“KALANGAN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia merisaukan situasi bangsa yang morat-marit dan kacau-balau dengan rusaknya tatanan bernegara dan berpolitik!" ujar Umar mengutip Kompas (7-7). "Elite politik telah mengabaikan tuntutan dan masalah riil rakyat! Mereka justru memilih pragmatisme dan uang! Situasi demikian dinilai mahasiswa sangat berbahaya dan mempertaruhkan nasib negara!"

"Salah satu penyebab, lemahnya kepemimpinan nasional yang telah mendorong bangsa terjebak dalam tumpukan berbagai masalah tanpa penyelesaian jelas!" timpal Amir.

"Karena itu, menurut Maman Abdurrakhman, Ketua BEM UI di Kompas (idem), untuk mengubah keadaan jadi lebih baik kita perlu melanjutkan semangat reformasi 1998 yang belum tuntas untuk memunculkan figur-figur pemimpin alternatif! Masyarakat telah jenuh dengan berbagai masalah yang muncul tanpa penyelesaian tuntas! Rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah!"

"Itu sejalan dengan penegasan Aditya Prana, mantan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah, elite politik hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok! Aspirasi rakyat justru terabaikan!" lanjut Umar. "Menurut Aditya, negara ini bergerak tanpa arah, tanpa pemimpin, dan tanpa dorongan maju di hampir semua sektor kehidupan! Akibatnya rakyat menjadi korban, karena tak ada kebijakan yang benar-benar memihak dan mendorong kemakmuran. Presiden Yudhoyono punya konsep bagus dalam pidato, tetapi tak sungguh-sungguh dilaksanakan!"

"Semua itu tak bisa dilepaskan dari determinasi kekuasaan partai politik setelah membajak reformasi buah perjuangan mahasiswa 1998!" tukas Amir. "Kekeruhan terjadi dalam prosesnya karena determinasi kekuasaan itu diorientasikan bukan semata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi lebih bagi kenikmatan pribadi elite politik dan power building para pemimpin partainya! Celakanya, determinasi itu dijalankan bahkan melampaui porsinya, sehingga tatanan politik, hukum, ekonomi, dan sosial morat-marit!"

"Dalam tatanan politik warga sipil dipereteli hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih pada jabatan politik, yang baru dikoreksi pada hak nonparpol mencalonkan diri di pilkada!" timpal Umar. "Dalam tatanan hukum, kelebihan porsi determinasi membariskan politisi masuk bui, baik eksekutif mauun legislatif! Dalam ekonomi, bangsa kita semakin jauh dibawa menghamba pada kepentingan ekonomi internasional dengan liberalismenya! Semua itu membuat mahasiswa risau dan menjadi saatnya untuk mengoreksinya secara total dan tuntas!" ***

Selanjutnya.....

"MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, hebat!" ujar Umar. "Sehari menjelang dipanggil KPK sebagai saksi (24-5), ia lebih dahulu kabur ke Singapura! Juga sebelum keluar perintah penangkapan dari Presiden SBY (1-7), menurut pihak Singapura, juga diketahui Nazaruddin telah lebih dahulu kabur dari Singapura!"

"Besar di Pekanbaru, Riau, bagi Nazaruddin soal keluar-masuk Singapura itu hal sepele!" sambut Amir. "Tapi soal setiap kali ia bisa lebih dahulu ‘menghilang’ sebelum tindakan berwajib atas dirinya—termasuk penetapan tersangka dari KPK dan perintah tangkap dari Presiden, membuktikan keunggulan jaringan yang dimiliki Nazaruddin!"

"Dengan jaringan yang unggul di Singapura, jika pemerintah mengira dengan telah mencabut paspor Nazaruddin sang buron Interpol itu akan mudah ditangkap, jelas keliru! Seperti Nunun, tersangka kasus cek perjalanan dalam pemilihan deputi senior gubernur BI, hingga kini belum tertangkap!" tegas Umar. "Konon lagi Nazaruddin dengan kekuatan uang yang lebih nyata, menurut www.extrapassport.com, lebih dari 70 negara di dunia—termasuk di Eropa—dengan 20 ribu dolar AS (setara Rp180 juta) siap memberikan paspor blangko asli, second citizenship lewat program khusus berbasis investasi! Di negara-negara dunia ketiga, hal seperti ini biasanya sukar dilacak!"

"Apalagi Nazaruddin berkelitnya dari Singapura, di sisi kiri situs Extrapassport ada serangkaian iklan second passport solutions dengan yang terbawah menawarkan tiket pesawat kabur dari Singapura langsung ke Sao Paulo, Brasil!" timpal Amir. "Di situs sama pula, tersedia buku panduan untuk mendapatkan paspor dan kewarganegaraan baru yang siap di-instant download!"

"Jadi jelas, dengan mudah Nazaruddin bisa ‘menghilang’ lewat Singapura, dan kini entah di ujung bumi mana hidup dengan identitas baru bersama keluarganya!" tegas Umar.

"Kalau itu pilihan Nazaruddin, elite Partai Demokrat yang sempat ditudingnya bisa bernapas lega, lolos dari permasalahan ruwet itu! Sebaliknya, mereka bisa dengan gagah pula ganti menuding Nazaruddin penebar fitnah yang pengecut!"

"Lain kalau Nazaruddin kepala batu, tak mau jadi tumbal yang dikorbankan sendirian hingga seperti pernah ditegaskan Anas Urbaningrum, 'Selesai berobat yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan KPK!" timpal Amir. "Jika ini pilihannya, sidang dakwaan pencemaran nama baik bisa berubah menjadi pembuktian aliran uang haram Nazaruddin ke elite Partai Demokrat! Pada vonis hakimlah terletak kebenaran akhirnya!" ***

Selanjutnya.....

ISTRI seorang penyair khawatir suaminya yang butuh keheningan untuk berkarya terganggu konsentrasinya oleh kebisingan suara tukang kaleng, tetangga barunya!

"Tak perlu khawatir!" tegas istri tukang kaleng. "Semakin tinggi tingkat kebisingan, makin tinggi pula nilai keheningan di dalamnya!"

"Sok tahu! Bagimu suara kaleng gedombrengan pertanda kehidupan!" timpal istri penyair.

"Lagi pula, nilai keheningan itu tidak ditentukan oleh kebisingan yang membingkainya! Tapi ditentukan kualitas puisi yang bisa dilahirkannya!"

"Apa ukuran kualitas puisi?" tanya istri tukang kaleng.

"Kejujuran yang terkandung di dalamnya!" jawab istri penyair.

"Kejujuran puisi apa pula ukurannya?" kejar istri tukang kaleng. "Kalau kejujuran tukang kaleng jelas! Ember, ceret, dandang yang dia buat tidak bocor bahkan diuji dengan api kayu, minyak tanah, atau gas sekalipun!"

"Kejujuran puisi diukur dari ketangguhannya memandu di jalan kebenaran!" jawab istri penyair. "Presiden John F. Kennedy menegaskan jika politik membengkokkan, puisi meluruskan!"

"Kalau begitu, sekarang politik sudah demikian jauh membengkokkan dan memelintir kebenaran sehingga kehidupan rakyat kusut masai jadi korban korupsi yang semakin merajalela, mana puisi suamimu yang seharusnya mengurai dan meluruskan kembali kehidupan bernegara-bangsa yang serbakorup itu?" desak istri tukang kaleng.

"Bagaimana suamiku bisa menulis puisi setangguh itu, kalau suamimu sepanjang tahun siang-malam bising gedombrengan terus?" jawab istri penyair.

"Itu berarti, agar suamimu menulis puisi yang mampu meluruskan kembali yang dibengkokkan politik perlu inpres—instruksi presiden!" tukas istri tukang kaleng.

"Inpres agar suamiku tak bising dalam bekerja, dan agar suamimu menulis puisi!"

"Inpres tak dijamin bisa menggerakkan pena suamiku untuk menulis puisi! Juga belum tentu bisa menghentikan kebisingan kerja suamimu yang jadi hajat hidup keluarga!" tegas istri penyair. "Inpres mengusut kaitan lebih jauh mafia hukum Gayus Tambunan saja tak jalan, juga inpres menangkap Nazaruddin kalah cepat dari kaburnya Nazaruddin meninggalkan Singapura!"

"Terbukti tukang kaleng lebih baik. Meski bising kerjanya, tahan uji dengan segala jenis api!" tegas istri tukang kaleng. "Sedang politik, kebisingan retorikanya hanya guna menutupi pembengkokan dan pemelintiran yang dilakukannya, dan ternyata gagal diluruskan kembali oleh puisi!" ***

Selanjutnya.....

"KASUS Nazaruddin yang mangkir tiga kali dari panggilan KPK kini jadi seperti kabel aliran listrik yang putus hingga setrumnya liar dan menyambar kian kemari!" ujar Umar. "Setelah tersangka kasus suap wisma atlet itu ‘menyengat’ dengan isu para petinggi Partai Demokrat—Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Jafar Hafsah—kecipratan dana hasil korupsi dirinya, terakhir Komjen Pol. Ito Sumardi juga harus mengklarifikasi lewat koran Tempo (4-7) dan Metro TV (4-7) terkait dengan hasil penggeledahan kantor Nazaruddin oleh KPK!"

"Setrum apa pula yang menyengat Komjen Ito?" tanya Amir.
"Menurut Tempo, saat KPK menggeledah kantor Nazaruddin, ditemukan catatan pengeluaran yang dibuat Yulianis, staf perusahaan Nazaruddin! Isinya, catatan uang setoran Nazaruddin ke polisi, salah satunya kepada Komjen Ito sebesar 50 ribu dolar AS!" jelas Umar. "Komjen Ito mengaku tidak pernah menerima uang itu, dengan bersumpah, “Demi Allah!” ia bantah secara tegas isu dirinya terkait dengan uang Nazaruddin itu!"

"Seharusnya para petinggi Demokrat juga seperti Komjen Ito, memprotes keras tudingan Nazaruddin bahwa mereka kecipratan uang bermiliar-miliar!" timpal Amir. "Bahkan, kata Sis N.S. dari Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, mereka harus marah difitnah oleh Nazaruddin! Sebab, dengan para petinggi Demokrat terkesan tidak ngotot membantah tudingan, bisa membuat masyarakat salah tafsir—jangan-jangan tudingan Nazaruddin benar!"

"Mungkin para petinggi partai tidak ngotot karena yakin Nazaruddin tak punya bukti atas tuduhan itu!" tukas Umar. "Selain juga yakin, Nazaruddin tak akan berani pulang ke Indonesia karena daftar kasusnya kian panjang di tangan pihak berwajib!"
"Apakah mereka tak yakin perintah Presiden SBY menangkap Nazaruddin bisa berhasil?" kejar Amir.

"Kalau banyak pelarian koruptor ke Singapura selama ini tak bisa ditangkap, kenapa pula tiba-tiba jadi bisa?" tukas Umar. "Alasan itu membuat bicara pengacaranya tak mudah menangkap dia di Singapura, tidak berlebihan! Keberhasilan dari perintah Presiden itu masih suatu ujian!"

"Kok Gayus Tambunan bisa diajak pulang?" timpal Amir.
"Karena uang Gayus masih banyak di save deposit box sebuah bank dalam negeri. Dengan itu, dia yakin masih bisa mengatur aparat hukum! Dan terbukti, pejabat tahanan Kelapa Dua bisa dia atur!" jawab Umar. "Sedang Nazaruddin, seperti pengacaranya katakan, sudah tak percaya kepada aparat hukum Indonesia! Ini sengatan setrum Nazaruddin yang paling fatal terhadap kredibilitas lembaga-lembaga hukum nasional!" ***

Selanjutnya.....

"RAPAT Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR yang disiarkan langsung televisi menyadarkan penonton, mekanisme administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dijalankan tanpa standar operasi prosedur (SOP) ketat!" ujar Umar. "Akibatnya, surat dari luar (seperti dari Mahkamah Konstitusi—MK) bisa disuruh antar ke oknum anggota KPU yang sedang berada di luar! Tak ayal, bisa dilakukan rekayasa administrasi, surat palsu yang malah dijadikan dasar penetapan pemenang pemilu!"


"Simpul itu bisa ditarik dari rangkaian keterangan staf KPU dan MK yang bicara apa adanya!" timpal Amir. "Sedang dari unsur atas kedua lembaga, masih lebih terkesan berusaha bicara pintar, bukan apa adanya! Malah, ada media menyebut, bicara seorang tokoh pada kasus itu bertentangan dengan keterangan sejumlah bawahan yang jika dirangkai bisa jadi cerita saling nyambung!"

"Dari proses kerja Panja Mafia Pemilu tampak legalitas Pemilihan Umum 2009 sedang diuji DPR!" tegas Umar. "Artinya, proses politik yang tajam bisa mengopongkan integritas penyelenggara pemilu tersebut, sehingga bukan hanya kualitas Pemilunya rendah, melainkan lebih jauh lagi, legalitasnya runtuh! Kalau sampai kemungkinan terburuk itu terjadi, akibatnya tidak sederhana! Dorongan ke arah itu bisa dilihat pada antrean orang-orang yang siap menggugat KPU karena merasa dikecundangi dengan cara-cara yang tidak jujur itu dalam Pemilu 2009!"

"Adanya antrean korban kecurangan pafia pemilu itu salah satu beda kasus ini sekarang dengan setahun lalu, ketika Dewan Kehormatan (DK) KPU memberhentikan bukan atas permintaan sendiri dari anggota KPU Andi Nurpati terkait kasus Toli-Toli dan masuknya yang bersangkutan dalam partai politik—Partai Demokrat!" sambut Amir. "Bahkan terkait kasus Toli-Toli yang oleh DK KPU diberi prioritas dalam putusannya (30-Juni-2010), waktu itu under exposed di media massa! Fokus berita justru masuknya Andi ke parpol!"

"Ketegangan sekarang lebih tinggi selain tak bisa dilepaskan dari posisi Andi Nurpati di Partai Demokrat yang sedang disoroti publik akibat kasus Nazaruddin, juga dijadikan kesempatan oleh Ketua MK yang telah setahun melapor kasus mafia pemilu itu ke polisi tapi tak ditindaklanjuti!" tegas Umar. "Aktualitas yang saling menopang terkait kader-kader Partai Demokrat dari kasus korupsi wisma atlet ke mafia pemilu disempurnakan DPR dengan membentuk panja yang bisa menjadikan kasusnya bola panas berskala nasional ketika hasil garapannya meruntuhkan legalitas pemilu!" ***

Selanjutnya.....

"MULAI Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) menaikkan batas garis kemiskinan dari gabungan desa-kota Rp211.726 pada 2010, menjadi Rp233.740 per kapita/bulan!" ujar Umar. "Kenaikan 10,39% itu mengikuti kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi warga miskin, lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan 6,65%!" (Kompas, 2-7)

"Meski kenaikan garis kemiskinan dari 2010 ke 2011 itu lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan, masih jauh di bawah laju inflasi kelompok bahan pangan yang pada 2010 mencapai 16,45%!" timpal Amir. "Peningkatan garis kemiskinan itu lebih mencerminkan naiknya pengeluaran untuk konsumsi warga miskin yang pendapatannya tak dapat kenaikan sebanding-artinya, pendapatan tetap, belanja naik, derita pun bertambah!"

"Dari perubahan itu, yang menarik peningkatan garis kemiskinan dalam dolar Amerika!" tegas Umar. "Kalau sebelumnya Rp211.726/bulan dengan kurs dolar Rp9.000, berarti 72 sen dolar per kapita/hari, pada Rp233.740 dengan kurs dolar sekarang Rp8.600 berarti menjadi 89 sen dolar per kapita/hari. Masih di bawah 1 dolar jauh dari garis kemiskinan Bank Dunia 2 dolar/hari!"

"Lantas bagaimana hasil pengentasan kemiskinan dengan dana APBN Rp66,2 triliun pada 2009, naik 13,9 triliun jadi 80,1 triliun pada 2010, dan naik lagi jadi 86,1 triliun pada 2011?" tanya Amir.
"Kalau Maret 2009 ke Maret 2010 bisa dientaskan 1,51 juta orang, Maret 2010 ke Maret 2011 hanya turun dari 19,93 juta orang menjadi 18,97 juta orang di perdesaan, sedang di kota cuma dari 11,1 juta orang menjadi 11,05 juta orang!" jelas Umar. "Tampak dengan biaya jauh lebih besar hasilnya justru lebih kecil! Mungkin akibat penaikan garis kemiskinan 10,39%, hasilnya malah turun 30%!"
"Jangan-jangan kebocoran anggaran maupun ketakefektifan dan ketakefisienannya yang justru jadi lebih besar daripada peningkatan anggarannya!" tukas Amir. "Coba pakai cara orang bodoh saja! Dengan garis kemiskinan Rp233.740 per kapita/bulan, kalau setiap orang miskin diberi Rp235 ribu/bulan, dia bebas dari garis kemiskinan, setahun per orang Rp2.820.000-untuk 30 juta orang miskin jadi Rp84,6 triliun!"
"Berarti dengan APBN mengentas kemiskinan 2011 sebesar Rp86,1 triliun, sebanyak 30,2 juta orang miskin yang ditemukan survei BPS Maret 2011 semua bisa dibebaskan dari garis kemiskinan sekaligus!" entak Umar. "Sedang dengan Rp86,1 triliun hanya mengentaskan 1,01 juta orang miskin, kelebihan dana lebih Rp75 juta/orang miskin yang dientaskan! Nikmatnya para pembebas!"

Selanjutnya.....

"KAPOK Nazaruddin!" ujar Umar. "Presiden SBY telah memerintahkan Kapolri agar membantu KPK menangkap tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games Palembang itu di Singapura!"

"Apa betul Presiden memerintahkan?" tanya Amir.

"Itu ucapan juru bicara Presiden!" timpal Umar.

"Terlalu tinggi Nazaruddin diposisikan, ditangkap atas perintah langsung Presiden!" tukas Amir. "Dalam kasus-kasus TKI di Arab Saudi juga banyak pihak dari berbagai penjuru mendesak Presiden SBY mengatasinya langsung! Terkesan, sebuah negara sebesar Indonesia dengan penduduk 240-an juta, segala masalahnya hanya ditumpukan pada satu orang—one man show!"

"Kenyataannya begitu! Semua masalah bertumpu pada satu orang!" timpal Umar. "Kalau tak begitu, semua pejabat terkait lepas dari tanggung jawab! Seperti Kapolri, tanpa perintah Presiden pun tugasnya harus meringkus penjahat! Dalam kasus Nazaruddin, meski pengacaranya menakut-nakuti polisi dan KPK jika ke Singapura yang malah akan ditangkap aparat negeri itu, Indonesia 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB menentang korupsi (United Nation Convention Againts Corruption—UNCAC). Artinya, jika jaringan UNCAC—Inter-Governmental Working Group digerakkan, Nazaruddin itu soal kecil!"

"Tapi para pejabat kita tak mengimplementasikan ratifikasi UNCAC itu secara operasional, karena para pejabat itu seperti pahat, kalau tak digetok dari belakang oleh Presiden, tak bergerak!" tukas Amir. "Nazaruddin tahu persis soal semua itu, maka dengan lantang ia seenak perutnya melontar segala tuduhan ke Tanah Air! Namun demikian, tenyata perkiraan Nazarudin meleset!"

"Perkiraan yang mana?" kejar Umar.

"Pertama, perkiraan Presiden SBY akan jaga citra, sehingga tidak akan mencampuri kasusnya yang bersimbah kotoran!" jelas Amir. "Kedua, Presiden SBY dan Partai Demokrat akan mencegah dirinya pulang ke Indonesia karena takut Nazaruddin mengungkap keterlibatan kader-kader Partai Demokrat dalam permainan kotor dirinya!"

"Perkiraan Nazaruddin meleset karena Presiden SBY tak sabar lagi dengan kegagalan tugas aparat menghentikan ocehan Nazaruddin merusak nama baik kader-kader Demokrat, hingga tak bisa lain Presiden terpaksa bermain one man show!" timpal Umar. "Tindakan Presiden SBY ini sekaligus untuk membuktikan ia berdiri paling depan menghunus pedang memberantas korupsi! Sayangnya, para pejabat bawahannya justru bersembunyi di belakangnya, memaksa Sang Presiden one man show!" ***

Selanjutnya.....