"IPM—Indeks Pembangunan Manusia—Indonesia 2011 terpuruk, merosot 16 tingkat ke peringkat 124 dari peringkat 108 pada 2010, akibat gagalnya pemerataan diwujudkan dalam pembangunan nasional!" ujar Umar. "Kegagalan mewujudkan pemerataan itu tanpa kecuali dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, meski yang paling tajam kegagalan terjadi dalam pemerataan pendapatan, dari antarlapisan sosial—para elite yang kian jauh meninggalkan mayoritas rakyat terseok-seok sengsara—sampai ketimpangan antardaerah!"

"Dalam pelayanan kesehatan yang menjadi dasar peningkatan angka harapan hidup dalam IPM, sebenarnya telah dikembangkan berbagai layanan dari Jamkesmas, Jamkesda, sampai Jampersal, dan berbagai pelayanan baru!" timpal Umar. "Tapi itu baru lebih dirasakan masyarakat urban! Sedang bagi warga pelosok yang jauh, seperti di Papua dan daerah terpencil lainnya, pemerataan layanan kesehatan masih jauh dari memadai! Padahal gerak pembangunan nasional seperti konvoi kendaraan, lajunya ditentukan oleh kendaraan yang jalannya paling lambat!" "Itulah esensi pemerataan, seyogianya daerah yang paling terbelakang diberi prioritas untuk didahulukan dalam pelaksanaan pembangunan!" tegas Umar. "Tapi dalam prakteknya, prioritas justru diberikan kepada daerah atau instansi yang bisa menjolok proyek ke Banang DPR! Akibatnya, warga Papua dan pelosok jauh lainnya yang tak kenal anggota Banang DPR, terus semakin jauh tertinggal—dan ketidakadilan substantif (sosial-ekonomi), biang kesenjangan pendapatan, terus semakin tajam!" 

"Sayangnya, kegagalan pemerataan sebenarnya antiklimaks dari segala usaha desentralisasi dan dekonsentrasi canangan reformasi yang dilakukan melalui mekanisme anggaran negara, dari DAU, DAK, dana perimbangan pusat daerah, dana dekon, bahkan otonomi khusus!" timpal Amir. "Pada satu sisi, sebagian besar aliran dana dari pusat itu cuma dinikmati lapisan elite daerah, di sisi lain oleh elite daerah mayoritas uangnya dibelanjakan untuk material hedonis yang arus pembayarannya kembali mengalir ke pusat! Jadi, sebagian besar dana pusat itu cuma mampir sejenak di daerah, hingga manfaatnya bagi rakyat kebanyakan relatif tidak signifikan!" "Ketimpangan pendapatan yang negatif dalam IPM adalah ketika peningkatan drastis pendapatan segelintir elite justru merupakkan hasil dari usaha mengisap dengan menindas mayoritas mereka yang berpenghasilan minim!" tegas Umar. "Dan penindasan manusia atas manusia itulah yang telak menurunkan kualitas manusia di IPM!" ***

Selanjutnya.....

"GEDUNG hotel yang tinggi itu berapa tingkat?" tanya Adik. "Ada 16 tingkat?" "Kurang lebih segitu!" jawab Abang. "Ada apa?" "Kalau jatuh dari lantai 16, sakit ya?" lanjut Adik. "Bukan sakit, mampus!" entak Abang. "Nyeleneh!" "Kubaca di situs Koran Anak Indonesia (4-11-11), IPM—Indeks Pembangunan Manusia—Indonesia 2011 jatuh 16 tingkat dari 2010!" tegas Adik. "Dari peringkat 108 jadi 124, dari 187 negara yang disurvei PBB! Tragisnya, kalau sebelumnya setingkat di bawah Palestina, kini jadi 10 tingkat, padahal Palestina melorot 7 tingkat, jadi di 114!" "Ah, kita negara besar dengan kekayaan alam berlimpah, sudah 66 tahun merdeka pun kualitas pembangunan manusianya masak bisa sejauh itu di bawah Palestina—negara miskin sumber alam, rakyatnya menderita di bawah pendudukan Israel, dan usahanya untuk merdeka diganjal Amerika Serikat (AS) di PBB?" tukas Abang. "Memangnya IPM itu apaan, lalu apa saja yang disurvei?" 

"IPM itu pengukur hasil kebijakan pembangunan multisektoral terhadap kualitas hidup manusia, yang dipakai program pembangunan PBB untuk laporan tahunannya!" jelas Adik. "Indeks ini mulai dikembangkan 1990 oleh pemenang Nobel (2008) asal India Amartya Sen dan ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, mengukur pencapaian sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia! Pertama, hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup. Kedua, penguasaan pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca-tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas, dalam gross enrollment ratio (bobotnya satu per tiga). Ketiga, standar kehidupan layak yang diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli!"

"Kalau itu yang diukur, kenapa kita bisa di bawah Palestina?" entak Abang. "Harapan hidup mereka setiap hari terancam serangan roket Israel! Soal pengetahuan, sekolah di sini dibiayai 20% APBN, sedang APBN mereka tak jelas!" "Kekalahan kita mungkin pada ketimpangan pendapatan yang tajam, sedang mereka semua melarat jadi pendapatannya merata!" tegas Adik. "Masalah pemerataan pengaruhnya telak dalam IPM, sehingga ketika IPM 2011 disusun ulang berdasar kriteria pemerataan pendapatan, sejumlah negara maju terpental dari 10 terbaik! Salah satunya AS, dari semula peringkat 4 jadi 26!" "Kalau soal ketimpangan pendapatan, kita justru semakin lebar dan dalam!" timpal Abang. "Itu membuat yang kaya tambah nikmat, sedang yang melarat kian sengsara—IPM pun memburuk!" ***

Selanjutnya.....

"MESKI lazim tuan rumah jadi juara umum pada suatu pesta olahraga, prestasi anak-anak bangsa dalam SEA Games ke-26 bisa jadi momentum untuk membina rasa percaya diri dari keterpurukan selama ini!" ujar Umar. "Panen medali emas hampir di semua cabang olahraga menunjukkan jika diseriusi kita bisa menjadi yang terbaik di ASEAN!" "Peluang itu lebih terbuka dan rasional dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan negara ASEAN lainnya!" timpal Amir. "Rasa percaya diri yang diraih dari SEA Games itu—kita bisa jadi yang terbaik di ASEAN—dibina dalam semua bidang kehidupan! Karena untuk bidang lain, terbaik di tingkat ASEAN itu masih sulit—lebih lagi dalam ekonomi! Hanya dengan rasa percaya diri bisa terbaik di ASEAN, kita juga akan bisa menatap ke skala lebih luas lagi!" 

"Memang, tanpa dasar rasa percaya diri terbaik di ASEAN itu melangkah ke skala yang lebih luas, bisa seperti dialami timnas sepak bola Pra-Piala Dunia, empat kali tanding empat kali kalah!" tegas Umar. "Itu karena pada dasarnya, timnas Pra-Piala Dunia itu sebenarnya masih bagian atau sisa produk pengurus PSSI lama, yang cenderung memolitisasi bola, hingga lebih seru dalam retorika—omongan pengurus—ketimbang prestasinya yang nyata!" "Itu bedanya dengan Timnas U-23, sebagai bagian dari kontingen SEA Games—yang lebih berorientasi konkret, jauh dari retorika!" timpal Amir. "Artinya, dalam mengayuh berbagai bidang menggapai yang terbaik di ASEAN seperti dimaksud, semua harus dilakukan secara nyata, konkret, tak cuma dalam retorika—kebiasaan elite kita yang di luar arena SEA Games masih belum berubah! Kebiasaan buruk 'terlalu banyak mulut' inilah yang harus dieliminasikan guna mewujudkan supremasi dalam bidang-bidang lain di level ASEAN!"

"Hal berikut yang penting untuk mencapai posisi dominan di ASEAN adalah melihat keunggulan tertentu negara lain yang diakui dunia, seperti Singapura dalam administrasi pemerintahan, sehingga tingkat bersih dari korupsi negaranya di puncak ranking dunia bersama New Zealand!" tegas Umar. "Dengan tingkat korupsi yang tinggi seperti sekarang, akan sukar bagi Indonesia untuk mencapai dominasi di ASEAN saja pun, terutama di bidang ekonomi, karena tingkat keefisienan dunia usaha yang rendah membuat kalah bersaing di tingkat global! Sedang pesaingnya—Singapura—telah diakui dunia keefisienan sistem ekonominya sebagai advantage dalam persaingan global!" "Guna mencapai dominasi di ASEAN, selain percaya diri, kita butuh skill, manajerial, dan kejujuran!" timpal Amir. "Tepatnya seperti dalam olahraga, keunggulan harus lengkap skil, fisik, dan mental!" ***

Selanjutnya.....

H. Bambang Eka Wijaya


 "AKSI massa dengan kekerasan pada korporasi di Lampung, khususnya di kawasan Tulangbawang dan Mesuji, cenderung semakin anarki!" ujar Umar. "Kekerasan, yang diindikasi sebagai pemaksaan kehendak secara fisik itu, sejak awal 2011 dilakukan sekelompok massa terhadap pabrik pemrosesan udang milik PT AWS dengan memblokir semua jalan menuju pabrik sehingga ribuan buruh perusahaan di Bumi Dipasena itu tak bisa bekerja dan ribuan ton udang busuk!"

"Setelah blokade pabrik berlangsung dua bulan, aksi sekelompok massa itu ditingkatkan dengan memblokade jalan masuk lokasi pertambakan PT AWS dari suplai benur (bibit udang) dan pakan udang!" timpal Amir. "Akibat aksi pemaksaan kehendak genap setengah tahun, tambak PT AWS eks Dipasena seluas 16.200 ha itu pun tak bisa berproduksi lagi! Buntutnya, 7.700 petambak plasma tak bisa lagi berbudi daya, serta 4.000-an karyawan AWS (mayoritas keluarga plasma) kehilangan pekerjaan! Itu terjadi karena PT AWS menyerah pada tekanan massa dengan menutup (lock out) perusahaan, sekaligus menghentikan pembangkit listrik yang sebelumnya menyuplai energi untuk kincir tambak dan rumah plasma!" "Kasus AWS belum selesai, kekerasan massa muncul dengan anarkisme yang meningkat—membakar kantor PT Citra Lamtoro Gung di Menggala, Tulangbawang!" lanjut Umar. "Sifat anarki memang eskalatif, sekali muncul kalau tak diatasi dengan tepat, akan terus berkembang dalam skala massa lebih besar dengan kualitas kekerasan lebih tinggi! Itu yang terjadi-pada tahap berikutnya di PT BSMI, Mesuji, yang pekan lalu massa membakar kantor dan pabrik kelapa sawit! Korban yang ditimbulkan juga—sebagai konsekuensi logisnya—sebanding dengan skala besarnya massa dan kualitas kekerasannya!" "Gejala meningkatnya anarkisme sebagai simpul berkembangnya skala kekerasan massa jelas amat memprihatinkan karena mencerminkan kemunduran peradaban!" timpal Amir. "Dalam hal ini peradaban sipil, yang menyelesaikan konflik tanpa kekerasan lewat kelembagaan formal yang disebut sebagai sistem, yakni jalur legal (hukum), politik (lembaga perwakilan), dan administratif (pemerintah), atau jalur nonformal musyawarah-mufakat secara kekeluargaan! Pilihan pada kekerasan hingga anarkisme meningkat bisa jadi petunjuk belum efektifnya sistem peradaban sipil!" "Dalam sistem yang tidak efektif itulah korporasi terjebak jadi korban!" tukas Amir. "Ke dalam jebakan itu pula kita undang investor!" ***

Selanjutnya.....

"AKSI massa dengan kekerasan pada korporasi di Lampung, khususnya di kawasan Tulangbawang dan Mesuji, cenderung semakin anarkis!" ujar Umar. "Kekerasan, yang diindikasi sebagai pemaksaan kehendak secara fisik itu, sejak awal 2011 dilakukan sekelompok massa terhadap pabrik pemrosesan udang milik PT AWS dengan memblokir semua jalan menuju pabrik sehingga ribuan buruh perusahaan di bumi Dipasena itu tak bisa bekerja dan ribuan ton udang busuk!" 

"Setelah blokade pabrik berlangsung dua bulan, aksi sekelompok massa itu ditingkatkan dengan memblokade jalan masuk lokasi pertambakan PT AWS dari suplai benur (bibit udang) dan pakan udang!" timpal Amir. "Akibat aksi pemaksaan kehendak genap setengah tahun, tambak PT AWS eks Dipasena seluas 16.200 hektare itu pun tak bisa berproduksi lagi!

Buntutnya, 7.700 petambak plasma tak bisa lagi berbudidaya, serta 4.000-an karyawan AWS (mayoritas keluarga plasma) kehilangan pekerjaan! Itu terjadi karena PT AWS menyerah pada tekanan massa dengan menutup (lock out) perusahaan, sekaligus menghentikan pembangkit listrik yang sebelumnya menyuplai energi untuk kincir tambak dan rumah plasma!" 

"Kasus AWS belum selesai, kekerasan massa muncul dengan anarkisme yang meningkat--membakar kantor PT Citra Lamtoro Gung di Menggala, Tulangvawang!" lanjut Umar. "Sifat anarkisme memang eskalatif, sekali muncul kalau tak diatasi dengan tepat akan terus berkembang dalam skala massa lebih besar dengan kualitas kekerasan yang lebih tinggi! Itu yang terjadi-pada tahap berikutnya di PT BSMI, Mesuji, yang pekan lalu massa membakar kantor dan pabrik kelapa sawit! Korban yang ditimbulkan juga--sebagai konsekuensi logisnya--sebanding dengan skala besarnya massa dan kualitas kekerasannya!" 

"Gejala meningkatnya anarkisme sebagai simpul berkembangnya skala kekerasan massa, jelas amat memprihatinkan karena mencerminkan kemunduran peradaban!" timpal Amir. "Dalam hal ini peradaban sipil, yang menyelesaikan konflik tanpa kekerasan lewat kelembagaan formal yang disebut sebagai sistem, yakni jalur legal (hukum), politik (lembaga perwakilan), dan administratif (pemerintah), .atau jalur nonformal musyawarah-mufakat secara kekeluargaan! Pilihan pada kekerasan hingga anarkisme meningkat bisa jadi petunjuk belum efektifnya sistem peradaban sipil!" 

"Dalam sistem yang tidak efektif itulah korporasi terjebak jadi korban!" tukas Amir. "Ke dalam jebakan itu pula kita undang investor!" ***

Selanjutnya.....

H. Bambang Eka Wijaya

 "NASIB kaum buruh di Lampung setiap kali berjuang menaikkan upah minimum setara kebutuhan hidup layak (KHL) gagal dan harus mengulang dari awal lagi perjuangan itu, mirip Sisyphus yang dihukum dewa menaikkan batu besar ke atas gunung, tapi setiap kali batunya menggelinding ke bawah sehingga harus ia ulang lagi!" ujar Umar. "Jika Sisyphus, Raja Korinthus, dikutuk dewa karena tak henti membunuh demi melestarikan kekuasaan, apa salah kaum buruh sehingga harus menjalani hukuman serupa?"

"Apa salah kaum buruh?" timpal Amir. "Kalau tak ada, masa harus menjalani hukuman serupa?" "Kesalahan seperti apa?" kejar Umar. "Mari kita lihat urutan logikanya!" jawab Amir. "UMP ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi, lalu dewan sejenis di kabupaten-kota! Di dewan itu kaum buruh diwakili tokoh-tokoh serikat buruh, berhadapan dengan wakil pengusaha dan wakil pemerintah! Menurut logika demokrasi, satu suara buruh akan selalu kalah dari dua vote gabungan suara pengusaha dan pemerintah!" "Apalagi kalau wakil buruh tak memperjuangkan maksimal kepentingan kaum buruh, malah diam-diam berpihak pada pengusaha!" tukas Umar. "Itu kelemahan laten kaum buruh! Berpangkal dari kesalahan mereka memilih ketua serikat buruh di perusahaannya dengan kriteria tokoh yang bisa diterima pihak pengusaha!" tegas Amir. "Dari tokoh buruh seperti itu di perusahaan, pada tingkat kecamatan, kabupaten-kota, dan provinsi yang bisa terbentuk hanya 'serikat buruh kuning', serikat buruh yang mengabdi kepentingan majikan! Jika sesekali di forum wakil buruh ngotot membela kepentingan buruh, itu cuma sandiwara pseudomatis—seolah-olah saja membela nasib buruh, padahal di balik itu sudah ada komitmen putusannya menguntungkan pengusaha!" "Berarti secara efektif di Dewan Pengupahan kaum buruh selalu kalah voting 3-0!" timpal Umar. "Jadi, meskipun atas perintah gubernur wakil pemerintah memberi suara untuk buruh, hasil voting 2-1, karena vote wakil buruh tetap untuk pengusaha!" "Tapi itu menunjukkan ada peluang dua vote buat buruh—dari wakil buruh dan pemerintah!" tegas Amir. "Untuk itu, sekaligus agar tak mengulang kesalahan dan menghindarkan kutukan yang diakibatkannya, kaum buruh harus bersungguh-sungguh dan serius total dalam memilih wakilnya dari tingkat perusahaan, sampai di legislatif dan eksekutif, yang benar-benar committed pada perbaikan nasib kaum buruh! Salah pilih salah satu yang mana pun bisa berakibat buruk: nasib buruh bagaikan Sisyphus!" ***

Selanjutnya.....

SEORANG pemuda yang dapat pekerjaan baik di Jakarta mengirimi ayahnya di desa sebuah jaket kulit impor. Sang ayah berterima kasih lewat SMS sambil menanyakan harga jaket itu. Si anak sadar tak mungkin memberi tahu harga sebenarnya jaket yang ia beli Rp3 juta itu, karena ayahnya pasti marah membeli barang mahal, padahal keluarga di desa masih melarat! Maka, ia jawab, harga jaket itu Rp400 ribu. Tiga hari kemudian ayahnya SMS memberi tahu, jaket itu diminati banyak orang, bahkan ada yang langsung membayarnya tunai Rp1 juta! "Ini peluang bisnis, untungnya lebih 100%!" tulis ayahnya di SMS. "Kirim jaketnya satu kodi untuk memulai usaha nyata yang menguntungkan!" 

Si anak bingung membaca SMS ayahnya. Tapi ia tak habis akal untuk mengatasinya. "Jaket seperti itu tak diproduksi lagi karena kehabisan bahan baku kulitnya sejak Inggris terserang wabah sapi gila!" ia telepon ayahnya. "Jadi, jaket itu selain bagus, juga barang langka! Karena jelas barang bagus, jangan dijual murah!" "Tapi untungnya kan lebih 100%!" kilah ayah. "Nilai kelangkaannya bisa jauh lebih tinggi daripada itu!" tegas anak. "Belum lagi bagus kualitasnya hingga diminati banyak orang, yang berarti punya comparative advantage—keunggulan bersaing! Contoh barang bagus punya keunggulan bersaing yang tak dijual murah itu Partai NasDem! Partai baru berdiri pada rapimnas pertamanya sudah pasang standar mendukung parliamentary treshold (PT) 5%! Padahal, mayoritas partai lama di parlemen cuma berani bertahan pada PT 2,5%!" "Di desa kita ada yang membentuk partai baru itu!" timpal ayah.

"Apa betul di luar desa kita banyak peminatnya?" "Bukan sembarang peminat!" jawab anak. "Contoh peminatnya Hary Tanoesoedibjo, bos MNC Group, yang punya banyak stasion televisi—RCTI, Global, Sun, beraneka MNC di Jakarta dan daerah—serta koran Sindo, Radio Trijaya FM yang siarannya berskala nasional, website Okezone, dan lain-lain! Ia membuat pernyataan resmi bergabung ke Partai NasDem!" "Wah, kalau begitu iklan Partai NasDem bisa bergema tanpa henti di cakrawala Nusantara, tak cuma di Metro TV!" tukas ayah. "Dengan dukungan kekuatan media massa yang demikian besar, wajar kalau berani pasang standar tinggi, ikut mematok PT 5%!" "Dengan semboyan era posmo 'siapa menguasai informasi akan menguasai dunia', patokan standar Partai NasDem tampak punya dasar!" tegas anak. "Kita tunggu saja pembuktiannya!" ***

Selanjutnya.....