"KLARIFIKASI Presiden SBY atas ucapannya tentang RUU DIY--Daerah Istimewa Yogyakarta—ditambah uraian teknis Mendagri Gamawan Fauzi, justru mengundang acungan bambu runcing ke Gedung Agung, Istana Presiden di Kota Gudeg, sebagai simbol perlawanan rakyat Yogya!" ujar Umar. "Pasalnya, klarifikasi SBY justru mempertegas opsi pemerintah, Gubernur DIY harus dipilih langsung, sedang Sultan ditempatkan di atasnya—yang ditafsirkan rakyat Yogya sebagai menara gading untuk memisahkan Sultan dari rakyatnya!"

"Dengan lebih 75 persen kekuatan di DPR barisan koor pendukung pemerintah, wajar jika dalam klarifikasinya SBY justru mempertegas opsinya, meski itu dilakukan saat penolakan rakyat Yogya pada opsi itu tengah mendidih!" sambut Amir.

"Sebab, kalaupun kini ada fraksi pendukung cari muka pada rakyat seolah ikut menentang opsi itu, pada saat dirijen koor mengangkat sepuluh jari tanda semua siap—lewat lobi di hotel mewah—takkan ada fraksi lagi yang bersuara sumbang!"

"Jika semulus itu, akhirnya menara gading buat Sultan terwujud hingga terlepas dari kekuasaan formal selaku wakil Pemerintah Pusat yang telah diserahkan ke gubernur terpilih!" tegas Umar. "Dan di menara gading, Sultan tinggal memimpin upacara keraton! Semua itu dipaksakan atas nama keseragaman demokrasi di seluruh Tanah Air!"

"Tapi justru di situ letak kesalahan utama tafsir demokrasi rezim SBY, demokrasi dijalankan dengan memaksakan keseragaman, padahal arti demokrasi yang mendasar justru akomodasi dan toleransi seluas-luasnya pada perbedaan seperti dikukuhkan founding fathers dengan bhinneka tunggal ika!" tukas Amir. "Sebaliknya, pemaksaan keseragaman lazim di negeri komunis! Dengan konsekuensi, saat rakyat DIY acungkan bambu runcing

ke Gedung Agung Jumat lalu menentang penyeragaman itu, semangat terdalamnya justru mengacungkan bambu runcing pada praksis komunisme yang tengah membayangi istana!"

"Lucunya penyeragaman itu dipaksakan setelah Obama 'pulang kampung' mengingatkan unity in diversity—bhinneka tunggal ika—sebagai kekuatan Indonesia yang mengilhami banyak bangsa lain untuk negerinya!" tegas Umar.

"Di AS, perbedaan antarnegara bagian yang berlatar sejarah, seperti undang-undang, tetap berlaku dan dihormati Pemerintah Pusat! Beda di Kuba dan Korea Utara yang komunis, jika ada perbedaan dihabisi! Apa dengan menghabisi kekhasan lokal DIY itu kita sedang dipaksa mengikuti Kuba dan Korea Utara?"

"Jika itu terjadi, rakyat DIY tak sendirian!" timpal Amir. "Rakyat provinsi lain pasti tak tinggal diam!" ***

Selanjutnya.....

"SITUS WikiLeaks milik Julian Assange, warga Australia, menyiarkan hasil bobolan ratusan ribu informasi Deplu Amerika Serikat (AS) dengan kedutaannya di seluruh dunia!" ujar Umar. "Bobolan itu membuka kedok standar ganda diplomasi AS, hingga pemerintahan Obama menilai tindakan Assange itu mengancam keamanan negara dan membahayakan hubungan mereka dengan negara-negara lain!"

"Oktober lalu WikiLeaks juga membobol 400 ribu lebih dokumen rahasia AS tentang Perang Irak, membuktikan jumlah korban warga sipil Irak sebenarnya jauh lebih besar dari laporan resmi AS yang dipublikasi!" sambut Amir. "Dilihat dari materi dokumen Perang Irak dan diplomasi AS, fenomena WikiLeaks relevan sebagai kritik terhadap pemerintah AS! Pengungkapan kebenaran di balik Perang Irak dan diplomasi AS yang merugikan rakyat negara-negara lain bahkan amat diperlukan!"

"Tapi keburukan cara memperoleh informasinya lewat pembobolan (hacking) yang dilakukan WikiLeaks, tak bisa dibenarkan karena jelas melanggar hukum!" tegas Umar.

"Jangankan membocorkan rahasia negara, privasi individu saja tak boleh dilanggar!"

"Kedua sisi baik dan buruk dalam fenomena WikiLeaks itu menyatu jadi dua sisi sekeping mata uang yang tak bisa dipisahkan!" timpal Amir. "Ia bagai keseimbangan dalam hukum alam, panas-dingin, terang-gelap, siang-malam, dan seterusnya, tiada yang satu tanpa yang lainnya—tiada informasi yang mengandung kebenaran itu terungkap tanpa lewat pembobolan!"

"Hukum alam juga bekerja dengan sistem mata rantai makanan! Hidup makhluk besar tergantung pada yang lebih kecil dan harus jadi korban!" tegas Umar. "Demi kebenaran yang nilainya lebih agung, Assange yang pasti amat sadar pembobolan itu melanggar hukum, harus siap jadi korban menanggung risikonya! Itu prinsip kesatria zaman pra-Pencerahan menegakkan kebenaran lewat cara-cara yang lewat pandangan formal terlihat konyol—Don Quissotte! Anehnya, dunia selalu butuh Don Quissotte untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di sarang ular berbisa!"

"Justru dunia yang anomalik seperti itu, hukum formal malah jadi sarang ular melindungi kejahatan!" timpal Amir. "Ularnya para pejabat dan aparat penegak hukum yang berperan dalam mafia hukum, mafia pajak, mafia tender, dan berbagai mafia pengebiri hukum lainnya!"

"Karena itu, siapa pun yang menyingkap kebenaran di sarang ular itu, seperti Susno pada kasus mafia hukum dan pajak, atau Julian Assange dalam kasus WikiLeaks, harus siap tergigit ular berbisa!" tegas Umar. "Tanpa ada yang berani tergigit, kejahatan tersimpan aman di ruang pesta ular berbisa!"

Selanjutnya.....

"SATU tahun penuh alias 365 hari pada 2010 ini, 75 anggota DPRD Provinsi Lampung mengesahkan hanya satu Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMD Lembaga Jasa Utama!" ujar Umar.

"Jika perda itu dihitung dengan jumlah hurufnya, dibagi dikerjakan 75 orang sepanjang 365 hari, setiap orang mengerjakan tak lebih dari 10 huruf setiap hari! Jelas produktivitas seperti itu contoh orang malas, jauh di bawah produktivitas anak SD setiap hari mengerjakan PR 10 sampai 20 soal dengan setiap soal rata-rata lebih 10 huruf!"

"Apa alasan mereka untuk itu?" sambut Amir.

"Karena Perda Tata Tertib (Tatib)-nya belum ada!" jawab Umar. "Anak SD saja punya tatib yang fasih mereka nyanyikan—bangun tidur kuterus mandi, tidak lupa menggosok gigi...!"

"Kenapa mereka tak prioritaskan membuat tatib?" timpal Amir. "Bukankah itu sarana kerja mereka?"

"Prioritas?" Umar tersentak. "Salah satu ciri orang malas itu tak mampu menetapkan prioritas! Tak peduli tatib itu sarana vital bagi mereka, dasar tugas legislasi membuat payung hukum realisasi program eksekutif dan legislatif sesuai visi-misi yang dijanjikan untuk priode masa bakti mereka!"

"Lantas, apa yang dikerjakan para anggota DPRD sepanjang tahun 2010 itu?" tanya Amir.

"Diikuti dari berita koran, lebih banyak mereka pergi studi banding!" jawab Umar. "Sekali pernah semua komisi bersamaan berangkat studi banding dengan tujuan masing-masing! Komisi ini ngalor, komisi itu ngidul, sesuai bidang, dan seleranya!"

"Terlihat, mereka belum proporsional dalam menetapkan mana lebih vital bagi pelaksanaan tugas mereka antara membuat tatib dan payung hukum realisasi kebijakan mereka dibanding studi banding!" tukas Amir. "Celakanya, pulang studi banding tak ada tatib mereka belum bisa kerja legislasi bukannya menyelesaikan tatib, tapi malah pergi studi banding lagi! Begitu terus! Tak ayal, satu tahun tatibnya tak selesai juga!"

"Apa kualifikasi negatif di balik cerminan sebagai contoh kemalasan itu?" giliran Umar bertanya.

"Jadi contoh kemalasan yang tak layak diteladani itu kualifikasi terburuk buat para pemimpin yang seharusnya ing ngarso sung tulodo, di depan jadi teladan!" tegas Amir. "Masalahnya bukan salah-benar menurut hukum formal, tapi soal etis berdasar kepatutan—patutkah jika 75 anggota DPRD membuat Tatib saja satu tahun tak selesai?"

"Kalau itu kriteria etisnya, masih ada kesempatan merehabilitasi stigma kemalasan itu!" timpal Umar. "Tahun 2010 masih menyisakan 25 hari kerja untuk menyelesaikan tatib! Buktikan DPRD Lampung bukan contoh orang malas!"

Selanjutnya.....

BAWA mobil lebih buruk dari biasanya, Edi disindir pacarnya, "Ganti profesi jadi jual-beli mobil, ya?"

"Antisipasi pembatasan harga BBM mulai awal tahun, mobil baru ditukar mobil tahun pra-2005!" jawab Edi. "Menukarnya harus lebih cepat, harga mobil pra-2005 Desember ini pasti meroket!"

"Ketinggalan informasi!" tukas pacar. "Baca koran! Liat nih, berita dari DPR, pembatasan BBM untuk semua mobil pelat hitam!"

"Apa?" Edi tersentak. "Padahal mobil yang bagus kujual di bawah harga pasar, lalu mobil buruk ini kubeli lebih mahal dari semestinya! Berita awal pembatasan subsidi BBM mobil keluaran di atas tahun 2005 itu kan dari pemerintah!"

"Itu baru opsi! Ribet pelaksanaannya, mobil 2002 sampai 2007 banyak satu seri, persis sama mesin dan fasilitas eksteriornya!" tegas pacar. "Petugas pompa bensin susah membedakan! Kalau harus menunjukkan STNK lebih ribet lagi, mata petugas bisa nanar memeriksa STNK—meski didampingi petugas resmi tak menjamin berjalan sesuai!"

"Berarti berita kedua semua mobil pelat hitam kena pembatasan BBM itu baru opsi juga, kan?" timpal Edi. "Karena tradisi pemerintah dalam menetapkan harga baru BBM selalu misterius, baru jelas apa jadinya saat keputusan dibacakan menjelang berlakunya harga baru pada jam 00.00 tengah malam! Tapi dilihat dari praktis dan lebih terjaminnya teknis pelaksanaan di lapangan, opsi kedua lebih besar peluangnya!"

"Meski secara teknis peluang opsi kedua lebih besar, peluang politisnya justru lebih kecil!" tegas pacar. "Itu karena pemakai mobil pra-2005 yang jadi korban gebyah-uyah opsi kedua mayoritas kelas menengah baru yang amat peka terhadap risiko buta yang harus mereka tanggung secara telak artinya dalam pengeluaran bulanan! Di sisi lain, kata Kurtubi, pakar energi di Metro TV, dalam kelompok itu pula sebagian besar kegiatan UKM dijalankan, sehingga pukulan opsi kedua ke UKM sangat telak!"

"Andai politisi di DPR dan pemerintah arif, semua itu memperkecil peluang opsi kedua!" timpal Edi. "Tapi masalah bangsa belakangan ini kan justru kian terus menipisnya kearifan dalam kebijakan yang diambil pemerintah di balik dukungan lebih 75 persen suara di DPR! Faktor ini bisa membuat pemerintah tak peduli risiko buta kelas menengah baru dan risiko ekonomis memukul telak UKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang belum pulih total dari multikrisis! Akibatnya, kebijakan pembatasan subsidi BBM bisa menyulut krisis baru, penolakan keras kelas menengah baru di jalur politik diiringi kehancuran UKM!" ***

Selanjutnya.....

"BICARA bos belakangan menjurus kontraproduktif!" ujar Umar. "Dari memberi setiap TKI handphone agar kalau dianiaya majikan bisa cepat lapor, menegaskan kasus Gayus tetap ditangani polisi saat kuat desakan publik agar diambil alih KPK, hingga tentang kekuasaan monarki di Yogya padahal sejak awal kemerdekaan sudah diintegrasikan dalam sistem negara Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa!"

"Bos yang kontraproduktif terus-terusan bisa menjadi rezim autis, asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, tak nyambung dengan realitas, melawan arus common sense—akal sehat publik, bahkan bisa lebih parah, terlepas dari konteks sejarah!" sambut Amir. "Seperti penyandang autis, kecerdasannya bisa di atas rata-rata tapi sering over-reaktif dan hiperaktif!"

"Tingkah over-reaktif jelas pada kasus TKI dan Gayus itu! Jika setiap orang dari lima juta TKI diberi satu handphone seharga Rp1 juta, perlu Rp5 triliun, lebih besar dari dana Jamkesmas untuk 22 juta warga miskin Rp4,3 triliun per tahun!" timpal Umar. "Sedang hiperaktif bertingkah nyeleneh, seperti menyebut seolah ada monarki di Yogya!"

"Pokoknya dengan langkah demi langkah yang terus kontraproduktif, rezim autis bisa membawa bangsanya tersesat dalam keruwetan serba tak masuk akal, kalut karena semakin jauh dari solusi yang dibutuhkan untuk keluar dari keterpurukan berkepanjangan!" tegas Amir. "Kondisi kalut itu mendorong kelompok warga atau masyarakat mencari alternatif jalan keluar sendiri dengan belajar dari pengalaman warga bangsa yang pernah berhasil keluar dari krisis yang mereka alami!"

"Mungkin itu bisa berarti, jika status Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh berdasar sejarah diingkari pusat, sedang Aceh dan Papua belakangan mendapat status daerah istimewa berlatar konflik bersenjata, untuk mengembalikan status daerahnya istimewa tak mustahil rakyat Yogyakarta meniru cara daerah lain mendapatkannya!" tebak Umar.

"Maka itu, 'terlepas dari konteks sejarah' itu stadium parah rezim autis yang terlalu asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, karena bisa menimbulkan risiko berbahaya bagi bangsanya!" tegas Amir. "Di lain pihak, sulit menyadarkan rezim autis untuk menghentikan langkah-langkah kontraproduktifnya meski menyulut konflik, karena rezim menjadi autis justru oleh pikiran dan khayalan tentang kekuasaannya yang amat kuat, tak satu pun kekuatan lain mampu menggoyahnya! Ia justru keranjingan mempermainkan subordinat-subordinat pendukung kekuasaannya guna unjuk kekuasaan membuktikan, dia apakan pun subordinat yang mabuk kekuasaan tak bisa berkutik!" ***

Selanjutnya.....

"DISUGUHI Sonto roti Marie tadi aku jadi teringat jajanan 1950-an!" ujar kakek. "Di kemasan tertulis roti Marie, simbol modern beristilah asing dengan standar rasa sebenarnya gandum, saat dimakan terasa gaplek! Begitu kualitas hidup bangsa kita saat baru merdeka dahulu—
Marie rasa gaplek!"

"Kayaknya kualitas hidup Marie rasa gaplek pada bangsa kita sejak zaman itu hingga sekarang belum berubah!" sambut cucu. "Dari panggung nasional kekuasaan politik, hukum, dan sosial-ekonomi meski dikemas modern dengan label demokrasi, secara keseluruhan rasanya masih gaplek banget! Itu terjadi pada seluruh hierarki kekuasaan sampai terbawah, sehingga imbasnya amat dirasakan rakyat seperti buruh—upah mereka dikemas dengan label standar kebutuhan hidup layak (KHL), isinya jauh dari memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup layak kaum buruh! Belum lagi nilainya acap tereduksi hasil survei harga yang ditunggangi kepentingan tertentu!"

"Memang! Dengan UMR (upah minimum regional) DKI Jakarta cuma Rp1,29 juta per bulan, di daerah umumnya di bawah Rp1 juta per bulan, hidup layak seperti apa yang bisa dicapai buruh?" tegas kakek. "Tapi itulah standar KHL produk demokrasi yang dituangkan sistem politik, hukum, dan sosial enonomi dari panggung kekuasaan nasional kita! Benar-benar Marie rasa gaplek!"

"Itu berarti, untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang pertama harus diperbaiki mind set—cara berpikir—para pemimpin di pentas kekuasaan nasional, dengan mengganti isi demokrasi dalam dimensi politik, hukum dan sosial-ekonomi dari gaplek menjadi Marie yang sebenarnya!" timpal Umar. "Celakanya, orientasi kepentingan jangka pendek demi memenangkan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan, para pemimpin nasional itu tak hanya beretorika gaplek sebagai Marie, tapi malah mempertahankan gaplek sebagai Marie yang terbaik, lalu menghambat proses pembuatan Marie yang sebenarnya!"

"Tampak, janji perubahan cuma omong kosong, karena gaplek praktek politik, hukum dan sosial-ekonomi nasional yang dipertahankan semakin apek, cermin kehidupan rakyat lapisan terbawah yang kian getir penderitaannya!" tukas kakek. "Lucunya, para pemimpin nasional menegaskan pentingnya mengubah mind set rakyat yang justru sudah punya gambaran ideal demokrasi, diseesuaikan dengan mind set mereka—
para pemimpin—padahal justru mind set para pemimpin itu sendiri yang harus diubah untuk mewujudkan perubahan yang mereka janjikan!" ***

Selanjutnya.....

"BUSYRO yang terpilih jadi ketua KPK itu titisan atau utusan dewa mana?" kakek tanya Ki Bedul, sejawat yang dianggap punya indra keenam.

"Dilihat dari sikap tegas dalam prinsip, tak kenal kompromi dalam penegakan hukum, tapi lembut dalam cara bertindaknya, tak lain lagi kaitannya, Batara Bayu!" jawab Ki Bedul. "Kelebihan Bayu, selincah dan segesit apa pun lelembut—makhluk halus—

bergerak, meski tak terlihat secara kasatmata, tetap bisa dia antisipasi! Koruptor itu sejenis lelembut, bekerja licin tanpa menyisakan bukti-bukti fisik yang terlihat kasatmata!"

"Kelemahannya apa?" kejar kakek.

"Pada wanita!" jawab Ki Bedul. "Ia enggan untuk membelainya! Maka itu, banyak wanita membawa kipas guna mengatasi keengganan Bayu itu!"

"Gawat juga itu!" entak kakek. "Karena titik nadir pelemahan KPK justru saat ketanggor wanita! Meski sudah banyak anggota DPR dihukum dua sampai empat tahun penjara karena terbukti menerima cek perjalanan bersumber dari wanita bernama Nunun, sampai kini belum sekali pun KPK berhasil menghadirkan Nunun untuk diperiksa!"

"Ketika menghadapi hal seperti itulah diperlukan ketegasan!" timpal Ki Bedul. "Bukan harus Bayu sendiri yang menangani, dia cukup perintahkan jajarannya untuk melaksanakan prosedur dengan semestinya! Di situ kunci masalah KPK, yang cuma punya lima komisioner harus menangani korupsi di seantero negeri! Jika harus komisioner sendiri langsung menanganinya, cuma berapa kasus bisa selesai per tahun? Untuk itu, komisioner lebih tepat sebagai dirigen yang menggerakkan semua divisi KPK bersimfoni! Dengan itu pemberantasan korupsi bisa bergerak lebih cepat!"

"Gemuruh simfoni itu pula membuat terpaan Bayu ke sarang lelembut koruptor semakin terasa menggentarkan!" tegas kakek. "Tapi apa cukup sebatas gentar, tak harus ada power lain yang bisa membuat lelembut lebih ketakutan dan menghentikan korupsinya?"

"Power dari kekuasaan pamungkas justru amat diperlukan"" timpal Ki Bedul. "Itu dari Yudistira, Raja Amarta, selaku pemegang pusaka Layang Kalimusodo—simbolisasi konstitusi! Jika Yudistira gunakan kekuasaan penuh amanat Kalimusodo bersistem presidensial selaku penguasa eksekutif tertinggi, tanpa injak rem dengan enggan intervensi ini-itu, suhu pemberantasan korupsi akan benar-benar 'in'! Dalam suhu seperti itu, Bayu cs. bisa lebih mudah meringkus lelembut koruptor dari sarangnya!"

"Masalahnya itu," sela kakek, "Yudistira cenderung injak rem justru di setiap jalan pendakian!" ***

Selanjutnya.....