran penting sudah diperik dari proses di Polri! Jika setiap tindak anarki nongol dibabat polisi, anarkisme bisa habis!" ***

Selanjutnya.....

"JIKA Selasa ini massa Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) dari Bumi Dipasena masih bertahan di depan DPRD, sedang Polda Lampung belum menangguhkan penahanan tujuh tersangka perusakan, maka genap tujuh hari tekanan aksi massa P3UW menguji keteguhan Polri dalam tugasnya menegakkan hukum!" ujar Umar.

"Kemampuan P3UW memperpanjang aksinya tak diragukan! Apalagi kali ini jumlah massa relatif kecil, dibanding aksi-aksi sebelumnya!" sambut Amir. "Tapi kurang tepat jika P3UW menghadapkan massanya sebagai tekanan terhadap Polri! Sebab, komunikasi itu apa yang Anda katakan tentang apa yang saya katakan atau lakukan! Untuk itu, Kapolda Lampung telah merespons tekanan massa P3UW itu dengan penegasan, jangan intervensi proses hukum!"

"Meski konteks ucapan Kapolda ke P3UW, peringatan untuk tidak mengintervensi proses hukum itu bersifat terbuka, juga untuk jadi perhatian pihak lain, pejabat pemerintah, legislatif, maupun organisasi masyarakat!" tegas Umar. "Namun, sebagai alamat peringatan Kapolda, jika peringatan itu tak dihiraukan P3UW, misalnya tekanan massa malah diperbesar, bisa menimbulkan kesan P3UW memaksakan kehendak!"

"Kesan demikian merugikan nama P3UW, sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sah yang idealnya menghormati proses hukum!" timpal Amir. "Kesan P3UW suka memaksakan kehendak itu juga jadi pembenaran pada langkah PT AWS yang telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) inti-plasma untuk mengelola tambak—
termasuk revitalisasi—dengan Lembaga Manajemen Plasma Kampung (LMPK), Badan Perwakilan Kampung (BPK), dan Pemerintah Kampung—bukan dengan P3UW!"

"Karena itu, jika P3UW mau mengklaim paling berhak mewakili plasma dalam PKS, P3UW harus menjauhkan segala kesan negatif atas dirinya!" tegas Umar. "Misalnya. kesan P3UW kurang kooperatif, hingga gonta-ganti manajemen inti pun selama satu dekade ini, usaha revitalisasi tambak di Bumi Dipasena selalu terkendala! Kesan begitu bisa jadi pembenaran bagi usaha PT AWS membuat PKS dan melakukan revitalisasi dengan pendekatan lain, tanpa P3UW, yang menurut massa P3UW di lokasi aksi pada wartawan Lampost, revitalisasi kini sudah berjalan baik, tak ada masalah!"

"Hak P3UW mengerahkan massanya untuk menekan polisi atau meluluskan klaim sebagai wakil petambak dalam PKS?" timpal Amir. "Namun, jika untuk integrasinya ke PKS, berarti butuh dukungan pemerintah, instansi keamanan dan perusahaan inti, P3UW harus mengubah wajah perjuangan menjadi lebih simpatik! Dukungan sulit didapat lewat pemaksaan kehendak!" ***

Selanjutnya.....

"SETIAP terjadi kecelakaan transportasi berakibat korban jiwa banyak, pejabat pemerintah terkait selalu berkilah mengelak dari tanggung jawabnya selaku regulator, sambil membenamkan pihak operator seperti PTKA, Pelni, atau Garuda!" ujar Umar. "Pokoknya kesimpulan pertama dari setiap kecelakaan adalah, regulator can do no wrong!"

"Itu kebalikan dari negara maju, regulator jadi pihak pertama yang bertanggung jawab! Di negeri tertentu, menterinya langsung mundur!" sambut Amir. "Cara itu lazim di negara maju karena segala yang bersifat prinsip dan mendasar, penetapan standarnya—dari infrastruktur, instrumen sampai aturan sistem operasionalnya—dilakukan oleh regulator! Sedang operator sebatas pelaksana! Bahkan saat terjadi human error, sistemnya yang dianggap salah—melampaui batas kemampuan manusia—atau integrated control-nya lemah!"

"Di sini, human error justru pernyataan pertama untuk membebaskan regulator dari tanggung jawab dengan membenamkan operator, tanpa peduli prinsip dasar sistemnya ditetapkan oleh regulator!" tegas Umar. "Konsekuensi dari 'tradisi' itu, negeri dengan regulator bertanggung jawab selalu menapak maju, sedang negeri dengan regulator tak bertanggung jawab selalu menapak mundur, semakin terbelakang!"

"Kenapa bisa begitu?" potong Amir.

"Karena di negeri yang regulatornya bertanggung jawab itu jika terjadi kelemahan

para pejabatnya segera berganti dan sistemnya disempurnakan! Maka itu, selalu menapak maju!" jawab Umar. "Sedang di negeri regulator tak bertangung jawab, para pejabat yang bego tetap bertahan, sistem yang bobrok tetap dipakai! Akibatnya tak ada perbaikan, yang busuk makin dominan! Lebih celaka lagi, para pekerja teknis jajaran operator yang bergaji kecil harus memikul kesalahan elite bergaji besar yang seharusnya bertanggung jawab atas setiap kecelakaan itu!"

"Ketika yang seharusnya bertanggung jawab tak dituntut tanggung jawabnya, konsekuensinya luas, terutama dalam pembentukan piramida moral!" timpal Amir. "Dalam masyarakat beradab, komposisi tanggung jawab sebagai struktur moral berbentuk piramida terbalik—makin tinggi posisi semakin besar tanggung jawabnya! Jika terjadi sebaliknya, makin rendah posisi justru tanggung jawabnya semakin besar seperti tenaga teknis operator di negeri kita, makin tinggi posisi makin kecil tanggung jawab moralnya, maka terbentuk masyarakat dengan lapisan atas atau elite yang makin tak bertanggung jawab dan tak bermoral!" ***

Selanjutnya.....

"BERSAMAAN pengerahan pasukan memburu gerombolan bersenjata api di Dolok Masihul, Sumut, malam Sabtu massa di Bogor menyerbu permukiman sebuah sekte, membakar masjid dan sejumlah rumah warga!" ujar Umar. "Di jalur kereta api (KA) terjadi dua kecelakaan! Di Stasiun Petarukan, Pemalang, KA eksekutif Argo Bromo Anggrek menyeruduk KA bisnis Senja Utama, 42 orang tewas puluhan luka parah! Di Purwosari, Solo, KA Bima menghajar KA Gaya Baru!"

"Dirangkai dengan aneka kekerasan di berbagai daerah sepanjang dua pekan dan malam terakhir yang terpicu frustrasi masif, kecelakaan beruntun KA itu justru menjadi simpul ekspresi kepanikan bangsa yang sedang stres!" sambut Amir. "Itu lebih jelas lagi dengan kepastian Kapolda Jateng Edward Aritonang, tak ada gangguan pada sistem sinyal di Stasiun Petarukan ketika KA Senja Utama berhenti memberi jalan KA eksekutif Argo Bromo Anggrek—yang justru melaju di jalur sama!"

"Dengan yang menyeruduk justru KA eksekutif (Argo Bromo dan Bima) yang lebih 'elite' hingga seharusnya jauh lebih aman, mencerminkan tekanan stres dan kepanikan justru lebih bersifat sistemik dalam manajemen KA!" tegas Umar. "Masinis dan KA-nya hanya sekrup kecil dari sistem keseluruhan! Lebih jauh lagi, sistem manajemen KA hanya salah satu unit dari sistem lebih besar—pengelolaan BUMN sebagai tangan pemerintah!"

"Jaringan pemerintahan, seperti listrik, kalau generator pusatnya byarpet, di ujung-ujung jaringan dengan sendirinya ikut byarpet!" timpal Amir. "Jika Menhub Fredy Numberi cenderung menilai kecelakaan KA di Petarukan human error, yang error itu masinis, atasan masinis, atasan dari atasan masinis, dan atasan-atasan seterusnya lagi!"

"Masalahnya, kepanikan terjadi akibat stres pada masinis, stres itu tekanan! Dan tekanan, secara umum, datang dari atas! Kalau dari bawah disebut dongkrak!" tegas Umar. "Stres yang berlapis-lapis dari atas itu semua menumpuk di kepala masinis, matanya jadi tak mampu melihat sinyal dengan benar hingga memacu keretanya di jalur salah!"

"Karena itu, berdasar prinsip pemerintah sebagai pusat generator listrik—termasuk atas masyarakat bangsa yang harus dibuatnya 'nyala'—kunci untuk menyembuhkan dari kepanikan bangsa yang stres itu adalah mengusahakan agar pusat generator itu tidak lagi byarpet!" timpal Amir. "Tapi usaha itu sia-sia jika byarpet itu justru dianggap sebagai keunggulan pusat generatornya, malah ngotot dipertahankan! Tak aneh jika itu pangkal frustrasi, kepanikan, dan stres masif maupun sistemik!"

Selanjutnya.....

"SPIRAL kekerasan yang pekan ini meninggalkan Sumatera, merebak ke Kalimantan dan Jawa, ternyata siklusnya pendek! Kamis malam, belasan orang bersenjata api merampok petugas retribusi Kecamatan Rambutan, pinggir kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara!" ujar Umar. "Kontak senjata terjadi dengan polisi yang memburu mereka ke Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sepanjang Jumat! Dalam buruan itu, empat motor rampok habis bensin ditinggalkan, lalu diganti dengan merampok motor warga!"

"Tampak, rasa aman warga terusik!" sambut Amir. "Dalam seketika warga terjebak situasi yang bisa mencelakakan dirinya!"

"Itu bukan sekadar terusik rasa amannya, malah sudah terancam keamanannya!" tukas Umar.

"Terusik menyentuh kesadaran, membuat orang resah-gelisah, sedang ancaman bisa tak disadari!" jelas Amir. "Maka itu, terusik lebih berpengaruh dalam masyarakat! Terusik menyulut keresahan, berarti rasa tata tentrem kerta raharja yang jadi tanggung jawab polisi terganggu! Dengan istilah terusik, lebih fokus buat siapa semprit berbunyi!"

"Tapi kejadian yang menjebak warga dalam sudden deadly condition itu kan jauh, di Sumatera Utara, ribuan mil dari Lampung!" tukas Umar.

"Dalam gejala kekerasan terakhir ini, Sumatera jadi kesatuan wilayah operasi penjahat secara tak terpisahkan!" timpal Amir. "Apalagi Lampung, terkait langsung dengan setiap kekerasan yang terjadi! Terkait aksi teroris di Sumut, tiga tersangka ditangkap di Kota Bandar Lampung—dua telah dilepas! Terkait kejadian di Sumbar, satu jenazah pelaku adu tembak dengan polisi dikirim pulang ke Tanjungbintang, Lampung Selatan!"

"Kalau begitu alasannya, kian terusik rasa aman warga!" tegas Umar. "Untuk itu, jadi kewajiban semua komponen masyarakat untuk berusaha secara saksama memulihkan rasa aman warga! Saksama, menyangkut semua dimensi rasa aman—tata tentrem kerta raharja!"

"Jika yang tersimpul dalam tata tentrem kerta raharja, pemulihannya menyangkut dua dimensi, keadilan hukum dan keadilan substansial—sosial ekonomi!" timpal Amir.

"Untuk keadilan hukum, dikeluhkan Kapolda Sumut Irjen Pol. Oegroseno, penjahat bersenjata api cuma dijatuhi hukuman tiga tahun, padahal ancaman dalam UU 15 tahun sampai 20 tahun! Sedang keadilan substansial, dalam keadaan aman saja banyak warga sulit memenuhi kebutuhan keluarganya, konon lagi keamanannya untuk cari makan terganggu!"

"Begitulah terkait rasa aman warga!" tegas Umar. "Koyaknya seketika, pemulihannya butuh waktu!" ***

Selanjutnya.....