"TOKOH yang bisa disebut paling populer bukan cuma di dalam negerinya, Prancis, tapi juga di Eropa berkat kegigihan usahanya melepaskan benua itu dari krisis ekonomi, Nicolas Sarkozy, kalah dalam putaran dua pemilu presiden Minggu (6-5)," ujar Umar. "Dibanding Sarkozy yang banyak bicara, ia justru ditaklukkan 51,7% lawan 48,3% oleh tokoh pendiam, Francois Hollande, yang tiba-tiba memukau negerinya saat debat publik sebagai acara pokok pada putaran kedua pemilu! Dengan perolehan 28,6% pada putaran pertama, Hollande dari Partai Sosialis memang di posisi pertama dan lebih unggul dari Sarkozy!" "Itu bukti popularitas saja bukan jaminan! Sarkozy merupakan pemimpin pemerintahan Eropa kesembilan yang jatuh sejak krisis melanda tahun lalu!" timpal Amir. "Tapi masalahnya, kenapa rakyat Prancis memilih jalan sosialis tawaran Hollande, padahal jalan itu telah ditinggalkan sejak 1995 saat berakhirnya kekuasaan Francois Mitterand! Apakah itu juga berarti jalan kapitalis dalam wajah kekiniannya neoliberalisme (neolib) sudah mencapai senja kala hingga krisis menjadi badai yang terus berputar dari satu benua ke benua berikutnya?" 

"Rakyat Prancis realistis!" tegas Umar. "Sekalipun usaha Sarkozy cukup maksimal, kenyataannya penganggur di Prancis terus bertambah hingga terakhir tembus di atas angka psikologis 10%! Tak kepalang, dalam menapak jalan sosialis untuk keluar dari krisis, Hollande menentang Uni Eropa yang mewajibkan kebijakan penghematan (austerity measure). Ketatnya penghematan itu harus dilonggarkan untuk menurunkan angka pengangguran! Langkah pertama Hollande untuk itu memperkerjakan 60 ribu guru, sebagai bagian dari penciptaan 150 ribu lapangan kerja lain lewat prakarsa pemerintah!"

 "Semangat sosialis sama rasa sama rata Hollande menonjol dalan usulan tarif pajak 75% badi warga yang berpendapatan di atas 1 juta euro (Rp11,5 miliar) per tahun!" timpal Amir. "Ia juga janji meningkatkan upah minimum, didukung dengan penerapan anggaran berimbang yang dicapai pada 2017, dengan terus memperbesar porsi anggaran publik!" "Sikap keras Hollande yang cukup memikat warga Prancis adalah tekadnya mengecualikan negerinya dalam kebijakan NATO, yakni menarik pasukan Prancis dari Afghanistan hingga selesai akhir tahun ini!" tambah Umar. "Begitulah warga Prancis, memilih jalan sosialis Holande yang frontal sebagai antitesis bagi neolib yang menyeret Prancis dan Eropa tenggelam krisis!" ***

Selanjutnya.....

"JUSTRU pada bulan panen raya padi, April 2012, nilai tukar pertanian (NTP) Provinsi Lampung yang naik 0,46% menjadi 124,92 kian jauh di atas NTP Nasional rata-rata 33 provinsi 104,71!" ujar Umar. "Lebih dahsyat lagi, NTP Lampung yang tertinggi nasional itu dikatrol oleh NTP tanaman padi dan palawija yang mencatat rekor pada 134,66%, naik 0,72%, dan tanaman perkebunan rakyat 127,57 naik 0,33%, dua subsektor yang amat penting bagi perekonomian rakyat Lampung!" "Untuk semua itu kita panjatkan syukur ke hadirat Yang Maha Pemurah yang mengucurkan nikmatnya itu!" timpal Amir. "Betapa berkat dominasi sawah tadah hujan di provinsi ini, harga beras lokal selalu jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Sekaligus, dengan kondisi areal pertanian sedemikian APBD subsektor pertanian tanaman pangan—juga subsektor perkebunan rakyat—tak cukup menonjol!"

"Lebih mengesankan lagi, semua keunggulan itu tercapai di balik kondisi jaringan infrastruktur perdesaan yang kerusakannya diakui Pemprov dan Pemkab-Pemkab!" tegas Umar. "Kerusakan infrastruktur yang membuat ongkos transportasi kebutuhan warga desa naik sehingga memicu sesuatu yang khas, inflasi perdesaan di Lampung, pada April 2012 sebesar 025%! Dan inflasi itu didongkrak makanan jadi—mi instan dan sejenis yang inflasinya mencapai 0,78%." "Bayangkan, inflasi makanan jadi sekelas mi instan dan jajanan kemasan yang relatif amat ringan saja bisa mencapai 0,78% akibat rusaknya jalan ke perdesaan, sehingga tingginya NTP selalu tak memiliki arti efektif akibat selalu tergerus oleh inflasi perdesaan yang terus mengikutinya!" timpal Amir. "Apalagi pasar desa yang jadi dasar pendataan NTP itu adalah pangkalan pembelian gabah dan hasil panenan lainnya di tingkat kecamatan, berarti nilai penjualan yang dicapai juga dikurangi ongkos angkut jalan dari dusun ke pangkalan yang jadi lebih mahal oleh jalan rusak!"

 "Tepatnya, perlu usaha ekstra agar NTP yang tinggi itu bisa efektif, artinya benar-benar bisa dinikmati petani!" tegas Umar. "Hal itu penting terutama mengingat penguasaan lahan petani Lampung dewasa ini relatif sempit—transmigran sudah generasi ketiga dari lahan tanaman pangan 2 hektare yang diterima generasi pertama! Sedang lahan perkebunan rakyat, 2004 Dadang Ishak Iskandar mencatat hasil penelitian sebuah LSM di desa-desa sebuah kecamatan Lampung Utara, tanaman lada yang dimiliki keluarga rata-rata tinggal 48 batang! NTP boleh tinggi, kalau hasil panennya cuma sedikit, memelas juga!" ***

Selanjutnya.....

"PEMERINTAH kayaknya kian mumet!" ujar Umar. "Pembatasan BBM berdasar kapasitas mesin (cc) mobil yang semula akan diberlakukan 1 Mei 2012 dibatalkan! Pembatasan BBM itu bahkan dihapus dari wacana, tegas Jero Wacik usai rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, Kamis (3-5) petang!" "Lantas, wacana baru apa lagi sebagai pengganti kebijakan, tentu, sebelum wacana itu mengalami nasib sama, akhirnya dibatalkan juga!" timpal Amir. "Tapi rakyat tak kaget setiap kali mendengar wacana kebijakan dibatalkan dan diganti, lalu penggantinya dibatalkan juga! Artinya, rakyat mafhum pemerintah selalu diselimuti keragu-raguan, hingga cara berpikir dan memerintahnya eksperimental—serbacoba-coba! Rakyat pun berpengalaman jadi kelinci percobaan!"

"Kebijakan pengganti ditetapkan lima hal!" jelas Umar. "Pertama, pembatasan BBM bersubsidi berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah dan BUMN, pelat merah dan pelat hitam yang akan diberi stiker! Kedua, kendaraan untuk pertambangan dan perkebunan dilarang pakai BBM bersubsidi! Ketiga, konversi BBM ke gas di Jawa. Keempat, PLN tak membangun pembangkit berbasis BBM. Dan kelima, kantor pemerintah harus hemat listrik!" "Sebagian besar kebijakan itu tergantung pada intensifnya pengawasan! Padahal kelemahan utama birokrasi kita justru pada pengawasan!" timpal Amir. "Konon lagi pengawasan pengisian BBM untuk kendaraan untuk pertambangan dan perkebunan yang kebanyakan bermesin diesel, padahal di SPBU hanya tersedia solar bersubsidi! Karena tak ada alternatif tempat pengisian lain, dengan sendirinya akan diisi solar bersubsidi!" "Tapi bersangka baik sajalah kita, pemerintah akan mampu menjalankan semua kebijakan itu dengan sebaik mungkin!" tegas Umar.

 "Karena, soal terpenting di balik mengendurnya tekanan pelaksanaan pembatasan BBM dibanding akhir akhir April, adalah mengendurnya juga ancaman terhadap keamanan fiskal pada APBN 2012 karena harga BBM cenderung terus turun! Jadi, anggaran subsidi BBM Rp137,4 triliun dalam APBNP 2012 diperkirakan bakal cukup!" "Kalau itu dinamika di balik pembatalan rencana pembatasan BBM bersubsidi yang terkesan amat dipaksakan medio akhir April lalu, ikut lega juga kita!" sambut Amir. "Dengan begitu, kita berharap pemerintah berkurang mumetnya agar bisa membuat kebijakan yang lebih rasional dalam arti tak seenaknya menimpakan beban ke pundak rakyat yang telanjur terseok memikul beban kenaikan harga—meski kebijakan penyulut kenaikan harga itu urung dilaksanakan!" ***

Selanjutnya.....

"AMUK massa bakar-bakaran di Mesuji justru terus memuncak!" ujar Umar. "Usai membakar rumah anggota DPRD setempat pekan lalu, Kamis (3-5) kantor Pemerintah Kabupaten dibakar massa yang telah menyegel kantor itu sejak Senin! Massa itu kecewa Ismail Ishak yang baru dilantik sebagai wakil bupati Mesuji dipecat Mendagri karena kasus korupsi!" "Aneka konflik di Mesuji bukannya diurai satu per satu menuju penyelesaian, melainkan justru berkecamuk memuncak jadi kobaran anarki! Mesuji semakin terpuruk!" timpal Amir. "Dari anarkisme berkelanjutan itu disayangkan, polisi—sebagai penanggung jawab keamanan dan pelindung setiap warga negara dari segala bentuk ancaman terhadap jiwa dan hartanya—setiap kali gagal mencegah kekerasan sehingga anarkisme berlanjut dan makin marak!"

"Itu terjadi karena dalam episode video kekerasan di Mesuji yang dibawa ke Komisi III DPR, polisi dipojokkan, dituding melakukan pelanggaran HAM berat!" tegas Umar. "Akibatnya, polisi daerah ini tak mau mengambil risiko jika menghadapi massa, lebih-lebih yang sudah kalap dan aksinya jadi amuk massa! Kebijakan pimpinan polisi daerah ini yang sedemikian menyebabkan pencegahan aksi massa yang menjurus anarki kurang menonjol!" "Hal itu menjadi salah satu faktor hingga Mesuji semakin tak terkendali!" tukas Amir. "Namun, aneka masalah di Mesuji itu kian runyam tak lepas dari campur tangan 'eksternal Mesuji', baik itu unsur pemerintah maupun LSM yang 'gantung kopling'—tidak memutar roda penyelesaian masalah—hingga di lapangan laju masalahnya tak terkendali!

 Dari pusat mulai DPD, DPR, sampai TGPF bentukan Presiden SBY, cuma datang dan pergi, tak ada yang secara nyata merantasi—tuntas menyelesaikan pokok-pokok masalahnya!" "Sebaliknya, semua yang datang dari luar itu cuma menambah ruwet masalahnya, termasuk surat pemecatan wakil bupati dari Menteri Dalam Negeri!" sambut Umar. "Karena itu, tak ada cara lain untuk menyelesaikan semua masalah ruwet di Mesuji, kecuali lewat The Mesuji Way—solusi cara Mesuji! Semua pihak di Mesuji sepakat bersihkan diri dari pengaruh luar Mesuji! Bupati, DPRD, tokoh-tokoh sesepuh masyarakat, wakil-wakil kelompok kepentingan rakyat, para pengusaha, duduk bersama menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin, jauhkan emosi! Semua pihak siap kurang-lebih sedikit, tidak menang-menangan sendiri, agar ada penyelesaian dan selanjutnya bisa hidup rukun bersama saling mengisi! Apa pun hasilnya, bupati dan DPRD harus mencoba cara itu, sebelum kondisi daerah jadi lebih fatal!" ***

Selanjutnya.....

"INFRASTRUKTUR—jalan, pelabuhan, bendungan dan irigasinya, listrik, serta fasilitas umum vital lannya—merupakan basis pelayanan publik!" ujar Umar. "Itu tak kalah penting dari pelayanan publik kebutuhan administratif warga yang dipenuhi lewat kegiatan sehari-hari kantor pemerintahan di semua tingkat!" "Baik-buruknya semua sendi pelayanan publik itu menjadi komponen penentu indeks pembangunan manusia—IPM, maupun Milennium Development Goals-MDGs!" timpal Amir. "Setiap sendi pelayanan publik sebagai pemenuhan kewajiban negara kepada warganya amat penting, pelaksanaannya menjadi ukuran derajat kemanusiaan suatu bangsa di antara bangsa-bangsa lain! Maka itu, dengan kenyataan IPM Indonesia tahun lalu masih di peringkat 142 dari 187 negara yang diperingkat PBB, atau IPM Provinsi Lampung masih terendah di Sumatera, pembahasan tentang infrastruktur sebagai basis pelayanan publik itu amat relevan!"

"Namun relevansi pelayanan publik, terutama infrastruktur, bukan hanya dari segi ekonomi, melainkan dimensi kemanusiaan itu masih kurang mendapat prioritas di kalangan pemerintahan daerah!" tegas Umar. "Itu terlihat dalam porsi APBD yang sumber dana utamanya dari dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur umumnya cenderung selalu minim! Di lapangan, khususnya di jalan provinsi dan jalan kabupaten, tiadanya prioritas itu tecermin pada kerusakan jalan pada ruas-ruas tertentu yang dari waktu ke waktu kian hancur!" "Karena itu, suatu usaha khusus mendapatkan dana ekstra dari pusat untuk menutup kerusakan dengan laju perbaikan yang lebih cepat, menjadi keharusan!" timpal Amir. 

"Sayangnya peluang menjolok dana untuk itu lewat Banang DPR kini tertutup akibat kasus-kasus yang mencuat! Tak ayal lewat mendatangkan pejabat pusat yang bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan khusus, mungkin salah satu cara yang perlu dicoba!" "Cara itu pernah dicoba warga Provinsi Jambi lewat Seminar Nasional Pembangunan Daerah pada Hari Pers Nasional terakhir!" tegas Umar. "Di forum seminar itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diminta kebijaksanaannya langsung memberikan pilihan, membangun jalan negara yang rusak sepanjang Jambi, atau membangun pelabuhan! Apakah cara serupa bisa ditempuh dalam seminar nasional infrastruktur di Lampung hari ini untuk jalan provinsi dan kabupaten?" "Tokoh Lampung, yang tinggi rasa harga dirinya, takkan mampu mengucapkan permintaan seperti itu!" timpal Amir. "Itu penyebab proyek-proyek besar tak cukup ramai turun ke Lampung!" ***

Selanjutnya.....

"KASTA menurut Wikipedia berasal dari bahasa Portugis, artinya pembagian masyarakat!" ujar Umar. "Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang, atau orang-orang ahli bidang tertentu, seperti halnya spesialisasi!" "Jadi bukan jenjang derajat manusia yang lebih tinggi dari manusia lain seperti dalam masyarakat Hindu dengan empat kasta, Brahmana untuk pengarah spiritual, Kesatria untuk kepala dan anggota lembaga pemerintahan, Waisya untuk pedagang, dan Sudra untuk abdi yang jadi pelayan ketiga kasta di atasnya!" timpal Amir. "Berarti pendidikan harus bisa mencetak manusia dengan kasta-kasta baru dalam arti menjadi ahli atau spesialis dalam bidang-bidang tertentu sehingga terbentuk masyarakat modern yang maju!" 

"Idealnya, meski seseorang cuma petani atau nelayan, pendidikan mencetaknya sebagai petani dan nelayan yang ahli di bidangnya sehingga kehidupan keluarganya bisa sejahtera!" tegas Umar. "Hal itu jika cita-cita para Bapak Pendiri Bangsa 'pendidikan bermutu untuk semua' bisa diwujudkan menjadi kenyataan!" "Sayangnya ideal itu tetap cuma cita-cita, sedang realitasnya jauh dari harapan! Akses menjangkau pendidikan justru menjadikan cita-cita 'pendidikan bermutu untuk semua' sebatas isapan jempol!" timpal Amir. "Komersialisasi yang mencekam dunia pendidikan terutama pada sekolah publik (negeri), mulai model RSBI di sekolah menengah dan BHMN di perguruan tinggi—kini dalam proses peninjauan—telah menghambat akses 'pendidikan bermutu untuk semua’!" "Jadi alih-alih menciptakan kasta-kasta baru para ahli dan spesialis, realitasnya malah melempar mayoritas warga bangsa ke kasta Sudra, menjadi pelayan bukan cuma buat bangsa sendiri, lewat pengiriman TKI yang masif, bangsa kita pun cuma menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa lain!" tukas Umar.

 "Artinya, ideal pendidikan bermutu untuk semua harus diwujudkan sejak keadilan aksesnya, sampai setiap tahap selanjutnya dijauhkan dari gejala pendidikan dijadikan sebagai komoditas—barang dagangan—setiap kegiatan direkayasa menjadi sumber duit!" "Tepatnya, pendidikan nasional harus ditata ulang dengan mengalihkan orientasinya dari duit ke peningkatan kualitas untuk semua secara adil!" timpal Amir. "Karena poros penataan ulangnya pada pendidikan negeri, perbaikan bertolak dari birokrasinya, mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah! Lalu peningkatan

Selanjutnya.....

"MAY Day, Hari Buruh Sedunia 1 Mei, cenderung dijauhi atau dihindari negara-negara kapitalis, terutama Amerika Serikat dan Kanada, sehingga menciptakan Labor Day dirayakan September!" ujar Umar. "Itu dipelopori Presiden AS Grover Cleveland mulai 1887 karena May Day itu jelas merupakan peringatan Pembantaian Haymarket di Chicago, 1886, setelah seseorang melontar bom dinamit ke arah polisi yang tengah membubarkan massa buruh mogok umum menuntut 8 jam kerja sehari! Sejumlah polisi tewas, yang harus dibayar dengan banyak demonstran tewas terkena peluru 'tembakan peringatan' dari polisi!" "Maka itu, untuk pelaksanaan May Day di negeri kita hari ini, polisi membuat persiapan ekstra agar tak mengulang tragedi Haymarket Square!" ujar Amir. "Apalagi pada Hari Buruh Sedunia kali ini semua organisasi buruh Indonesia di Jakarta bersatu melakukan aksi jalan bersama (long march) dari Bundaran HI ke Tugu Proklamasi! Di daerah-daerah buruh juga melakukan aksi sama!"

"Empat tuntutan diusung aksi buruh kali ini, kata koordinator aksi di Jakarta! Yakni, menolak outsourcing, membersihkan birokrasi dari korupsi, berantas mafia peradilan perburuhan, dan upah layak menuju kesejahteraan buruh!" tegas Umar. "Soal outsourcing, kalau selama ini perjuangan menghapuskannya karena dianggap menyaingi buruh yang ada dengan upah lebih rendah, kini justru demi perbaikan nasib pekerja outsourcing yang tak punya jaminan kepastian kerja dengan upah yang jauh dari memadai! Jadi, semangatnya mengembangkan solidaritas pada sesama buruh!" "Maraknya mafia peradilan hukum perburuhan membuat buruh makin tak berdaya! Buruh selalu dikalahkan karena tak punya banyak uang, tegas koordinator aksi," tukas Amir. 

"Semua tuntutan itu jelas bisa membuat aksi seronok, atau malah emosional dan panas! Untuk itu, para koordinator lapangan (korlap) diharap bijaksana menjaga tensi aksi untuk tidak menjadi rusuh dan anarki!" "Menjaga aksi tetap elegan hingga gerakan buruh disegani dan dihormati, lebih efektif dalam usaha mencapai tujuan perjuangan!" tegas Umar. "Cara efektif perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh lewat kemampuan bernegosiasi pemimpin buruh di tingkat bipartit! Kesepahaman buruh dan pengusaha untuk mewujudkan kemajuan usaha sebagai kepentingan bersama, bisa menjadi awal pemahaman pengusaha memenuhi kebutuhan buruh agar sejahtera! Jelas beda jika hubungan industrial buruh-pengusaha didasari semangat konflik—perusahaan digoyang terus, buruh pun merana panjang! Selamat demo Hari Buruh!" *** ---teaser---- Maraknya mafia peradilan hukum perburuhan membuat buruh makin tak berdaya!

Selanjutnya.....