"PRRIITT..!" Banpol nyemprit pengendara motor. "Tak lihat larangan berputar kecuali hari libur?"

"Kulihat!" jawab pengendara. "Aku memutar di sini, karena ini hari liburku!"

"Itu berlaku hanya pada hari libur umum! Bukan libur pribadi!" tegas Banpol. "Kalau libur pribadi berlaku, bisa menyulitkan rakyat pengendara lain untuk menebak apa orang yang datang dari arah lain libur atau tidak! Salah tebak, tabrakan! Pakai ketentuan dengan logika yang berlaku umum, karena kalau pakai yang khusus pribadi begitu bisa menimbulkan ketidakpastian!"

"Ketidakpastian pula yang kau cemaskan!" timpal pengendara. "Ketidakpastian itu sudah jadi tradisi petinggi negara kita! Contohnya reshuffle kabinet, diramaikan sejak voting kasus Bank Century di DPR, sampai voting lagi kasus mafia pajak, bosan rakyat mengikuti beritanya tak kunjung ada kepastiannya! Juga soal pembatasan subsidi BBM, dari semula akan berlaku 1 Januari 2011 diundur jadi 1 April, kini diundur lagi sampai waktu yang tak ditentukan! Ketidakpastian seperti itu terus
berlangsung dari waktu ke waktu!"

"Ketidakpastian seperti itu urusan orang atas! Kita lakukan terbaik yang terkait diri kita, agar dalam kehidupan sehari-hari kita tak terjerat oleh ketidakpastian yang datang dari atas itu!" tegas Banpol. "Memang sulit mengelak sepenuhnya dari ekses ketidakpastian itu, seperti fluktuasi harga yang membuat pedagang mumet selalu!"

"Ah, kau, baru Banpol, tamtama juga belum, sok melindungi atasan dari tindakannya yang serba tidak pasti sehingga menyulitkan rakyat!" timpal pengendara. "Itu baru ketidakpastian dalam kebijakan yang akan dijalankan! Belum lagi terkait substansinya! Seperti mafia hukum dengan salah satu bentuk jaringannya, mafia pajak! Mafia-mafia itu dihabisi atau dilindungi, jadi ketidakpastian pula! Buktinya, saat kalangan DPR berusaha membongkar mafia pajak lewat hak angket, bukan hanya dijegal oleh barisan penguasa, bahkan penguasa marah hingga pemrakarsa hak angket mafia pajak ditendang keluar dari koalisi!"

"Itu, lagi-lagi, kembali ke penggunaan logika yang berlaku umum oleh para pemrakarsa hak angket bahwa mafia pajak adalah kejahatan yang harus dibongkar dan dihabisi!" tukas Banpol. "Padahal, kubu berkuasa memakai cara berpikir khusus yang berkesimpulan usaha membongkar dan menghabisi mafia pajak itu harus dijegal dengan opsi ditolak! Hasilnya terlihat ketidakpastian sikap penguasa terhadap mafia pajak, eksesnya sulit dihindarkan dari menyengsarakan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"AYO.., ikut ke markas!" tegas pria berseragam.

"Ke mana saja, asal sesuai tarif!" jawab wanita.

"Kau kami tangkap keluyuran mencurigakan!" entak pria. "Bicara tarif pula, sesuai dakwaan!"

"Maksudku tarif demonstrasi! Memangnya tarif apaan?" tegas wanita. "Di tempat begini pendemo bayaran menerima order! Transaksi, mau massa berapa orang, poster-spanduk dan yel-yel yang diteriakkan apa, jika bentrok tambah berapa!"

"Lebih 10 tahun caranya masih sama!" entak pria. "Sebelum tahun 2000 aku Pamswakarsa, demo bayaran zaman itu! Tapi prinsipnya sama, politik transaksional, siapa dapat apa melakukan apa!"

"Justru politik transaksional sekarang bukan lagi dominasi pemain jalanan—pendemo bayaran dan Pamswakarsa—merebak luas ke rakyat di lapisan terbawah, ke atas menajam sampai kabinet dan parlemen!" tegas wanita. "Di lapisan terbawah, rakyat yang berpengalaman pemilihan langsung, jadi lihai menghadapi tawaran dalam sistem politik transaksional untuk menentukan siapa paling berhak mendapatkan suaranya! Di tingkat atas, partai politik (parpol) menjelang pemilihan presiden sudah bertransaksi—dengan kontrak tertulis—partai dan konstituennya mendukung calon tertentu! Kalau calon itu menang, parpol pendukung dapat kursi menteri sesuai besar suara konstituennya yang tercermin pada perolehan kursi di DPR! Dalam kontrak juga disepakati, para wakil partainya di DPR terikat koalisi, wajib menaati garis partai pemimpin koalisi!"

"Mentransaksikan suara konstituen dengan kursi menteri kabinet itu di era 1950-an disebut politik dagang sapi!" timpal pria. "Model itu masih lebih baik ketika terbukti parpol zaman itu tetap gigih memperjuangkan kepentingan konstituennya, hingga kabinet (parlementer) sering jatuh akibat perubahan komposisi parpol pendukung di DPR!"

"Politik transaksional sekarang cenderung lebih buruk, karena parpol pendukung koalisi tak bisa lagi mengekspresikan aspirasi atau kepentingan konstituennya! Satu-satunya kepentingan yang harus diikutinya di DPR hanya garis perjuangan parpol pemimpin koalisi!" tukas wanita. "Dengan tradisi politik Indonesia parpol terbentuk oleh aneka aliran budaya, agama, dan sosial-politik, garis kebijakan parpol pemimpin koalisi dengan itu tak terjamin nyambung dengan kepentingan konstituen parpol pendukung koalisi, bahkan bisa bertentangan! Akibatnya, demi kekuasaan yang diperoleh elite parpol (kursi menteri), kepentingan konstituen dan rakyat umumnya dikorbankan! Itulah keburukan politik transaksional masa kini!" ***

Selanjutnya.....

"APA cerita Kiai Husin, guru ngajimu semasa kecil itu, hingga kau lupa kita harus siap pulang ke kota sebelum asar?" tanya Amir.

"Cerita soal partai-partai politik (parpol) berbasis massa kaum saleh!" jawab Umar.

"Mungkin akibat terlalu lama tak ada teman bicara yang tak segan mengkritisi ucapannya, dia jadi bersemangat jika kusangkal asumsinya! Misalnya tentang tradisi amar makruf nahi mungkar—memperjuangkan kebenaran/kebajikan dan memerangi kejahatan/keburukan—sebagai dasar moralitas dalam mengekspresikan akhlak politik, cenderung makin ditinggalkan parpol berbasis massa kaum saleh itu demi orientasi yang makin kuat pada kekuasaan!"

"Penilaian Kiai Husin itu benar 100 persen!" entak Amir. "Kau sangkal dengan dalih apa pula?"

"Bahwa cara berpikir elite parpol tidak lagi hitam-putih seperti Kiai Husin, kalau tidak makruf berarti mungkar! Di antara hitam dan putih ada abu-abu!" jelas Umar.

"Lalu dia berkeras, warna abu-abu sebagai bentuk yang meragukan hanya boleh dijadikan pilihan sepanjang tidak bertentangan dengan sang makruf! Sedang pada elite parpol-parpol itu, dipilih justru sebagai usaha melindungi dan berpihak pada kemungkaran dan kejahatan—
semisal mafia pajak yang merongrong keuangan negara hingga menyengsarakan rakyat! Berarti, elite parpol-parpol itu mengorbankan rakyat dan bersyubhat dengan kekuatan jahat semata demi kekuasaan sebagai imbalannya!"

"Bagaimana pula kau sangkal itu?" kejar Amir.

"Bahwa keberpihakan pada mafia dan kejahatan itu demi orientasi pada kepentingan yang lebih tinggi serta luhur!" jawab Umar. "Yakni, akhlak berkoalisi, yang berulang-ulang diucapkan ketua partai induk koalisi, akhlak berkoalisi adalah harus selalu satu sikap dan satu bahasa!"

"Apa kata Kiai Husin atas kilahmu itu?" tanya Amir.

"Kembali ke kebiasaannya, setelah debat melewati argumen tahap ketiga, yang menurut Kiai Husin jika dilanjutkan hanya akan jadi debat kusir, dia lantas mengambil kitab kuning!" jawab Umar. "Ia buka satu halaman, disuruhnya aku membaca, untung aku masih ingat huruf Jawi—Arab gundul! Bunyinya, 'Untuk menuju Allah, ada dua langkah yang disukai-Nya. Pertama, langkah kamu untuk mengokohkan barisan di Jalan Allah. Kedua, langkah kamu untuk menyambungkan kasih-sayang. (Al Bihar, 78: 58)"

"Berarti Kiai Husin bisa menerima argumentasimu membela pimpinan parpol-parpol berbasis massa kaum saleh dalam koalisi?" timpal Amir.

"Dengan syarat!" jawab Umar. "Kasih sayang yang dipintal itu dalam bingkai amar makruf!" ***

Selanjutnya.....

"PERNYATAAN Juru Bicara Presiden Julian Pasha tentang rencana reshuffle sudah final, bisa diartikan tinggal soal waktu 'hukuman' pada PKS ditendang keluar dari koalisi dilakukan!" ujar Umar. "Hukuman' itu dijatuhkan akibat dinilai melanggar kesepakatan saat PKS mendukung hak angket mafia pajak di DPR, berlawanan dengan Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi yang menolak hak angket itu!"

"Apa mungkin 'hukuman' seberat itu?" sela Amir.

"Itu justru dilihat dari tegasnya ucapan Presiden SBY Selasa lalu saat bicara tentang mitra koalisi!" jawab Umar. "Setidaknya, PKS harus siap andai hukuman terberat itu dipilih penguasa koalisi!"

"Kalau 'hukuman' berat itu yang diterima, betapa mahal pelajaran yang harus dibayar PKS dengan berkoalisi!" tukas Amir. "Warga yang mengikuti proses politik tentu masih ingat, PKS bergabung koalisi beberapa menit menjelang deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden-wakil presiden di Bandung! Presiden PKS Tifatul Sembiring hari itu menandatangani kontrak PKS (dan konstituennya) memberikan pilihan pada pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009! Koalisi itu mahal, karena setelah PKS dan konstituennya memenangkan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009, setiap PKS menyuarakan nurani sesuai amanah moral umat dan konstituennya justru mendapat ancaman ditendang dari koalisi!"

"Bisa lebih mahal lagi harga yang harus dibayar PKS jika setelah menyerahkan suara konstituen memenangkan pasangan SBY-Boediono itu, juga harus menyerahkan nuraninya dicopot dari amanah moral umat dan konstituennya!" timpal Umar. "Untuk itu, wajar jika tak perlu menghitung lebih jauh seberapa besar arti segala sesuatu yang telah PKS berikan pada koalisi! Karena, jauh lebih berarti dan lebih penting bagi PKS menjaga komitmennya untuk tetap di jalan moral yang diamanahkan umat dan konstituennya itu!"

"Kesiapan buat keluar dari koalisi memang sudah terlihat matang di semua lapisan jajaran partai dakwah itu!" tegas Amir. "Bahkan dari daerah-daerah mengarus keras desakan untuk keluar dari koalisi, seperti yang disampaikan lewat siaran pers DPD PKS Solo. 'Koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean and good government sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan!' tegas Muhammad Ikhlas Thamrin, ketua bidang politik dan hukum DPD PKS Solo." (CiberNews, 3-3, 17.57).

"Sejak awal koalisi itu cenderung cuma hasrat tokoh pusat PKS!" timpal Umar. "Maka itu, keluar dari koalisi disambut gembira pengurus di daerah, karena kembali bersih dari noda koalisi!" ***

Selanjutnya.....

"CSR—corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan)—yang sedang diidam-idamkan kalangan politisi daerah (eksekutif dan legislatif) di Lampung, bukan cuma dana yang disisihkan dari laba perusahaan!" ujar Umar. "Tapi jauh lebih luas baik dalam makna istilah maupun praktek operasional pelaksanaannya!"

"Memang!" sambut Amir. "Di Indonesia, jauh hari sebelum lahir UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dengan pasal 74 yang menetapkan kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah diatur dan dilaksanakan dengan baik program CSR! Ini dijadikan semacam 'politik etis' pemerintah, guna membedakan badan usaha milik pemerintahan negara merdeka dari badan usaha milik kapitalis di zaman kolonial yang enclave—tertutup dari kepentingan warga sekitar secara sosial dan ekonomis!"

"Filosofi dasar CSR di Indonesia untuk menghapus enclave—segala pembatas antara perusahaan dan warga sekitar lokasi usahanya, membuat kedua pihak terjalin dalam komunikasi langsung dan hidup berdampingan secara rukun dan harmonis saling mengisi dan saling mendukung!" tegas Umar. "Berbagai hal yang telah dilakukan selama ini dalam realisasi CSR, selain membantu modal usaha warga sekitar, juga dilakukan program community development—pembangunan sarana lingkungan perkampungan warga, seperti jalan, sekolah, rumah ibadah dan sebagainya!"

"Itu saja belum cukup!" timpal Amir. "Hal penting dalam CSR adalah pemberian prioritas kepada warga sekitar dalam rekrutmen karyawan! Ini bukan dengan mengadu anak-anak lokal dengan warga luar dalam testing penerimaannya, yang sering anak lokal justru tersisih! Dalam CSR, agar anak-anak lokal mampu menangani pekerjaan dengan kualifikasi teknis tertentu, perusahaan memberi pelatihan, sekaligus masa magang untuk menyesuaikan kemampuan dan bidang kerjanya!"

"Di Eropa, meski tak diatur dengan UU seperti di negeri kita (nantinya), banyak perusahaan besar menjalankan CSR sebagai strategi bisnis yang dikelola bagian promosi!" tegas Umar. "Kegiatan CSR didukung dana promosi yang besar, karena semakin kuat kesan korporasinya berakar dalam masyarakat, ramah lingkungan sosial dan alam, makin kuat pula posisinya di pasar saham!"

"Dari situ tampak CSR itu kegiatan multiguna!" timpal Amir. "Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan warga sekitar lokasi usaha justru memberi benefit berupa corporate image yang baik didukung kenyamanan berusaha!" ***

Selanjutnya.....

"AKHIRNYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bicara soal koalisi partai pendukung SBY-Boediono!" ujar Umar. "Meski tak menyebut partai atau kasus hak angket mafia pajak di DPR, SBY mengingatkan adanya komitmen berkoalisi yang disepakati dan secara eksplisit ditandatangani untuk ditaati dan dipatuhi! Tapi, dengan kecewa SBY menukas adanya partai yang ke depan harus siap tegas dan jelas menaati komitmen itu!"

"Respons SBY atas kontradiksi Partai Golkar dan PKS dengan Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi dalam usulan hak angket mafia pajak di DPR itu dibaca orang sebagai isyarat dekatnya reshuffle kabinet, mengganti menteri-menteri dari Golkar dan PKS! Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden!" sambut Amir. "Namun, sejauh ini belum ada yang berspekulasi bagaimana akhir nasib koalisi—semisal mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi, sekaligus mencopot semua menteri dari kedua partai! Mungkinkah akhir sedramatis itu dipilih SBY, memenuhi maksimal desakan elite Partai Demokrat?"

"Sampai terjadinya pertarungan hak angket mafia pajak itu di DPR, jelas sebagai bukti kelemahan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi!" tegas Umar. "Masa koalisi partai berkuasa yang mengatur negara berpenduduk 237 juta jiwa, tak bisa menyatukan visi di dapur politiknya sehingga membawa pertempuran antarsesama kekuatan dalam koalisi tersebut ke ruang publik! Konsekuensi logisnya, bagaimana mau mengatur negara sebesar ini, jika mengatur sejumlah orang dalam forum Setgab saja mereka tak mampu?"

"Tak bisa disatukannya visi antarpartai koalisi itu mungkin akibat dalam kesepakatan yang dibuat lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Sehingga, ketika terbentur perbedaan pandang terhadap sesuatu yang berorientasi nilai universal, tak bisa diatasi akibat keyakinan masing-masing partai pada kebenaran visinya!" timpal Amir. "Itu terjadi pada penilaian pentingnya menyingkap penyimpangan dalam pengelolaan pajak agar bisa dilakukan pembenahan demi terciptanya sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta terjamin bebas dari kebocoran! Ternyata dalam koalisi ada partai yang tak sama visinya dengan prinsip itu, dengan akibat bukan saja mereka harus mengganjalnya di forum paripurna DPR, bahkan siap koalisinya berantakan!"

"Dengan semua itu jadi semakin menarik pilihan keputusan yang bakal diambil SBY dalam koalisi terkait kasus hak angket pajak!" tegas Umar. "Tapi salah-salah menarik keputusan bisa jadi blunder, terkesan koalisi berkuasa promafia pajak!" ***

Selanjutnya.....

"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"

"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP dan Hanura!"

"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke kubu Demokrat!"

"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban! Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"

"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148 pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"

"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"

"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan yang harus selalu menjadi prioritas!" ***

Selanjutnya.....