"HASIL ujian nasional (UN) SMA Provinsi Lampung 2011 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dari 10 besar tujuh dari non-rintisan sekolah bertaraf internasional—RSBI!" ujar Umar. "Pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 10 besarnya diborong non-RSBI! Sedang jurusan Bahasa, tiga besarnya diborong non-RSBI!"

"Juga pada UN tingkat SMP, tiga dari lima besar diborong non-RSBI!" timpal Amir.

"Jadi, kemajuan yang simultan terjadi pada sekolah-sekolah non-RSBI. Sedang pada RSBI, meski tak perlu disebut mundur, juga tak boleh disepelekan dengan mengesampingkan arti UN lewat menyebut UN cuma salah satu syarat kelulusan murid!"

"Tepat sekali!" tegas Umar. "Maksudnya, jangan memberikan excuse pada kelemahan yang tak disengaja sekalipun karena bisa berakibat tak berusaha mengatasi kelemahan dengan sungguh-sungguh! Akibat lebih jauh, menjadi terbiasa tak peduli bahkan tak bisa melihat kesalahan hingga tak bisa diharapkan memperbaiki kesalahan!"

"Maka itu, hal benar yang harus dilakukan dengan realitas hasil UN 2011 adalah memberi apresiasi, reward alias penghargaan kepada sekolah-sekolah non-RSBI atas prestasi mereka yang telah dicapai dengan fasilitas yang serbaterbatas!" sambut Amir. "Lalu pada sekolah-sekolah RSBI, diharapkan bisa menghargai uang rakyat lewat APBN maupun orang tua murid untuk melengkapi fasilitas di sekolahnya, agar setiap ada pertanda kurang baik dalam prestasi semestinya dijadikan cambuk untuk perbaikan! Terutama terkait urgensi RSBI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi persaingan global! Kalau bersaing dengan sekolah kampung yang serbaterbatas fasilitasnya saja kalah, bagaimana mau bersaing di tingkat internasional!"

"Lebih tegas lagi, dalam persaingan global semua dimensinya harus unggul! Lemah di satu dimensi saja, akan disalip lawan!" tegas Umar. "Untuk itu, dengan penentuan kelulusan murid melalui nilai rapor, ujian akhir sekolah (UAS), dan UN, maka prestasi semua unsur itu harus dicapai maksimal, tak boleh salah satunya pun lemah—dengan kata lain tak boleh ada titik kelemahan lewat mana pesaing global akan menaklukkan kita!"

"Terakhir, antardua pola pendidikan—RSBI dan non-RSBI—harus ditandem, dengan promosi dan degradasi seperti liga sepak bola!" timpal Amir. "Tiga murid ranking teratas non-RSBI promosi ke RSBI, sedang tiga murid juru kunci RSBI degradasi ke non-RSBI! Persaingan demikian bisa menjamin peningkatan kualitas murid cukup signifikan!" ***

Selanjutnya.....

"TERTANGKAPNYA Hakim Syarifuddin Umar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti penyuapan dan penyuapnya, memperkuat gejala krisis integritas di kalangan penegak hukum!" ujar Umar. "Krisis yang telah melanda hakim, jaksa, dan polisi itu cenderung akibat lemahnya kontrol internal lembaga penegak hukum! Sedangkan kontrol luar yang bersifat formal, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional masih lemah!"

"Yang menyedihkan, kontrol internal lembaga-lembaga penegak hukum itu bukan berfungsi membersihkan penyakit dan kotoran dari tubuh lembaganya, melainkan justru lebih cenderung untuk menutupi penyakit dan kotoran di tubuhnya!" timpal Amir. "Akibatnya, penyakit dan kotoran semakin bertimbun dalam tubuh lembaga!"

"Lebih celaka usaha menutupi itu dilakukan untuk tokoh lapisan atas, sedang lapisan bawahnya cenderung malah dikorbankan!" tukas Umar. "Di kepolisian misalnya, kasus rekening gendut jenderal-jenderal ditutupi! Terkait dengan kasus Gayus Tambunan para perwira bawahan dibui, sedang dua jenderal atasannya hanya kena sanksi Komisi Etik Profesi tak layak bertugas di reserse!"

"Artinya, krisis integritas justru bersarang di posisi strategis!" timpal Amir.

"Penyakit dan kotoran yang ditutupi itu di bagian atas, jika analoginya tubuh manusia, bertumpuk di kepala! Sedang di bagian bawah, juga secara struktural, relatif lebih bersih! Contohnya di tingkat Polda ke bawah, setiap kesalahan anggota ditindak tegas!"

"Aneh, semakin ke atas dan di pusat, kontrol internalnya justru semakin lemah! Di Kejaksaan juga, 'bintang kasusnya' jaksa Urip dan Cirus, juga di Pusat, tugas di Kejaksaan Agung!" tegas Umar. "Kasus Hakim Syarifuddin juga terakhir bertugas di Jakarta Pusat, secara keseluruhan 39 koruptor dia vonis bebas seolah tak terlihat ada yang ganjil! Bayangkan kalau sampai 39 kasus, berarti kerja 39 tim polisi dan tim jaksa yang tak satu pun beres karena semua menghasilkan vonis bebas! Barulah setelah hakimnya ditangkap KPK ketahuan siapa sebenarnya yang tak beres!"

"Jadi tampak, untuk mengatasi krisis integritas penegak hukum kuncinya justru pada para pemimpin lembaga penegak hukum tersebut di pusat!" timpal Amir. "Kalau pimpinan teratas di pusat punya ketegasan dan tidak cenderung menggunakan perangkat kontrol internal untuk menutupi penyakit dan kotoran, pembersihan tubuh lembaganya bisa diandaikan! Kalau tidak, justru kotoran itu segera mencemari sekujur tubuh lembaga, merebak serius ke bawah!" ***

Selanjutnya.....

MASUK warung setelah keluar dari kunjungan ke Dusun Siluman, sukarelawan dikerubuti warga. "Kami kira kau tak keluar lagi dari Dusun Siluman itu, seperti banyak orang luar yang tak mau mendengar nasihat kami!" ujar pengojek.

"Aku juga mengira begitu!" sambut relawan. "Karena wanita di dusun itu cantik-cantik! Dari sepuluh wanita, sebelas yang jelita! Kulitnya putih berleher jenjang, saat minum limun berwarna merah terlihat limun mengalir di kerongkongannya!"

"Itu dia!" tukas pengojek. "Mengerikan sekali!"

"Bukan mengerikan! Tapi indah!" tegas sukarelawan. "Kalian dengan tetangga dusun berjarak tiga jam jalan kaki di balik pucuk bukit kok begitu asing?"

"Karena mereka siluman, jalan ke sana angker!" jelas pemilik warung. "Setiap orang yang sok jagoan pergi ke sana, tak pernah kembali!"

"Jelas mereka tak kembali, di sana makmur!" tegas sukarelawan. "Di dusun yang mereka beri nama Negeri Atas Angin itu jalannya hotmix tembus ke tol bandara! Dusun mereka justru menghadap kawasan lebih maju!"

"Dusun Siluman kalau dilihat dengan mata biasa memang tampak sempurna!" timpal pengojek. "Tapi kenyataannya, di Lampung mana ada jalan dusun yang hotmix tembus ke tol bandara!"

"Kalau untuk pergi ke sana saja kalian tak berani, susah membuktikan kenyataannya!" tegas sukarelawan. "Sebaliknya mereka kasihan pada kalian hingga enggan turun kemari, karena dalam lukisan mereka kalian manusia barbar! Kata mereka, kalau malam hari ada orang luar lewat desa motornya mogok atau ban kempis, tanpa ditanya identitasnya langsung diteriaki maling dan dibakar hidup-hidup!"

"Itu kata mereka tentang kami?" timpal warga.

"Apa gambaran mereka tentang kalian benar?" tanya sukarelawan. "Jika benar, berarti justru mereka benar mengasihani kenyataan kalian yang memang amat mengerikan itu! Sedang ketakutan kalian kepada mereka cuma takut pada khayalan, terutama tentang menakutkan mereka itu siluman, padahal mereka manusia juga yang bahkan lebih beradab!"

"Beradab bagaimana?" entak pengojek. "Mereka belokkan aliran air dari hulu ke embung dan sawah mereka, akibatnya saat kemarau kami tak dapat air karena sisa aliran air yang kecil masuk embung dan sawah mereka!"

"Itulah hebatnya warga balik pucuk bukit, mereka visioner! Hingga yang bagi kalian baru bayangan masa depan, bisa mereka wujudkan itu sebagai realitas kekinian yang nyata!" tegas sukarelawan. "Wujud ideal kehidupan yang makmur! Itu yang membuat saya terhenyak saat kembali ke realitas hidup kalian, ternyata masih seperti gambaran mereka tentang makhluk barbar—orang melintas desa malam hari dibakar hidup-hidup!" ***

Selanjutnya.....

"KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi—Jumat lalu menyergap hakim PN Jakarta Pusat Syarifuddin Umar saat menerima suap Rp250 juta! Si hakim dan penyuapnya dijaikan tersangka!" ujar Umar. "Saat rumah si hakim digeledah, ditemukan uang miliaran rupiah berupa aneka mata uang asing!"

"Uang dari mana sebanyak itu?" potong Amir.

"Masih harus dicari kepastiannya!" jawab Umar. "Seorang mantan anggota Komisi Yudisial (KY) menyebutkan, nama hakim itu masuk top list hakim nakal! Tercatat 39 koruptor dia vonis bebas selama ia bertugas di Sulawesi Selatan dan Jakarta! Terakhir dia vonis bebas Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin, kini masih kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, dan status nonaktifnya belum dicabut oleh Mendagri!"

"Kalau 39 kasus korupsi yang dia tangani semua divonis bebas, itu sih terlalu demonstratif untuk menunjukkan semua polisi dan jaksa tidak becus!" tukas Amir. "Untung ada KPK yang menyergapnya terima suap, sehingga asumsi semua polisi dan jaksa tak becus itu bisa direhabilitasi, karena terbukti justru hakimnya yang korup! Lantas bagaimana dengan kasus para koruptor yang divonis bebas itu, apa tak bisa diproses kembali?"

"Kalau kasusnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, tak bisa diproses kembali! Lain hal yang masih dalam proses seperti kasus Agusrin!" jawab Umar. "Kasus yang sudah inkracht tak bisa diproses ulang karena double jeopardi—

seseorang tak boleh diadili dua kali untuk kasus yang sama!"

"Beruntung sekali koruptor yang sudah inkracht vonis bebasnya!" entak Amir.

Apa pula beruntung!" sangkal Umar. "Hukuman korupsinya di akhirat bisa dilipat ganda dengan dosa menyuap hakim! Betapa dengan tindakan mereka bersekongkol hukum itu korupsi yang menyengsarakan rakyat terus berlangsung, bahkan semakin meluas dan merajalela!"

"Itulah masalah bangsa kita yang berkembang semakin memburuk!" tukas Amir. "Dari tangkapan KPK sebelumnya, Sekjen Kementerian Pemuda dan Olahraga, tersingkap merasuknya korupsi ke lingkaran kekuasaan! Menurut tersangka (yang kemudian dicabut dari BAP), ia diperintah bendahara umum partai berkuasa! Menurut dia kepada pengacara pertama (juga sudah diralat dan pengacaranya diganti), dari proyek wisma atlet Rp199 miliar, 13% komisi ke bendahara partai berkuasa dan 2% ke sekjen yang kementeriannya dipimpin kader partai berkuasa!"

"Itu dia!" timpal Umar. "Boro-boro membersihkan negara dari korupsi! Malah hakim dan lingkaran kekuasaan yang terseret arus korupsi!" ***

Selanjutnya.....

"KENISCAYAAN Pancasila yang selalu hidup dan menjadi motivator bawah sadar sikap-tindak setiap warga bangsa juga terjadi akibat penempatan Pancasila sebagai dasar negara!" ujar Umar. "Padahal, saat Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, justru setiap rezim melakukan abuse of power—salah guna kekuasaan—memerintah berdasar kepentingan kekuasaan sesuai konteks zamannya!"

"Konteks Orde Lama terorientasi megalomania Bung Karno sebagai pemimpin dunia, terutama New Emerging Forces (Nefo), sehingga ke dalam negeri mengindoktrinasikan Nasakom untuk merangkul negara-negara komunis dan sosialis ke dalam Nefo yang dipimpinnya!" timpal Amir. "Orientasi Bung Karno sebagai pemimpin dunia dilakukan

dengan mengorbankan rakyat yang semakin jauh dari ideal Pancasila! Boro-boro mencapai kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat malah dipaksa makan bulgur paket bantuan pangan program PL-480 dari Amerika Serikat, yang justru lawan politik Bung Karno! Untuk mendapat bulgur—sejenis makanan kuda—itu pun rakyat harus antre, selain antre berbagai kebutuhan pokok lainnya!"

"Penderitaan rakyat pada era Orde Lama itu karena dalam kondisi ekonomi baru merdeka yang masih jauh dari mampu, Bung Karno memaksakan menjadi tuan rumah Ganefo (Games of the New Emerging Forces), pesta olahraga dunia, seperti Olimpiade, khusus buat negara-negara Nefo!" tukas Umar. "Bandingkan, jadi tuan rumah Sea Games dengan 10 negara peserta saja setelah lebih 65 tahun merdeka kita babak belur—dirongrong korupsi!"

"Pada era Orde Baru, dengan dalih TNI itu pengawal utama Pancasila, untuk mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, negara malah dijerumuskan ke militerisme!" lanjut Amir. "Peran militer dominan di semua sendi kekuasaan politik! Selain jatah kursi legislatif semua tingkat buat militer, kepala daerah jadi jenjang karier militer. Untuk jadi kepala desa, orang harus lolos screening militer!"

"Reformasi bertolak dari mengakhiri peran politik militer yang diganti supremasi sipil!" tegas Umar. "Supremasi sipil diawali euforia kebebasan nyaris dalam segala hal terkait dengan politik dan kekuasaan, sehingga membawa masyarakat bablas dalam gaya hidup ultraliberal—jauh lebih liberal dari negara liberal mana pun! Kondisi itu oleh rezim berkuasa bukan dikembalikan ke track Pancasila, melainkan justru dirangkai dengan kepentingan kekuasaan yang efektif dalam “bulan madu” neoliberalisme—neolib! Pancasila kembali cuma diniscayakan sebagai dasar negara!" *** (Habis)

Selanjutnya.....

"PANCASILA hingga usianya 66 tahun belum secara nyata diimplementasi mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh rezim-rezim yang berkuasa!" ujar Umar."Itu terjadi akibat sebagai galian Bung Karno dari bumi dan kebudayaan Indonesia diniscayakan Pancasila bersemayam di sanubari setiap warga bangsa! Tapi alasan itu cuma selubung dari penyimpangan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan!"

"Di era Bung Karno selaku penggali Pancasila itu sendiri berkuasa, lima tahun pertama habis untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang ingin kembali berkuasa!" sambut Amir. "Lima tahun kedua sibuk menyiapkan pemilu demokratis lewat UUDS 1950 yang liberal, menghasilkan kabinet parlementer yang jatuh bangun terus! Labilitas itu diperburuk Konstituante (badan penyusun UUD baru) yang tak kunjung selesai! Mengatasi kelabilan itu, Bung Karno 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945—yang ada Pancasila di Pembukaan-nya!"

"Meski kembali ke UUD 1945, Bung Karno bukan mengimplementasikan Pancasila, tetapi justru mengindoktrinasikan Nasakom—dengan komunis yang bukan dari budaya Indonesia!" tukas Umar. "Penyimpangan Pancasila dengan mengakomodasi komunis itu penyebab kejatuhan Bung Karno!"

"Namun dengan alasan pencemaran Pancasila dengan komunis oleh Orde Lama itu, Orde Baru mengayun ke sisi lain, pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen!" timpal Amir. "Giliran Pancasila diindoktrinasikan lewat penataran P4—Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila—dengan Menggala sebagai kualifikasi Pancasilais tertinggi!"

"Tapi dengan itu sebenarnya Pancasila diperalat untuk melestarikan kekuasaan rezim Orde Baru, tak kepalang dengan cara represif—menindas—siapa atau kelompok apa pun yang dianggap bisa mengancam kelestarian status quo!" tukas Umar. "Diperalatnya Pancasila dengan dalih pengamalan murni dan konsekuen, menebar trauma akibat penindasan terhadap aktivis prodemokrasi, dan lebih kejam lagi pada anak-cucu mantan anggota PKI yang dicabut hak-hak sipilnya tanpa proses pengadilan sehingga mereka tak bisa jadi PNS, polisi, tentara, jaksa, dan sebagainya!"

"Reformasi bertolak dari trauma penindasan memperalat Pancasila oleh Orde Baru itu!" timpal Amir. "Rezim penguasa kini pun mengayun Pancasila terjauh dari eksaminasinya terhadap warga bangsa, di SD-SMP-SMA dan perguruan tinggi Pendidikan Pancasila diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan! Pancasila pun benar-benar tinggal sebatas keniscayaan!" ***

Selanjutnya.....

"SETIAP awal Juni ramai dibahas Pancasila, dari lembaga formal sampai warung jalanan!" ujar Umar. "Mayoritas warga yakin Pancasila adalah ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jika diimplementasikan dengan benar, kehidupan bernegara bisa mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia! Artinya, kalau kini kehidupan ideal bernegara itu belum terwujud, itu akibat pemerintah belum mengimplementasikan dengan benar Pancasila!"

"Itu terjadi karena pembicaraan ramai tentang Pancasila pada awal Juni itu setiap kali kembali lengang, hingga tak efektif menekan pemerintah!" timpal Amir.

"Pemerintah pun tak repot, cukup dengan basa-basinya Pancasila itu keniscayaan!"

"Sebagai keniscayaan bagaimana?" potong Umar.

"Pancasila digali Bung Karno dari bumi dan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga diniscayakan Pancasila selalu hidup dalam kalbu masyarakatnya!" jelas Amir. "Jadi tak repot mengimplementasikan dalam kehidupan bernegara-bangsa pun, Pancasila diniscayakan menjadi motivator dari bawah sadar perilaku setiap warga bangsa!"

"Keniscayaan itu ada benarnya. Dalam arti, kalau Bung Karno menggali Pancasila dari bumi dan kebudayaan Indonesia, berarti Pancasila itu naluri (sifat bawaan alamiah) manusia Indonesia!" timpal Umar. "Masalahnya, kenapa Pancasila sebagai naluri atau dorongan alamiah dari bawah sadar manusia Indonesia tak mengaktual dalam perilaku warga, yang menonjol justru perilaku korupsi—yang bertentangan dengan Pancasila?"

"Karena naluri terpendam di bawah sadar, jika tidak kontekstual, tidak mengaktual! Contohnya libido, naluri dasar (basic instinc) itu perlu konteks membangkitkannya!" tegas Amir. "Pembangkit utama naluri adalah nalar! Selain menyeleksi pilihan dengan akal sehat, nalar juga motivator yang psikomotorik untuk menggerakkan perilaku manusia di jalan maslahat! Dengan nalar yang terasah baik oleh pengetahuan dan pengalaman, naluri Pancasilais dari bawah sadar mencuat sesuai konteksnya, mengaktual dalam perilaku yang ideal sesuai frame arahan nalar!"

"Tapi ada batas nalar pada setiap orang, yakni sesuai kapasitas fisik-mental, pengetahuan, dan pengalaman, yang kematangannya bergantung pada kontinuitas eksaminasinya!" timpal Umar. "Untuk itu, jika eksaminasi terhadap kapasitas tersebut tidak prima, tak mampu mengaktualkan naluri Pancasila menjadi perilaku atau realitas! Akibatnya, Pancasila cuma sebatas keniscayaan! Sedang realitasnya, justru perilaku korupsi!" ***

Selanjutnya.....